cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 38   39   40   41   42 
PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) OLEH PEMILIK KEGIATAN USAHA DI PASAR TRADISIONAL SEKADAU PETRUS SUPRAYOGI NIM. E42012090
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1447

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis cara pengawasan Pemerintah Khususnya Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau terhadap pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Oleh Pemilik Kegiatan Usaha di Pasar Tradisional Sekadau dan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan menganalisa data yang ditemukan dilapangan berupa kata-kata dan gambar. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (pre survey), membuat rencana penelitian (usulan penelitian), pengambilan data primer dan data sekunder dengan cara pwnwlitian (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisis data serta pembuatan laporan penelitian (Skripsi). Lokasi penelitian berada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, dokumentasi dan diuji keabsahannya dengan proses triangulasi sumber.Simpulan penelitian ini bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah dijalankan.  Namun dalam pelaksanaannya terungkap beberapa faktor yang menghambat dan membuat pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya sikap komperatif dari pemilik usaha dan/atau kegiatan pasar yang tidak mau memberikan informasi yang akurat kepada petugas yang melakukan peninjauan, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan kurangnya dana untuk mendukung proses pelaksanaan pengawasan. Kata-kata Kunci  : Cara Pengawasan, Pemerintah, Dan Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
KEBIJAKAN PAJAK RESTORAN DI KOTA NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI SUHENDRA WIGUNA NIM. E42010060
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v5i1.893

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi dalam optimalisasi pelaksanaan pajak restoran dikota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Judul skripsi ini diangkat karena berdasarkan realisasi penerimaan pajak restoran masih belum memenuhi target seperti yang ditetapkan.Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Digunakan Metode Penelitian Kualitatif karena penelitian ini mengambarkan situasi tertentu, sikap, perilaku, pandangan, fenomena, dan proses yang berlangsung dilokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan dua tahap, tahap pertama menemukan permasalahan kebijakan (policy problem), tahap kedua melihat pelaksanaannya dilapangan, merumuskan dan memberikan rekomendasi. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tingkat kesadaran dan disiplin dalam pembayaran pajak dari wajib pajak yang masih rendah walaupun sebagian kecil wajib pajak sudah sadar akan kewajibannya. Wajib pajak sudah membayar pajak restoran namun dalam memberikan data mengenai pajak restoran yang masih belum transparan. Untuk itu rekomendasi yang diberikan dalam pelaksanaan pajak restoran di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi difokuskan pada bagaimana mengoptimalisasikan penerimaan pajak restoran dengan melakukan sosialisai secara efektif dan berkesinambungan, melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan pengertian tentang pentingnya membayar pajak serta manfaat dari pembayaran pajak daerah kepada pihak wajib pajak guna memperoleh dukungan penuh. Kata-kata kunci : Kebijakan Publik, Pajak Restoran, Optimalisasi.
KINERJA ORGANISASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG GEDION NIM. E42011034
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1225

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan unutk mendiskripsikan kinerja organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dimana didalam pembahasannya terkait kualitas kerja dan kuantitas kerja. Skripsi ini dituangkan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan yang berkaitan dengan kinerja organisasi tersebut permasalah seperti persyaratan yang banyak, keslahan dalam pengetikan identitas, kurangnya sumber daya manusia, dan pembuatan akta kelahiran yang memakan waktu yang lama menyebabkan timbulnya rasa malas masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kinerja organisasi pemerintah. Dan kinerja organisasi juga tidak optimal dengan timbulnya kekecewaan dari msayarakat sehingga upaya untuk mengsejahterakan masyarakat tidak tercapai dengan maksimal. Hasil penelitian ini mendeskripsikan kualitas kerja pegawai sudah cukup baik namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat disimpulkan dari tingkat kesalahan yang minim serta adanya kekompakan dalam member kepuasan kepada masyarakat dibidang pencatatan sipil. Selanjutnya kuantitas kerja pegawai sudah cukup baik, hal ini terlihat dari penggunaan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Terdapatnya beberapa kasus keterlambatan namun hal itu masuk kategori jarang terjadi. Kata-kata kunci: Kinerja Organisasi, Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja.
PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG WAHYU SETIAWAN NIM. E42011031
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v4i2.681

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kemampuan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kantor Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang. Penelitian ini dilakukan dengan uji statistik korelasi sederhana dan regresi linear berganda dengan menggunakan jumlah populasi yang ada yakni sebesar 20 orang. Berdasarkan analisis dan statistik, indikator-indikator dalam penelitian ini bersifat valid dan reliabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi (R) antara kemampuan kerja dengan kinerja adalah sebesar 0, 855 serta terdapat koefisien korelasi (R) antara lingkungan dengan kinerja adalah sebesar 0, 877  dengan arah hubungan positif dan menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Persamaan regresi Y = 7,023 + 0,429X1 + 0,602X2. Selanjutnya dari perhitungan determinasi diperoleh R Square 84,6% yang menunjukkan besar pengaruh kemampuan kerja dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kantor Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang. Sehingga saran yang diberikan adalah Kantor Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang untuk terus mengembangkan kemampuan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang baik guna menunjang peningkatan kinerja aparatur pemerintah di Kantor Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang. Kata-kata Kunci : kemampuan kerja, lingkungan kerja, kinerja
IMPLEMENTASIPERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILKABUPATEN KETAPANG Rini Novianti E42008024
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v2i1.69

Abstract

The implementation about the recording of wisdom for the birth certificategives problem, for last three years (2009-2012) the number of the owner of thebirth certificate is only 20%. The purpose of this research is showing how theprocess of the implementation about the wisdom of the birth recording and theobstacle which cause how difficult to record. The result of the research showsthe implementation has been done well, it is seen from the socialisation thathave done, the good of organization structure, the relation between theorganization and the good character of organization. So, the things that causethe number of the owner of the birth certificate get low is not from theimplementation, but it is because of the public itself.Keywords : Implementation, Birth Recording, Birth Certificate
MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR MELINDA YULIAN NIM. E43011046
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v7i4.2289

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemberian motivasi kerja pegawai pada Kantor Camat Pontianak Timur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemajuan daerah. Dalam Pemberian motivasi kerja tidak hanya dari seseorang atau dari pihak luar (ekstrinsik), namun juga dari diri sendiri (intrinsik). Peneliti membahas tentang bagaimana sikap kepemimpinan camat dalam memotivasi pegawainya, dan bagaimana tingkat motivasi kerja pegawai dalam bekerja di Kantor Camat Pontianak Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskripsi. Lokasi peneltian ini di Kantor Camat Pontianak Timur. Subjek Penelitian adalah Camat, Sekcam, Kasi/Kasubag dan Staf di Kantor camat Pontianak Timur. Dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa motivasi yang diberikan pimpinan camat dapat dikatakan sudah berjalan sesuai peraturan, karena masih ada beberapa kendala yakni terdapat oknum pegawai tidak bersemangat dalam bekerja serta keluar kantor pada saat jam bekerja dan pada hubungan kerja masih kurang harmonis di antara para pegawai yang lainnya, dengan begitu menurunkan motivasi kerja pegawai. Oleh karena itu, dari pimpinan camat dapat memberikan motivasi agar bekerja dengan baik. Rekomendasi penelitian ini untuk kedepannya diperhatikan hubungan kerja antara pimpinan dan pegawai serta sesama pegawai sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis, sarana dan prasana dan fasilitas yang lebih baik lagi. Kata-kata kunci : Kantor Camat Pontianak Timur. Pemberian Motivasi Pimpinan dan Motivasi dari Pegawainya
FUNGSI HUMAS PEMERINTAH DAERAH KETAPANG DALAM MENGINFORMASIKAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN KETAPANG Muhammad Dani Ridwan E42012103
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1271

Abstract

ABSTRAKMuhammad Dani Ridwan: Fungsi Humas Pemerintah Daerah Ketapang Dalam Menginformasikan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Air Tanah di Kabupaten Ketapang. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura Kerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi humas pemerintah Daerah Ketapang dalam menginformasikan peraturan daerah tentang pajak air tanah kepada wajib pajak khususnya pemilik hotel dan villa di daerah wisata, memfokuskan pada permasalahan fungsi bagian humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang khususnya dalam menginformasikan kebijakan Peraturan Daerah tentang pajak air tanah bagi wajib pajak perhotelan. Hasil dari penelitian ini adalah bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sudah melaksanakan fungsinya dengan baik, hanya saja tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang masih rendah khususnya kebijakan tentang pajak air tanah, hal tersebut juga dikarenakan sosialisasi yang diberikan bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang masih kurang efektif.Kata Kunci: Humas, Pemerintah dan Pajak Air Tanah
PERAN KEPALA KANTOR DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DEWI MARYANI NIM. E1031151020; Agus eka *; pardi *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v8i3.2565

Abstract

Permasalahan penelitian ini yaitu terjadi ketidakdisiplinan Aparatur Sipil Negara yang penulis temui pada saat melaksanakan magang di Kantor BKPSDM Kota Pontianak. Hal ini ditandai dengan adanya Aparatur Sipil Negara yang terlambat masuk kantor, pulang tidak sesuai dengan ketentuan jam kerja dan tidak masuk kantor tanpa kererangan, sehingga hal ini berdampak pada tugas yang diberikan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran kepala kantor dalam meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi dan dialami oleh subjek peneliti melalui kata-kata dan kalimat untuk dijadikan simpulan serta saran-saran yang diperlukan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan kepala kantor dalam meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu melalui teguran langsung dan pemberian sanksi. Akan tetapi pelanggaran masih saja dilakukan Aparatur Sipil Negara terkhusus berkenaan dengan jam masuk dan jam pulang kantor. Kata Kunci : Peran Pemimpin, Disiplin Kerja, Aparatur Sipil Negara.
KOORDINASI KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK ALBINUS ENDI SANDRA NIM. E42012062
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1336

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis Koordinasi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Penertiban Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan adanya fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak terdapat Pedagang Kaki Lima liar yang mendirikan lapaknya di sembarangan tempat tanpa ada izin dari pihak pemerintah daerah dan sepengetahuan dari pihak Satpol PP di Kecamatan Ngabang. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana koordinasi dari Satpol PP dengan pihak terkait dalam menangani permasalah Pedagang Kaki Lima yang ada dan apakah koordinasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang masih saja mendirikan lapak dagangannya di sembarang tempat.Kata- Kunci : Pemerintah Daerah, Koordinasi dan Penertiban
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEGAWAI DALAM PEMBUATAN KTP DAN KK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS RIO FIRDAUS NIM. E42011018
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.771

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan pimpinan terhadap kualitas pelayanan pegawai dalam pembuatan KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kuantitatif, yaitu analisis regresi linear sederhana. Analisis tersebut dilakukan dengan data yang telah dikumpulkan dari sampel yang diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh pegawai dalam pembuatan KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas yang berjumlah 19 orang. Kemudian, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menyebarkan angket yang telah diujicobakan sebelumnya untuk mengetahui kevalidan dan reliabilitas dari angket tersebut. Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,672 dan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,452. Artinya, terdapat hubungan yang kuat, yaitu sebesar 0,672 antara pengawasan pimpinan terhadap kualitas pelayanan dan sebesar 45,2 % menunjukkan besarnya pengaruh variable pengawasan pimpinan terhadap variable kualitas pelayanan. Selain itu, adanya pengaruh yang positif antara pengawasan pimpinan terhadap kualitas pelayanan pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas. Hal inidapat dilihat daritabel Anova, dimana nilai Sig. hitung (0,002) <nilai Sig. penelitian (0,05). Artinya hipotesis awal yang diajukan bisadi terima, yaitu pengawasan pimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan pegawai. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif antara pengawasan pimpinan terhadap kualitas pelayanan pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas sebesar 45,2 %, sedangkan sisanya sebesar 54,8 % merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Saran yang diberikan oleh oleh peneliti adalah agar pengawasan lebih ditingkatkan sehingga pegawai dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.Kata-kata Kunci:      Pengawasan Pimpinan, Kualitas Pelayanan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas

Page 40 of 62 | Total Record : 617

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue