Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
453 Documents
<![CDATA[KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA CITIZEN LAWSUIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 588/PDT/2015/PT.DKI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 31 K/PDT/2017) ]]>
<![CDATA[Berliana, Viverianti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.407 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i3.47067
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Citizen Lawsuit pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:.588/PDT/2015/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:.31 K/Pdt/2017. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian terdapat 3 perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung. Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai Citizen Lawsuit, sehingga dalam memutus perkara Citizen Lawsuit hanya menggunakan literatur. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengkonstatir literatur tidak membaca Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit oleh Mahkamah Agung sehingga badan hukum swasta yang menjadi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak diperbolehkan. Surat kuasa khusus juga dinilai tidak sesuai. Adanya tuntutan pencabutan Surat menyebabkan tidak terpenuhinya karakteristik Citizen Lawsuit yang mana sesuai dengan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit. Hakim Mahkamah Agung telah konsisten dengan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit yang memperbolehkan adanya Turut Tergugat. Surat kuasa khusus juga dinilai telah sesuai, serta adanya tuntutan pencabutan Surat yang tidak disebutkan dalam pertimbangan yang mana penting menyangkut tidak terpenuhinya karakteristik Citizen Lawsuit.Kata Kunci: komparasi, pertimbangan hakim dan Citizen Lawsuit ABSTRACTThis study described and examined the problems regarding differences in the consideration of Judges of the DKI Jakarta High Court and Judges of Supreme Court in the case of Citizen Lawsuit in the High Court Decision Number: 588/PDT/2015/PT.DKI and Supreme Court Decision Number: 31 K/Pdt/2017. This study is a descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials with library study collection techniques. In the study results, there were 3 different considerations of Judges of the DKI Jakarta High Court and Judges of Supreme Court. Indonesia hasn’t got the rules regarding to Citizen Lawsuit, that is the reason why Indonesia only uses literature as a tool in making decisions. The Judges of DKI Jakarta High Court in the context of the literature did not read the Class Action Research Report and the Citizen Lawsuit by the Supreme Court so that the private legal entities that became the Defendant I and Defendant II were not allowed. Special power of attorney was also considered not in accordance with the rules. The demand for revocation of the Letter caused the characteristics of the Citizen Lawsuit was not fulfilled to be in accordance with the Class Action Research Report and the Citizen Lawsuit. Judges of the Supreme Court was consistent with the Class Action Research Report and the Citizen Lawsuit which allowed Defendants to be involved. Then the special power of attorney was deemed appropriate, and there were demands for revocation of the Letter which was not mentioned in the consideration which was important regarding the characteristics of Citizen Lawsuit that was not fulfilled.Keyword: comparison, consideration of judges and Citizen Lawsuit]]>
<![CDATA[ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP STATUS HUKUM TERDAKWA TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID.SUS/2018/PN.SKT) ]]>
<![CDATA[Nastuti, Dian Heny]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.572 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49934
<![CDATA[ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui mengenai kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak serta kesesuaian Penuntut Umum dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 144 KUHAP jo 76 KUHP. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian ini, diketahui bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 190/Pid.sus/2018/Pn.Skt menyatakan surat dakwaan batal demi hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Serta dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan batal demi hukum, terhadap putusan perkara Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt sesuai dengan Pasal 144 KUHAP dapat diajukan kembali meskipun perkara telah melalui pemeriksaan tahap pembuktian pokok perkara dan diputuskan di akhir persidangan, tidak melekat unsur nebis in idem, sehingga tidak sesuai Pasal 76 KUHP. Putusan surat dakwaan batal demi hukum karena belum memutus pokok perkaranya tidak termasuk nebis in idem dapat diperbaiki dan diajukan kembali sekali lagi oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri secepatnya.Terhadap putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, status Terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan kecuali hakim menentukan lain.Kata Kunci: dakwaan, batal demi hukum, asusila, anak, nebis in idem ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze and find out about the suitability of judges who stated that the indictment was null and void based on the provisions of Article 143 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code in cases of immoral crimes against children and the suitability of the Public Prosecutor in correcting and re-submitting the indictment to the District Court based on provisions Article 144 KUHAP joins 76 Criminal Code. The type of research that I use is normative legal research. The results of this study, it is known that the consideration of the District Court Judges in Decision Number 190/Pid..Sus/2018/PN.skt states that the indictment is null and void according to Article 143 paragraph (3) KUHAP. As well as in correcting and re-submitting the invalid letter by law, the case decision Number 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt in accordance with Article 144 of the KUHAP can be resubmitted even though the case has gone through the examination of the principal evidence and decided at the end of the trial. not attached to the element nebis in idem, so it is not in accordance with Article 76 of the Criminal Code. Decisions of the indictment are null and void because they have not decided on the subject matter, not including nebis in idem, can be corrected and again submitted by the Public Prosecutor to the District Court as soon as possible. other.Keyword : indictment are null and void, immoral, child, nebis in idem]]>
<![CDATA[STUDI TENTANG GUGATAN INTERVENSI TUSSENKOMST PADA GUGATAN PERKARA PERDATA (Studi Putusan Nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby) ]]>
<![CDATA[Zakki Adlhiyati, Melisa Citra Wardhani &]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.682 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50012
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan proses pemeriksaan pada Gugatan intervensi, alasan Gugatan intervensi tersebut dikabulkan dan apa akibat hukumnya atas adanya intervenient bagi Penggugat dan Tergugat pada putusan nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan Gugatan intervensi tidak berbeda dengan Gugatan perdata biasa, apabila Gugatan tussenkomst maka Gugatan tersebut harus ada kaitannya dengan perkara asal. Gugatan intervensi dikabulkan karena salah satu bukti yang diajukan yaitu Kitir Buku Bilyet Giro, merupakan bukti tertulis akta di bawah tangan. Bukti tersebut dapat menjadi sempurna karena diakui oleh Penggugat Intervensi sehingga bukti tersebut sah dan saling menguatkan dengan Bilyet Giro. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hanya berdasarkan fakta-fakta saja dan tidak menggunakan metode penemuan hukum. Akibat hukumnya dengan adanya intervenient untuk Penggugat adalah Gugatan ditolak sedangkan akibat hukum untuk Tergugat adalah eksepsi Tergugat Asal turut ditolak serta berkaitan dengan pengalihan dan balik nama objek sengketa yang meggunakan tanda tangan Penggugat Asal dan Tergugat Asal maka harus dilaksanakan oleh Penggugat Asal dan Tergugat Asal.Kata Kunci: Gugatan intervensi, Tussenkomst ABSTRACTThis study describes and examines the problems of the inspection process in the intervention lawsuit, the reason of the intervention lawsuit be granted, the legal consequences due to the intervention of the plaintiff and defendant in the decision number 548 / Pdt.G / 2015 / PN.Sby. This study employed normative legal research by which the types and sources in this research usedprimary and secondary legal materials. The research also occupiedthe data collection techniques using literature study. The results of the study can be concluded that the process of the intervention lawsuit inspection is not different from the ordinary civil lawsuits. The claim in tussenkomstlawsuit must be related to the original case. The intervention lawsuit was granted because one of the evidences submitted, namely the cheque book, was a written evidence under the private deed. The evidence can be perfect if it is acknowledged by the plaintiff's intervention so that the evidence is valid and mutually reinforcing the cheque. The Panel of judges consider only based on facts and do not use the legal discovery method. The legal consequences due to the existence of intervenient for the original plaintiff are that the lawsuit is rejected. Furthermore, land title transfer of the disputed object using the original plaintiff's and defendant's signature must be carried out by the original plaintiff and original defendant.Keywords: Lawsuit intervention, Tussenkomst]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA DESERSI DENGAN PASAL 87 KUHPM (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018) ]]>
<![CDATA[Prahyangan, Wimasaritwa Danar]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.462 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51078
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa tindak pidana Desersi. Jenis penelitian adalah penelitian Hukum normatif dengan sumber bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan analisis bahan hukum dengan metode silogisme dan interpretasi dengan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui persidangan tindak pidana Desersi yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Nomor putusan 24-K/PM II-11/AD/IV/2018 atas nama Terdakwa Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 yang dalam putusannya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer telah sesuai dengan Pasal 87 KUHPM terkait tindak pidana Desersi. Kesesuaian itu dibuktikan dengan adanya 2 (dua) alat bukti berupa keterangan Saksi dan alat bukti surat berupa 18 (delapan belas) lembar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Oktober sampai Nopember.Kata Kunci: Pengadilan Militer; Pertimbangan Hakim Militer; Tindak Pidana Desersi. ABSTRACTThis research aims to review the consideration of Judges of the II-11 Military Court in Yogyakarta in giving sentences to the Defendant of the Desertion criminal act. This type of research is normative legal research with the source of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is conducted by literature study, using a case approach and analysis of legal materials with syllogism and interpretation methods with deductive thinking patterns. Based on the research results, it is identified that the Desertion criminal act decided by the Yogyakarta Military Court II-11 with Decision Number 24-K/PMII-11/AD/IV/2018 on behalf of the Defendant Sumardi as Serda NRP. 638139 where the Defendant was sentenced to 1 (one) year in prison and an additional criminal termination from the Military Service in accordance with Article 87 of the Criminal Procedure Code relating to the crime of desertion. This conformity is proved by the existence of 2 (two) pieces of evidence in the form of witness statements and letter evidence in the form of 18 (eighteen) absences on behalf of the Defendant from October to November.Keyword: Military Court; The Consideration of MilitaryJudges; The Crime of Desertion.]]>
<![CDATA[ACESS TO JUSTICE MELALUI CLASS ACTION ]]>
<![CDATA[Zakki Adlhiyati, Rizki Cintia Devi &]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.503 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51102
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah access to justice dapat ditempuh melalui class action. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Access to justice diartikan sebagai peluang bagi semua orang dalam memperoleh keadilan (justice for all). Pemerintah mengatur mengenai gugatan perwakilan kelompok atau class action yang memiliki arti prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok. Class action juga memiliki fungsi publik terhadap kebijakan yang luas dalam berbagai peraturan yang melibatkan banyak orang. Hasil penelitian menunjukan access to justice melalui class action digunakan sebagai pemenuh hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan dengan menggunakan mekanisme sebagai perlindungan hak-hak individu untuk menegakkan keadilan bagi semua. Kata Kunci : Class action, Access To Justice, Hak Asasi Manusia ABSTRACTThis study aims to determine whether access to justice can be reached through class action. This research is normative legal method. The technical data collection in this research used a literature study. Access to justice defined as an opportunity for all people to obtain justice (justice for all). The government regulates Class action, which means procedure for lawsuit, in one or more people who represent a group submit a claim for themselves and also represent the group. Class action also has public function, on a broad policy towards various regulations involving many people. The result of this research is access to justice through class action used as a fulfillment of human rights to obtain justice by using a mechanism to protect individual rights to uphold justice for all.Keywords: Class action, Access To Justice, Human Rights ]]>
<![CDATA[URGENSI KETERANGAN AHLI YANG DIBACAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA ILLEGAL FISHING DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR) ]]>
<![CDATA[Putri, Gina Maharani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.767 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55044
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian terkait urgensi keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan perkara illegal fishing. Jenis penelitian hukum doktrinal-normatif. Bersifat prespektif dan terapan, studi kasus putusan nomor 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR perkara illegal fishing yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dengan bahan hukum primair dan sekunder. Analisis berdasarkan pola berfikir deduktif silogisme dari pengajuan premis mayor dan premis minor dihubungan lalu ditarik simpulan. Simpulan hasil pembahasan sebagai jawaban permasalahan yaitu dalam membacakan Keterangan Ahli didalam persidangan diperlukan Majelis Hakim untuk mengetahui ilmu mengenai perkara yang diajukan perkara illegal fishing dimana ilmu tentang perikanan sangat diperlukan untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memberikan putusan. Majelis Hakim mempertimbangkan Alat bukti keterangan ahli yang berhalangan untuk hadir didalam persidangan namun keterangannya dibacakan sama seperti didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Hal ini dapat sah dan legal karena diatur dalam Pasal 186 KUHAP bahwa penjelasan Pasal 186 KUHAP yaitu Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.Kata kunci: alat bukti, keterangan ahli, illegal fishing. ABSTRACTThis study aimed to obtain information from an expert study related to the urgency of which was read in the court case of illegal fishing. Kind of doctrinal law-normative research. Are perspective and applied, case studies decision number 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR case of illegal fishing which has legally binding (inkracht van gewijsde). How collection of legal materials to study literature at the primary and secondary legal materials. The analysis is based on patterns of thinking deductive syllogism of the filing of the major premise and the minor premise and then connecting it drawn the conclusion.The judges consider the statement of the expert evidence Tool unable to attend the trial, but his statement was read out as in the BAP (Investigation Report). It can be a legitimate and legal because under Article 186 Criminal Procedure Code that the explanation of Article 186 Criminal Procedure Code, namely Specification experts can also be given at the time of the examination by the investigator or the public prosecutor stated in a form of a report and made keeping in mind the oath at the time he received the office or employment.Keywords: evidence, expert testimony, illegal fishing.]]>
<![CDATA[KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PERKARA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER ]]>
<![CDATA[C U, Dryan Khaula]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.109 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i2.44103
<![CDATA[ ABSTRACTThis study aims to determine judex juris consideration to grant the request of the Defendant's Cassation on the basis of a judex facti error in its consideration to break the narcotic crime in accordance with the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that judex juris considerations granted the Defendant's Cassation request on the basis of a judex facti mistake in Medan High Military Court I in its consideration to decide on narcotics crime. The Supreme Court stated in its consideration if the information given by the witnesses presented in the trial regarding the ecstasy possession in the Defendant's bag was based on doubt, therefore the Supreme Court overturned the judex facti a quo decision then tried the case itself which essentially stated that The defendant was not guilty of committing a criminal act, acquitting the Defendant. Therefore, the consideration of the Supreme Court is in accordance with Article 243 jo Article 189 paragraph (1) of the KUHAPM which principally regulates how to hear at the level of Cassation and impose a free decision if it is not proven guilty.Keywords: Cassation, Narcotic’s Crime, Military ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan judex juris mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa atas dasar kekeliruan judex facti dalam pertimbangannya memutus tindak pidana narkotika disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan judex juris mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa atas dasar kekeliruan judex facti Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam pertimbangannya memutus tindak pidana narkotika. Mahkamah Agung menyatakan dalam pertimbangannya jika keterangan yang diberikan oleh para sasksi yang dihadirkan di persindangan perihal kepemilikan narkotika berjenis ekstasi yang terdapat dalam tas Terdakwa didasarkan pada keraguan oleh sebab itu Mahkamah Agung membatalkan Putusan judex facti a quo kemudian mengadili sendiri perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, membebaskan Terdakwa tersebut. Oleh sebab itu, pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) KUHAPM yang pada pokoknya mengatur tentang cara mengadili pada tingkat Kasasi dan penjatuhan putusan bebas jika tidak terbukti bersalah.Kata Kunci: Kasasi, Tindak Pidana Narkotika, Militer. ]]>
<![CDATA[Putusan Lepas (Onslag Van Alle Rect Vervolging) Dengan Alasan Judex Factie Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan ]]>
<![CDATA[Rukdiana, Rezi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.172 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i3.39191
<![CDATA[ Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana dan mengadili sendiri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015 dengan ketentuan Pasal 256 juncto Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif pada ranah dogmatik hukum yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penuntut Umum dapat membuktikan kesesuaian alasan kasasi yang diajukannya dengan alasan kasasi yang ditentukan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a yaitu Judex Factie tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Judex Factie tidak menerapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai Pembelaan Terpaksa (noodweer) dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengenai Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van alle rect vervolging). Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF telah sesuai dan memenuhi Pasal 256 jo. Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 964K/PID/2015 mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg tertanggal 04 Mei 2015 dan menerapkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP juncto Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Kata Kunci : Kasasi Putusan Bebas, Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana Pembunuhan]]>
<![CDATA[DUALISME PEMAKNAAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI. ]]>
<![CDATA[Wicaksana, Yonathan Aryadi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.495 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55060
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dualisme pemaknaan asas lex specialis derogat legi generali pada kasus pelecehan seksual sesama jenis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian langkah analisis menggunakan analisis deduktif dengan premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik konklusinya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata asas lex specialis derogat legi generali ketika diterapkan dalam suatu kasus tertentu dalam hal ini kasus pelecehan seksual sesama jenis ternyata mengalami dualisme pemaknaan di satu sisi sesuai dengan teori wadah yang menekankan pada undang-undang mana yang lebih umum mana yang undang-undang yang lebih khusus, sedangkan di sisi yang lain sesuai dengan teori konten atau isi yang menitikberatkan pada kesesuaian tekstual dengan konteks kasus yang terjadi di realita.Kata Kunci : dualisme asas, lex specialis derogat legi generali, pelecehan seksual sesama jenis. ABSTRACTThis study aims to determine the extent to the dualism of lex specialis derogat legi generali is understood in cases of same-sex sexual harassment. This research is a normative or doctrinal study using primary legal materials as well as secondary legal materials. Data collection techniques in this study used a literature study which then analyzed the steps using deductive analysis with a major premise and a minor premise which then withdrew its conclusions. Based on the results of this study it can be concluded that it turns out that the principle of lex specialis derogat legi generali when applied in a particular case, in this case, the case of same sex sexual harrasment turns out to have a dualism of meaning. On the one hand according to the theory of the container which emphasizes which laws are more common which the law is more specific, while on the other hand it is in accordance with content theory or content which focuses on textual conformity with the context of the case that occurs in reality.Keywords: dualism of the principle, lex specialis derogat legi generali, same-sex sexual harassment. ]]>
<![CDATA[KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DENGAN MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/PID/2016) ]]>
<![CDATA[Kusuma Wardhani, Fitria Ayu]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.933 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i3.47043
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dengan bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, kemudian Judex Facti Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak melanggar tindak pidana, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging). Pengadilan Negeri Pelaihari telah keliru menerapkan hukum karena perkara di atas telah memenuhi unsur pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sehingga Pengadilan Negeri telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut sangat sesuai sebagai dasar pengajuan kasasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang,sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP. Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan ABSTRACT This research aims to determine the reason for the filing of an appeal by the public prosecutor against the acquittal of all charges. The method used is a normative legal research. District Court Pelaihari declare the defendant not guilty of the evidence is legally and convincingly guilty of committing the crime of attempted burglary, then Judex facti District Court Pelaihari declare acts committed defendant did not violate criminal offense, and freeing the defendant of all charges (onslag van alle rechtsvervolging) , Pelaihari District Court had erroneously applied the law for cases above have met the elements of Article 363, paragraph 1 to 4 of the Criminal Code so that District Court had wrongly applied the law or apply the law but not as it should be and it is very suitable as the basis for filing cassation was not conducted in accordance with the provisions of the Act, in accordance with Article 253 paragraph (1) sub a Criminal Procedure Code. Keywords: Cassation, The Public Prosecutor, Court judgment ]]>
