Articles
617 Documents
<![CDATA[PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KAYU ARA DAN DESA SUMSUM KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[Dea Novianti E42012003]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1231.758 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1298
<![CDATA[ABSTRAKDea Novianti : Pengawasan Inspektorat Kabupaten Landak Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kayu Ara Dan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan teknik pengawasan Inspektorat Kabupaten Landak terkait dengan penggunaan alokasi dana desa di Desa Kayu Ara dan Desa Sumsum Kecamatan Mandor, serta faktor apa saja yang menyebabkan temuan jika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat. Dalam Skripsi ini, metode penelitian yang peneliti gunakan ada jenis penelitian komparaif dengan pendekatan kualitatif dengan teori yang peneliti gunakan adalah teori pengawasan dari Siagian (2008:112) yaitu pengawasan on the spot observation dan on the spot report. Dalam Skripsi ini, peneliti berusaha memaparkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Landak dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah. Hasil dari penelitian ini merupakan faktor yang mempengaruhi optimal atau tidaknya Inspektorat Kabupaten Landak dalam melakukan pengawasan, serta apa tindaklanjuti dari pihak Inspektorat jika dalam melakukan pengawasan terdapat temuan dan kendala apa saja yang mempengaruhi kinerja dari pihak Inspektorat. Kesimpulan penelitian pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Landak sudah cukup baik, namun dalam melakukan pengawasan terdapat kendala dari pihak Inspektorat yaitu masih kurangnya pegawai dalam melakukan pengaasan serta belum adanya kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan. Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Teknik Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan. ]]>
<![CDATA[STRATEGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK DALAM MENINGKATKAN SADAR WISATA DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM BUGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[ASSAKINAH NIM. E42011001]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (80.136 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i3.781
<![CDATA[Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan pemenuhan unsur sapta pesona di Objek Daya Tarik Wisata Kelurahan Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Melalui keamanan yang kondusif, ketertiban yang teratur, tatanan penghijauan yang baik, dan atraksi budaya yang dapat dikenang wisatawan nantinya akan mampu mengurangi stigma Kelurahan Kampung Dalam Bugis. Penulisan skripsi ini didasarkan atas kurangnya kesadaran wisata masyarakat Kelurahan Kampung Dalam Bugis untuk mengoptimalkan sapta pesona agar dapat mengurangi stigma yang ada. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Pontianak, Lurah dan Kelompok sadar wisata.Kesimpulan dalam penelitian ini ialah terdapat beberapa oknum memiliki kekuatan yang lebih mementingkan financial dan dari hasil perencanaan strategis didapati strategi alternatif untuk pemerintah yaitu menata kelola pemerintahan sesuai dengan kebijakan; memromosikan pariwisata lebih kreatif dan inovatif, dan strategi alternatif kelompok sadar wisata dan masyarakat yaitu polisi pariwisata; ketertiban melalui aturan adat; pengelolaan taman oleh BUMN; dan adanya Sampan Pariwisata serta Travel Beting. Oleh sebab itu, rekomendasi yang diberikan antara lain: Mengoptimalkan koordinasi dengan lurah setempat dan memaksimalkan kegiatan-kegiatan pariwisata; Bekerja ikhlas dengan mengoptimalkan strategi alternatif dan mengembalikan eksistensi budaya yang hilang serta mengajak masyarakat mengoptimalkan sapta pesona; dan tidak mengharapkan materi dari pemilik pariwisata maupun pemerintah dan mendukung penuh pengoptimalan sapta pesona.Kata-kata kunci: Strategi, Kelompok sadar wisata, sapta pesona]]>
<![CDATA[KINERJA DINAS PENDIDIKAN DALAM MEMBERANTAS BUTA AKSARA DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[SANTO AGLASIVIESO NIM. E42010053]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.294 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v3i4.453
<![CDATA[Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dalam memberantas buta aksara di Kecamatan Sengah Temila. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan kinerja Dinas Pendidikan dalam menuntaskan buta aksara di kecamatan Sengah Temila yang belum maksimal. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan subjek penelitian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak,Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Kasi PLS dan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Kepala Desa Tonang, dan masyarakat Sengah Temila yang menyandang buta aksara.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, kurang optimalnya kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dalam memberantas buta aksara di Kecamatan Sengah temila karena secara produktivitas Pelayanan pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk memberantas buta aksara di kecamatan Sengah Temila belum efektif dan efisien.,dan secara responsivitas Secara keseluruhan kemampuan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk mengenali kebutuhan masyarakat penyandang buta aksara masih minim, Kemampuan Dinas Pendidikan untuk mengembangkan program PKBM Bukit Sehaq di kecamatan Sengah Temila belum sesuai dengan prinsip responsivitas. Saran dalam penelitian ini antara lain Dinas Pendidikan kabupaten Landak harus melengkapi fasilitas program,penetapan jadwal pembelajaran harus dibuat dengan jelas, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak harus menambah anggaran.Kata Kunci : Kinerja Dinas Pendidikan kabupaten landak, Produktifitas kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Responsivitas kerja Dinas pendidikan Kabupaten Landak]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TANAP KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[Florensius E1032131004 Ari Syaputra]]>;
<![CDATA[Ira Patriani]]>;
<![CDATA[Bima Sujendra]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (670.055 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v9i2.2688
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pendapatan Asli Desa (PAD), yaitu dalam mempertebal rasa tanggung jawab, Mendidik, dan Mencegah penyimpangan Di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Kadarman (2001, 161) mengenai langkah-langkah proses pengawasan Menurut yaitu: 1) Menetapkan Standar Pengawasan, 2) Membandingkan Standar Pengawasan dengan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, 3) Tindakan Koreksi. Hasil penelitian menunjukkan standar pelaksanaan pengawasan alokasi dana desa tahun 2018 yang digunakan BPD Desa Tanap adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 yaitu melalui hak untuk meminta keterangan. Hak meminta keterangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk rapat evaluasi kerja pemerintah desa. faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh anggota BPD dalam pelaksanaan ADD diantaranya adalah kemampuan dan pengetahuan anggota BPD, dimana kemampuan anggota BPD yang ada di Desa Tanap masih sangat minim terutama bidang pengawasan. kesimpulan penelitian adalah BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengar keluhan atau masukan dari masyarakat dan meminta laporan dari Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintah desa yang telah dilakukan. Saran untuk kedepannya perlu adanya mekanisme pengawasan yang jelas dilakukan oleh BPD ketika dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa.Kata Kunci : Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Alokasi Dana Desa. ]]>
<![CDATA[PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA SENYABANG KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[DARMANTO STEVANUS SETIAWAN NIM. E42012081]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3672.059 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1352
<![CDATA[Penelitian ini untuk mendeskripsikan Peranan antarpribadi Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Senyabang Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau, mendeskripsikan peranan Kepala Desa sebagai pemberi informasi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Senyabang Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau, dan mendeskripsikan peranan Kepada Desa dalam membuat keputusan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Senyabang Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Senyabang Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Senyabang Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau. Hal ini terlihat dari kurangnya peranan Kepala Desa dalam melakukan perannya yang berhubungan dengan antarpribadi, peranan yang berhubungan dengan informasi, dan peranan pembuat keputusan. Kata-kata kunci : Peranan, Pemberdayaan, Masyarakat, dan DesaKata Kunci: Evaluasi, Kebijakan.]]>
<![CDATA[KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SAMPURO KECAMATAN MEMPAWAH HULU ]]>
<![CDATA[YENNY NIM. E42010057]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3519.829 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i1.807
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui koordinasi dalam pelaksanaaan pembangunan fisik di Desa Sampuro. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu belum optimalnya koordinaasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sampuro dalam pembangunan fisik di Desa Sampuro sehingga masih banyaknya pembangunan fisik yang belum terlaksana dengan baik.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kepala Desa Sampuro sudah melakukan koordinasi baik itu dengan kepala BPD maupun masyarakat namun kurangnya partisipasi dari masyarakatnya dan masih terbatasnya dana sehingga pembangunan fisik ini masih belum bisa berjalan dengan baik. Kata-Kata Kunci : Kepala Desa, Koordinasi, Pembangunan, Fisik]]>
<![CDATA[EFEKTIVITASPELAKSANAANRELOKASIPEDAGANG KAKI LIMA DI PASARCEMPAKA KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[SATIVA MEZETIA PRATIWI NIM. E42010082]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (735.466 KB)
|
DOI: 10.26418/gov.v4i1.483
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksaaan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Cempaka Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan relokasi PKL Pasar Sudirman di Pasar Cempaka Kota Pontianak. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah Pasar Cempaka Kota Pontianak.. Pemerintah Kota Pontianak membangun Pasar Cempaka sebagai tempat relokasi para PKL Sudirman. Para PKL tersebut diletakkan di Lantai II Pasar Cempaka. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan relokasi PKL Pasar Sudirman di Pasar Cempaka Kota Pontianak masih belum efektif, ini disebabkan karena letak pasar yang jauh untuk dijangkau masyarakat , pembinaan yang dilakukan DISPERINDAG Kota Pontianak terhadap PKL masih kurang maksimal, selain itu penempatan relokasi yang diletakkan di Lantai II Pasar Cempaka membuat para pedagang kalah saing dengan para agen yang beada di Lantai bawah Pasar Cempaka. Rekomendasi penelitian ini agar pelaksanaan relokasi PKL di Pasar cempaka untuk dievaluasi kembali oleh Pemerintah Kota Pontianak dan segera menemukan solusi yang baik agar Pasar Cempaka efektif untuk dijadikan tempat relokasi para PKL.Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan Relokasi, Pedagang Kaki Lima (PKL)]]>
<![CDATA[KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BIDANG PENAGIHAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[YAUMIL AHMI NIM. E42012025]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1937.213 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1413
<![CDATA[Skripsi ini menganalisis tentang kompetensi teknis aparatur sipil negara pada bidang penagihan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau. Kompetensi bagian penagihan belum optimal karena aparatur tidak dapat mencapai target pajak sesuai dengan realisasi pajaknya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deksriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah, Kabid Penagihan, Kasubbag Kepegawaian, Kasi Penagihan, Staf Penagihan, dan Wajib Pajak yaitu termasuk Masyarakat dan Pengusaha. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kompetensi Bidang Penagihan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau kurang optimal dalam penagihan pajak daerah. Penyebabnya adalah pertama, pendidikan aparatur sipil negara yang masih rendah. Kedua, aparatur pada bidang penagihan masih belum mahir menggunakan komputer untuk melakukan perhitungan pajak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merekomendasikan agar Bidang Penagihan di Dinas Pendapatan Daerah melakukan pelatihan dan pendidikan bagi para aparatur, selain itu Bidang Penagihan di Dinas Pendapatan Daerah juga dapat mengadakan pelatihan komputer agar aparatur bisa dengan mudah mengoperasikan komputer sehingga memudahkan perhitungan pajak untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Kata-kata Kunci : Kompetensi, Aparatur Sipil Negara, Penagihan, dan Pajak]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[TITI PUSPITA DEWI NIM. E42011048]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3227.615 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i4.861
<![CDATA[Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Kabupaten Ketapang belum terlaksana dengan optimal. Penulisan ini didasarkan atas permasalahan implementasi LPSE di Kabupaten Ketapang yang belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Ketua LPSE, Ketua ULP,dan Vendor.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah birokrasi yang berbelit-belit memerlukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Penunjukkan petugas yang berbeda-beda dari masing-masing SKPD mengakibatkan aparatur tidak bisa sepenuhnya berada di LPSE, kurangnya sumber daya staf mengakibatkan dualisme jabatan antara LPSE dan ULP. Untuk itu rekomendasi kebijakan adalah Implementasi LPSE di Kabupaten Ketapang perlu di Evaluasi agar memperlancar komunikasi antara pihak yang terkait di dalam implementasi LPSE di Kabupaten Ketapang. Menambah jumlah petugas yang terlibat di dalam LPSE, mengadakan sosialisasi agar seluruh pihak mengetahui fungsi dan tugas LPSE di Kabupaten Ketapang. Kata-kata Kunci : E-Procurement, Implementasi, LPSE]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM SD) DI KECAMATAN SAMBAS ]]>
<![CDATA[Ghafuur Kharisma Ramadhan NIM. E42010003]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.559 KB)
|
DOI: 10.26418/gov.v3i3.539
<![CDATA[Progam BSM merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah putus sekolah pada usia dini, progam BSM juga dimaksudkan agar siswa miskin yang telah tamat dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi dengan pendidikan yang layak. Namun kebijakan yang diambil pemerintah masih belum optimal, dikarenakan masih ada siswa miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BSM sedangkan terdapat siswa mampu yang mendapat dana BSM.Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi memang sangat mempengaruhi efektifitas Implementasi Program BSM tetapi faktor eksternal seperti kurangnya partisipasi orang tua siswa sangat mempengaruhi bagi terlaksananya program BSM SD dengan efektif. Sehingga dibutuhkan peningkatan partisipasi dari orang tua siswa miskin tersebut. Implementor dituntut menemukan strategi untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa, seperti meningkatkan koordinasi dengan kepala Desa sebagai pihak yang mengeluarkan kartu KPS sebagai syarat utama penerima BSM.Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi]]>
