Articles
617 Documents
<![CDATA[KOMUNIKASI BERPENGARUH TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ]]>
<![CDATA[Yulianus Rusdi E.42008045]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (927.466 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v1i1.31
<![CDATA[This paper writing slated for menganalisis communication influence to demography administrative services effectiveness at Camat Samalantan's Office Gorged Regency. This research utilizes quantitative method, This research did by advance research steps, making observational plan, making kuesioner and tests kuesioner's validity, primary downloading and secondary, doing analisis data and makes research reporting (paper). Observational location at Camat Samalantan's Office. Observational sample is Babane's Silvan society. This observational result show that camat's communication less effective and demography administrative services effectiveness also effective reducing. Meanwhile camat's communication contribution to demography administrative services effectiveness just as big as 13,18 % and as more as it regarded by other variables that don't be worked through deep observational it. Conclusion in observational it is communication influentialing to demography administrative services effectiveness at Camat Samalantan's Office. Its outgrows affecting communication to demography administrative services effectiveness as big as 13,18% and its rest as big as 86,82% regarded by unanalyzed other variable. Key word: Camat's communication, Ministering effectiveness]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[FRANSISKUS ARIE RENDRA NIM. E42010021]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (97.762 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v6i2.1488
<![CDATA[Penelitian ini membahas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Sanggau Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Sanggau bertujuan agar tercapainya pelaksanaan urusan pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan dan asset daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan aset daerah berupa rumah dinas yang telah dilaksanakan pada BPKAD di Kabupaten Sanggau dan untuk menganalisis faktor yang menghambat proses pengelolaan asset daerah dalam perencanaan pembangunan rumah dinas pada BPKAD Di Kabupaten Sanggau. Teori utama yang digunakan adalah mengenai unsur pelaksanaan pengelolaan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan barang milik daerah pada Di BPKAD Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Kabupaten Sanggau Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau masih terdapat ketidaktaatan dari SKPD dalam penyampaian RKA-SKPD untuk tepat waktu serta masih ditemukan jumlah serta kualitas barang tidak sesuai dengan standarisasi. Kata-kata Kunci :Pengelolaan, Aset, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Januar Bayu Adi Nugroho NIM. E43011044]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.209 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i1.962
<![CDATA[Pajak bumi dan bangunan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan Pontianak Timur pada tahun 2014 belum optimal. Rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh karena kurangnya partisipasi masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah belum maksimal. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah efektifitas kebijakan menurut Charles O. Jones terdiri dari 3 aspek yaitu aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur masih belum terjalin koordinasi yang baik antara pihak Dinas Pendapatan Daerah dan Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur. Aspek organisasi, standar operasional prosedur (SOP) belum dikerjakan dengan baik serta sumber dana dan peralatan yang ada masih kekurangan sehingga dalam pelaksanaan dilapangan mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kendala. Aspek interprestasi, masyarakat masih belum memahami maksud dan tujuan dari pajak bumi dan bangunan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan kurang, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah belum maksimal sehingga dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan tidak maksimal. Aspek penerapan/aplikasi, SOP dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan belum semua dikerjakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. pengetahuan masyarakat yang kurang menjadikan kendala dalam tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan, perpanjangan waktu pembayaran bagi masyarakat yang melewati batas akhir pembayaran belum dilaksanakan sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan belum dapat dimaksimalkan. Saran dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perlu disesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan, kemudian perlu adanya penambahan sarana dan dana dalam pelaksanaan penerimaan pajak bumi dan bangunan sehingga kinerja dapat ditingkatkan. Sosialisasi perlu ditingkatkan agar partisipasi dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan meningkat. Kata-kata kunci: Organisasi. Interprestasi, Penerapan, Pajak Bumi dan Bangunan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA SEJIRAM KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[Windha E.42008038]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (705.353 KB)
|
DOI: 10.26418/gov.v2i4.42
<![CDATA[The title of this study is "Raskin Program Implementation in the Village District Sejiram Seberuang Kapuas Hulu" This study aims to determine how the implementation of the Program for the Poor Poor Rice Village Sejiram Seberuang Kapuas Hulu district that has implemented the village government from 1999 through 2012 with focus on the implementation of the distribution of Raskin to the distribution point. This title Program Implementation issues raised by Rice for the Poor in Poor Rural Sejiram Seberuang Kapuas Hulu district that still has not been done up. Researchers using qualitative analysis, policy research through the three stages of data collection, data analysis and conclusion. What research is in the Village Sejiram, Seberuang District, Kapuas Hulu. Subjects were Secretary Head, Head of Public Welfare, the Village Head, Village Head and the people living in the village Sejiram. The conclusion of this research is the distribution of rice for the poor for the poor is not timely in the distribution of rice for the poor, due to no communication and resources made by the party entitled to distribute this poor rice. For it is in the implementation of the policy pursued by the government should be socialized from Central, provincial, district, sub-district, village and the hamlet, and the people who receive the benefits Raskin.Keywords: Implementation, Program Raskin.]]>
<![CDATA[KOORDINASI ANTAR DINAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN KEBUN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[INDRA KURNIAWAN NIM. E43011031]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/%governance.v6i2.1582
<![CDATA[Penelitian ini meneliti tentang koordinasi antar dinas dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan kebun dan lahan di Kabupaten Kubu Raya dalam Menggangulangi bencana kebakaran hutan lahan dan kebun. Dengan Tujuan penelitian untuk menjelaskan koordinasi antar dinas dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan kebun dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, hal tersebut berdasarkan; Pembagian kerja, Komunikasi, Kesatuan tindakan, Disiplin yang belum efektif, dari hasil penelitian ini menunjukan tidak adanya sinkronisasi data mengenai tindak lanjut lokasi terjadi antara Dinas Kehutanan dengan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, hal tersebut berakibat kegiatan penanggulangan bencana berjalan masing-masing. Adanya saling lempar tanggung jawab dalam kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan lahan dan kebun antara Dinas Kehutanan dan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya menyebabkan Pembagian kerja, Komunikasi, Kesatuan tindakan, Disiplin yang tidak berjalan efetif dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran hutan kebun dan lahan dalam koordinasi antar dinas. Kata-Kata Kunci: Koordinasi, Antar Dinas, Penanggulangan Bencana Kebakaran]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN DANAU SENTARUM SEBAGAI OBJEK WISATA DI KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[LIBERTUS SEPTRIANUS SIGIAN NIM. E42011043]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3445.086 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i1.1038
<![CDATA[Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengembangkan alternatif strategi Danau Sentarum sebagai objek wisata di Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dari objek wisata Danau Sentarum terletak di Kabupaten Kapuas Hulu.Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya faktor internal dan eksternal yang dimiliki dan dihadapi oleh Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Faktor internal dan eksternal dianalisis dengan menggunakan analisis matriks SWOT, kemudian ditemukan alternatif strategi untuk mengembangkan objek wisata Danau Sentarum. Strategi tersebut adalah strategi promosi, menarik para investor, pengembangan yang inovatif, penguatan/pembenahan hukum adat setempat, peningkatan/pembenahan fasilitas pendukung, memberikan pelatihan serta pembinaan bagi masyrakat yang bertempat tinggal di kawasan objek Danau Sentarum, peningkatan SDM atau tenaga kerja dalam memperketat pengawasan, dan terus melakukan berbagai event/festival budaya dalam rangka menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Danau Sentarum.Kata-kata Kunci : Strategi, Pengembangan dan Wisata]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[RIZKA NUGROHO ARYANTO NIM. E42010076]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.428 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i2.653
<![CDATA[Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan implementasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan belum tepatnya masyarakat yang menjadi penerima bantuan dan pendataan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Ambawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskripsi. Peneliti mencari informasi melalui teknik wawancara dengan narasumber, observasi ke wilayah penelitian, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Ambawang belum berhasil. Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar lebih meningkatkan sosialisasi, melakukan penambahan petugas pendamping dan pendataan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang lebih objektif.Kata-kata kunci : program, implementasi, masyarakat]]>
<![CDATA[PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT NANGA PINOH ]]>
<![CDATA[Dedy Kurniawan E.42008058]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1509.009 KB)
|
DOI: 10.26418/gov.v2i3.59
<![CDATA[The purpose of this study was to identify and analyze: 1) the effect of the physical workenvironment on Nanga Pinoh Head Office, 2) effect of job performance on Nanga Pinoh HeadOffice; 3) Effect of physical work environment on job performance at the Head Office of NangaPinoh. This study was chosen because the authors see the phenomena that lead to the performanceof the employee to be down, in particular the problems caused by the work environment. Thisstudy includes the type of quantitative research to test the hypothesis. The population in this studywere all employees at Head Office Nanga Pinoh totaling 25 people. The technique used is asaturated sampling technique that takes all members of the population as a sample. Data collectiontechniques using a questionnaire that had been tested in advance and test the validity and reliabilitytesting. The data analysis technique used is a simple regression analysisThe results of a simple regression analysis to obtain the equation Y = 0.391X + 12 190, whichmeans job performance is influenced by the work environment. The results of the regressionanalysis also obtain the value of the coefficient of determination (R2) of 0891, this means that89.1% variable job performance is influenced by the work environment. The remaining 10.9%explained by other variables not examined, such as education, work discipline, reward andmotivation. Conclusions: 1) implementation of the physical work environment at Head Office inNanga Pinoh say pretty good by most respondents. Respondents who stated they were quite good,that amounted to 16 respondents (64%). 2) Work performance in the implementation of NangaPinoh Head Office in fairly good state of respondents said pretty well totaled 16 respondents(64%). 3) The work environment positive effect on employee job performance Nanga Pinoh HeadOffice. This result is evident from the results of the t test were obtained thitung X = 13 701received at significance level of 5% and F test results were obtained for 187 728 Fhitung acceptedat significance level of 5%. Keywords: Physical Work Environment, Work interpretation.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[FRANSISKUS ARIE RENDRA NIM. E42010021]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/%governance.v6i2.1804
<![CDATA[Penelitian ini membahas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Sanggau Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Sanggau bertujuan agar tercapainya pelaksanaan urusan pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan dan asset daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan aset daerah berupa rumah dinas yang telah dilaksanakan pada BPKAD di Kabupaten Sanggau dan untuk menganalisis faktor yang menghambat proses pengelolaan asset daerah dalam perencanaan pembangunan rumah dinas pada BPKAD Di Kabupaten Sanggau. Teori utama yang digunakan adalah mengenai unsur pelaksanaan pengelolaan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan barang milik daerah pada Di BPKAD Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Kabupaten Sanggau Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau masih terdapat ketidaktaatan dari SKPD dalam penyampaian RKA-SKPD untuk tepat waktu serta masih ditemukan jumlah serta kualitas barang tidak sesuai dengan standarisasi. Kata-kata Kunci :Pengelolaan, Aset, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[S. PINA NIM. E42012034]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.488 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1313
<![CDATA[Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan pelaksanaan penerapan kebijakan yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan untuk pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Namun kebijakan yang diambil pemerintah masih belum efektif atau optimal, dikarenakan masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum memberikan soft copy dan hard copy produk hukum daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hal-hal yang menjadi faktor penghambat belum terdokumentasikannya beberapa produk hukum daerah berupa Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretarian Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum optimal. Hal ini disebabkan karena komunikasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Biro Hukum masih kurang serta sumber daya manusia yang masih sangat minim ditambah dengan sarana dan prasarana yang masih perlu penambahan ruangan untuk menyimpan dokumen-dokumen semua produk hukum daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi]]>
