cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 40   41   42   43   44 
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA PONTIANAK ROBIATI CITRA DIRA NIM. E43012034
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v6i1.1475

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan pembuatan kartu keluarga pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kota Pontianak. Lokasi peneliti ini adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pontianak. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pontianak, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pontianak, Camat Ngabang dan masyarakat Kota pontianak.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan. Masalah utama yaitu Sumber Daya, dimana Sumber Daya sangat terbatas baik itu sumber daya manusia maupun fasilitas atau peralatan yang menunjang proses pembuatan Kartu Keluarga. Sehingga mengakibatkan proses pembuatan Kartu Keluarga menjadi lama. Masalah kedua yaitu perhatian pegawai, dimana pegawai kurang memberikan perhatiannya kepada masyarakat, seperti tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat tentang pentingnya Kartu Keluarga, sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki Kartu Keluarga. Masalah tersebut yang kemudian dapat mempengaruhi Kualitas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak. Kata-kata Kunci : Kualitas pelayanan, Kartu Keluarga, Pegawai, Masyarakat.
PERENCANAAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA NUSANTARA DESA PASIR DI DINAS PERHUBUNGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH MEGA WINARTI NIM. E43011041
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v5i1.932

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPARDA), keterbatasan dana, kualitas SDM masih rendah, sarana dan prasarana penunjang belum memadai, serta apresiasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan berbagai bidang masih rendah. Penulisan skripsi ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan pengembangan obyek wisata nusantara di Desa Pasir Kabupaten Mempawah. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah perencanaan pariwisata menurut Oka A. Yoeti yaitu Atraksi atau kegiatan wisata, akomodasi, fasilitas wisata dan pelayanan, transportasi, infrastruktur lainnya, dan elemen-elemen institusi. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan obyek wisata yang dilakukan belum tergarap maksimal terlihat bahwa sampai awal tahun pembukaan wisata nusantara sampai tahun terakhir 2015 ini mengalami penurunan pengunjung, sebagian besar fasilitas bermain dan fasilitas lainnya tidak terawat, dan pada umumnya tidak bisa dipakai (rusak), belum adanya kegiatan wisata untuk menarik pengunjung, pemerintah daerah (PEMDA) kurang mempromosikan tempat wisata itu sendiri yaitu wisata nusantara. Saran dari hasil penelitian ini adalah perencanaan kedepannya masih perlu alokasi dana dan fasilitator untuk membangun dan mengembangkan obyek wisata nusantara. Dengan adanya rapat koordinasi Se-Kalbar kedepannya pemerintah daerah (PEMDA) bisa menjadi penentu arah dalam perencanaan pariwisata. Untuk jangka panjang, obyek wisata nusantara bisa menjadi item yang dikembangkan dan diunggulkan sehingga berjalan maksimal.Kata-kata Kunci : Perencanaan, Pengembangan, Wisata Nusantara.
KINERJA ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANUA UJUNG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU ADRIANUS IRWANTOTO NIM. E42010039
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v3i2.558

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis responsivitas, responsbilitas dan akuntabilitas Organisasi Pemerintahan Desa Banua Ujung terhadap pelaksanaan pembangunan. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan kinerja Organisasi Pemerintahan Desa yang masih belum optimal dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriftif dengan subyek penelitian adalah Camat Embaloh Hulu, Organisasi Pemerintahan Desa Banua Ujung dan Masyarakat Desa Banua Ujung. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas Organisasi Pemerintahan Desa dalam pembangunan karena Sumber Daya Manusia yang sangat rendah, rendahnya tingkat kedisiplinan Organisasi Pemerintahan Desa di Kantor, kurangnya biaya atau anggaran dalam melaksanakan kegiatan dan sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Kata-kata kunci:          Kinerja, Organisasi Pemerintahan Desa, Sumber Daya Manusia, Kedisiplinan,    Anggaran dan Sarana Prasarana
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI POSYANDU DI PUSKESMAS KAWAT KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU Lusilia E.42008013
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v1i1.43

Abstract

The title of this research is "The Implementation of The Revitalization Policy of Posyandu at Puskesmas Kawatin the district of Tayan Hilir, Region of Sanggau. This thesis research aims to describe the activity of TheRevitalization of Posyandu at Puskesmas Kawat and to describe the factors that affect that activity. The title ofthis thesis raised based on the problem of the implementation of the revitalization policy at Puskesmas Kawatwhich has not implemented optimally. This research uses a qualitative analysis with three phases of analysis:data reduction, data presentation and conclusion. The location of this research is in the district of Tayan Hilir,region of Sanggau. The Subjects are the Government of the region of Sanggau itself which is relating to theimplementation of the revitalization policy of posyandu and also the local communities as the target of thepolicy. The conclusion of this research is that this unmaximum of the policy implementation due to severalfactors as what is stated by Edward III. Therefore, the recommendation of this policy is by re-controlling towardthe activity that related to the implementation of the revitalization policy of posyandu so that it can works wellas it aims to be.keywords: Implementation, Revitalization Polic
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SEMADE KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK PETRONELA KINANTI NIM. E43012009
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v6i3.1625

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada diDesa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dilapangan. Selanjutnya penelitian ini dilakukan di Desa Semade, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan subjek  penelitian yang  terdiri dari Kepala Desa Semade, Sekretaris Desa, ketua BPD, serta tokoh masyarakat Desa Semade.Sedangkan jenis penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, teknik analisis data model interaktif milik milles dan huberman. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran alokasi dana desa  dapat dilihat dari segi produktivitasnya dalam melaksanakan program pembangunan belum berjalan dengan baik , hal ini dikarenakan pengelola dan pemanfaatan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan realisasi penggunaannya.Kemudian kualitas pelayanan yang terjadi diDesa Semade juga kurang terselenggara dengan baik, pemerintah desa Semade sering melanggar kedisiplinan jam kerjanya. Sedangkan responsivitas Pemerintah Desa dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat sudah dinilai cukup baik. Selanjutnya  responsibilitas Pemerintah Desa beserta aparat Desa kepada masyarakat dalam menunjukkan tanggung jawab dan wewenangnya masih kurang terselenggara dengan baik, Pemerintah Desa Semade lebih mengutamakan urusan pribadinya daripada tanggungjawab nya sebagai orang yang di percayai diDesa. Akuntabilitas pemerintah  desa  dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran juga di nilai masih belum efektif, karena dalam penyampaian masih secara lisan bukan dalam bentuk tulisan.Sehingga ketika akan   mewujudkan  pembangunan yang lebih baik yang menjadi kendala utama nya adalah pengelolaan dan pemanfaatan anggaran nya lah yang terjadi  di Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. Kata-kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas, Pengelolaan ADD, dan Pemanfaatan ADD
ANALISIS REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS NURJANNAH NIM. E42012014
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v5i2.1085

Abstract

Penulisan Skripsi ini didasarkan pada permasalahan belum dilaksanakannya penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2013 berdasarkan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2013-2017. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam penetapan Standar SOP AP. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyusunan SOP AP yakni hambatan organisasional yang berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia, hambatan organisasional berkaitan dengan keterikatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan  hambatan personal yang berkaitan dengan tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki motivasi. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain pelaksanaan forum fasilitasi penyusunan SOP AP, dorongan tegas dari pimpinan yang langsung menyentuh pelaksanaan tugas penyusunan SOP AP, dan melaksanakan rapat evaluasi penyusunan SOP AP untuk mengukur pencapaian dari keseluruhan SOP AP yang harus disusun.Kata-kata Kunci: Analisis, Reformasi Birokrasi dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TINTIN PENINJAU KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 LANDA NIM. E42010040
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v4i2.655

Abstract

Penelitian ini membahas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini diangkat karena masih  terdapat permasalahan dalam pengawasan terutama dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari tahu penyebab permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini dilakukan di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi, adapun dengan menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber teknik Perposive Sampling yaitu informan yang benar-benar memahami pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Data yang dikumpulkan kemudian di analisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pada saat persiapan, perencanaan dan pelaksanaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum optimal yaitu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti peningkatan pelayanan desa, intensif pemerintah desa, pembelian alat kantor untuk pemerintah desa dan BPD dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat yang fisik seperti pembuatan jembatan, jalan desa dan non fisik seperti penyuluhan lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu sudah dilakukan dengan baik. Kata-kata kunci: Pengawasan, Pembangunan, Alokasi Dana Desa
PENTINGNYA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS KERJA Febi Novianti E.42008053
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v1i1.60

Abstract

The aim of this thesis is to determine the effectiveness of the employment in the Archive and RegionalLibrary Office of Melawi District, especially in Archieve Departement. The title of this thesis raised by the issueof human resources in the Archive and Regional Library Office of Melawi District and until now there is still noway out solutions for it. The biggestt impact of this issue is make the effectiveness of the employment beingnegative.This study used a qualitative descriptive research model. This descriptive study aimed to describe theeffectiveness of the work in the Archive and Regional Library Office of Melawi District. The research locationis in Melawi District. The Subjects of thius research is employees in Archive and Regional Library Office ofMelawi District , especially the employees who associated with file management and staffing.The conclusion of this research is about the effectiveness working of employees who work in archivesdepartement, and it’s all because of the lack of ability to adjust levels, work performance and job satisfactionwho held by the employee. For that recommendation in this research is to improve human resources byimproving the knowledge, skills, and work ethic. Keywords: Archives, Effectiveness, and Human Resources
KINERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN DI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG KRISTIN NATALIA NIM. E42012033
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v7i2.1876

Abstract

Penulisan Skripsi ini didasarkan pada permasalahan bahwa Pertumbuhan tanaman padi sawah kurang optimal di Kecamatan Sungai Tebelian.Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil kerja, keahlian, dan perilaku penyuluh pertanian lapangan, serta mengetahui kepemimpinan dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat di Kecamatan Sungai Tebelian. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat indikator yang menjadi faktor-faktor dalam melihat Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, indicator tersebut meliputi, Prestasi Kerja (Hasil Kerja), Keahlian, Perilaku Serta Kepemimpinan. Kata-kata Kunci: Kinerja, Hasil Kerja, Keahlian, Perilaku, Kepemimpinan
AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2015 DI DESA PULAU KUMBANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA M. FERI ARDIANSYAH NIM. E42012102
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1314

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas penggunaan dana desa tahap I tahun anggaran 2015 di desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir  Kabupaten Kayong Utara, dengan memfokuskan kepada permasalahan dalam Penggunaan Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2015 . Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan dengan adanya surat teguran tertulis dari Bupati Kayong Utara agar mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap 1 di desa Pulau Kumbang Kecamatan simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Teori yang digunakan adalah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas.Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa Pulau Kumbang belum menerapkan prinsip akuntablitas dalam penggunaan dana desa adapun komitmen pimpinan telah berjalan dengan baik, pembuatan keputusan belum berdasarkan dengan aturan, pemanfaatan penggunaan dana desa sudah berjalan dengan baik, penggunaan dana desa di desa belum sepenuhnya mencapai sasaran yang maksimal, sedangkan penggunaan dana desa sudah jujur dan transparan namun belum objektif dan inovatif. Saran penulis kepada pemerintah desa Pulau Kumbang agar menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Kata-kata Kunci : Akuntabilitas, Komitmen dan Dana Desa

Page 42 of 62 | Total Record : 617

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue