cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 42   43   44   45   46 
EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK KRISTIAWAN BALASA NIM. E01109084
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v7i1.739

Abstract

Sejak adanya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kota Pontianak pada tahun 2010 seharusnya sudah dilakukan 100% pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan tersebut pada tahun 2013, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013. Namun, masih ada 31 paket lelang yang dilakukan tanpa melalui layanan pengadaan tersebut. Selain itu, jumlah penyedia barang/jasa yang mengalami peningkatan tiap tahun, tidak berimbang dengan jumlah penyedia yang lolos tahap evaluasi lelang. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis kegiatan dan keluaran/hasil segera Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Pontianak dalam kurun waktu 2012-2014.Penelitian yang menggunakan teori evaluasi proses restrospektif Dunn, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, menyoroti permasalahan tersebut pada dua hal, yakni kegiatan dan keluaran/hasil segera. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kegiatan yang dilakukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Pontianak tahun 2012-2014 sudah baik, hanya saja masih terkendala dengan jaringan internet dan pemahaman penyedia. Tujuan kebijakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pun menunjukkan hal positif. Terutama dari sisi transparansi, efisiensi, monitoring dan audit, dan kebutuhan informasi yang real time dibandingkan lelang secara manual. Untuk meningkatkan pelayanan yang ada, penulis mengajukan beberapa saran, antara lain, peningkatan server, jaringan, dan aplikasi SPSE; sosialisasi kepada peserta UKM (Usaha Kecil Menengah) agar terjadi peningkatan peserta lelang, dan menambah kompetensi sumber daya manusia supaya tidak terjadi kekurangan staf pengajar dalam pemberian pelatihan; mengkampanyekan pentingnya menjaga kerahasiaan user ID dan password penyedia barang/jasa; membuat sistem reward dan punishment yang jelas untuk SKPD yang mencapai target pengadaan.Kata-kata kunci: evaluasi, layanan pengadaan barang/jasa, elektronik, kegiatan, keluaran
HUBUNGAN PENDIDIKAN DENGAN PRODUKTIVITAS PEGAWAI DI KANTOR CAMAT TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG JIMMY DELANO NIM. E42010009
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v7i1.481

Abstract

Skripsi ini berjudul “Hubungan Pendidikan Dengan Produktivitas Pegawai Di Kantor Camat Tempunak Kabupaten Sintang”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar hubungan yang dimiliki oleh variabel pendidikan dengan variabel produktivitas pegawai yang ada di Kantor Camat Tempunak Kabupaten Sintang. Fenomena ini dipilih berdasarkan data yang ada bahwa di Kantor Camat Tempunak Kabupaten Sintang pegawai yang ada pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan cukup. Namun, sangat perlu kiranya ditingkatkan kembali mengingat bahwa komposisi pegawai yang ada lebih baik daripada kecamatan lain. Hal ini tentu saja dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti mempunyai dugaan bahwa faktor pendidikanlah yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas pegawai yang ada di Kantor Camat Tempunak Kabupaten Sintang. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor atau variabel pendidikan mempunyai pengaruh terhadap produktivitas pegawai di Kantor Camat Tempunak sebesar 51,5%. Sedangkan sisanya sebesar 48,5% adalah faktor – faktor lain seperti keterampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan dan iklim kerja, hubungan industrial Pancasila, teknologi, sarana produksi, manajemen, kesempatan kerja, serta kesempatan berprestasi yang juga ikut mempengaruhi tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini.Kata-kata Kunci : Pendidikan, Produktivitas Pegawai, Analisis
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KOTA PONTIANAK ULFA EKA PUTRI NIM. E1011131052
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v6i4.1634

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006  Tentang Izin Trayek Angkutan Umum dalam menerapkan kebijakan Izin Beroperasi Angkutan Umum di Kota Pontianak khususnya oplet sebagai mobil penumpang umum. Fenomena yang terjadi yaitu terjadi penurunan angka oplet yang memiliki izin layak jalan, organda seharusnya menjadi bagian penting dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang Izin Trayek Angkutan Umum di Kota Pontianak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya masalah dalam proses penerapan perda tersebut oleh Dishubkominfo Kota Pontianak dilihat dari tahap organisasi, tahap interpretasi, dan tahap aplikasi dalam memberikan ketegasan terhadap pemilik dan supir oplet. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan proses implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan, seharusnya Dishubkominfo secara terus–menerus mengawasi proses berjalannya kebijakan tersebut sehingga oplet–oplet yang beroperasi di Kota Pontianak dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Kata-kata Kunci: Implementasi kebijakan, Angkutan Umum, Izin beroperasi
FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KETAPANG TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2009 TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN DENGAN POLA KEMITRAAN DENNY RACHMAT NIM. E43011018
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v7i1.934

Abstract

Permasalahan  dalam penelitian ini adalah kecenderungan pola kemitraan yang diterapkan Peraturan daerah No 19 tahun 2009 tersebut kepada masyarakat dengan pola pembangunan 80% dimiliki oleh perusahaan inti/investor, 20% dimiliki koperasi/masyarakat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup masyarakat sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan DPRD ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang perizinan dan pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat Pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Sadu wasistiono dan Yonatan wiyoso tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengawasan DPRD kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan ini sudah terlaksana sesuai dengan prosedur pengawasan legislatif sebagai lembaga politik, akan tetapi pengawasan tersebut masih kurang maksimal dalam rangka meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan sebagai lembaga representasi masyarakat. Belum maksimalnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD, belum adanya standar pengawasan, sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah dalam rangka optimalisasi peran DPRD dalam menjalankan fungsi di bidang pengawasan, Sebaiknya DPRD kabupaten Ketapang segera membuat semacam agenda pengawasan yang baik, yang memuat tentang cara pengawasan DPRD terhadap setiap pelaksanaan Peraturan Daerah setiap satu tahun kerja. Selain itu, sebaiknya secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konseptual dan operasional tentang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.Kata-kata Kunci: Pengawasan, DPRD,  Faktor Penghambat, Peraturan Daerah
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN SAGATANI KOTA SINGKAWANG RAFAEL YONAS ANES NIM. E42011086
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v7i1.820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Sagatani Kota Singkawang. Teori yang digunakan dalam skripsi ini sebagai analisis dalam penelitian ini adalah teori Zaithaml yang menyatakan kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan 5 dimensi kehandalan, berwujud, respon, jaminan, dan Empati/Kepedulian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif pengolahan data secara kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Sagatani Kota Singkawang. Subjek penelitian adalah lurah Sagatani, Sekretaris kelurahan, kepala seksi beserta staf kelurahan sagatani, dan masyarakat Kelurahan Sagatani yang sedang melakukan pembuatan Administrasi Kependudukan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kualitas pelayanan administrasi Kependudukan di Kelurahan Sagatani masih belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dari kedisiplinan aparatur Kelurahan yang masih rendah, fasilitas yang digunakan masih rendah, kepastian waktu dalam pembuatan surat masih belum jelas,  kurangnya jumlah aparatur Kelurahan, masih sering terjadinya kesalahan dalam pengetikan dalam pembuatan surat-surat dan aparatur Kelurahan yang sering tidak berada di tempat bahkan tidak masuk kerja. Kata-kata Kunci : Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Aparatur, dan Kualitas Pelayanan
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DI KOTA PONTIANAK Harry Rahmatulhadi NIM. E42010079
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v7i1.499

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Kota Pontianak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait dalam pelayanan pembuatan tanda daftar perusahaan yaitu waktu pembuatan TDP yang belum tepat waktu, perlunya penambahan petugas loket, masih adanya masyarakat yang belum mengetahui persyaratan pembuatan TDP serta kesibukan Kepala BP2T diluar Kantor sehingga penandatangan TDP terhambat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah pegawai di BP2T yang terlibat dalam proses pembuatan TDP serta masyarakat yang mengurus pembuatan TDP. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Fitzsimmons yaitu kualitas pelayanan  publik dipengaruhi oleh dimensi reliability (kehandalan), responsiveness (pertanggungjawaban), assurance (jaminan), emphaty (empati) dan tangibles (terjamah). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kurang maksimalnya kualitas pelayanan pembuatan TDP yang diselenggarakan oleh BP2T Kota Pontianak. Bahwa masih perlunya perbaikan dalam dimensi reliability dan tangibles. Kata kunci: Kualitas, Pelayanan, Tanda Daftar Perusahaan.
PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT SEBANGKI KABUPATEN LANDAK VALENTINA SITUMORANG NIM. E42012060
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v6i4.1679

Abstract

Penulisan Skripsi ini didasarkan pada permasalahan Pemberdayaan Aparatur yang telah diberdayakan setelah  mengikut dan  pendidikan  dan  pelatihan yang diselenggaraksn di kabupaten  maupun di Kecamatan Sanggau Ledo. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah melihat  perkembangan  aparatur  baik  dalam Kemampuan,  Kelancaran,  Kerjasama, serta dalam Membimbing. Pemberdayaan menjadi sesuatu hal yang signiftkan, strategis, dan komprehensif  bagi setiap proses aktivitas organisasi dalam mewujudkan kinerja sebagaimana diharapkan.  Dengan  pemberdayaan tersebut  pegawai menentukan survivenya organisasi  kriteria aparatur menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam merespon berbagai perubahan yang sangat dinamis. Kata-kata Kunci: Pemberdayaan, Aparatur, Produktivitas
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DALAM MENANGANI PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU YOGA PRASETYO NIM. E42010018
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v7i1.953

Abstract

Dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram, dan tertib serta guna menciptakan  penyelenggaraan  pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif perlu meningkatkan kinerja satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugasnya.belakangan ini gerak langkah satuan polisi pamong praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktifitas dengan mudah dapat di ketahuimelalui media masa, baik cetak maupun elektronik . dengan image yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang satuan polisi pamong praja sangat jauh dari sosok ideal sejatinya yang menggambarkan aparatur pemerintah daerah dalam tugasnya menjujung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma – norma sosial lainnya yang hidupdan berkembang dalam masyarakat. Dan munculgambaran miring yang muncul terhadap sosok aparat sosok polisi pamong praja tidak lain dan tidak bukan karena seringnya masyarakat di suguhi aksi-aksi refresif dan arogan dari aparat daerah tersebut dalam menjalannya perannya dalam memelihara dan menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum khususnya dikota-kota besar. Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memberikan gambaran gaya kepemimpinan kepala seksi dalam menangani penyakit masyarakat. Kata-kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Gaya Kepemimpinan
PENGAWASAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM MENANGANI PEMBUANGAN SAMPAH DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK YULIANA TAE NIM. E42011082
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v6i3.797

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menemukan dan menganalisis pengawasan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Menangani Pembuangan Sampah di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dekriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Bidang Pembinaan Kebersihan, Staf Bidang Pembinaan Kebersihan, Petugas Penjaga tempat penampungan sementara (TPS) dan masyarakat. Hasil penelitian ini adalah proses pengawasan dalam menangani pembuangan sampah belum optimal dikarenakan belum jelas mengenai pembagian tugas , kurang sosialisasi, belum melibatkan ketua Rukun Tetangga (RT) dalam melakukan pengawasan, petugas penjaga tempat penampungan sementara (TPS) tidak displin, dan kurang kesadaran masyarakat. Kata-kata Kunci: Pengawasan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
KORDINASI DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DI DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU F. FADRY SAULUS E42011025
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v7i1.832

Abstract

Skripsi ini berdasarkan adanya fenomena yang terjadi di Desa Sungai Mawang dengan Badan Pertanahan Nasional yaitu tidak ada tindak lanjut atas tanah hak milik adat yang sudah didaftarkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana koordinasi yang dibangun antara Pemerintah Desa Sungai Mawang dengan Kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitaif. Dengan langkah-langkah memilih topik kajian, instrumentasi, pelaksanaan penelitian pengolahan data serta pada hasil penelitian dengan menarik kesimpulan, implikasi, dan saran. instrumen kuci penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis serta untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi teknik. Teori yang peneliti gunakan untuk melihat dan mendeskripsikan masalah koordinasi di Desa Sungai Mawang adalah teori yang diungkapkan oleh Handoko yaitu komunikasi yang efektif, pembagian kerja yang jelas dan pendelegasian wewenang.Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa koordinasi dalam pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang belum baik. Dikatakan belum baik karena dilihat dari komunikasi yang tidak berjalan terus menerus antar Desa dengan Badan Pertanahan Nasional, pembagian tugas sudah cukup jelas namun masih kurang pemahaman atas tugasnya dan kurang tanggungjawab pimpinan atas tugas yang diberikan kepada bawahan. Kata-kata Kunci : Koordinasi, Komunikasi, tanggungjawab

Page 44 of 62 | Total Record : 617

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue