cover
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Core Subject : Social,
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Articles 617 Documents
Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Yudiadrianto Yudiadrianto E42012104
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.874 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1297

Abstract

ABSTRAKYudi Adrianto : Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Politik Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Skripsi ini mendeskripsikan pola kepemimpinan camat dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai di Kantor Camat Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan adanya permasalahan mengenai pola kepemimpinan camat yang belum optimal. Hal tersebut terlihat dari pemberian hukuman, penghargaan, informasi, perhatian, pengontrolan, koordinasi antara bawahan dan pimpinan, evaluasi serta motivasi dalam meningkatkan kerja pegawai di Kantor Camat Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah masih kurang baiknya penerapan pola kepemimpinan otoriter, pola kepemimpinan demokratis dan pola kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh Camat di Kantor Camat Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara dalam meningkatkan motivasi kerja pegawainya. Kata Kunci : Kepemimpinan, Pola kepemimpinan camat, Kecamatan 
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT BEDUAI KABUPATEN SANGGAU INDRA PRATAMA SAPUTRA NIM. E42011021
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.473 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.728

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kantor Camat Beduai Kabupaten Sanggau. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan kinerja aparatur pemerintah di Kantor Camat Beduai yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tingkat eksplanasinya adalah penelitian asosiatif kausal.Hasil dalam penelitian ini adalah, kepemimpinan di Kantor Camat Beduai dikategorikan baik, namun kinerjanya masih dikategorikan cukup baik. Berdasarkan hasil korelasi dan analisis regresi sederhana yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa koefisien dari persamaan regresi adalah positif. Kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kantor Camat Beduai Kabupaten Sanggau yakni sebesar 0,880 termasuk pada kategori hubungan yang sangat kuat. Besarnya pengaruh antara variabel kepemimpinan dan variabel kinerja yakni sebesar 77,5 % sedangkan sisanya sebesar 22,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Jadi, hasil pengujian dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kantor Camat Beduai Kabupaten Sanggau. Dengan demikian rekomendasi yang dapat diberikan adalah: kepada Camat Beduai Kabupaten Sanggau untuk terus meningkatkan kemampuan analitis, komunikasi, keberanian, kemampuan mendengar dan ketegasan dalam bertindak guna menunjang peningkatan kinerja aparatur pemerintah di Kantor Camat Beduai Kabupaten Sanggau serta untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mencari variabel lain yang berpengaruh bagi peningkatan kinerja.Kata-kata kunci : Kinerja, Kepemimpinan, Kantor Camat Beduai
HUBUNGAN KEMAMPUAN KERJA APARATUR DENGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG Fenny Pramuswari E.4200903
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.059 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v2i2.324

Abstract

The thesis entitled  " Employment Relations Administrative Capabilities With Quality Public Services in the Department of Population and Civil of Sintang Regency ". This thesis is done after seeing the phenomena in the field regarding the complaints from people who claimed the ability of the apparatus and the services provided is less felt. The formulation of the problem given that there a relationship between the ability of the apparatus to the public service in the Department of Population and Civil of Sintang Regency. This research uses a quantitative approach to this type of research is explanatory research. The results showed that the ability of the apparatus is good and also good quality public services. While the contribution of a given workability apparatus to quality public services is 41.73% and the rest influenced by other variables that are not addressed in this research. With a significant level of 5%, indicating that the count r is greater than r table is 0.646> 0.284, so that Ha is accepted and Ho is rejected. The conclusion of this research is the ability of the apparatus has a relationship with the public service in the Department of Population and Civil Registration Sintang. Contribution magnitude given abilities apparatus working on the quality of public services and the remaining 41.73% and 58.27% influenced by other variables such as organizational management, human resource development, organizational climate, motivation, equipment and facilities, etc.Keyword: Work Ability, Quality Public Servise
PELAKSANAAN FUNGSI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT SINGKAWANG UTARA KOTA SINGKAWANG Ilfi Nur Diana NIM. E1031141029; Hj. Ida Rochmawati *; Rulida Yuniarsih *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.75 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i4.2561

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendekripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi komunikasi pemerintahan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Singkawang Utara, meliputi fungsi informatif, fungsi regulatif dan fungsi integratif, yang mana dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi pemerintahan diantaranya fungsi informatif, fungsi regulatif dan fungsi integratif belum dilaksanakan dengan semestinya. Informasi yang diperoleh belum merata, belum tepat waktu dan kurang jelas, sehingga beberapa tugas belum dilaksanakan oleh petugas PATEN. Petugas PATEN juga tidak mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PATEN. Selain itu tidak ada saluran komunikasi formal seperti buletin atau newsletter serta laporan perkembangan/kemajuan yang juga merupakan salah satu tugas front office. Sebelum PATEN dilaksanakan seharusnya diadakan rapat khusus untuk petugas PATEN, dalam rapat tersebut Camat dapat menjelaskan dan memberi arahan mengenai pelaksanaan PATEN, kemudian SK yang berisi tugas front office dan operator dapat dibagikan kepada masing-masing petugas. Kantor Camat Singkawang Utara juga perlu memiliki saluran komunikasi seperti laporan/kemajuan atau buletin, sehingga dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan informasi, untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN yang belum maksimal. Kata kunci : Fungsi Informatif, Fungsi Regulatif, Fungsi Integrati ABSTRACT The aim of this thesis writing is to describe and analyze the implementation of the government comunication function in the Sub-District Integrated Administrative Service (PATEN) in the North Singkawang Sub-District Office, which includes informative, regulative and integrative function, which in its implementation is still not optimal. This reseach was conducted using a descriptive method and a qualitative approach, as well as data collection techniques usinng observation, interview and documentation. The result of this study show that the implementation of government communication function including informative functions, regulative function and integrative function have not been properly implemented. The information obtain has yet to be evenly distributed, timely and clear. Therefore, some of the tasks have not been carried out by PATEN officers. The PATEN officers are also not aware of the regulation that apply and used as a reference in the implementation of PATEN. In addition, there are no formal communication channels such as bulletins or newsletters and development / progress reports, which are also part of the front office task. Before a PATEN is held, a special meeting should be held for PATEN officers. In the meeting, the Sub-District Head can explain and give direction regarding the implementation of PATEN, then a decree containing the front office and operator can be distributed to each officer. The North Singkawang Sub-District office also needs to have communication channels such as reports / progress or bulletins, so that it can be an effective medium for distributing information, findinng out about the development and evaluate the implementation of PATEN that is not yet optimal. Keywords: Informative Funcion, Regulative Fumction, Integrative Function
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA DI DESA SEMADE KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK LOVINA VALENTINE MAUKAR NIM. E42012070
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.568 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1334

Abstract

Skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan dalam pengawasan administrasi keuangan desa yaitu BPD belum berperan secara optimal dalam melakukan pengawasan administrasi keuangan desa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran BPD dalam mengawasi administrasi keuangan desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Ketua BPD Semade, Anggota BPD Semade, Pj Kepala Desa Semade, Sekretaris Desa Semade, Bendahara Desa Semade dan Masyarakat Desa Semade. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya temuan permasalahan yang menyebabkan pengawasan BPD belum optimal. Pengawasan oleh BPD belum optimal dikarenakan Pj Kepala Desa belum menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan APBDes kepada BPD yang akan digunakan sebagai bahan pengawasan pelaksanaan administrasi keuangan desa yang disebabkan: pertama, keterbatasan kemampuan Aparatur Desa dalam menggunakan komputer dan pelatihan komputer yang masih belum ada diterima oleh Aparatur Desa; kedua, Aparatur Desa yang tidak masuk kantor pada setiap hari kerja. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberi masukan agar Aparatur Desa diberikan pelatihan komputer oleh Pemerintah Kabupaten Landak agar Aparatur Desa dapat mengoperasikan komputer dan memudahkan dalam membuat laporan keuangan desa serta Aparatur Desa dapat diwajibkan untuk selalu masuk kantor pada setiap hari kerja. Kata-kata Kunci : Peran BPD, Pengawasan, Administasi Keuangan Desa
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH ANSELMUS ROBY NIM. E42011009
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.507 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.766

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan BPD dalam melaksanakan proses pengawasan penyelenggaraan Pembangunan fisik desa . Judul skripsi ini diangkat  berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses pengawasan pembangunan fisik desa berupa renovasi balai desa, Pelaksanaan fungsi BPD tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.Hasil penelitian menunjukan bahwa BPD Pak Laheng belum mampu menjalankan fungsi  dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. hal tersebut tercermin dari proses pelaksanaan pengawasan pengawasan renovasi balai desa belum optimal. Selain itu, aspirasi masyarakat belum dapat ditampung dan disalurkan dengan baik oleh BPD yang dilihat dari pembangunan fisik desa yang belum transparan. Untuk itu saran yang diberikan adalah BPD diharapkan melakukan koordinasi  bersama pemerintah desa agar komunikasi  dapat berjalan dan proses pengawasan dapat efektif. Kata-kata Kunci : Fungsi BPD, Pengawasan, Pembangunan Fisik Desa
KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SIDUK KABUPATEN KAYONG UTARA Saprianti E.42009027
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1227.106 KB) | DOI: 10.26418/gov.v3i1.342

