Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan

governance
Website

Published by Universitas Tanjungpura

ISSN : 24424587 EISSN : 24424587 DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1

Core Subject : Social,

Social Sciences

Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 617 Documents

3 4 5 6 7

PEMBINAAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI UNIT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Ela Septi Larasati E.42009077
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

This thesis aims to determine and analyze corrective disciplinary coaching methods in Regional Productivity Development Unit Manpower and Transmigration Office of West Kalimantan Province. To analyze the data that has been obtained, the researchers used qualitative methods, with the intent that the researchers in finding the facts using logical reasoning to describe, explain, and elaborate systematically of phenomena encountered in the use of words, sentences to derive conclusions and suggestions are needed. The title of this essay chosen after seeing the phenomena in the field that is still less than optimal coaching discipline work done by the leader because the leader is considered less strict and prudent in taking sanctions action performed by employees who commit disciplinary offenses. Based on the phenomenon of the issues discussed in this paper is to describe the method of discipline is corrective coaching conducted by Regional Productivity Development Unit in the Department of Manpower and Transmigration of West Kalimantan Province. This study used a qualitative approach with descriptive research method. Results of research that has been done is still the sanctions have not been made by the head of Regional Productivity Development Unit Manpower and Transmigration Office of West Kalimantan Province remember until now there is no discipline employees who violate the disciplinary action that can be based on the stage sanctions that have not been implemented. Therefore, coaching employees one way to control of the leader to be much higher in order to increase employee discipline. Keyword: Discipline, Corrective Discipline Coaching Method

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Ibnu E1032131005 Riskyanto; Dwi Haryono; Rulida Yuniarsih
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peran menurut suhardono (2004:3), peran terdiri dari motivator, fasilitator dan mobilisator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian Peran Kepala Desa sebagai motivator dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya yaitu dengan berperan dalam proses mendirikan, pengelolaan, dan berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes. melalui tahapan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan BUMDes. Dalam proses pengelolaan BUMDes di desa Teluk Kapuas, muncul berbagai faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang sifatnya mendukug maupun menghambat. Faktor pendukung yaitu potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana hibah dari pemerintah daerah, dan fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa Teluk Kapuas, koordinasi antar komisaris dan direksi kurang baik. Peran Kepala Desa sebagai fasilitator yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi, memperlancar komunikasi, dan memecahkan masalah bersama-sama. Dan sebagai mobilisator yaitu berperan aktif melaksanakan program pembangunan Desa dalam memberikan sosialisasi kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Rekomendasi dalam penelitian ini Kepala desa diharapkan memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan BUMDes baik dengan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, memberikan nasihat, motivasi, saran, serta memperbaiki komunikasi dengan pengurus BUMDes. Kata kunci : Peran, Kepala Desa, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

PERENCANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU FRANSISKUS EDI SUMARNO NIM. E42012086
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengungkapkan bagaimana sistem perencanaan kebutuhan aparatur di Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perencanaan yang menyebabkan ketidaksesuaian kompetensi dan jumlah aparatur negara serta menganalisis beban kerja aparatur pemerintah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.Penulis menganalisis 4 (empat) indikator sistem perencanaan sumber daya manusia yaitu inventarisasi persedian,, peramalan (forecast), penyusunan rencana-rencana, serta pengawasan dan evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum perencanaan kebutuhan aparatur pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya peneliti memberikan beberapa saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk mengatur tentang perekrutan tenaga honorer oleh setiap instansi pemerintah daerah atau SKPD yang tentunya sudah diatur ketentuan dan syarat yang sesuai dengan kemampuan organisasi atau daerah. Kata-kata kunci : Sistem, Perencanaan Kebutuhan Kebutuhan Aparatur, Jumlah dan Kompetensi, Formasi.

PENGARUH MOTIVASI KERJA APARAT PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR CAMAT LEMBAH BAWANG KABUPATEN BENGKAYANG JAFIRDAUS PALLO NIM. E42011056
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kerja, kualitas pelayanan, dan pengaruh motivasi kerja aparat pemerintah terhadap kualitas pelayanan E-KTP di Kantor Camat Lembah Bawang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dilaksanakan pada 18 pegawai Kantor Camat Lembah Bawang. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi (R) sebesar 0,616 dan koefisien determinasi (R) sebesar 0,380. Artinya terdapat hubungan yang kuat antara motivasi kerja aparat pemerintah terhadap kualitas pelayanan dan sebesar 38% menunjukkan besarnya pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan. Dari perhitungan koefisien determinan didapat sumbangan motivasi kerja aparat pemerintah terhadap kualitas pelayanan di Kantor Camat Lembah Bawang sebesar 38% dan sisanya 62% ditentukan oleh variabel lain diluar variabel motivasi kerja. Dengan demikian, maka terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja aparat pemerintah terhadap kualitas pelayanan di Kantor Camat Lembah Bawang. Adapun saran yang diberikan adalah pemerintah daerah khususnya camat lembah bawang harus mampu memberi dorongan, semangat dan motivasi pegawai guna meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas serta menciptakan pola pelayanan yang cepat, tepat waktu dan tepat sasaran, dengan cara menetapkan standarisasi pelayanan ditinjau dari aspek waktu pelayanan serta ketepatan pelayanan.Kata-kata Kunci : Motivasi Kerja, Kualitas Pelayanan

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI DESA SUNGAI AWAN KIRI KABUPATEN KETAPANG HENNY PUSPITA NIM. E42010027
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Bagaimana proses dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada Program Simpan Pinjam khusus Perempuan di Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan di implementasikan, dengan memfokuskan kepada penyelenggaraan organisasi, interprestasi serta penerapan program. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan karena pada masyarakat atau kelompok simpan pinjam khusus perempuan terdapat kemacetan dalam pengembalian dana pinjaman yang telah dipinjamkan dengan berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa panduan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Jika dilihat dari ketiga tahap kegiatan dalam program PNPM-MP pada program Simpan Pinjam khusus Perempuan yaitu organisasi, interprestasi, dan aplikasi. Hasil dari penelitian ini adalah pihak pelaksana seperti PJOK, UPK dan pihak yang terkait sudah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan prosedur namun yang menjadi kendalanya adalah masih adanya anggota-anggota kelompok yang tidak mengembalikan dana pinjaman.Kata-kata kunci : Implementasi, Program, Organisasi, Interprestasi, Aplikasi

KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA MATANG LABONG KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS SITI AISYAH NIM. E43011039
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk mengambarkan kinerja aparatur desa di Kantor Desa Matang Labong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang kurang maksimal dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan di Desa Matang Labong selama ini masih tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dimana masih banyak aparatur desa yang belum paham mengenai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat yang kurang maksimal, faktor lain yang menjadi penghambat adalah semua perangkat desa yang ada di Desa Matang Labong masih honorer dan pemula, serta minimnya pengetahuan aparatur desa dalam bidang teknologi yaitu komputer sehingga masih banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual. Penelitian yang dilakukan menggunakan indikator dilihat dari aspek kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu dalam bekerja. Dalam tercapainnya pelayanan publik yang baik kinerja perangkat pemerintahan harus menggunakan indikator aspek kinerja meliputi kuantitas dalam pelaksanaan pelayanan, kualitas aparatur pemerintahan dalam bekerja, dan ketepatan waktu dalam bekerja sehingga pelayanan dapat terlaksana dengan cepat dan optimal.Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja aparatur di Desa Matang Labong masih belum terlaksana sesuai dengan pelaksanaan aparatur desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek kuantitas aparatur juga masih rendah dimana ketepatan pelaksanaan pelayanan publik masih tertunggak dan lama, masalah tersebut disebabkan karena pengetahuan aparatur desa menggunakan komputer masih rendah sehingga dalam bekerja masih manual. Aspek kualitas aparatur Desa Matang Labong masih rendah dimana sabagian besar aparatur desa masih belum bisa menjalankan tupoksinya masing-masing dan pendidikan belum sesuai dengan kualifikasi (beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa). Aspek Ketepatan waktu dalam bekerja juga masih tidak efektif, hal tersebut disebabkan karena aparatur desa bukan saja bekerja di kantor Desa Matang Labong tetapi aparatur desa juga mempunyai pekerjaan pokok sebagai petani dan berkebun, sehingga dalam bekerja masih menyesuaikan waktu dengan pekerjaan mereka sehari-hari yaitu bertani dan berkebun.Kata-kata Kunci: Kuantitas, Kualitas dan Ketepatan Waktu

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM PEMERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK KORNELIUS ADE PARLINDO NIM. E43011007
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah kota Pontianak belum tertata seluruhnya.Pedagang kaki lima membangun dagangan mereka di bahu jalan dan belum mendapatkan izin dari pemerintah kota Pontianak untuk berjualan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pemerintah kota Pontianak dalam penertiban pedagang kaki lima. Teori yang digunakan menurut Badjuri dan Yuwono pada aspek outputdengan indikatornya apakah hasil yang dihasilkan dan berapa orang yang berhasil mengikuti kebijakan pemerintah kota Pontianak dalam penertiban pedagang kaki lima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan kebijakanpenertiban pedagang kaki lima di kota Pontianak kurang berhasil terlaksana, masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan dan rata-rata dari mereka belum mendapatkan izin dari pemerintah kota Pontianak. Selain itu, kebijakan penertiban pedagang kaki lima dianggap bijak oleh masyarakat kota Pontianak karena tidak banyak masyarakat kota Pontianak yang melanggar kebijakan penertiban pedagang kaki lima.Saran dari penelitian ini adalah pemerintah kota Pontianak sebaiknya melakukan dialog khusus dengan para pedagang kaki lima sebelum melakukan penertiban. Selain itu, dalam memberikan perizinan untuk mendirikan bangunan sebaiknya pemerintah kota Pontianak lebih tegas lagi dan teliti.Kata-kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, dan Pedagang Kaki Lima

PERAN BAPEEDA DALAM MENINGKATKAN PARTRISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN DI KOTA SINGKAWANG RICO RINALDO NIM. E42010008
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Badan yang mempunyai peran sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk disetiap daerah otonom. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.Penulisan skripsi ini adalah bertujuan bagaimana peran Bappeda untuk meningkatkan partispasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Singkawang dan untuk mengetahui partispasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Singkawang. Judul skripsi ini diangkat untuk mengetahui apakah Bappeda benar-benar berperan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pemeliharaan pembangunan, sehingga dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Singkawang.Kata-kata Kunci : Perencanaan Pembangunan, Partisipasi dan Masyarakat

IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Selvi Nurdiana E.42008057
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

The title of this research is “retribution implementation park by the side of public road in Nanga Pinoh District Office in Melawi Regency”. The title of this research concern was retribution implementation park by the side of public road which still not yet 100% can reach the retribution goals which have been specified. This research is qualitative research. Conclusion in this research is implementators do not know big of tariff park which as describe in by law of concerning retribution park by the side of public road, still the lack of resources of human being owned from its amount facet that is field worker, still the lack of resources equipments as supported that is farm park narrow, disposition / expert attitude park which do not use the equipment of during parking implementation. For the recommendation of retribution implementation. For the recommendation of retribution implementation park by the side of public road give the congeniality and understanding to society of concerning content of by law of concerning elementary tariff of parking of through socialization earn also by enhancing certain location nameboard hit the tariff park, for the resources of human being can be condused with the worker addition park the field, resources finance by conducting budgeting for the equipment of worker in field and specify the retribution goals adapted for by a field condition, disposition of field executor can be improved by giving reward, and conduct the improvement of coordination usher the implementator policy. Keyword : Policy, Retribution Park and Contribution PAD.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK di DESA MERIMBANG JAYA KECAMATAN SANDAI KABUPATEN KETAPANG SENATOR PANDIR BONCAT NIM. E42011047
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi sekaligus menemukan pemecahan yang dihadapi berkaitan dengan perencanaan pembangunan fisik desa yang belum optimal. Penelitian ini mengunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Merimbang Jaya, Sekretaris Desa, Ketua BPD Merimbang Jaya, Tokoh Masyarakat Desa Merimbang Jaya dan Masyarakat Merimbang Jaya.Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi belum optimalnya perencanaan desa Merimbang Jaya dalam pembangunan fisik yaitu fakta dan kondisi yang belum optimal disebabkan oleh tidak kesesuaiannya dengan keadaan yang ada karena pemerintah desa hanya terfokus dengan apa yang sudah dibangun bukan dengan apa yang mereka rencanakan sejak awal. Berdasarkan penelitian ini untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan desa. disarakan untuk pembangunan desa kepala desa dan masyarakat harus adanya komitmen yang kuat antara kepala desa dan BPD mengenai keputusan perencanaan pembangunan desa yang akan dibuat dan dilaksanakan, dan melihat potensi desa yang ada juga komitmen yang kuat pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri.Kata-kata kunci: Perencanaan, Pembangunan Fisik, Pemerintah Desa

Page 5 of 62 | Total Record : 617

3 4 5 6 7

Filter by Year

2012 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ira Patriani

Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id

Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ira Patriani

Contact Email labkom@fisip.untan.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurmafis@fisip.untan.ac.id

Editorial Address Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ira Patriani

Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id

Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA