cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 2   3   4   5   6 
IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 (ENAM PULUH) HARI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPIL KABUPATEN MEMPAWAH Raja Sukarno Putra Manurung E42012008
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.877 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1292

Abstract

Abstrak Raja Sukarno Putra Manurung (E.42012008): Implementasi Program Percepatan Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 60 (Enam Puluh) Hari Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Skripsi ini membahas tentang implementasi program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari, yang bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari. Penulisan skripsi ini didasarkan pada adanya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah yaitu masih rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran meskipun telah dilaksanakannya suatu program percepatan penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Khususnya Kadis, Bidang Pencatatan Sipil, Kasi Pelayanan Akta, staf dan beberapa masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran telah dilaksanakan dengan cukup baik, hanya saja penulis menemukan masih rendahnya patisipasi masyarakat dikarenakan banyak yang kurang peduli terhadap pentingnya akta kelahiran. Hal tersebut terjadi akibat faktor komunikasi, sumber daya yang masih kurang dalam pengimplementasian program. Saran penulis mengenai program ini yaitu perlu ditingkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat dan menambah jumlah sumber daya yang ada baik dari segi jumlah aparatur maupun fasilitas yang ada.Kata Kunci :Implementasi, program, aktakelahiran, masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (KPE) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK Vini Septika Mega Sari NIM. E42011006
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.396 KB) | DOI: 10.26418/gov.v6i1.696

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi program Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak belum terlaksana dengan optimal. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan implementasi KPE di Kota Pontianak belum berjalan optimal sesuai dengan Peraturan BKN No.7 tahun 2008. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan subjek penelitian implementor program KPE di Kota Pontianak.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, kurang optimalnya implementasi program KPE di Badan Kepegawaian Daerah  Kota Pontianak karena jumlah staf yang hanya 3 (tiga) orang saja sebagai petugas dari pelayanan KPE di Kota Pontiank, kurangnya sosialisasi tentang penggunaan KPE di Kota Pontianak, mesin atm khusus KPE yang sampai saat ini belum ada di Kota Pontianak serta kurangnya komunikasi antara BKD Kota Pontianak dengan BKN dan Pegawai yang ada di Kota Pontianak. Untuk itu rekomendasi kebijakan adalah memperlancar komunikasi antara pihak-pihak yang terkait di dalam implementasi KPE di Kota Pontianak, menambah jumlah petugas yang mengurusi permasalahan KPE, mengadakan sosialisasi agar seluruh pegawai di Kota Pontianak mengetahui fungsi dan bagaimana penggunaan KPE di Kota Pontianak.Kata-kata Kunci : Implementasi, Kartu PNS Elektronik,  Pegawai
KEMAMPUAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN BERDASARKAN PP NO.19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA Ririn Wahyuningsih E42009076
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (851.396 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v2i2.312

Abstract

AbstractA Research of The Application of Based Leadership district head PP No.19 of 2008 About districtsRasau Jaya district in Kubu Raya Regency. This essay aims to identify and analyze the districtleadership in carrying out their duties and obligations to govern under Regulation No.19 of 2008 onSub Rasau Jaya district in Kubu Raya Regency. This study uses a descriptive type of research with aqualitative approach. The research result showed that there are limitations on the authorityleadership since the occurrence of a PP No.19 of 2008 concerning districts can be seen from thesame leadership Auth with the job at hand at other SKPD and leadership job as coordinatororganizers only rule in chapter 15 on the PP.Keywords: Leadership, Authority, the Applicable Regulations.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK 2019 KIKI REZKI NIM. E1031141023
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v8i1.2342

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), terkait rendahnya angka pembuatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Permasalahan ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui arti penting pembuatan akta kematian tersebut. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil, target penerbitan akta kematian yang masih belum seimbang dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak sesuainya waktu penerbitan yang telah ditetapkan SOP yaitu 14 hari, dan kurangnya kerjasama dari pihak Disdukcapil dengan pihak yayasan pemakaman. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa data secara kualitatif serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja Aparatur Sipil Negara  (ASN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sudah cukup baik dalam pelayanan pembuatan akta kematian, namun masih kurang rutin dan menyeluruhnya sosialisasi yang diadakan sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya sosialisasi tersebut, target penerbitan akta kematian yang belum sesuai dan seimbang dengan jumlah kematian yang dilaporkan, keterlambatan penerbitan dikarenakan kurang akuratnya data masyarakat itu sendiri seperti perbedaan data formulir dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Surat Nikah dan lainnya, serta kurang lancarnya kerjasama dengan yayasan pemakaman yang struktur organisasinya belum tertib dan tidak rutinnya pelaporan dari pihak yayasan pemakaman perbulannya kepada pihak Dukcapil.Kata kunci : Kinerja, ASN, Pelayanan
Kepemimpinan Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Yohanes Guntur Faldo Mandayu E42012075
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1064.294 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1269

Abstract

Yohanes Guntur Faldo Mandayu :  Kepemimpinan Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis gaya kepemimpinan Camat di dalam membina penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan tidak adanya pembinaan yang dilakukan Camat pada Desa berdasarkan laporan Kepala Desa sendiri. Tujuan penelitian ini agar kedepan Camat lebih mampu bekerja sesuai dengan tupoksi yang sudah diatur oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Hasil penelitian menunjukkan Camat tidak bekerja sesuai tupoksinya. Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah masih kurang baiknya penerapan gaya kepemimpinan Gaya motivasi, Gaya kekuasaan dan Gaya pengawasan yang diterapkan oleh Camat di Kantor Camat Mandor dalam membina pemerintahan di Desa Mandor Kabupaten Landak.Kata kunci : Kepemimpinan, Membina, Gaya Kepemimpinan
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANAG LANNY SHELFIANI GUNAWAN NIM. E42011057
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.791 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.734

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. Judul Skripsi ini diangkat untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan publik khususnya pada Kasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan surat pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte kelahiran, Kematian, dan surat pindah datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek dari penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor Camat Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yang terlibat dalam pembuatan surat pengantar KTP, KK, Akte kelahiran, kematian dan surat pindah datang serta anggota msyarakat yang mengurus pembuatan surat pengantar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Fitzsimmons yaitu kualitas pelayanan publik diukur dari dimensi reability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty ( empati), dan tangibles (terjamah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik khususnya pada Kasi pemerintahan di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang sudah baik, namun untuk dimensi tangibles belum baik yang tercermin dari belum memadainya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan perlunya perbaikan dari instansi setempat untuk bisa memberikan pelayanan yang baik serta memuaskan masyarakat. Saran dari  penelitian ini adalah menambah pegawai di Kasi Pemerintahan, membuat ruang tunggu yang lebih nyaman,  pengadaan printer baru,  serta pengadaan kotak saran, karena tingkat kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan dalam sebuah pelayanan. Kata-kata Kunci : Kualitas, Pelayanan publik, Kecamatan
PENGARUH STANDAR PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI Maya Dwi Ranti E.42008028
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.968 KB) | DOI: 10.26418/gov.v3i1.329

Abstract

This essay aims at finding out if the influence of the standard of care for patients at the health center level of satisfaction Nanga Pinoh Melawi regency. This study was conducted based on the problemsthat occur in the health center Nanga pinoh associated with the level of patient satisfaction andservice standards are among the factors that influence the level of satisfaction of the patient's own.This research was conducted using quantitative paradigm with methods associative / causalrelationship. The hypothesis formulated in this research that there is a positive effect between thelevel of service standards for patient satisfaction. As for the samples in the study of patients on onetype of service that Public Poli at Nanga Pinoh Melawi health center. The result using the correlationproduct momentwith significance level (?) of 5% is known that the standard of care affect the levelof patient satisfaction was 0.388. The results of the calculation of the coefficient of determination isknown that the effect of the standard of care for patients at the health center level of satisfactionNanga Pinoh by 15.1% while the remaining 84.9% is influenced by other variables not examined inthis study. Keyword : Service Standards and Patient Satisfaction.
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SAING RAMBI KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS Ledo indo NIM. E1031141039; Yulius Yohanes *; Bima sujendra *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.254 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i3.2566

Abstract

The writing of this thesis was based on the identification of a phenomenon tha occurs related to the Peformance of the Village Consultative Body in the administration of the Village Government in Saing Rambi Village Sambas Subdistrict Sambas Regency. This research is intended to describe and study and analyze the Performance of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out its duties and functions in channeling the aspirations of the community, namely in making and drafting Village Regulations. This title of this thesis was appointed based on problems regarding the performance of the BPD which were considered less than opimal in channeling the aspirations of the community in making Village Regulations, because there were no Village Regulations made by the BPD other than the Code of Conduct for the BPD Itself. As well as the aspirations of rural communities that were not followed up by the BPD. This research used descriptive research with qualitative research methods. Data were collected using observation, interview and documentation techniques. The research was carried out at Saing Rambi Village Sambas Subdistrict, Sambas Regency. The indicators used to measure the performance of the BPD are Responsiveness, Responsibility and Accountability according to Moeheriono. The conclusion in this study is that the Village Consultative Body (BPD) has not been maximized in carrying out its duties and functions due to a lack of understanding of its tasks and functions as well as a lack of understanding in the mechanism of Village Regulation Formulation so that the BPD has not been maximized in channeling community aspirations in the form of Village Regulations. Keywords : BPD Performance, Village Regulations, Communiy Aspirations.
PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA DI DESA SEMUNTIK KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK YUVENTUS NIM. E42012078
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1771.008 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1338

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab kegagalan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan BPD di desa Semuntik Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak dalam menyusun peraturan desa pada tahun 2014-2016. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan pelaksanaan koordinasi dalam menyusun peraturan desa yang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah syarat-syarat keberhasilan koordinasi menurut Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat, 1994:39) yang terdiri dari sembilan syarat namun penulis hanya menggunakan tiga syarat saja yakni Tujuan yang jelas, Komunikasi dan Kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan subyek penelitian terdiri dari kepala seksi pemerintahan dan Trantib kecamatan Air Besar, Kepala Desa Semuntik, Sekretaris Desa Semuntik, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Semuntik, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Temenggung, Kepala Dusun Sengayak, Kepala Dusun Semuntik, Kepala Dusun Emperija, Masyarakat.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penyusunan peraturan desa untuk tahun 2014-2016 gagal karena buruknya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD. Untuk rekomendasi yaitu melakukan koordinasi antara pihak pemerintah desa dengan BPD agar peraturan desa dapat disusun berdasarkan kesepakatan bersama.Kata-kata kunci : Koordinasi, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,     Peraturan Desa
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK Ika Yurni Puspitasari NIM. E42010081
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (812.213 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.773

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap disiplin pegawai di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui adakah pengaruh prilaku pemimpin terhadap disiplin pegawai, dan untuk mengetahui adakah pengaruh lingkungan kerja non fisik terhadap disiplin pegawai di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, mengolah angka yang diperoleh kemudian memberikan analisis. Lokasi penelitian ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan pegawai di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepemimpinan dan lingkungan kerja sehingga kedisiplinan pegawai di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak dapat meningkat pula. Saran untuk penelitian ini adalah sebaiknya ketaatan terhadap peraturan jam kantor harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar tercapainya kedisiplinan. Untuk ketegasan pimpinan harus lebih ditingkatkan lagi agar tercapainya kedisiplinan pegawai terhadap jam kantor. Kerjasama antar kelompok agar lebih ditingkatkan lagi kekompakannya agar tercipta lngkungan kerja yang nyaman demi kedisiplinan. Dan menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditetapkan agar terciptanya kedisiplinan. Kata-Kata Kunci : Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Disiplin Pegawai

Page 4 of 62 | Total Record : 617

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue