cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 14   15   16   17   18 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PONTIANAK E1032131027, RAMADANI
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v8i1.2313

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pontianak dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika merupakan pelaksana kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak  No 8  Tahun 2012. Pengelolaan parkir tepi jalan umum terdiri dari penetapan tempat parkir yang terdiri dari titik atau tempat parkir, dimanadalampenentuantitikatautempat parkir tepi jalan umum, Tanda atau garis tempat parkir ini menjadi sangat penting dalam kegiatan perparkiran di Kota Pontianak, dengan adanya pemasangan tersebut masyarakat dengan mudah mengetahui tempat parkir resmi. Terjadi ketimpangan antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan dan masih banyak terdapat juru-juru parkir liar dikarenakan oleh beberapa aspek yang mempengaruhi. Selain itu masih kurang sumberdaya sebagai pihak pelaksana kebijakan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta sikap dari pada implementor. Hal inilah yang menyebabkan kepuasan masyarakat masih terbilang rendah terhadap pelayan perparkiran di Kota Pontianak .Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pengelolaan parkir tepi jalan umum harus ditangani secara lebih komprehensif perlu diadakan pembenahan parkir tidak resmi secara intensif sehingga pengelolaan parkir tepi jalan umum lebih optimal.Kata kunci :Implementasi, Penyelenggaraan dan PengelolaanParkir, Kota Pontianak .
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN (PSP3) DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA E42012097, Ahmad Solihin
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.948 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1267

Abstract

Ahmad Solihin : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan sebuah proses pemberdayaan masyarakat melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) di Desa Sungai Ambawang Kuala. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, pola pemberdayaan yang diterapkan mengikuti tahapan dalam pedoman umum penyelenggaraan program PSP3 yang terdiri kegiatan awal, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun, belum optimalnya proses pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang dilakukan oleh pelaksana PSP3 karena faktor tingkat partisipasi, kemampuan, dan lahan. Untuk itu merekomendasikan pemilihan rintisan usaha disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, dan mengoptimalkan fungsi koordinasi.
STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PONTIANAK NIM. E42011005, TARA ARESTU RAMANDA
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.906 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.729

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam peningkatan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Kesimpulan dari penelitiaan ini adalah adanya faktor internal yang dimiliki dan faktor eksternal yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Kedua faktor tersebut dianalisis menggunakan analisis matriks SWOT, dan kemudian ditemukannya alternatif strategi untuk dapat meningkatkan pemungutan pajak bumi dan bangunan serta secara langsung meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Jadi rekomendasi alternatif strategi yaitu strategi pelayanan dan pendataan online, strategi pembinaan dan peningkatan SDM, strategi pemutakhiran data, strategi sosialisasi interaktif, dan strategi pemberdayaan petugas lapangan. Kata-kata Kunci : Strategi, Pemungutan, dan PBB
ANALISIS JABATAN APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU Paratih E.42009063, Elponsa Septi
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.854 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v2i2.325

Abstract

This thesis is mainly intended for consideration for Trustees Personnel officials in addressing the staffing problems that exist in the District Secretariat Sekadau. The title of this thesis was appointed as still there is a mismatch between the results of the job analysis and placement Echelon IV is the presence of vacant positions. This research uses descriptive type of research through qualitative paradigm. selected descriptive qualitative research to understand and provide guidance on issues that will be examined in this regard that the Government of the Job Analysis Apparatus echelon IV in Environmental Secretariat Sekadau regency, with research subjects Sekadau District Secretary, Office of the Chief of Personnel and Training Sekadau District, head of Secretariat of the Organization of Regional and Sub-Section Head of Organization Formation and Anjab Sekadau District Regional Secretariat.Conclusion of this research is the analysis of the position is not in accordance with job requirements: rank / class space, education, and training in the office. for it is in the understanding of job analysis of government officials should apply the principle of the right man on the right place to achieve government professional, neutral and accountable, and prosperous. Keywords: job analysis, job requirements, and job suitability.
EFEKTIVITAS ORGANISASI DEWAN ADAT DAYAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG NIM.E1031151013, Vivaldus resituta Dunstan alemmantara; *, Yulius Yohanes; *, Bima Sujendra
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.017 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i4.2562

Abstract

Penulisan skripsi ini di angkat berdasarkan deskripsi dan analisis yang berkaitan dengan Efektivitas Organisasi Dewan Adat Dayak dalam Menunjang Pelaksanaan otonomi Daerah di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Dewan Adat Dayak dengan indikator penyelesaian masalah Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Peneliti menggunakan menggunakan teori Efektivitas organisasi Menurut Ducan yaitu: 1) Pencapaian Tujuan, Dalam hal ini keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. 2) Integrasi, bagaimana pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam Perusahaan dan organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi. 3) Adaptasi, adalah proses penyesuaian yang dilakukan oleh individu untuk menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan Organisasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsif dengan metode kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Wakil ketua I, II dan Sekretaris Dewan Adat Dayak, Kepala Sub Bagian otonomi Daerah Kabupaten Ketapang, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang dan Dua orang Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Ketapang. Sebagai kesimpulam peneliti adalah Efektivitas dalam pencapaian tujuan Dewan Adat Dayak belum terealisasi dengan baik dikarenakan Strategi Dewan Adat Dayak masih kurang efektif, sosialisasi yang dilakukan Dewan Adat Dayak pun masih kurang, karena sosialisasi terkesan sebentar dan tidak formal. Semestinya, dalam mencapai tujuan Dewan Adat Dayak harus bisa dapat merumuskan dan merencanakan strategi secara matang, dengan mempersiapkan strategi cadangan bila mana terjadi peristiwa perusahaan menolak hukum adat. Kata Kunci : Efektivitas Organisasi, Dewan Adat Dayak, dan teori Ducan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA JAIRAN JAYA KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK KABUPATEN KETAPANG E42012043, Riris Hayuning
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.307 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1299

Abstract

Abstrak  Riris Hayuning Tyas: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jairan Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kebupaten Ketapang. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura Kerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Penulisan skripsi ini di dasarkan pada Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran Alokasi Dana masih belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 140/050/BPM, PD, P dan KB-C, ketidaktauan implementor mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebijakan ADD, dan tidak adanya pembinaan dan pengawasan dari pihak kecamatan. Hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan pemahaman antara pelaksana kebijakan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pendamping tingkat kecamatan sehingga dalam pelaksanaan kebijakan berjalan tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan dan Proses 
KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG NIM. E42010025, RIKA SETIANI
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.099 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i1.769

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab pelayanan yang berkualitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang khususnya pada pelayanan Kartu Keluarga. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan pelayanan yang belum terlaksana dengan baik seperti keterlambatan dalam proses penyelesaian pembuatan Kartu Keluarga serta kurang pahamnya masyarakat terhadap manfaat  Kartu Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan belum maksimal karena dapat dilihat dari lima indikator. Dari kelima indikator tersebut, 3 indikator sudah tercapai dan terlaksana dengan baik, sedangkan 2 indikator lainnya belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam pelayanan yang diberikan.Berdasarkan hasil penelitian, saran dari penulis yaitu adanya perbaikan terhadap kualitas pelayanan seperti meningkatkan kehandalan pegawai, adanya penambahan jumlah pegawai, perbaikan atas fasilitas fisik dan perlengkapan sebagai sarana penunjang untuk pembuatan kartu Keluarga sehingga kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Kata-kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Kartu Keluarga, Pegawai
PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG Hidayat E.42009026
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1240.608 KB) | DOI: 10.26418/gov.v3i1.343

Abstract

This script had aim to determine how much influence of communications towards implementation Of Birth Certificate In Sungai Besar Village South Matan Hilir district Ketapang Regency. This study based by expert’s theories then compared by the problem that happened at Sungai Besar Village South MatanHilir District Ketapang Regency. Communication is suspected as one of the factors that influence the implementation in the birth certificate at the Sungai Besar Village. This study use quantitative research methods. Based by  questionnaires were distributed, get the data then processed using a computer program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) V.19 to test the hypothesis. The Samples taken to a Head of family yet have birth certificates that as many as 71 people. The result of this study that found a significant difference between the communication of implementation in the birth certificate of Sungai Besar Village. Evidenced by the positive value of the correlation coefficient is equal to 0.611. The effect of Communication on policy implementation birth certificate in the village of Sungai Besar at 37,33%, while 62.67% are influenced by other factors outside the study. Keywords: communication, implementation, Policies, birth certificates.
KEPEMIMPINAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEBUPATEN KETAPANG NIM. E1031151039, Dinda Rizhani; *, Sukamto; *, Erdi
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.769 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i2.2578

Abstract

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis gaya kepemimpinan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ketapang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi masalah yang ada berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang diberikan masih belum memenuhi standar. Berdasarkan pada gaya Telling, Selling, Participating, Dan Delegating. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin. Peneliti ini menggunakan teori deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan situasional. Rekomendasi yang tersebut agar bisa menyesuaikan keadaan organisasi dan selanjutnya pencapaian tujuan organisasi bisa berjalan dengan baik. Namun, Kepala Kantor dalam hal ini memberikan kepercayaan dan kebebasan pegawai. Seharusnya pemimpin di Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ketapang lebih memperhatikan aktivitas pegawai dikantor dan meningkatkan kendala para pegawai. Berdasarkan hasil penelitian saran peneliti yaitu agar lebih memperhatikan penerapan gaya kepemimpinan yang lebih memperhatikan dan menyesuaikan dengan kualitas bawahannya didalam organisasi sehingga tidak ada lagi halangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kepala Kanto
PENGELOLAAN CAGAR ALAM RAYA PASI KOTA SINGKAWANG OLEH SEKSI KONSERVASI WILAYAH III KOTA SINGKAWANG NIM. E42012093, BERLIANA ZAKKI
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1354.371 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1348

Abstract

Permasalahan dalam pengelolaan Cagar Alam Raya Pasi Kota Singkawang yaitu akses menuju kawasan Cagar Alam Raya Pasi masih sulit, terjadinya penebangan liar, dan sistem pengawasan lemah. Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan Cagar Alam Raya Pasi yang dilaksanakan oleh Seksi Konservasi Wilayah III Kota Singkawang melalui salah satu teori fungsi manajemen, pengorganisasian yaitu identifikasi aktivitas, departementalisasi, pendelegasian wewenang, dan koordinasi menurut Koontz. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yakni Seksi Konservasi Wilayah III Kota Singkawang dalam pengelolaan Cagar Alam Raya Pasi belum optimal dikarenakan aktivitas monitoring, pengawasan, dan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar kawasan belum dilaksanakan secara intensif sehingga membuat lemahnya pengawasan di kawasan konservasi. Pengelolaan tidak dilaksanakan secara optimal juga dikarenakan kurangnya jumlah pegawai pada Seksi Konservasi Wilayah III Kota Singkawang. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain perlu ditingkatkannya pengawasan dikawasan Cagar Alam Raya Pasi dengan melakukan aktivitas monitoring, patroli, dan sosialisasi terhadap masyarakat, perlu adanya penambahan pegawai pada Seksi Konservasi Wilayah III Kota Singkawang, perlu adanya komunikasi yang lebih intensif, dan perlu ditingkatkannya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.Kata-kata Kunci: Pengelolaan, Cagar Alam Raya Pasi, dan Optimal.

Page 16 of 62 | Total Record : 617

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue