cover
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Core Subject : Social,
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Articles 617 Documents
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Rika Kurniawati NIM:E1032131043; Dwi Haryono *; Bima Sujendra *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.258 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i2.2556

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip prinsip transparansi, responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Kantor Kecamatan Sungai Raya yang belum maksimal, hal tersebut terungkap dari belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, Responsibilitas, Responsivitas, Keadilan, Akuntabilitas. Rendahnya kualitas pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdaganganterungkap dari sikap petugas terhadap keluhan penerima layanan, Pelayanan Kantor Kecamatan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak penerima layanan. dan indikator kepedulian petugas pelayanan terhadap keluhan penerima layanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak penerima layanan yaitu para pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang mengurus keperluan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kantor Kecamatan Sungai Raya. Dalam dimensi Akuntabilitas rendahnya kualitas pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan terungkap dari indikator keandalan individu petugas pelayanan, indikator keandalan unit-unit pelayanan, dan indikator keandalan Kantor Kecamatan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak penerima layanan. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah diharapkan Perlu dilakukan berbagai upaya pengembangan manajemen birokrasi pelayanan publik yang transparan, profesional dan terfokus untuk menyikapi, mengatasi dan sekaligus mengantisipasi keluhan, kritikan dan kesulitan pihak penerima layanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat memberi kepuasan kepada pihak penerima layanan. Kata Kunci : Prinsip-Prinsip, Good Governance, transparansi, responsibilitas, responsivitas, akuntabilitas.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA ANAS SHOLIKHIN NIM. E42012098
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.843 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1329

Abstract

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengetahui kualitas kinerja aparatur apa yang menjadi hambatan belum baiknya dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dibidang izin mendirikan bangunan (IMB) dan juga belum terpenuhinya standar operasinal pelayanan di Kantor Camat Seponti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi dilapangan untuk memperoleh data secara langsung, wawancara kepada narasumber yang terlibat langsung dalam proses pelayanan IMB dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Subjek penelitian ini adalah Camat Seponti, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Petugas IMB dan Masyarakat kecamatan Seponti. Hasil dalam penelitian ini detemukan beberapa fakta ditinjau dari dimensi kualitas kerja: antara banyaknya pembangunan rumah tinggal dengan IMB yang telah  dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Seponti. Untuk dimensi ketepatan waktu: pelayanan IMB belum sesuai dengan SOP, karena sering kali melebihi dari waktu yang ditentukan. Untuk dimensi inisiatif: belum berjalan dengan baik, karena jika terjadi masalah aparatur belum dapat menyelesaikan sendiri, masih menunggu atasan. Untuk dimensi kemampuan: aparatur sudah memiliki tingkat pendidikan yang baik, hanya saja perlu diberkan pelatihan-pelatihan agar lebih cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan. Untuk dimensi Komunikasi: komunikasi antara atasan dengan bawahan dan antara aparatur dengan masyarakat yang sudah melakukan IMB sudah bagus tetapi dengan masyarakat yang belum IMB belum pernah dilakkan sosialisasi. Kata Kunci : IMB, Pelayanan, Aparatur, Masyarakat.
STRATEGI PEMERINTAH DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SEPANG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH DIANTI BERNA TARSILA NIM. E42011011
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.478 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.745

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang menerapkan dan merealisasikan strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa. Secara khusus penelitian ini difokuskan kepada pembangunan fisik sarana irigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pembangunan sarana irigasi masih menjadi prioritas perencanaan pembangunan, mengingat pentingnya sarana irigasi bagi keberhasilan sektor pertanian. Partisipasi sebagai pendukung utama terhadap keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan, maka sudah seharusnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa ditingkatkan. Peran pemerintah desa sangat penting dalam mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan sarana irigasi. Maka dari itu, pemerintah desa harus mampu membangun strategi dengan menggunakan analisis SWOT dan strategi TOWS sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kata-kata Kunci : Strategi, Partisipasi, Pembangunan Desa
APLIKASI E-PROCUREMENT DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA PONTIANAK Karina Oktriastra E.42009084
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1136.503 KB) | DOI: 10.26418/gov.v3i1.335

Abstract

Procurement Application in Management Information Systems of Governance in District Technical Implementing Units Electronic Procurement Service. Script. Pontianak: Governments Science’s Program, Faculty of Social Politic Science Collaborate with West Borneo Province Government.E-procurement application in management information systems of Governance in UPTD. LPSE Pontianak experiencing problems such as lack of socialization, training and education for users, the disruption of website and lack of coordination among stakeholders in provision of infrastructure.The successfulness of e-procurement applications can be viewed through three important factors, Policy, People and Infrastructure. Which of the applications running in accordance with standard operating procedures, professional personnel resources and adequate infrastructure to optimize the passage of e-procurement in UPTD. LPSE Pontianak.To optimize the application of e-procurement, it is necessary to align the performance between government departments, then run the established standards, and ongoing development of a system in accordance with the required capacity to be able to realize the creation of good governance and clean government. Keywords: Application, Policy, People, Infrastructure, Good Governance and Clean Government
PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERBITAN KARTU KELUARGA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS Rabiah Nawarisma NIM E1032131022; Hj. Sri Haryaningsih *; Tri Hutomo *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.064 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i1.2572

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis apa saja yang menyebabkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih belum optimal. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta–fakta atau fenomena–fenomana yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrument penelitian dan hasil penulisannya berupa kata – kata atau penyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan ada 6 faktor pendukung pelayanan yang mempunyai pengaruh relatif sama besar sebagai berikut: Faktor Kesadaran, Faktor Aturan, Faktor Organisasi, Faktor Pendapatan, Faktor Kemampuan dan Keterampilan, Faktor Sarana Pelayanan. Namun ada beberapa yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat antara lain ketidaknyamanan tempat pelayanan termasuk sarana dan prasarana yang masih belum lengkap. Untuk mengatasi permasalahan khusus dalam pengrurusan pembuatan Kartu Keluarga, diharapkan ke depannya akan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kata Kunci : Kualitas, pelayanan, publik ABSTRACT the aim of this study is to describe and analyze what causes the quality of public services in the Sambas Regency Population and Civil Registry Office is still not optimal. The qualitative research method is often called naturalistic research method because the research is conducted in natural conditions. This research is a qualitative descriptive study aimed at describing events and phenomena that occur in the field and presents data systematically, factually, and accurately about facts or phenomena occurring in the field. In qualitative research, humans are the research instruments and the results of their writing are the form of word or statements that are in accordance with the actual circumstances. The results of this study showed that the quality of public services in the Office of Population and Civil Registry implements consist of 6 supporting factors that have relatively the same significant influence as follows: awareness Factors, Regulation Factors, Organizational Factors, Income Factors, Ability and Skill Factors, Service Facility Factors. However, there are some aspects that are not yet in accordance with the aspiration of the community, including the inconvenience of service places such as incomplete facilities and infrastructure. To overcome specific problems in the management of issuing Family Cards, it is expected that the future it will be better in providing services to the community. Keywords: Quality, Services, Public
EFEKTIVITAS STRATEGI BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MENINGKATKAN MEDIA RELATIONS FERDINANDUS AMIAN NIM. E42012028
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2070.463 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1343

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui proses strategi yang dilakukan oleh Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan media relations. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan pelaksanaan strategi media relations yang kurang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dengan subyek penelitian yaitu Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Wartawan Redaksi Suara Pemred, dan Wartawan Redaksi Rakyat Kalbar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah strategi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan media relations berjalan kurang efektif dikarenakan lemah dan kurangnya sumber daya manusia yang ada serta perbedaan pandangan antara praktisi humas dan media dalam memandang suatu fenomena untuk dipublikasikan. Untuk rekomendasi hubungan praktisi humas dengan media harus didasari kepercayaan dan kepentingan yang bersifat menguntungkan, karena itu hal yang harus dijaga adalah hubungan harmonis antara keduanya. Dimana keduanya mempunyai kepentingan yang berbeda sesuai dengan tuntutan profesi masing-masing, disatu sisi humas sebagai sumber berita atau informasi sedangkan media adalah pihak yang menyiarkan informasi tersebut. Kata-kata kunci:  efektivitas, straregi biro humas, media relations
MOTIVASI KERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU ANTONIUS ANEM NIM. E42011047
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.186 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.787

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis kondisi motivasi kerja dan mendeskripsikan upaya peningkatan motivasi kerja aparatur di Kantor Camat Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan yang terjadi di Kantor Camat Sekadau Hulu mengenai motivasi kerja aparatur yang masih tergolong rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Temuan dari penelitian ini adalah motivasi kerja aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari aparatur yang masih belum dapat bekerja sama dengan baik, memperpanjang waktu istirahat, bermain game pada jam kerja, menyelesaikan tugas tidak tepat waktu, masuk kantor terlambat, dan pulang kerja lebih awal. Faktor penyebabnya adalah kondisi ruangan yang sempit dan berantakan, sulitnya untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja, dan tidak diberikannya tunjangan kerja di luar jam kerja atau lembur. Upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam meningkatkan motivasi kerja aparatur adalah dengan memberikan dorongan, pengharapan, dan insentif. Namun demikian, tidak semua upaya itu dilaksananakan oleh pihak kecamatan. Kata-kata kunci : Motivasi, Aparatur, Dorongan, Pengharapan, dan Insentif
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK CITRA RATNA SARI NIM. E42010009
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.292 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v3i4.466

Abstract

Penulisan skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi fenomena yang terjadi berkaitan dengan implementasi kebijakan dimana implementasi penertiban pembuangan sampah tersebut belum efektif. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pembuangan sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut belum efektif.  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif  dengan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan efektif. Harus adanya perbaikan dari beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Untuk itu rekomendasi yang diberikan antara lain sosialisasi lebih giat, penambahan petugas penjaga TPS dan fasilitas armada pengangkut sampah serta perbaikan TPS dan TPA, menindak tegas petugas yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, pertahankan struktur birokrasi yang sudah baik.Kata-kata Kunci : implementasi kebijakan, penertiban, sampah
KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KANTOR DESA PUGUK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Nurul E1031161032 Aini; Sri Maryuni; Rulida Yuniarsih
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.816 KB) | DOI: 10.26418/gov.v10i1.2686

Abstract

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dan kerja sama aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kinerja Aparatur Desa di Kantor Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya kurang optimal dari kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan juga dalam melayani keperluan masyarakat.. Peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tupoksi yang tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pelaksanaan aparatur desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek kualitas aparatur desa Puguk masih rendah dimana sebagian besar aparatur desa masih belum bisa menjalankan tupoksinya masing-masing dan pendidikan belum sesuai kualifikasi. Aspek kuantitas aparatur juga masih rendah dimana ketepatan pelaksanaan pelayanan kepada publik masih tertunggak dan lama, masalah tersebut dikarenakan pengetahuan aparatur desa menggunakan laptop masih rendah. Aspek penggunaan waktu dalam bekerja juga tidak efektif, hal tersebut disebabkan karena aparatur desa bukan saja bekerja di kantor desa Puguk tetapi aparatur desa juga mempunyai pekerjaan lain. Aspek kerjasama yang masih belum baik yang dilakukan oleh aparatur desa dibidang bendahara dan kepala desa. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan peningkatan mutu SDM apatur desa melalui pendidikan dan pelatihan, penambahan sarana dan prasarana sebagai penunjang kerja aparatur desa dan membuat peraturan yang disepakati bersama oleh semua aparatur desa menyangkut waktu dan pulang kerja.       Kata Kunci: Kinerja, Kualitas, Kuantitas, Penggunaan Waktu dan Kerjasama This research aims to determine the quality, quantity, use of time, and cooperation of village apparatus in the implementation of village governance. The performance of Village Apparatus in Puguk Village Office, Sungai Ambawang Sub-District, Kubu Raya Regency was suboptimal in the implementation of Village Government and serving the needs of the community. The researcher collected data and information through observation, interviews, and documentation. The results indicate that there are still several main tasks and function not implemented properly in accordance with the implementation of the village apparatus according to Law no. 6 of 2014 concerning the village. This can be seen from the quality aspect of Puguk village apparatus which is still low because most of the village apparatus are still unable to perform their respective duties and tasks, and their educational background is not in accordance with the qualifications. The quantity aspect of the apparatus is also still low, where the accuracy of the implementation of services to the public is still overdue and takes long. The problem is because the skill of village apparatus in using a laptop is still low. The aspect of time use in work is also ineffective. This is because the village apparatus does not only work at Puguk village office as they also have other jobs. The aspect of cooperation is still insufficient in the field of the treasurer and the village head. Therefore, it is advisable to improve the quality of the human resources of village apparatus through education and training, add facilities and infrastructure to support the work of village apparatus, and make regulations that are mutually agreed upon by all village apparatus regarding time and return from work.Keywords: Performance, Quality, Quantity, Time Use, and Cooperation
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (SUATU STUDI TENTANG PENATAUSAHAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG) DINI INDRIANA NIM. E42012094
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.648 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1359

Abstract

Skripsi ini membahas tentang pengelolaan barang milik daerah yaitu belum optimalnya penatausahaan kendaraan dinas operasional di lingkungan pemerintah Kota Singkawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis penatausahaan kendaraan dinas operasional.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Pelaporan serta Staf Bidang Aset di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, Pengurus Barang di Sekretariat Daerah Kota Singkawang dan Pengurus Barang di Dinas Kesehatan Kota Singkawang. Objek penelitian ini pengelolaan barang milik daerah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya penatausahaan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dikarenakan pencatatan KIB B pada beberapa instansi tidak lengkap, sebanyak 51 unit kendaraan dinas operasional ex Sambas tidak diketahui keberadaan dan kondisi fisik barang, dan keterbatasan dan kurang terlatihnya Pengurus Barang dalam menginventarisasi aset sehingga sering terlambat dalam pelaporan barang. Kata-kata Kunci : Pengelolaan, Penatausahaan , Kendaraan Dinas Operasional

Page 10 of 62 | Total Record : 617


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue