Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 666 Documents

17 18 19 20 21

KESESUAIAN ALASAN KASASI TERHADAP PUTUSAN JEDEX FACTIE DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2032 K /Pid.Sus/2018) Nur Muhammad Choirul Safi’i
Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan Judex Factie sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi dengan berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena dalam kasasi tersebut, Hakim dalam tingkat pertama dan kedua telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dalam tindak pidana narkotika.Kata Kunci : Alasan Pengajuan Kasasi, Putusan Hakim, Perkara Narkotika ABSTRACTThe research aims to determine the conformity the reason of cassation submitted by the defendant against the Judex Factie rulling had been in accordance with the Article 235 Clause (1) KUHP in narcotics crime. This research was normative law research which was prescriptive and applied by case approach. Technique of collecting the data used in this research was document study or literature study. The legal material analysis technique in this study uses the deduction method based on the major and minor premises. Based on the result and the discussion, it can be known that the reason of cassation submitted by the defendant had been in accordance with Article 235 Clause (1) KUHP) because in this cassation, The Judge in first and second stages had ignored the facts of the trial in narcotics crime. Keywords : The Reason for Cassation Submission, Judge Decision, Case Narcotics

PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JUDEX FACTI DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA Wijaya, Nugraha Wisnu
Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengkaji alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai keberatan terhadap putusan bebas oleh Judex Facti sehingga kurang cermat dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan mengkaji kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Alasan Judex Juris bahwa Judex Facti kurang mencermati kebenaran materiil dan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengabulkan alasan kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan dan mengadili sendiri telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Putusan Bebas, NarkotikaABSTRACTThis study examines the reasons for cassation filed by the Public Prosecutor regarding objection to free verdict by Judex Facti so that it is inaccurate in imposing a criminal sentence pursuant to Article 253 paragraph (1) letter KUHAP and assessing the suitability of the Supreme Court based on Article 256 jo Article 193 paragraph (1) KUHAP. This study is a normative legal research is prescriptive and applied. Approach used is the case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique is a case study. Legal materials are processed using deductive syllogism methods. Submission of cassation by the Public Prosecutor stating that Judex Facti has wrongly applied law so that the reason for the appeal of the Public Prosecutor is in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP. Judex Juris reasoning that Judex Facti lacks careful observation of material truths and facts at the trial, so the Public Prosecutor's appeal is granted, cancels the verdict and judges itself according to Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords: Cassation, Free Verdict, Narcotics

Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 817/K/Pid/2015) Marcelia Noorsyahwi Belamapa
Verstek Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Judex Factie yang tidak sesuai tuntutan dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengadili dan mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu syarat materiil alasan pengajuan Kasasi pada poin a apabila peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Judex Factie salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan) tidak sesuai dengan pasal yang dituntut yaitu Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yang diperkuat berdasarkan alat bukti Surat Visum et Repertum korban, sehingga mengabulkan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi Penuntut Umum dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara. Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Mahkamah Agung, Pembunuha

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM PRAPERADILAN (Studi Putusan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel) Rizki Adelia
Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap penetapan tersangka oleh hakim praperadilan dalam Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Century. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa, Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang dalam amar putusannya memerintahkan untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Century telah melampaui kewenangan hakim praperadilan apabila ditinjau menurut hukum positif. Dengan demikian, konsekuensi yuridis terhadap penetapan tersangka baru dalam Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 A ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan adalah tidak dapat dilaksanakan seketika dan sepenuhnya serta tidak bisa diajukan upaya hukum apapun.Kata Kunci : Konsekuensi Yuridis ; Praperadilan ; Penetapan Tersangka. ABSTRACTThis research was conducted to investigate the juridical consequence following the determination of suspects by pretrial judges regarding the Judicial Pretrial Decision of South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel related to the determination of new suspects in Century Bank corruption case. This research is a doctrinal or normative legal research that is also prescriptive and applied research. Legal materials included primary and secondary materials obtained from literature study, by using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and data interpretation using deductive method. The results of this research showed that the Pretrial Court Decision of the South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt. related to the determination of new suspect of Bank Century case exceeded the pretrial judges’ authority as seen from the positive law. Therefore, based on the Supreme Court Law Number 5 of 2004 Article 45 A paragraph (2) and Court Regulations Number 4 of 2016 concerning Prohibition of Judicial Review of Judicial Verdict, the Pretrial Court Decision of the South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt. could not be fully or immediately implemented, and any legal efforts could not be attempted. Key Words: Juridical Consequence, Pretrial, Determination of Suspect.

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PERGANTIAN JENIS KELAMIN Novemza, Lia
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atas pergantian jenis kelamin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Perlindungan HAM atas pergantian jenis kelamin adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan yurisprudensi (Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, dan Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 518/Pdt.P/PN.Ung). Hakim melalui Interpretasi Otentik mengabulkan permohonan Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt tentang pergantian jenis kelamin didasarkan pada pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan aspek medis, dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Kata kunci: pergantian jenis kelamin, Hak Asasi Manusia.ABSTRACTThis study aims to determine the protection of human rights for sex-change application. This research was a descriptive normative with a case study. Legal material collection techniques used the literature study method.Human rights protection for sex change is enacted in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 13, Article 14, Article 15, and Article 16 Civil Code (Civil Code), Law Number 23 of 2006 Jo. Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, Presidential Regulation Number 25 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, and jurisprudence (Decision of Yogyakarta District Court Number 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Decision of Boyolali District Court Number 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, and Decision of Ungaran District Court Number 518/Pdt.P/PN.Ung). Judges, through Authentic Interpretation, grant the application Number 87/Pdt.P/2016/PN. Skt concerning sex change based on consideration under the law, consideration of medical aspects, and consideration of the facts at the trial.Keyword: sex change, human rights.

Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Judex Factie Dalam Tindak Pidana Perbankan Bimo Satria Hutomo; Sri Wahyuningsih Yulianti, S,H., M.H
Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi penuntut umum terhadap kesalahan Judex Factie membebaskan para terdakwa pelaku tindak pidana perbankan secara bersama-sama dengan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian hokum normatif atau doktrinal yaitu kasus tindak pidana perbankan Nomor 887.K/PID.SUS/2015. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan alasan Pengajuan kasasi yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan adanya fakta keterangan saksi yang menyangkal, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Putusan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi telah membatalkan putusan pengadilan negeri yang diajukan kasasi dan mengadili sendiri perkara tersebut serta menjatuhkan pidana karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya. Kata Kunci : Kasasi, Putusan Bebas, Judex Factie, Tindak Pidana Perbankan.

Argumentasi Alasan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Rizky Adi Pratama
Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk membahas tentang kesesuaian argumentasi penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID/2016/PT YYK tanggal 9 Februari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 282/Pid. B/2015/PN. Yyk tanggal 8 Desember 2015 yang berdasarkan adanya kekeliruan Judex Facti dalam perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini terkait dengan salah satu bentuk pengajuan upaya hukum kasasi yaitu dalam perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pertimbangan putusannya tersebut telah mengesampingkan dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mana Pasal tersebut jelas berhubungan erat dengan Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk kombinasi alternatif komulatif, sehingga dakwaan ketiga tersebut harus tetap dibuktikan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Kasasi, Penipuan, Pencucian Uang

Tinjauan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Perkara Illegal Fishing Andhini, Lastika Wahyu; -, Kristiyadi, S,H., M.Hum
Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Legal research aims to fnd out the reason of Cassation fling compliance by the public prosecutor in the case illegal fshing with the provision of article 253 KUHAP as well as fnd out the suitability of the consideration of the Supreme Court granted the petition for cassation and Decides the defendant is proven legally and convincingly guilty of fshing boats without operationalize offcial documents was in accordance with clause 256 jo 193 Article paragraph (1) of the KUHAP. This research included in this type of normative legal research that is both prescriptive and applied. Use primary and secondary legal materials. The research approach with case studies. Legal materials collection technique is done by collecting documents for the study of law. Legal materials analysis techniques of deductive syllogisms that are done in a stemmed from the fling of the major premise then fled a minor premise, from the second premise obtained then it can be drawn conclusions with regard to the matter. The results obtained from this research about the Supreme Court verdict Number 1727 K/Pid. Sus/2014 were in accordance with the provisions contained in Article 253 KUHAP especially clearly listed on the letter a that determines whether a true rule of law not applied or not applied as it should be. Article 256 jo 193 Article paragraph (1) of the KUHAP contains if the Court held that the defendant was guilty of a criminal offence who didakwakan him, then the Court dropped the criminal. Legal considerations the Tribunal Judges in examining the petition for Cassation Prosecutor granted; the High Court ruling cancelling the feld number: 129/PID/2013/PT. PDG 25 July 2013 has been improving and the verdict of the District Court the feld Number: 254/Pid. B/2013/PN. PDG on 30 may 2013.Keywords: Illegal Fishing, IUU Fishing, The Submission, Consideration Of Cassation Judge, Ship Catching Fish, Fishing

Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Terhadap Ketentuan Kuhap Dalam Perkara Perikanan Ike Mavita Putri
Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengoperasionalkan kapal penangkapan ikan tanpa dokumen resmi telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan penelitian dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji oleh penulis. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis yang didapat maka dapat ditarik simpulan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid.Sus/2015 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 253 KUHAP. Kata Kunci : Perikanan, Illegal Fishing, Pidana Kumulatif, Tanpa SIUP

Syarat Pemberian Jaminan Pada Putusan Serta Merta Gregorious Yoga Bramantyo; Harjono, S.H., M.H -
Verstek Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat pemberian jaminan pada putusan serta merta yang mengacu pada aturan yang mengaturnya yaitu HIR, RBg, RV, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Gugatan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil serta akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan putusan serta merta tanpa terpenuhinya syarat pemberian jaminan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Putusan Serta Merta dengan adanya syarat pemberian jaminan akan meminimalkan beberapa permasalahan yang akan muncul seperti putusan yang tidak dibenarkan di tingkat banding atau kasasi, maupun tentang pengembalian kepada keadaan yang semula. Hasil penelitian menunjukan jaminan bukanlah syarat yang mutlak dalam pelaksanaan Putusan Serta Merta dengan berdasar kepada Pasal 55 Rv yang menunjukan bahwa untuk melaksanakan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tidak memerlukan jaminan tertentu. Kata kunci : Putusan Serta Merta, Syarat Pemberian Jaminan, Akibat Hukum

Page 19 of 67 | Total Record : 666

17 18 19 20 21

Filter by Year

2018 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA