Garuda - Garba Rujukan Digital

BADAL HAJI UNTUK ORANG YANG TELAH WAFAT DALAM PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I M. Saiv Mahival; Muhammad Zuhdi; Legawan Isa
Muqaranah Vol 5 No 1 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Badal haji untuk orangpyang telahpwafat dalam perspektif mazhab maliki dan mazhab syafi’i yakni dalam pelaksanaan badal haji adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab, adapyang membolehkanpdan adapyang tidak boleh. Yang membolehkanpialah mazhab syafi’i sedangkan yang tidak membolehkan ialah mazhab maliki. menurut mazhab maliki tidaklah boleh diwakilkan dengan alasan ibadah haji tidak dapat digantikan dengan orang lain sebagaimana shalat dan puasa sedangkan menurut sebagian ulama terkhusus mazhab syafi’i boleh diwakilkan dengan alasan jikalau seseorang yang telah memenuhi syaratnya wajib hajipnamun telah meninggalpdunia sebelumpiapmelaksanakannya maka boleh segera diwakilkan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalahpbagaimana badalphaji untukporang yangptelahpwafat dalam pandangan mazhabpmaliki dan mazhab syafi’i dan apa persamaan dan perbedaan badalphaji untukporang yangptelah wafatpmenurut mazhabpmaliki dan mazhab syafi’i. Adapunpmetode yang digunakanpdalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, sumberpdata yangpdigunakan dalamppenelitian inipadalah sumberpdatapsekunder, metodeppengumpulan datapyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang melalui studi kepustakaan yang disebut dengan Library reseach, yaitu dilakukan melalui cara mencari, mengkaji, serta menela’ah atau menganalisa pendapat dan perspektif para ulama yang terdapat dalam buku-bukunya sesuai dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pendapat mazhab Maliki bahwa siapa pun yang wajib mengerjakan haji pada rukun Islam, yaitu haji fardhu, tidaklah boleh diwakilkan kepada siapa pun untuk mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya. Baik dia sehat ataupun sakit yang diharapkan kesembuhannya. Hal ini di dasari dengan ibadah haji merupakan ibadah yang mendominan pada fisik maka hal ini tidak holeh diwakilkan kepada orang lain. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi’i bahwa badal haji boleh untuk mereka yang lemah (orang yang sakit atau sudah berlanjut usia) dan bagiporang yang telahpmeninggal dunia. Denganpsyarat orang yang meninggal tersebut belum sama sekali melaksanakan ibadah haji. Adapun persamaan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i adalah bahwa kedua-duanya mengatakan ibadah haji itu wajib dilaksanakan bagi orang yangpmampu baikpsecara fisik, finansial dan keamanan. Dan keduanya sepakat juga bahwasanya badal haji itu boleh dibadalkan. Namun letak pada perbedaannya bahwa mazhab Maliki mengatakan harus memakai wasiat sedangkan mazhab Syafi’i tanpa dengan wasiat tetap dibolehkan. Kata Kunci: Badal haji untuk orang yang telah wafat. Abstract The badal hajj for people who have died is in the perspective of the maliki and shafimazhab, namely in the implementation of badal haj there are differences of opinion among mazhab scholars, some allow and some are not allowed. The ones that allow are the syafi'i schools while those who do not allow are the maliki schools. according to the Maliki mazhab it cannot be represented on the grounds that the pilgrimage cannot be replaced by other people such as prayer and fasting, while according to some scholars, especially the shafi'i school, it can be represented on the grounds that if someone who has met the requirements is obliged to do Hajj but has passed away before he performs it then he may immediately represented. As for the formulation of the problem in this study is how badal hajj for people who have died in the view of the mazhabmaliki and mazhabsyafi'i and what are the similarities and differences of badal hajj for people who have died according to mazhabmaliki and mazhabsyafi'i. The method used in this research the writer uses a qualitative approach, the data sources used in this research are secondary data sources, the data collection method used in this research is a method through library research called library research, which is done by means of looking for, studying, and analyzing or analyzing the opinions and perspectives of the scholars contained in their books in accordance with the discussion. Thepresults of thispstudy indicatepthat accordingpto the opinionpof the Maliki school, anyone who is obliged to perform Hajj in the pillars of Islam, namely haji fardhu, should not be represented by anyone to perform Haj as a substitute for himself. Either he is healthy or sick, he is expected to recover. This is based on the fact that the pilgrimage is the dominant worship in the physical so that this cannot be represented by other people. Meanwhile, according to the opinion of the Syafi'imazhab that badal haji is allowed for those who are weak (people who are sick or have aged) and for people who have died. With the condition that the person who died has never performed the pilgrimage at all. The similarities between the Maliki mazhab and the Syafi'i school are that both say that the pilgrimage is obligatory for people who are physically, financially and secure. And both of them agreed that the Hajj badal was allowed to be legalized. However, the difference lies in the fact that the Maliki school says that you must use a will, while the Syafi'i school without a will is still permitted. Keywords: Badal Hajj for people who have dead

PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI Septian Nugraha; Ema Fathimah; Gibtiah Gibtiah
Muqaranah Vol 5 No 1 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak Kemajuan teknologi informasi (Teknologi Informasi) mengakibatkan seluruh kegiatan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut. salah satunya seperti banyaknya masyarakat yang menggunakan fasilitas surat elektronik dalam hal melakukan tindakan hukum. Hal ini didasarkan juga dari data survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga terhadap pengguna gmail saja sebesar 90,6%, pengguna Yahoo sebesar 4,5% dan pengguna surat elektronik atau email kerja sebesar 0,8%, berdasarkan hal ini terlihat bahwa jumlah orang yang antusias menggunakan surat elektronik baik untuk keperluan bisnis, mengirim email untuk komunikasi dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, dengan adanya kecanggihan teknologi ada kemungkinan mempengaruhi peristiwa pembukian di pengadilan, salah satunya dalam hal bukti. Menurut teori perubahan hukum menyatakan bahwa hukum dicoba untuk mengakomodasi semua perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, termasuk salah satu pengembangan teknologi tersebut. Inti dari penelitian ini adalah untuk memeriksa bagaimana status hukum dan jabatan serta kekuatan surat elektronik sebagai bukti sesuai perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian literatur kualitatif, khususnya penelitian ini deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam status hukumnya sah sebagai alat bukti. Adapun posisinya jika dalam bentuk print out adalah sebagai perpanjangan dari bukti surat yaitu surat biasa yang posisinya sebagai alat bukti utama jika tidak ada bukti lain, jika ada alat bukti lain maka itu sebagai alat bukti pendukung yang insidental bukan sebagai alat bukti pokkok , jika dalam bentuk digital maka posisinya adalah sebagai alat bukti elektronik berupa informasi elektronik , karena e-mail merupakan bagian dari undang-undang sebagai informasi elektronik. Sedangkan dalam perspektif syariat Islam kedudukan dan kekuatan disamakan dengan bukti tulisan dan bukti kecurigaan karena kesamaan illat dengan dua alat bukti tersebut. Kata Kunci: Surat Elektronik, Bukti, Hukum Perdata, Hukum Islam. Abstract Advances in information technology (Information Technology) result in all community activities carried out by utilizing the sophistication of the technology. one of them is like the number of people who use electronic mail facilities in terms of conducting legal acts. This is based also from the survey data conducted by the Association of Indonesian Internet Service Providers also against gmail users alone by 90.6%, Yahoo users by 4.5% and users of electronic mail or work email by 0.8%, based on this it is seen that the number of people who are enthusiastic about using electronic mail either for business purposes, sending emails for communication and so on. And not only that, with the existence of technological sophistication there is the possibility of influencing the evidentiary event in court, one of which is in terms of evidence. According to the theory of law change states that the law is attempted in order to accommodate all new developments, therefore the law must always be at the same time as the events that occur, including one of the development of such technology. The point of the study is to examine how the legal status and position and strength of electronic mail as evidence according to the perspective of civil law and Islamic law. The research is included in qualitative literature research, specifically the research is analytical descriptive. The approach used is normative-juridical approach. The conclusion of the study is that in the perspective of civil law and Islamic law its legal status is valid as a tool of evidence. As for his position if in the form of print out is as an extension of the proof of letter that is a regular letter whose position as the main evidence tool if there is no other evidence, if there is another evidence tool then it as a supporting evidence tool that is incidental not as a tool of evidence pokkok, if in digital form then its position is as an electronic evidence tool in the form of electronic information , because e-mail is a part of the law as electronic information. Whereas in the perspective of Islamic law the position and strength is equated with the evidence of writing and evidence of suspicion because of the similarity of illat with the two tools of evidence. Keywords: Email, Evidence, Civil Law, Islamic Law.

PENYELESAIAN PEMBATALAN PERTUNANGAN CILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM Bella Heranda; Muhammad Harun; Muhammad Torik
Muqaranah Vol 5 No 1 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Kida-kidahan atau yang disebut dengan pertunangan ciIik ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun dari zaman nenek moyang sampai zaman modern pada saat ini. Di awaIi dari ahIi pihak Iaki-Iaki datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa apa sekedar yang dapat dibawanya sebagai tanda penghormatan kepada keIuarga perempuan. Namun seiring dengan perkembangan tradisi pertunangan ciIik ini Iebih banyak menghabiskan biaya karena perayaan ini setara dengan resepsi pernikahan yang diIaksanakan dengan megah dan mewah. Tujuan peneIitian ini adaIahuntuk mengetahui bagaimana penyeIesaian sengketa pertunangan ciIik di desa Baru Rambang menurut prespektif hukum adat dan hukum IsIam. PeneIitian ini dapat menambah kajian yang Iebih Iuas secara khusus tentang penyeIesaian sengketa pertunangan ciIik daIam kehidupan masyarakat Baru Rambang, serta mampu memberikan khazanah pengetahuan bagi penuIis dan peneIiti seIanjutnya mengenai hukum IsIam, tradisi dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Metode peneIitian yang digunakan yaitu peneIitian Iapangan (fieId research) dengan sumber data meIaIui data primer dan sekunder dan dikumpuIkan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara Iangsung dengan tokoh adat, tokoh agama serta perangkat desa yg terIibat. HasiI dari peneIitian ini adaIah bahwa penyeIesaian sengketa pertunangan ciIik ini diseIesaikan dengan cara yang baik yaitu dengan cara kekeIuargaan dan juga musyawarah yang meIibatkan tokoh adat, tokoh agama serta kepaIa desa. Sanksi bagi pihak yang membataIkan sudah di tetapkan oIeh masyarakat setempat supaya bisa bertanggung jawab atas apa yang teIah di perbuat dan juga demi keadiIan bagi kedua beIah pihak yang bersengketa supaya terciptanya kerukunan dan kedamaian. HaI ini pun tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum IsIam. Kata Kunci: PembataIan Pertunangan CiIik, Adat dan IsIam. Absract Kida-kidahan or what is known as little engagement has become a tradition passed down from generation to generation from the time of our ancestors to modern times today. At the beginning, the men and women came to the women's house with what they could bring as a sign of respect to the women's family. However, along with the development of this little engagement tradition, it costs more because this celebration is equivalent to a wedding reception which is held grandly and luxuriously. The purpose of this research is to find out how to settle a small-scale engagement dispute in Baru Rambang village from the perspective of customary law and Islamic law. This research can add to a more extensive study in particular on the resolution of civil engagement disputes in the life of the Baru Rambang community, as well as being able to provide a wealth of knowledge for writers and further researchers regarding Islamic law, traditions and culture of the community concerned. The research method used is field research with data sources through primary and secondary data and collected by means of observation, documentation and direct interviews with traditional leaders, religious leaders and village officials involved. The result of this research is that the settlement of this small engagement dispute is resolved in a good way, namely by family methods and also through deliberation involving traditional leaders, religious leaders and village heads. Sanctions for those who break it have been set by the local community so that they can be held accountable for what has been done and also for the sake of justice for both parties to the dispute in order to create harmony and peace. This is also not contrary to the teachings and laws of Islam. Keywords: Cancellation of Civil Engagement, Custom and Islam.

THE POSITION OF SUNNAH AS A SOURCE OF ISLAMIC LAW IN A NEW PERSPECTIVE IN ITS TYPES Tiyo Maulana; Wahyu Hidayat; Zulheldi Zulheldi; Darni Yusna
Muqaranah Vol 5 No 2 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract This paper aims to discuss the meaning of Sunnah as an argument in the determination of Islamic law. The existence of the Qur'an as a guide to life is not complete without the Sunnah. As-sunnah's position in the teachings of Islam became the second source of law after the Quran. This As-sunnah is everything narrated by the Prophet PBUH, either in the form of deeds or words. We conducted a literature study and content analysis approach with a descriptive method in our research. The problem lies in the description of the flexibility of the Sunnah as a source of Islamic law. The Sunnah is divided into the Sunnah of words, deeds, and the Sunnah of Hammiah (will). The author researches the Sunnah of this will which is still little discussed by other researchers. Sunnah Hammiyah is the desire of the Prophet to burn the houses of people who do not pray in the congregation to the mosque, and the Prophet wanted to change the position of the Kaaba if the Quraysh at that time were still close to polytheism. The Sunnah itself serves as an explanatory, that is, to explain things that are still vague in the Qur'an. Keywords: Type, Sunnah, Legal Sources

ANALISIS PERBANDINGAN PENETAPAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH Ekasari Ekasari; Ema Fathimah; Gibtiah Gibtiah
Muqaranah Vol 5 No 2 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract One of the marriage dispensation cases that was granted by the Palembang Class IA religious court was assurance Number: 310/Pdt.P/2020/PA.PLG and what was rejected by the Banjarnegara religious court was assurance number: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba. The interesting thing in this determination is the difference in the lawful fundamental for the consideration of the Palembang religious court judges in granting and the Banjarnegara religious court judges in rejecting the dispensation application submitted by the applicants. However, the substance of both is the same. The problem and goal of this inquire about is to discover out the basis in law, similarities and differences in the legal reason of the judge's thought of the two choices. This investigate may be a sort of normative juridical inquiry. The type of data used is qualitative data. Data analysis methods used are deductive and comparative methods. The results of the study show that the legal basis for the justice granting the application for dispensation for marriage is article 7 paragraph 2 of law number 1 of 1974 concerning marriage as revise by law number 16 of 2019, article 26 paragraph 1 letter a of law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. In addition, the judge also uses the rules of fiqh, namely Saad al-Dzariah. The judge's legal basis for rejecting the application for a marriage dispensation is article 7 paragraph 1 of law number 1 of 1974 concerning marriage and article 1 number 1 of law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. The similarity is that they both have the same substance. The difference is that the Palembang religious court judge granted it and the Banjarnegara religious court judge rejected the marriage dispensation application due to pregnancy out of wedlock. Keywords: Marriage, Dispensation, Marriage Age Limit

ZAKAT FITRAH DENGAN UANG MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI Iin Pitriani; Siti Zailia; Legawan Isa
Muqaranah Vol 5 No 2 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract Zakat fitrah is issuing a special portion of property that has reached the nishab (quantity limit that requires zakat) to people who are most entitled to receive it or called mustahiq. The obligation to pay zakat fitrah is also legal in several verses in the Qur'an. The form of giving zakat fitrah has also been explained in several hadiths of the Prophet Muhammad. Efforts to pay zakat in Islamic law show that Islam is very concerned about social problems, especially the fate of those who are weak. So that close the relationship of love between fellow human beings in realizing Islamic brotherhood. In the Indonesian community, most of whom adhere to the Hanafi school of thought, but there are also some people who follow the guidelines of the Maliki school of thought, where from the two schools of thought there are differences of opinion about most of them allowing zakat fitrah with money, but there are also those who argue that paying zakat fltrah is not allowed with money. but with goods (basic materials). Based onthe explanation ofthe background of theproblem, the researcher determines the formulation of the problem, namely how are the similarities and differences between zakat fltrah and moneyaccording to Imam Hanafi andImam Maliki. This study uses the library research method, which means an activity to search, record, formulate to analyze to compile data about differences of opinion from Imam Hanafi and Imam Maliki regarding the payment of zakat fitrah with money. The dta obtained from the resultsof this library rsearch ar then processed systematically. The results in the study state that Imam Hanafi and Imam Malik both require zakat fitrah on people who have excess food the next day. However, in this case Imam Hanafi distinguishes between fard and obligatory. Fardhu is everything that is determined based on the qath'i argument, obligatory based on the zanni argument. Meanwhile, Imam Maliki does not distinguish between fard and obligatory. While the difference is that Imam Hanafi is allowed to pay zakat fitrah with money while Imam Maliki does not allow zakat firah with money, he must use local staple foods Keywords: Zakat, Money, Hanafi, Maliki

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Muhammad Raka Mahendra; Paisol Burlian; Yuswalina Yuswalina
Muqaranah Vol 5 No 2 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract In the state government system there is a legislature as a channel for the aspirations of the people. In the Indonesian government it is known as the People's Representative Council (DPR), while in Islamic government it is known as Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi. Prior to the reform, the role of the DPR in Indonesia had not been implementbased on the 1945 Constitution. However, after the reform the role of the DPR has been running well after the amendment of the 1945 Constitution. Indonesian country?; (2) What is the role of the House of Representatives (Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi) in Fiqh Siyasah?; and (3) What are the similarities and differences in the roles of the House of Representatives and Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi in Indonesian Constitutional Law and Fiqh Siyasah?. Normative juridical study or what is known as library research is used in this research with comparative descriptive nature using normative methods where the author analyzes one source of data, namely secondary data, which means the data is sorted into a primary, secondary and also tertiary law. Reffering on the results obtained, the role of the DPR to oversee the running of the government, form laws, and provide considerations concerning the people. While the role of “Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi”is to elect and dismiss the head of state, make legal regulations and consult to resolve the problems of his people. Thus, we concludefrom this research is that these two institutions have many similarities in carrying out their roles in the government system, and both also have several differences that can be seen from: (a) Their position in government; (b) How to elect and inaugurate the head of state; (c) Carry out their duties in government; (d) The system in government; and (e) In its membership in the government. Keywords: Legislative Institutions, Role, Constitutional Law, Fiqh Siyasah

MENGAQIQAHKAN ORANG YANG SUDAH MENINGGAL MENURUT MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB HANBALI Fauri Gunawan; Bitoh Purnomo
Muqaranah Vol 5 No 2 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract The Law of Imparting People Who Have Died According to the Syafi'I School and the Hanbali School. According to the Shafi'i Madhhab, it is permissible to certify a person who has died, if there is a baby, it is sunnah to be aqiqah. If a parent dies, it is permissible if there is a will from the deceased person. Meanwhile, according to the Hanbali Madzhab, it is permissible to aqiqah a person who has died, be it a baby or an elderly person, as long as the aqiqah is performed in multiples of 7 (a week). And the similarities and differences between the Aqiqah of the Dead According to the Shafi'i and Hanbali schools, the similarities between the two are that they are both an expression of gratitude for the blessings that Allah has given in the form of the birth of a child. When a baby is born, Satan immediately meets him, embraces him, puts him in his hands and tries his best to make him his follower, while the difference between the two is in terms of the law. Meanwhile, in the Hanbali school of law, it is the sunnah of mu'akkad to aqiqah a person who has died. This research is a type of descriptive qualitative research, the method used in this thesis is library research Keywords: Aqiqah, Madzhab Syafi‟i, Mazhab Hanbali

MEKANISME “HUTANG MUSIM” MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA Novia Herawanti; Muhammad Torik; Armasito Armasito
Muqaranah Vol 5 No 2 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract There are still many people who practice seasonal debt in Pelang Kenidai Village, Dempo Tengah District, Pagar Alam City, but do not know the legal basis and origin of the practice from the side of Sharia or Islamic law, therefore this study intends to help understand the phenomena that occur in the community and draw conclusions from what has been obtained from field monitoring. The question that the author wants to answer from this research is the mechanism of seasonal debt according to Islam that occurred in Pelang Kenidai Village, Dempo Tengah District, Pagar Alam City. The method that the author uses in this research is Field Research. The data that the author uses is primary data, namely data obtained through existing data in the field or data directly obtained from correspondents. The author analyzed the data using quantitative descriptive methods. The result that the author got is that the practice of debt this season has several things that are in line with and not in line with Islamic law, one example is at the time of the initial contract it must get the approval of both parties and what is not in line is the interest on the loan which has no basis and is only a the customs of the surrounding community so that Al Urf or the rules Al-Adatu Muhakkamah apply in this subject. Keywords: Seasonal Debt, Islamic Law, Customs.

POLIGAMI DALAM KURUN WAKTU SATU HARI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM Amri Wahyudi
Muqaranah Vol 5 No 2 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract In today's era the spread of information is very fast and wide, we can get information about events that occur in other parts of the world in Indonesia so quickly, this is the impact of advances in technology and information. Recently, we were shocked by the news about the marriage of a man with two women at the same time in Saling sub-district, Empat Lawang district, South Sumatra district. Judging from Law No. 1 of 1974 concerning marriage, of course polygamy in a period of less than one week is carried out, because there are conditions that polygamy must obtain permission from the Court, while the process to obtain such a permit would take a long time so it can be ascertained that polygamy that is carried out within one day cannot be done and if it is done then the polygamy is not recorded or illegal. Whereas in Islamic law polygamy can be done within one day and is valid with a record of the pillars and the conditions are met. Keywords: Polygamy, Marriage, Islamic Law

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Andriyani

Contact Email
andriyani_uin@radenfatah.ac.id

Phone
+6282373800766

Journal Mail Official
muqaranah@radenfatah.ac.id

Editorial Address
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang, Indonesia

Location
Kota palembang,

Sumatera selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Andriyani

Contact Email andriyani_uin@radenfatah.ac.id

Phone +6282373800766

Journal Mail Official muqaranah@radenfatah.ac.id

Editorial Address Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang, Indonesia

Location Kota palembang, Sumatera selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Andriyani

Contact Email
andriyani_uin@radenfatah.ac.id

Phone
+6282373800766

Journal Mail Official
muqaranah@radenfatah.ac.id

Editorial Address
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang, Indonesia

Location
Kota palembang,

Sumatera selatan

INDONESIA