Abstract

This essay aims to identify and anlyze the employee’s performance in health service in Siduk Community Health Center. The little is health based on issue occur in health service that is lacking of maximum servise caused by employee’s performance which is not optimal.This study uses a descriptive type of research with a qualitative approac. The subject of reseach are employees of Siduk Community Health Center who involed in health service and community who do health service. Resulth of this research in the employee’s performance in excuting health service in Siduk Community Health Center  isn’t optimal yet. Indicators that user are effectiveness and efficiency, authority and responsibility, discipline and initiative. Which have to be upgraded to intensity employee’s performance to create the optimal service.Based on the purpose and result of research, the sugestions are intensity Employee’s performance, more responsible employee toward the aunthory, intensity discipline, and communication between employee’s. Keywords : Employee’s, performance, service, health.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Eis marlina NIM. E1031141009; Yulius Yohanes *; Joko Triyono *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.481 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i2.2577

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui organisasi, interpretasi dan aplikasi dalam implementasi kebijakan pembuatan akta kematian di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya minat masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam membuat akta kematian untuk anggota keluarganya yang telah meninggal dan pelayanan administrasi kependudukan belum optimal. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:89) menyatakan bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga variabel,yaitu Organisasi (Organization), Interpretasi (Interpretation), Aplikasi (Application). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap kebijakan akta kematian dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Isi dan tujuan kebijakan pembuatan akta kematian. Tahapan aplikasi telah dilaksanakan dengan baik melalui penciptaan pelayanan publik yang prima. Adapun saran dalam penelitian isi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya seharusnya mensosialisasikan kebijakan pembuatan akta kematian secara rutin dan berkala dan dinamis misalnya jemput bola ke masyarakat. Kata Kunci: Akta Kematian, Implementasi, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi.
KOORDINASI DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS RINO ARIZKY NIM. E42012015
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.945 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1347

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis proses koordinasi merujuk pada teori koordinasi Henry Fayol yang menekankan pada tiga aspek atau unsur yang mempengaruhi yaitu keterikatan, kesatuan, dan keselarasan dalam pelaksanaan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun di Kecamatan Sebawi kabupaten Sambas khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan jembut bola di peruntukkan untuk anak usia sekolah mulai dari tingkat Paud , SD, SMP, dan SMA karena adanya permasalahan yaitu tidak adanya penjelasan tugas dari  tim  program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun  kepada instansi terkait  dalam pelaksanaan di lapangan, kurangnya pertemuan berkaitan dengan program ini sehingga terjadi miskomunikasi antar instansi terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu adanya penjelasan tugas  dari tim pelaksana program kepada instansi terkait, perlu diadakannya pertemuan lanjutan berkaitan dengan program ini, dan perlu adanya peran aktif dari tim kepada program ini di lapangan agar koordinasi dalam pelaksanaan program atau kebijakan dapat selaras dan teratur serta efektif. Kata-kata kunci : Koordinasi, Eksternal, Vertikal, dan Akta Kelahiran
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CAMAT TANGARAN KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS Eldi Agustriadi NIM. E42011016
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3541.236 KB) | DOI: 10.26418/gov.v6i3.799

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas proses pelayanan administrasi terpadu kecamatan khususnya administrasi kependudukan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (pre survey), membuat rencana penelitian (usulan penelitian), melakukan pengambilan data sekunder dan primer yang sekaligus melakukan penelitian dilapangan (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisis data serta diteruskan dengan pembuatan laporan penelitian (skripsi). Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Camat Tangaran Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan khususnya pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Camat Tangaran masih belum efektif. Ini dapat diketahui dari indikator yang mengukur efektivitas dari pelayanan administrasi kependudukan yaitu efesiensi dalam pelayanan, komunikasi dan kerjasama. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan, hendaknya pihak kecamatan memperbaiki kedisplinan pegawai, komunikasi dalam menyampaikan informasi yang dilakukan pegawai dan peningkatan kerjasama antar pegawai dan dinas-dinas terkait.Kata-kata kunci : Pelayanan, Efektivitas, dan Administrasi

Page 7 of 62 | Total Record : 617


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue