cover
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Core Subject : Social,
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Articles 617 Documents
PENGELOLAAN KEARSIPAN DI KANTOR DESA PALOAN KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK Septiyanti Riyan E.42008052
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v2i3.52

Abstract

This study examines issues related to how the existing archivalmanagement at the Village Office Paloan and constraints. The purpose of thisstudy was to determine the management of archives at the Village Office Paloanand barriers that exist in the management of archives at the Village Office Paloan.The conclusion of this study indicate that the management of archives atthe Village Office Paloan not been implemented to the maximum. It can be seenfrom the use of the diary are not accompanied by a disposition sheet, archivalstorage systems that are combined, using a card that does not control the form andthe files are damaged and dirty. For that recommendations made is for archivalstorage and placement shall be in accordance with their respective fields andsaved Dimap or plastic file box and an entry form and book lending for archivecontrol. Keywords: management, filing, storage and control.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENCARI KERJA (AK 1) DI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK COSMAS RESTU INOCENT NIM. E42010050
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v7i1.533

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak . Permasalahan mengenai Kualitas Pelayanan Publik melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ini cukup menarik untuk diteliti mengenai masih banyak masyarakat kabupaten landak yang merasa kurang puas pada sistem pelayanan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data melalui teknik observasi,wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid Tenagakerjaan dan masyarakat yang membuat kartu tanda pencari kerja. Sedangkan metode pengolahan data menggunakan metode kualitatif pada teori Sinambela (2011:7) yang mana mencakup 6 hal yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipasi, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban namun hanya tiga (3) teori yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif yang akan digunakan di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak. Berdasarkan hasil penelitian ini perlu adanya suatu bentuk pelayanan yang prima dalam suatu Kualitas Pelayanan Publik dengan keterbukaan, pertanggungjawaban, situasi, keterlibatan keadilan kepada pengguna jasa (masyarakat) di Kabupaten Landak serta sering terjadinya gangguan teknis dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan kartu tanda pencari kerja AK 1, hal ini terjadi karena ketidaksiapan sistem perangkat yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak selain itu penggunaan sistem online juga memerlukan SDM yang terlatih dalam pengoperasian sistem online ini.Kata-kata Kunci:         Kualitas Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi
PERANAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA SETIA JAYA KECAMATAN TERIAK KABUPATEN BENGKAYANG Leonardus Wendi E.42009048
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v6i4.405

Abstract

This study aims to describe and analyze the role of government officials in the village increased community participation in Setia Jaya village Teriak subdistrict, Bengkayang Regency. The title of this thesis concerns raised by the village government's role is less active in increasing public participation in the development. This study used a qualitative approach and descriptive research. Collecting data using observation, interview and documentation. Then in analyzing the data using data reduction, data display, and conclusion. These results indicate the role of both the village government as a facilitator, motivator and mobilizer considered less active in moving and improving public participation in the development. Keywords: Participation , Rural Development , Society and Government .
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Studi Kasus: Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya SHINTA DWIYUDIASIH NIM. E42000016
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v6i4.1017

Abstract

Permasalahan yang terjadi adalah adanya beberapa faktor yakni faktor adat, faktor potensi kayu banyak dan faktor adanya lahan sawit dari perusahaan pembuka lahan yang dapat menyerap tenaga kerja dan memperoleh manfaat untuk pendapatan dari tanah wilayah tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa kebijakan yang harus dilakukan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi khususnya dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Subjek penelitian dipilih dengan purposive. Simpulan dari penelitian adalah penyelesaian perselisihan batas daerah ini terkesan lambat oleh pemerintah, baik itu Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, tentunya menjadikan ketidakpastian bagi masyarakat dan daerah yang mempunyai persoalan batas wilayah. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan jalan penyelesaiannya yang terbaik untuk semuanya dan dalam hal ini dituntut keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan penyelesaian konflik batas wilayah yang berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Dan yang lebih penting adalah bagaimana daerah yang berkonflik mengembangkan kerja sama antar daerah khususnya di Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.Kata-kata Kunci : Penyelesaian, Perselisihan, Batas Daerah, Koordinasi, Kebijakan
KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHARIAN DI KANTOR DESA PENYALIMAU KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU YULIUS VIRGO NIM. E42011024
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v7i1.860

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis ingin merumuskan permasalahan yakni bagaimana kualitas pelayanan Akta Kelahiran di Kantor Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan Akta Kelahiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penulis menggunakan 5 (lima) indikator untuk menganalisis kualitas pelayanan Akta Kelahiran yaitu reability, tangible, responsiveness, assurance dan empathy. Pada bagian penutup, penulis mengungkapkan beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan fenomena permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum aparatur di Kantor Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau telah melaksanakan pelayanan dengan baik. Namun, untuk fasilitas, sarana dan prasarana masih belum mencukupi kebutuhan serta kurang responnya aparatur dalam menanggapi aduan dan keluhan masyarakat dan berakibat pada terciptanya iklim pelayanan yang kurang baik. Selanjutnya peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Desa Penyalimau untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya demi menciptakan kepuasan masyarakat. Kata-kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Akta Kelahiran, Aparatur
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAYONG UTARA Mya Novya E.42009072
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v10i1.355

Abstract

This script aims to determine how much influence the motivation to work on the performance of local government officials in the Environment Office of Northern Kayong District. This study related from social phenomena regarding work motivation of local government officials in the Ministry of Environment Office (KLH) of Northern Kayong District. Performance of local government officials in the Ministry of KLH Kayong District not considered optimal so needed the motivation in order to improve its performance. This study use quantitative research methods with 24 respondent. The results of the data analysis using the computer program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) V.18. The result is a positive correlation between motivation to work on the performance of local government in the District of North Kayong KLH. Correlation coefficient of these two variables is equal to 0.868. Based coefficient value determination shows that there are significant performance motivation on employee performance in the District of North Kayong KLH by 75.4%, while 24.6% is influenced by other factors not examined in this study. Keywords: Work Motivation, Performance Local Government Reform.
PRA PROSES PEMBUATAN E-KTP (Studi Kasus tentang Strategi Pelayanan Publik Bidang Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu) Bls. P.Castro Yan Stur E.42009037
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v10i2.373

Abstract

The writing of this thesis intended to find out and analyze the problems according to writer’s first observation about the implementation of Electronic Identity Card program such as the mistaken of peoples data including in People Administration card, technical problems and geographics condition of Kapuas Hulu Regency. This study uses qualitative research methods perspective and use descriptive research.The conclusion of this study is the public service especially about the peoples data is not optimal so that makes a problem during data perfection and it cause a mistake in peoples data and invitation for the electronic identity card. Keywords: Pre-Process, Public Services, Electronic Identity Card. 
IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN Parameswari E.42009085
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v11i2.390

Abstract

This thesis is intended to determine the process of implementation programme with “Kelompok Usaha Bersama” in the South Singkawang District. This research was conducted based on the problems that occured when programs “Kelompok Usaha Bersama” in the South Singkawang District implemented, with a focus on the implementation of the organization, interpretation and application of the programme. By using the qualitative analysis, the results obtained indicate that the lack of due implementation of the programme “Kelompok Usaha Bersama” in the South Singkawang District on the available guidelines related to the implementation of an organization, interpretation and application. Besides the lack of educational background and training of “Pendamping Kelompok Usaha Bersama” also affect the success implementation of the programme it self, due to lack of knowledge and training that they have an understanding of programme impact on group members; knowledge of “Kelompok Usaha Bersama” will be an understanding of the programme. Keywords: Implementation, Kelompok Usaha Bersama, Pendamping Kelompok Usaha Bersama.
KOMPETENSI PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA DI DESA WAJOK HILIR KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH Erlina Monik Purwantini E42012027
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v11i4.1276

Abstract

ABSTRAK Erlina Monik Purwantini: Kompetensi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Tahun 2015. Skirpsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini meneliti tentang Kompetensi Pelaksana Kegiatan dalam mengelola keuangan desa di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah tahun 2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kompetensi menurut Gordon, yang menyatakan bahwa aspek kompetensi terdiri dari 1)pengetahuan, 2) pemahaman, 3) kemampuan, 4) nilai, 5) sikap, dan 6) minat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini selanjutnya digambarkan secara deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulannya, adapun hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi Pelaksana Kegiatan dalam mengelola keuangan desa di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015 masih rendah.  Kata kunci: kompetensi, pelaksana kegiatan, keuangan desa.
PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DP2KAD) KABUPATEN KAYONG UTARA Beni Arya Dwinanto E.42009069
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v10i2.368

Abstract

This research target is to know and analyse the Resouerce influence to Implementation of Law of Kayong Utara Regency of Number 23 year 2010 about Tax Restoration On Earnings, Monetary Management and Asset of Area of Kayong Utara Regency Agency Services. Through statistical test of simple linear regression by using existing population amount by 33 people. Result of research indicates that there is correlation coefficient (R) equal to 0,757 and equation of regresi Y = 2,729 + 0,554 X. Pursuant to statistical analysis, indicators of this research have the characters of valid and reliable. Hypothesis result indicates that the test F obtained from Fcount equal to (41,493) Ftable (4,17) with the probability values = 0,000 smaller than probability values 0,05 which is means Ha accepted and Ho refused. Matter of this Resources have an significantly effect to effectiveness of Implementation of Law of Kayong Utara Regency of Number 23 year 2010 about Tax Restoration. Key Words: Resources and Implementation of Law of Kayong Utara Regency of Number 23 year 2010 about Tax Restoration.  

Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue