Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
802 Documents
<![CDATA[Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan ]]>
<![CDATA[Nindita P, Avianty]]>;
<![CDATA[Augistine, Caroline]]>;
<![CDATA[Hartanto, S.H., M.H, Edy]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.834 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v3i2.38981
<![CDATA[    Penulisan ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah dasar argumentasi hakim membebaskan terdakwa dalam tindak pidana penipuan. Permasalahan hukum dalam perkara ini merupakan sengketa utang piutang antara Terdakwa I. Ardhityo Murhadi dan Terdakwa II. Ir. Rumintarto, M.S. kepada saksi Asrarul Hak, yaitu para terdakwa tidak dapat menepati janji dalam penyelesaian hutang- hutangnya.       Penulisan ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif serta bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasus adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum dalam penulisan ini termasuk Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 155/Pid.B/2011/PN.SLMN dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Selain itu teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor.       Hasil penelitian menunjukan bahwa kesalahan Terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh karena tidak didukung oleh keyakinan hakim bukan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar oleh para terdakwa, yang berarti para terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.         Kata kunci : Argumentasi Hakim, Tindak Pidana Penipuan, Putusan Bebas]]>
<![CDATA[PELANGGARAN KODE ETIK DAN AD/ART SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 375 K/PDT.SUS-PARPOL/2017) ]]>
<![CDATA[Vania Dwitiya Cahyani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.456 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i3.47058
<![CDATA[ ABSTRAK Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus (case study). Jenis dan sumber bahan hukumnya yakni sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Tergugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat melakukan pelanggaran Pasal 12 Ayat (5) Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2011 dan Pasal 14 Ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 yakni tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-PHPU/2014 merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkara perselisihan internal partai politik tersebut dapat diselesaikan di Peradilan Umum sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Peradilan Umum, dan Pertimbangan Hakim ABSTRACT The author in this study used normative legal research through descriptive by using a qualitative approach with case study. The types and sources of legal material are primary and secondary legal materials through literature study as the data collection techniques. This research reveals that the Central Council of Democratic Party's did an offense of article 12 paragraph (5) Ethics Code of Democratic Party in 2011 and Article 14 paragraph (2) point a about Bylaws of Democratic Party in 2015 namely not implementing the decision of the Party Court Number 62 / DPP-PHPU / 2014 was an act against the Law because it had been proven to fulfill the elements contained in Article 1365 of the Civil Code and cases of internal political disputes can be solved in the General Court in accordance with Article 33 Paragraph (1) of the Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. Keywords: Acts Against Law, General Justice, and Judge Considerations]]>
<![CDATA[Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik ]]>
<![CDATA[Muhammad Indhika Deddy Rachmadi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.089 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i2.34300
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui kesesuaian pembuktian penuntut umum dalam perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap kasus penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf a, c, d KUHAP. Padasaat pembuktian kasus tersebut Penuntut Umum mengajukan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) yang bunyinyamengaturalatbukti yang sah huruf (a) keterangansaksi,(c) surat, (d)petunjuk, berupa keterangan empat orang saksi, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 526/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan beberapa barang bukti sebagai petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut. Kata kunci : Pembuktian, Penuntut Umum, Narkotika.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Pradana, Aditya Dio]]>;
<![CDATA[Santoso, S.H., M.Hum, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (665.411 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i1.39092
<![CDATA[   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Jaksa terhadap Terpidana mati sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali kedua Terpidana mati Michael Titus Igweh karena tidak adanya novum, dimana novum adalah salah satu dasar pengajuan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 263. Di sisi lain Pasal 270 menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa. Terkait dengan pidana mati, eksekusi putusan dilakukan tidak di muka umum. Ketentuan tersebut pada tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Jaksa dan tidak di muka umum, eksekusi terpidana mati dalam tindak pidana narkotika telah sesuai dengan KUHAP.   Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Penolakan Pengajuan Peninjauan Kembali Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terpidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Fajri Almanar]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 1 (2019): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1111.006 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i1.30050
<![CDATA[ This research aims to determine the legal consequences of rejection of the submission of the Judicial Review sentenced to death of Narcotics Criminal (Study of Supreme Court Decision Number 145 PK /PID.SUS / 2016) and the appropriateness of reasoning based on Article 263 jo. Article 268 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research that is prescriptive. The approach used isthe approach of law (statue approach). Research resources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials through document studies (library research) with techniques of legal material analysis based on the method of syllogism through deductive thinking patterns. Based on the result of the research, the reason for the submission of the Judicial Review sentenced to death of Fredi Budiman that is new evidence, a mistake of the Judge, and contradictory decisions is not in accordance with Article 263 jo. Article 268 of the Criminal Procedure Code based on the Judges Consideration, then another issue concerning the legal consequences arising from the rejection of the review is the execution of a death which has been in accordance with Article 270 jo. 271 that the execution is carried out by the Prosecutor and its implementation is not done in public and according to the Act.Keywords: Judicial Review, Legal Consequences, Death Penalty, Narcotics.]]>
<![CDATA[Konstruksi Pembuktian Hakim Terhadap Pembebasan Dakwaan Primair Dalam Perkara Perjudian ]]>
<![CDATA[Sari, Putri Mei Fitria]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.121 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i1.38792
<![CDATA[     The purpose of this law writing is to determine the judge legal considerations of construction evidence acquit the defendant of proving that the primary charges in gambling proceedings in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code.     This study included to the normative legal research. The approach used is case approach method. The types of data used are secondary data with library materials, which is include: books, literature, legislation, official documents, research results in the form of reports and other sources related to this research. Data obtained and analyzed with content analysis.       This research resulted that the judge consideration acquit the defendant of the primary charges in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code for verification has been done with the evidence in accordance with the provisions and consideration of the judge in accordance with the evidence and conditions.         The benefit derived from this study is to provide input to the judge in order to give consideration to decide a criminal case, the judge is expected to assess all of the things carefully and meticulously. Thus, it is needed the necessary evaluation and periodic training for judges to improve performance in order to enhance the professionalism of a judge in order to uphold justice and the rule of law.       Keywords: evidence, the charge, the judge]]>
<![CDATA[ANALISIS KEABSAHAN PROSES PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms) ]]>
<![CDATA[Alfian Dike Hermansyah]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.963 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49927
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi menurut ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa keabsahan proses penyidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas sudah sah karena mempunyai dasar hukum dan telah sesuai dengan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, akan tetapi dalam perkara ini Kejaksaan Negeri Banyumas telah salah dalam menetapkan status Tersangka tehadap Pemohon praperadilan karena merupakan kesalahan administrasi yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)Kata kunci : Praperadilan, penetapan tersangka, penyidikan ABSTRACTThe purpose of this legal research is to understand the validity of the investigation process by Banyumas District Attorney’s Office on the determination of suspect of corruption in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s of the Republic of Indonesia. This legal research includes normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied in nature using legal material in the form of primary legal material and secondary legal material. Technique of collecting legal materials in this research is library study. Based on the results of this legal research, it can be concluded that the validity of the investigation process regarding the alleged criminal acts of corruption committed by the Banyumas District Attorney’s Office was legal because it had a legal basis and was in accordance with Article 284 Paragraph 2 of Criminal Procedure Code jo. Article 30 Paragraph 1 letter d of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s of the Republic of Indonesia, but in this case the Banyumas District Attorney’s Office has been wrong to determine the status of the suspect against the pretrial applicant because it was an administrative error that should have been carried out by the Government Internal Supervisors first.Keywords : Pretrial, determination of suspect, investigation]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Pembebasan Terdakwa Akibat Pengesampingan Alat Bukti Sebagai Alasan Kasasi ]]>
<![CDATA[Firstananda Probojati Hartilo]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso, S.H., M.Hum]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (529.6 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i3.38263
<![CDATA[ Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif silogisme dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap pembebasan Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Perbankan secara berlanjut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1368 K/Pid.Sus/2015.Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Judex Factie menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas. Putusan Pengadilan Negeri terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat (1) huruf a. Hakim Pengadilan Negeri Judex Factie dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan hanya mendengarkan keterangan dari pihak Terdakwa saja. Kata Kunci : Kasasi, Tindak Pidana Perbankan]]>
<![CDATA[Pengajuan Banding Oleh Terdakwa Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PT.Pbr) ]]>
<![CDATA[Ardiansyah, Herwin]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (574.789 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i1.39110
<![CDATA[    Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian Pengajuan Banding oleh Terdakwa dalam Perkara Pembunuhan Berencana dengan Pasal 67 jo Pasal 237 KUHAP. Penulisan normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data.     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa terdakwa mengajukan banding tanpa memori banding. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP, Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat. Berdasarkan ketentuan Pasal 237 KUHAP, memori banding bukanlah merupakan kewajiban hukum yang harus disampaikan berkenaan dengan adanya permohonan banding, melainkan hanya berupa hak semata sehingga memori banding sekalipun tidak diajukan tidak akan berakibat ditolaknya permohonan banding, tanpa memori banding perkara akan tetap diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi, maka Terdakwa yang tidak menyerahkan memori banding tidak bertentangan dengan Pasal 237 KUHAP. Berdasarkan pada hal tersebut pengajuan banding tanpa memori banding oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 67 jo Pasal 237 KUHAP.    Kata kunci: Memori Banding, KUHAP, Pembunuhan Berencana.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Oditur Militer Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ]]>
<![CDATA[Ivandra Oktarino Putra]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 1 (2019): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1168.231 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i1.30082
<![CDATA[ This research is aimed to know the legal aspects of the review of the supreme court granted the motion to quash military judge-advocate in case of theft with aggravating circumstances. The used search method is the normative legal research. The approach used was approach legislation. The source of the legal materials are primary and secondary legal materials. Note that the reason for which the military judge advocate has fled an appeal on the verdict of the court verdict Military Tribunal III-13 Madison number: 30-K/PM. III-13/AD/VIII/2015 has been in accordance with article 231 Article 239 jo Act No. 31 of 1997, which contains a criminal verdict given by the Court of appeal or the Court of frst instance and the latter , the defendant or judge advocate may apply to the Supreme Court before the Court against the verdict, unless it is free from any claim due to the verdict of the Constitutional Court No. 114/PUU-X/2012 containing the revocation of article 244 law - Law No. 8 of 1981 tahung CODE of criminal procedure that also contains the brand article 231 Article 239 jo Act No. 31 of 1997 and as well, Article 231 Article 239 jo Act No. 31 of 1997 became has not the strength of the binding of the law and the supreme court granted the petition of appeal against verdicts are free.Keywords : Cassation, Military Tribunal, The crime of theft with aggravating circumstances]]>
