cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 4   5   6   7   8 
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF PADA PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 MUHAMMAD RIFAI NIM. E43011065
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3726.98 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i1.945

Abstract

Permasalahan dalam  penelitian ini adalah penggunaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Natuna Periode 2009-2014 relatif minim dilaksanakan, anggota DPRD kurang proaktif dalam menggunakan hak Inisiatifnya dari 49 Perda yang telah disahkan hanya 2 Perda yang berasal dari Inisiatif DPRD Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan konsep Alfian yaitu faktor penghambat yang menyebabkan hak inisiatif pembuatan Perda menjadi kurang optimal serta pembahasan Perda yang menjadi lambat dikarenakan 2 faktor, pertama yaitu faktor internal seperti kualitas anggota, tenaga ahli, data dan dana,  kedua yaitu faktor eksternal seperti sistem politik, budaya politik dan sulitnya menyatukan pemikiran antara Legislatif dan Eksekutif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan  hak inisiatif DPRD Kabupaten Natuna adalah Perda nomor  9 tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam menerapkan Perda tersebut terdapat hambatan secara internal yaitu kurangnya tenaga ahli, serta dana yang kurang memadai dalam setiap perancangan Perda tersebut dan jumlah anggota DPRD yang terbatas, sedangkan faktor penghambat secara eksternal dalam merancang Perda tersebut adalah  sistem politik yang dimana dalam setiap pembuatan Perda terdapat banyak kepentingan sehingga dalam  membuat Perda yang telah disahkan tidak berdasarkan kepada kepentingan atau kebutuhan masyarakat tetapi lebih kepada kepentingan individu atau kelompok, pentingnya peranan BPD sebagai Legislatif di tingkat terendah, agar tercipta penyelenggaraan Pemerintahan di desa secara optimal. Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah karena pentingnya Perda dalam pembangunan Daerah dan juga tidak mungkin semua anggota DPRD menguasai hukum, maka dalam penyusunan Raperda sebaiknya DPRD menggunakan tenaga ahli, baik secara Internal (staf ahli DPRD), bantuan perguruan tinggi, ataupun stakeholder terkait. Katakata Kunci : Hak Inisiatif, DPRD, Perda.
KINERJA ORGANISASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI DONATUS SUKAMTO NIM. E42010058
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.889 KB) | DOI: 10.26418/gov.v3i2.560

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kinerja organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dimana pembahasannya terkait kualitas kerja dan kuantitas kerja. Skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan terkait Kinerja organisasi tersebut. Permasalahan seperti persyaratan sulit, kesalahan pengetikan identitas, Kurangnya sumber daya manusia, dan penyelesaian pembuatan akta kelahiran memakan waktu yang lama menyebabkan kinerja menjadi kurang optimal dan pada akhirnya membuat masyarakat tidak mau mengurusi pembuatan akta kelahiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kerja pegawai sudah cukup baik namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat disimpulkan dari tingkat kesalahan yang minim serta adanya kekompakan dalam bekerja di Bidang Pencatatan Sipil. Selanjutnya kuantitas kerja pegawai sudah cukup baik, hal ini terlihat dari penggunaan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Memang terdapat beberapa kasus keterlambatan namun hal itu masuk kategori jarang terjadi. Kata-kata Kunci : Kinerja Organisasi, Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI YANG SINERGI ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA Paulina Dwijayanti E.42008061
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.751 KB) | DOI: 10.26418/gov.v2i4.44

Abstract

This writing is intended to determine the communication and coordination between the government of village and the village consultative bodies in drafting legislation for the welfare of rural people in Benuang village, Toho sub-district, Pontianak district.This study uses qualitative research type. Descriptive study aimed todescribe and analyze the relationship of synergy is the communication and coordination between the government of village and the village consultative bodies in villages in rural rulemaking of Benuang village. Research sites in the Benuang village, Toho sub-district, Pontianak district. Subject of study is the head of Benuang village and members of consultative bodies Benuang village and chairman, and secretary of Toho sub-district.Therefore, the recommendation in this research is by creating better communication and coordination and synergy between the tw and be awere of their positions as partners nt opponenets in achieving the formation of village regulations and fr the welfare of society.Keyword : Communication, Coordination, Sinergy, Village Regulations
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAGIAN BERAS MISKIN DI DESA SUNGAI RINGIN KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU RATIH FEBRIANA RAHAYU NIM. E42010067
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v6i2.1627

Abstract

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pembagian Beras Miskin (Raskin) di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau” Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan program raskin di Desa Sungai Ringin belum terlaksana dengan baik. Adapun skripsi ini diangkat berdasarkan dari permasalahan yang terjadi didalam Implementasi Kebijakan Pembagian beras miskin (raskin) di Desa Sungai Ringin Kecamatan sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yang antara lain, banyak masyarakat miskin yang tidak terdata dalam penerima raskin dan jadwal pendistribusian beras miskin yang sering mengalami keterlambatan.Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah kurang maksimalnya implementasi kebijakan raskin di Desa Sungai Ringin di pengaruhi oleh berberapa faktor implementasi tersebut. Yaitu faktor ekonomi masyarakat di Desa Sungai Ringin Kecamatan sekadau Hilir Kabupaten Sekadau masih rendah, kurangnya komunikasi berupa kurangnya sosialisasi yang menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai raskin sangat minim sekali, dan masih ditemukannya beras dengan kualitas rendah. Sumber daya aparatur masih rendah, lemah dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan Raskin Di Desa Sungai Ringin. Sikap implementor yang dirasakan sangat kurang mendukung didalam implemetasi kebijakan raskin menyebabkan kebijakan program raskin Di Desa Sungai Ringin tidak berjalan dengan optimal. Struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak menyebabkan implementasi kebijakan raskin membutuhkan waktu yang lama dalam proses pelaksanaannya. Kata-kata kunci : Implementasi, Kebijakan Beras Miskin (Raskin), Komunikasi, Sumberdaya,   Disposisi, dan Struktur      Birokrasi.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KEETAPANG HERLINA TASLIM NIM. E43011019
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3607.139 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i2.1102

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan karena masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan konsep Charles O’Jones untuk melihat proses implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan tiga indikator yaitu Organisasi, Interprestasi dan Penerapan. Melalui Metode penelitian deskriptif kualitatif peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimana proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan  Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dilihat dari ketiga indikator tersebut.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan masih belum terjalin koordinasi yang baik antara pihak Dinas Pendapatan Daerah dan pihak Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Hal tersebut bisa di lihat dari Aspek organisasi, standar operasional prosedur (SOP) belum dikerjakan dengan baik serta sumber dana ada dan staf  Dinas Pendapatan Ddaerah  berserta instansi yang bersangkutan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih kekurangan sehingga dalam pelaksanaan dilapangan mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan mengalami kendala. Aspek interprestasi, masyarakat masih belum memahami maksud dan tujuan dari pajak bumi dan bangunan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan masih kurang, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah belum pernah dilakukan oleh pihak kelurahan/Desa sehingga dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan tidak maksimal. Aspek penerapan/aplikasi, SOP dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan belum semua dikerjakan sesuai dengan peraturan  yang telah ditetapkan.  Kata-kata Kunci:                Implementasi Kebijakan, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Organisasi, Interpretasi dan Penerapan
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARAN DESA DI DESA TANJUNG PRADA KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG LUSIA NIM. E42010035
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.958 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i2.656

Abstract

Penulisan  skripsi ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Kesimpulan penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa 2014-2015).  Pada saat persiapan Pengawasan BPD terhadap RPJM-Desa cukup baik hanya saja masih rendahnya partisipasi masyarakat pada saat diadakan sosialisasi yang terkait dengan pembangunan desa. Selanjutnya, Pada saat perencanaan Pengawasan BPD terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa mengalami kendala terhadap minimnya alokasi dana desa yang diperuntukan pada program pembangunan jangka menengah desa belum dapat berjalan sesuai dengan gagasan dan harapan masyarakat sehingga program pembangunan desa terhambat dan lambannya perbaikan inprastruktur sarana dan prasarana desa,  kenyamanan masyarakat yang berakibat pada kelambatan desa akan kemajuan pembangunan desa. Sedangkan, Pada saat pelaksanaan Pengawasan BPD terhadap Rencana Pembangunan belum sepenuhnya optimal. Dimana BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  terkesan baru melakukan perubahan perbaikan pada awal tahun saja dimana anggaran ADD didapati baru BPD melakukan  evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan. BPD juga dalam menampung aspirasi masyarakat  hanya menampung saja tetapi tidak merealisasikan tindakan lansung terhadap aspirasi masyarakat tersebut, hasil ini dapat berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja BPD. Kata-kata Kunci :  Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Tanjung Prada, indikator dan isi.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BAGIAN PROTOKOL DAN PERJALANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Arfiansyah E42012001
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.765 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1287

Abstract

ABSTRAKARFIANSYAH, 2016 : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Bagian Protokol dan Perjalanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Skripsi. Pontianak. Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosiail Dan Ilmu Politik Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Penulisan skripsi ini dimaksudkan unutk mendeskripsikan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegwai negeri sipil di Bagian Protokol dan Perjalanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu kurang maksimalnya disiplin kerja pegawai negeri sipil. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan terdapat delapan faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai negeri sipil yaitu pemberian kompensasi, keteladanan pimpinan dan atasan langsung, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan, pengawasan pimpinan dan atasan langsung, perhatian terhadap pegawai, sikap dan orientasi pegawai tehadap pekerjaan, tingkat perpindahan pegawai, dan persatuan dan kesatuan pegawai. Faktor yang cukup berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai antara lain tidak adanya pemberian kompensasi tambahan diluar gaji bulanan dan ketidak beranian pimpinan dan atasan langsung dalam menjatuhkan hukuman displin pegawai sesuai PP No 53 Tahun 2010 kepada pegawai yang melanggar disiplin  kerja. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, saran yang diberikan yaitu pimpinan dan atasan langsung terus menerus memberikan pengertian kepada pegawai bahwa disiplin adalah kewajiban pegawai negeri sipil, memberikan keteladanan yang baik, mengawasi bawahan dan bersikap berani dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai. Kata kunci : Disiplin, Keteladanan, Keberanian, Pengawasan, Perhatian, Sikap, Perpindahan  Pegawai, Kesatuan dan Persatuan.
KINERJA APARATUR DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI KABUPATEN KETAPANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN KENDAWANGAN) Yuli Riski An Nisaa NIM. E42011050
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.904 KB) | DOI: 10.26418/gov.v6i2.688

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Bagaimana proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Kabupaten Ketapang khususnya di Kantor Camat Kendawangan, dengan memfokuskan kepada penyusunan RKA-SKPD oleh Kantor Camat Kendawangan. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan karena penyusunan RKA-SKPD di Kantor Camat Kendawangan mengalami keterlambatan penyampaian pada Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, ini dilihat dari hasil kerja yang dilaksanakan oleh aparatur yang terbentuk dalam sebuah tim penyusunan RKA-SKPD yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa panduan wawancara untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Hasil dari penelitian ini adalah tim pelaksana penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sudah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan sesuai dengan prosedur namun yang menjadi kendalanya adalah masih adanya beberapa aparatur yang belum mengerti mengenai penyusunan RKA-SKPD dan belum menguasai komputer. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dan penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kemampuan aparatur. Kata-kata  kunci:                Anggaran, Aparatur, Kuantitas Kerja, Kualitas Kerja dan Ketepatan Waktu
OPTIMALISASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KOTA YANG TERTATA Tati Sutriasih E.42008062
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.088 KB) | DOI: 10.26418/gov.v2i1.72

Abstract

This research aims to know the factors that influence the process of the implementation of thePolicy Building Permits in Sungai Ringin village in Sekadau Distric that has been done bySekadau Public Employment and The Mining Service especially Copyright and Natural ResourcesField in 2004 to 2011. This research uses a qualitative analysis of three stages of data analysis,there are data reduction, data presentation and conclusion. The subject in this research is SekadauGovernment that associated with Building Permit Policy implementation and around local societythat owns the building as a policy target. The result showed that policy implementation has notbeen maximum caused by several factors that said by Edward III. Recommendation for policy is todo a review of the factors that should be repaired associated with the next implementation ofBuilding Permit Policy, in order to suitable with the purpose.Keywords: Policy, Implementation, Building Permit.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PENGECEKAN SERTIFIKAT TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA ANGGA HARTONO E43011015
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v8i1.2308

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan prinsip transparansi dan responsivitas Pelayanan Pengecekan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Di Kabupaten Kubu Raya. adapun rumusan permasalahan ini yaitu Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan responsivitas dalam Pelayanan Pengecekan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Di Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriftif kualitatif. Yang memberikan ulasan atau interprestasi terhadap data dan informasi yang diperoleh, sehingga menjadi lebih bermakna dari pada sekedar penyajian dalam bentuk angka-angka. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa pelaksanaan Pelayanan Pengecekan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Di Kabupaten Kubu Raya belum mampu mengaktualisasikan prinsip prinsip transparansi dan Responsivitas secara maksimal, Penyediaan loket pelayanan memang sudah disediakan di Kantor Pertanahan Di Kabupaten Kubu Raya untuk memberikan informasi mengenai prosedur Pengecekan Sertifikat Tanah, dan informasi sudah di berikan dengan jelas kepada masyarakat mengenai prosedur atau mekanisme Pengecekan Sertifikat Tanah, namun ketepatan waktu pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak penerima layanan. Rendahnya responsivitas pelayanan terungkap dari sikap petugas terhadap keluhan penerima layanan, Pelayanan Di Kantor Pertanahan Di Kabupaten Kubu Raya yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak penerima layanan. dan indikator kepedulian petugas pelayanan terhadap keluhan penerima layanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak penerima layanan. Diharapkan Kantor Pertanahan Di Kabupaten Kubu Raya meningkatkan transparansi Dalam pelaksanaan Pelayanan Pengecekan Sertifikat Tanah, terutama keterbukaan dalam masalah waktu penyelesaian layanan Pengecekan Sertifikat Tanah, yang salama ini terlaksana tidak sesuai dengan peraturan yang ada.   Kata Kunci:    Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance, Pelayanan Administrasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya

Page 6 of 62 | Total Record : 617

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue