cover
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Core Subject : Social,
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Articles 617 Documents
PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SALATIGA KABUPATEN SAMBAS NIM. E1031141015, Sa’diyah; *, Sukamto; *, H. Agus Eka
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.122 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i1.2571

Abstract

Penulisan Skripsi ini ditulis dengan maksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai masalah Pelaksanaan Peraturan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Camat Salatiga. Peneliti menemukan permasalahan mengenai ketaatan pegawai terhadap tata tertib terutama pada jam masuk dan jam pulang kantor, masalah kejujuran pegawai, kepatuhan terhadap instruksi atasan dan kepatuhan pegawai terhadap peraturan yang dibuat di kantor Camat Salatiga. Beberapa hal tersebut menjadi topik utama penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan subjek penelitian Pegawai di Kantor Camat Salatiga serta masyarakat selaku subjek yang netral dalam menilai kedisiplinan pegawai di kantor Camat Salatiga Kabupaten Sambas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pelaksanaan peraturan disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Salatiga, belum terlaksana dengan baik terutama tentang ketaatan pegawai terhadap tata tertib jam kerja kantor dan belum patuhnya pegawai kepada peraturan pemerintah Kabupaten Sambas yang dibuat sebagai pedoman untuk bekeja. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan pimpinan, namun yang utama adalah kurangnya kesadaran dan kejujuran dalam diri pegawai itu sendiri untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai Pegawai yang harus melaksanakan peraturan guna membiasakan sikap disiplin. Kata kunci: Pelaksanaan, Peraturan, Disiplin, Pegawai, dan Kepatuhan. ABSTRACT Sa’diyah : The Implementation Of Discipline Regulations For The Employees Of The Salatiga District Office In Sambas Regency. A Thesis. Pontianak : Government Administration Study Program of Social and Political of Tanjungpura University. The writing of this thesis is intended to provide an understanding of the problem of Employee Work Discipline in the Salatiga District Office. The researcher found problems regarding employee obedience to the order, especially at the time of admission and return from the office, the issue of employee honesty, compliance with supervisor instructions and employee compliance with regulations in the Salatiga District Office. Some of these issues have become the main topics of research conducted by researchers. This study used qualitative research methods. The research subjects were employees at the Salatiga District Office and the community as neutral subject in assessing employees discipline at the Salatiga District Office In Sambas Regency. The result of this study indicate that the implementations of employees work discipline regulations in the Salatiga District Office has not been carried out properly, especially regarding employees’ obedience to office working hours and that employees have not complied with Sambas Regency government regulations that were conceived as guidelines for work. This happens due to the lack of supervisory leadership, but the principal consideration was the lack of awareness and honesty in the employee himself to carry out his responsibilities as an employee who must implement the rules to familiarize discipline. Keywords: Implementations, Regulations, Discipline, Employees, Compliance.
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH NIM. E42012074, PRICILA SURYANI
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3914.516 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1342

Abstract

Penulisan Skripsi ini didasarkan pada permasalahan kependudukan mengenai Program Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah seperti diketahui bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan kebijakan pemerintah yang padu untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Di Kecamatan Anjongan program tersebut masih belum berjalan efektif, hal ini dilihat dari tingginya angka kelahiran bayi, tingginya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), masih banyak masyarakat yang belum ber-KB. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan program keluarga berencana di Kecamatan Anjongan belum berjalan efektif yaitu kurangnya sosialisasi dan pelayanan yang dilakukan oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), Kesadaran masyarakat akan pentingnya Program Keluarga Berencana dan Rendahnya pola fikir masyarakat mengenai Program Keluarga Berencana yang menjadi tolak ukur masyarakat untuk ber-KB. Saran dari penelitian ini adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) harus lebih aktif lagi memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat tentang Program Keluarga Berencana Nasional agar program ini dapat terlaksana dengan baik. Kata-kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan Publik, dan Kependudukan
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA DI KANTOR CAMAT PARINDU KABUPATEN SANGGAU NIM. E42011023, Nova Tria Purwita Sari
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.509 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.786

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan pembuatan Surat Izin Tempat Usaha di Kantor Camat Parindu Kabupaten Sanggau. Penulisan skripsi ini berdasarkan atas kurang optimalnya aparatur di Kantor Camat Parindu dalam pemberian pelayanan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Camat Parindu, Sekretaris Camat Parindu, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Dua aparatur yang terlibat dalam pembuatan Surat Izin Tempat Usaha dan sepuluh masyarakat yang membuat Surat Izin Tempat Usaha.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa teori Zaithaml yang memiliki lima dimensi yaitu wujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan pembuatan Surat Izin Tempat Usaha. Pertama, indikator wujud yang meliputi kurangnya penyediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kedua, kehandalan pegawai dalam menyediakan dan memberikan pelayanan secara cepat, benar dan tepat waktu belum maksimal. Ketiga, ketanggapan yang sudah maksimal tetapi tidak tersedia kotak saran untuk menampung keluhan, kritik dan saran dari masyarakat. Keempat, Kepastian hukum dan sikap ramah dan sopan bukan menjadi kendala bagi aparatur dalam pemberian pelayanan. Kelima, Kurangnya perhatian aparatur terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merekomendasikan agar aparatur di Kantor Camat Parindu melakukan sosialisasi terkait pembuatan Surat Izin Tempat Usaha, menyediakan kotak saran, meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, membuat SOP agar mudah dalam pemberian pelayanan. Kata-kata Kunci: Kualitas, Pelayanan dan Aparatur
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PROGRAM ALOKASI DANA DESA (SUATU STUDI DI DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN PONTIANAK) NIM. E42010008, ANTIKA ALDERA
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.578 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v3i4.465

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pak Laheng terhadap program Alokasi Dana Desa. Penulisan skripsi ini didasarkan pada permasalahan yang terjadi di Desa Pak Laheng yaitu penyimpangan dalam penggunaan dana ADD yang masih diproses sampai dengan sekarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pengawasan oleh Terry yang menyatakan bahwa pengawasan terdiri dari 1) menentukan/ menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan, 2) menemukan/ mengetahui apa yang terjadi, 3) bandingkan hasil dengan harapan, dan 4) menyetujui atau tidak hasil yang dicapai disertai dengan pengoreksian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian Aparatur Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, dan Anggota LPMD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan BPD masih kurang optimal dalam realisasi dana ADD. Hal ini dibuktikan dengan BPD tidak dapat berlaku tegas karena tidak ada peraturan yang menegaskan tentang prosedur pengawasan yang harus dilakukan oleh BPD dalam mengawasi program ADD; tidak memegang daftar proyek yang harus diawasi; serta alasan kesibukan sehari-hari. Untuk itu perlu pengaturan lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab BPD dalam pengawasan dana ADD.Kata-kata Kunci : Peranan, Pengawasan, Alokasi Dana Desa.
KUALITAS PELAYANAN UMUM DI KANTOR CAMAT PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT Kinsky E1032161025 Yolanda; S.Y. Pudjianto; Indah Suliasdiani
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (715.09 KB) | DOI: 10.26418/gov.v10i1.2687

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Pontianak Barat. Permasalahan penelitian adalah pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada, tidak ada penyerahan tugas kepada petugas berikutnya dan banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sistematik, faktual mengenai faktor-faktor kualitas pelayanan di Kantor Camat Pontianak Barat yang berhubungan dengan fakta yang ada dilapangan. Kualitas pelayanan di intansi pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan. Untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan keleluasaan lebih besar untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang lebih optimal. Dalam pelaksanaan penelitian ini ada enam hal yang perlu dilihat untuk menjadikan kualitas pelayanan menjadi lebih baik yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sararana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi layanan.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan di Kantor Camat Pontianak Barat masih belum optimal dikarenakan beberapa pegawai masih ada yang tidak datang tepat waktu saat bertugas piket di loket pelayanan, penyelesaian surat pelayanan yang diantaranya tidak tepat waktu sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan fasilitas yang masih kurang memuaskan. Sehingga pelayanan umum di Kantor Camat Pontianak Barat masih perlu meningkatan kualitas pelayanan supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitias dan optimal. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Umum This research aimed to determine the service quality at the West Pontianak Sub-District Office. The research problem was that the service provided was not in accordance with the existing SOP (Standard Operating Procedure). There was no assignment to the next officer and there were many complaints from the community about the services provided by the customer service officers. This research used qualitative research method with descriptive type of research, namely a research aiming to obtain a systematic, factual depiction of the factors of service quality at the West Pontianak Sub-District Office related to the facts in the field. The service quality in government agencies is a matter of great concern. To improve public services, local governments are given greater flexibility to design and determine for themselves the types of services needed by the community to achieve optimal quality services. In the implementation of this research, there were six things that need to be observed to improve the service quality, namely service procedures, completion time, service costs, service products, facilities and infrastructure, and the competence of service providers. Based on the research results, these were still not optimal because some employees did not arrive on time while on duty at the service counter. In addition, the service letters were not completed on time according to SOP (Standard Operating Procedure) and the facilities were unsatisfactory. Therefore, public services at the West Pontianak Sub-District Office still need to improve their service quality so that people can get quality and optimal services. Keywords: Quality, Public Service
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS NIM. E42012012, MELRIA UTAMI
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1854.093 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1354

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis berusaha memaparkan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah camat dalam mengkomunikasikan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN ) di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Komunikasi yang dilaksanakan diharapkan dapat dipahami serta memberikan pengaruh terhadap hasil kerja petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN ) Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Empat indikator yang digunakan penulis untuk mengukur komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN ) di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yakni pemahaman, kesenangan pengaruh pada sikap dan hubungan yang makin baik. Kata-kata kunci : Komunikasi, Pemerintahan dan PATEN.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG Agustinus Prasti Adhi Kusuma NIM. E42011045
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3386.83 KB) | DOI: 10.26418/gov.v6i3.811

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi masalah yang ada berkaitan dengan pelayanan administrasi pembuatan e-KTP yang masih mengalami kendala dalam proses pembuatannya sehingga pelayanan yang diberikan masih belum memenuhi standar.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan Nanga Tayap, Staf bagian perekaman E-KTP, Ketua RT 05 Desa Betenung, Ketua RT 01 Desa Tajok Kayong, dan 4 orang masyarakat yang pernah mendapat pelayanan e-KTP di RT 05 Desa Betenung dan di RT 01 Desa Tajok kayong. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan e-KTP Kecamatan Nanga Tayap belum memenuhi standar. Kantor Camat Nanga Tayap harus memperbaiki berbagai dimensi antara lain tangible, reliability, responsiveness dan assurance agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat memenuhu standar. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini antara lain menambah sarana dan prasarana yang belum ada, meningkatkan kehandalan para petugas dengan cara berkoordinasi dengan aparatur Desa mengenai kejelasan pelayanan pembuatan e-KTP, mengelola pengaduan atau saran dari masyarakat dengan baik, dan  berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait lainnya mengenai kepastian penyelesian proses jadi sebuah e-KTP. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, e-KTP, Tangible, Reliability, Responsivenes,  Assurance
DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT NIM. E42010028, KORNELIA MEILINDA BETSYEBA
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.756 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v3i4.485

Abstract

Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan disiplin kerja pegawai negeri sipil pada badan lingkungan hidup daerah provinsi kalimantan barat masih cukup rendah. Faktor-faktor yang cukup mempengaruhi disiplin kerja pegawai negeri sipil antara lain pemberian kompensasi, keteladanan pimpinan dan atasan langsung, sikap pimpinan dan atasan langsung dalam mengambil tindakan, dan pengawasan serta perhatian pimpinan dan atasan langsung.Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, saran yang diberikan yaitu pimpinan dan atasan langsung terus-menerus memberikan pengertian kepada pegawai bahwa disiplin adalah kewajiban pegawai negeri sipil, pimpinan dan atasan langsung dapat memberikan teladan yang baik, terus mengawasi bawahan dan bersikap tegas.Kata-kata kunci : disiplin, kompensasi, keteladanan, pengawasan, ketegasan
PELAKSANAAN PROSES REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014 DI KABUPATEN SINTANG NIM. E42012026, Christine Dwi Eva Ningsih
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.078 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1416

Abstract

Penulisan Skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasiakan adanya fenomena yang terjadi berkaitan dengan ketersedian formasi CPNS Tahun 2014 tidak terisi sepenuhnya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 di Kabupaten Sintang. Oleh karena itu, didasarkan pada pelaksanaan proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 di Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 di Kabupaten Sintang sudah berjalan efektif sesuai dengan prosedur. Meskipun demikian ditemukan seringnya terjadi kesalahan dari peserta tes yang tidak mengikuti aturan yang ada serta tidak tersedianya fasilitas yang dimiliki oleh BKD untuk melaksanakan seleksi mengunakan CAT. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain sosialisasi lebih giat, ketegasan pengawas ujian, pengadaan fasilitas CAT, dan pemberdayaan aparatur menggunakan komputer. Kata-kata Kunci: Rekrutmen, Proses dan Pegawai Negeri Sipil
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E42011098, Reiza Manda Muhammad Pratama
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3251.461 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i4.865

Abstract

Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan Kinerja Aparatur Pemerintah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang dirasa masih kurang/belum maksimal yaitu masih terbatasnya kualitas kinerja dan tanggung jawab Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penulisan Skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh motivasi terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Secara khusus untuk mengetahui pengaruhmotivasi terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.  Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan metode asosiatif/hubungan kausal. Hasil perhitungan dengan  menggunakan rumus statistik untuk membantu menganalisa data yang diperoleh dari lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada 16 responden yang menjadi sampel. Kemudian diolah dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah sebesar 0,654. Kemudian dilanjutkan dengan koefisien determinasi, untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan motivasi terhadap kinerja aparatur pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi diperoleh sebesar 42,7%, sisanya sebesar 57,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari kajian penelitian ini. Dapat diketahui  bahwa motivasi  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu meningkatkan peran motivasi sebagai upaya peningkatan kinerja aparaturnya khususnya di Kecamatan Sungai raya.  Kata-kata kunci : Motivasi, Kinerja, Aparatur, Pemerintah.

Page 2 of 62 | Total Record : 617


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue