cover
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Core Subject : Social,
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Articles 617 Documents
PENGARUH PENEMPATAN PEGAWAI TERHADAP KINERJA DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MELAWI NIM. E42010056, HERLINA AISYAH
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.189 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v3i4.541

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pola hubungan kausal. Sampel pada penelitian ini adalah 57 orang pegawai yang secara keseluruhan merupakan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi. Tempat penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Koefisien Korelasi Uji Regresi Linear Sederhana (regression test). Teknik keabsahan data untuk uji validitas menggunakan koefisien korelasi product moment pearson dan uji reliabilitas menggunakan alpha-cronbach.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, penempatan pegawai berpengaruh besar terhadap kinerja di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi. Besarnya pengaruh penempatan pegawai terhadap kinerja adalah sebesar 50,9 % dan 49, 1 % lainnya adalah dipengaruhi oleh variabel – variabel lain. Kata-kata Kunci : Penempatan Pegawai, Kinerja.
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN DESA DI KPADD KABUPATEN KAYONG UTARA Saraswati E.42008067, Ika Meiria Dian
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.299 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v1i1.33

Abstract

This research aims to identify and analyze the effect of competence of Human Resources (HR) on villagelibrary policy implementation at the Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah (KPADD) ofNorth Kayong Regency. Data collected through distributing questionnaires to 11 people managing thevillage library were analyzed with the help of Product Moment Correlation Formula, Coefficient ofDetermination Formula and Simple Linear Regression Formula in SPSS 18. The results showed that thecompetence analysts Human Resources has a positive influence on the village library policyimplementation or equal to 0.585 (58.5%) and 41.5% determined by other variables. In addition, theregression equation between variables competencies of Human Resources at the village libraryimplementation of the policy variable is Y = 0.811 + 0.738 X. The regression equation shows that theregression coefficient between variables x and y variables is 0.738. This coefficient means that anyincrease in one variable value human resource competencies (X) can influence on policy implementationincreased by 0.738 times the village library.Key Words: Competence, Human Resources, Policy Implementation, Village Library
PELAYANAN AKTA PERKAWINAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MEMPAWAH NIM. E42012007, NUR AWINDA
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1956.405 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1494

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dalam pelayanan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan di Kabupaten Mempawah yaitu jumlah kepemilikan Akta Perkawinan baru mencapai 68% dan masih 32% yang belum memiliki Akta Perkawinan dari jumlah yang seharusnya memiliki Akta Perkawinan yaitu 10.874 pasangan suami istri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan teori Moenir sebagai pisau analisis dan berdasarkan Kepmenpan No. 63 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum baiknya pelayanan publik yang diberikan. Harus adanya perbaikan dari faktor pendukung pelayanan meliputi faktor kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, kemampuan dan keterampilan serta sarana pelayanan agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal. Kata-kata Kunci :Pelayanan, Akta Perkawinan, Faktor Pendukung Pelayanan
KINERJA ANGGOTA DPRD MASA BAKTI 2009-2014 DALAM MENGHASILKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PONTINAK TAHUN 2011 NIM. E43011032, BARLIY BRASILA
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3823.883 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i1.977

Abstract

DPRD telah menargetkan 29 Peraturan Daerah (Perda) pada Program legislasi Daerah (Prolegda) 2011, namun target tersebut masih belum terealisasi hal ini disebabkan  rendahnya  kemampuan (ability) dan motivasi (Motivasion) anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Tujuan dari penelitian ini menjelaskan faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2011. Teori yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut adalah teori David (dalam mangkunegara 2005:13-14) yaitu faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (Motivasion). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rendahnya kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) pada Program Legilsasi Daerah (Prolegda) tahun 2011 disebabkan, faktor kemampuan terdiri dari faktor kemampuan anggota DPRD rendah dalam melakukan lobi politik ke internal DPRD dan pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan fungsi legislasi, faktor kemampuan anggota DPRD rendah dalam menguasai subtansi dan bahasa hukum Peraturan Daerah (Perda), walaupun ada program bimtek (bimbingan teknis) serta ahli pakar yang membantu proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda), selain itu faktor kemampuan anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi rendah pada Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang mereka targetkan dan dihasikan pada Program Legislasi Daerah (Perda) tahun 2011, kemudian faktor motivasi anggota DPRD rendah dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda), maka menyebabkan kinerja anggota DPRD rendah dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Saran dari hasil penelitian ini adalah sebaiknya, anggota DPRD menunjukan kemampuan berpolitik sebagai insan politik, memahami peran penting program bimbingan teknis, meningkatkan peran perwakilan dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) inisiatif lebih ditingkatkan, kemudian ketua fraksi sebaiknya menunjukan kepemimpinan dengan melakukan pendekatan secara emosional untuk membangun motivasi anggota DPRD. Kata-kata Kunci: Kinerja, anggota DPRD, Peraturan Daerah (Perda), dan Program Legislasi Daerah (Prolegda). 
MANAJEMEN KEUANGAN DESA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TINTING BOYOK KECAMATAN SEKADAU HULU NIM. E42010065, DEPI SISIANTO
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.833 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i1.596

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan  menganalisis proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah daerah, hanya saja dalam pengelolaan keuangan,  pemerintah Desa Tinting Boyok masih belum sepenuhnya mampu mengelola keuangan desa dengan efektif dan efesien. Lemahnya Sumber Daya Manusia menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan keuangan desa. Namun secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di Desa Tinting Boyok masih dikatakan wajar, hanya saja masih perlu pembenahan dari Sumber Daya Manusia Pemerintahan di Desa Tinting Boyok.Kata-kata kunci : Proses, Pengelolaan, dan Pembangunan    
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA FOKUS DI DESA NEKAN KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU Mona E.42008018, Martha
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.411 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v1i1.49

Abstract

The title of the research is "The Policy Implementation of Focus Village Program in theNekan Village in the district of Entikong, Region of Sanggau". This reseach is intended to producea relevant recommendation about The Policy Implementation of Focus Village Program in theRegion of Sanggau, especially in the Nekan Village, in the district of Entikong which is located inborder territory.The title of this thesis raised based on the phenomenon of the implementation of the policyat the focus Village Program in the Nekan village,the District of Entikong which is indicated that ithas not fully able to bring the positive contribution to the progress, prosperity and improving thequality of human resources in the nekan village as the original purpose of the program.According to these problems, this research use qualitative research types, with descriptivemethods. The Subjects in this research are the government and the people involved in theimplementation of the policy at the focus Village Program in the Nekan village. And the data thatrelated to the object of the research was obtained by the three techniques of data collection, theinterview technique, observation, and documentation.The conclusion of this research is, there are still programs that implemented by governmenttrough the policy of focus village that is not proper yet to the needs of rural communities so that ithas not implemented to the maximum, and there is a work program that has not been up that iscaused by several factors such as the allocation of time and financial issues, as well as the policyintern organizers issues, particularly those involving to the education and infrastructure thatbecome the focus of this research. Keywords: Policy Implementation Processes, Infrastructure, and Education
KUALITAS PELAYANAN KANTOR SAR PONTIANAK DALAM MENANGANI MUSIBAH DI KALIMANTAN BARAT NIM. E21111044, RINTO WIJAYA
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v6i4.1663

Abstract

Penelitian didasarkan permasalahan bahwa terdapat keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan, keterbatasan aparatur secara kualitas dan kuantitas sehingga pelayanan Kantor SAR Pontianak tidak terlepas dari keluhan dan kritik masyarakat yang selalu berharap prima dalam menangani musibah maupun dalam menanggulangi bencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SAR Pontianak seringkali menuai keluhan masyarakat, baik dalam hal kepastian waktu dan akurasi pelayanan menangani korban maupun mengatasi kasus-kasus musibah maupun bencana yang terjadi, tetapi didasarkan kesopanan dan keramahan aparatur dalam pemberian pelayanan, tanggung jawab, serta memahami keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan maka masyarakat dapat memakluminya. Formalisme pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan sistem komando dan SOP yang telah ditetapkan, sehingga aparatur dapat bertindak secara efektif dan efisien. Atas keterbatasan yang dimiliki Kantor SAR Pontianak dalam menyelenggarakan pelayanan/tugas kemanusiaannya terus berupaya meningkatkan komitmen tanggung jawab aparatur secara kualitas maupun kuantitas, peningkatan disiplin, wawasan, pendidikan dan kecakapan, serta kelengkapan peralatan kerja untuk melayani masyarakat selaku korban bencana. Kata-kata Kunci: Pelayanan, Penanganan Musibah dan Pertolongan Kemanusiaan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI SIDIK JARI (FINGER PRINT) DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NIM. E42012022, HILDA NUNUNG
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2165.349 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1146

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan absensi sidik jari (finger print) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau yang belum berjalan optimal melalui faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi dan Faktor Struktur Birokrasi menurut Edward III. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian yakni Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretaraiat Daerah Kabupaten Sanggau, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretaraiat Daerah Kabupaten Sanggau, Staf di Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretaraiat Daerah Kabupaten Sanggau, Tenaga kontrak di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dan Kepala Bidang Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau serta Kepala Sub Bidang Disiplin di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau.Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yakni implementasi kebijakan absensi sidik jari (finger print) di sekretariat daerah kabupaten sanggau sudah berjalan efektif, namun sumber daya manusianya yang belum memadai dan disposisi sikap pelaksana yang masih kurang dalam pengimplementasian kebijakan absensi sidik jari  (finger print) di Skretariat Daerah Kabupaten Sanggau. Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Absensi
SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Dignasia Junita E.42008088
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1463.483 KB) | DOI: 10.26418/gov.v2i1.61

Abstract

The research is intended to product recommendation in an effort to improve of the human resources forGood Governance in West Singkawang goverment office. The title of this research was appointed problems onthe factors that effect the relation to the implementation of the effectiveness and efficiency is not maximized.This research used a kualitatif research model which was carry through several stage. The stage includefinding problems, formulate, and make recommendations on the findings are. Research sites in Singkawang Citywith the research subject are Singkawang Head of West, Secretary, Head of subdivision office personal, andsome staff.The conclution of the research is not maximal implementation of one principle Good Governance, theprinciple is effectiveness and efficiency which principle related to improving the quality of human resourcesespecially the factor influencing the level of education and staff motivatic frequency. For that, therecommendation is addition of the frequency and quality improvement such as education and training andtechnical as well as Head’s approach to increasing staff motivated employees. Keywords: human resources, Good Governance, effectiveness and efficiency
STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG DALAM UPAYA MENUNTASKAN KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN MONTERADO CHRISTO PORUS BOUTEN NIM. E42012048
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1879

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam upaya menuntaskan kepemilikan KTP-el di Kecamatan Monterado. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan fenomena permasalahan yaitu rendahnya kepemilikan KTP-el di Kecamatan Monterado. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Monterado, Masyarakat yang sudah mempunyai KTP-el serta Masyarakat  yang belum mempunyai KTP-el. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa rendahnya kepemilikan KTP-el di Kecamatan Monterado. Hal ini dapat dilihat dari persentase dari seluruh Kecamatan bahwa Kecamatan Monterado tingkat persentase nya paling rendah. Kata-kata Kunci : Strategi, Kependudukan dan Kecamatan

Page 3 of 62 | Total Record : 617


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue