Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
453 Documents
<![CDATA[Pertimbangan Mahkamah Agung Mengadili Perkara Memperdagangkan Barang Hasil Pelanggaran Merek ]]>
<![CDATA[Amartha, Yunus Della]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v7i2.34312
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengadili perkara memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengadili perkara memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek pihak lain telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mahmakah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Bandung tidak tepat menerapkan hukum berupa ketidakcermatan judex factie menilai fakta yang meringankan yakni ketidaktahuan Terdakwa atas kondisi barang yang diterimanya adalah barang palsu. Berdasar pada pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung kemudian membatalkann putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/PID.Sus Merek/2015/PT.BDG tanggal 17 Maret 2015 dan menjatuhkan menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Merek ]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Kasasi Terhadap Pengabaian Alat Bukti Petunjuk Oleh Judex Factie Dalam Perkara Pemalsuan Surat ]]>
<![CDATA[Vergadinata, Fadly Raiz]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v7i2.34291
<![CDATA[ Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Pengabaian Alat Bukti Petunjuk Oleh Judex Factie Dalam Perkara Pemalsuan Surat telah sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f jo Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengkaji mengenai Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.Studi kasus menjadi pendekatan penulisan hukum ini. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Factie menerapkan hukum dengan salah yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP serta tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 Ayat (1), (2) KUHAP dalam pengambilan keputusan, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan Mahkamah Agung dalam Putusan menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam penerapan alat bukti petunjuk, sehingga Mahkamah Agung mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat”. Kata Kunci: Kasasi, Alat Bukti Petunjuk, Tindak Pidana Pemalsuan Surat ]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutus Perkara Penipuan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Fahlevi, Achmad Mirza]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v7i1.30032
<![CDATA[ This study aims to determine the consideration of the Supreme Court adjudicating the Cassation appeal to the case of continuous fraud and money laundering. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court’s consideration granted the Cassation appeal to the case of continuous fraud and money laundering with Defendant Masjaya bin Nurdin proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act “Continuous Fraud and Money Laundering” and imposing a penalty on the Defendant therefore by criminal imprisonment for 8 (eight) years and a fne of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah), provided that if the fne is not paid, the Defendant shall be subject to a fve-month imprisonment based on the error of judex facti considering the element of deceit or lies from the actions of the Defendant, CV business. GDC from Makassar RegionalGovernment is to trade herbal medicine, but in fact CV. GDC does not do herbal medicine, but collects funds from the community. therefore, the balance of the Supreme Court is in conformity with the provisions contained in Article 256 jo of Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Keywords: Judge Consideration, Money Laundering Crime, Crime Fraud.]]>
<![CDATA[Analisis Pengajuan Kasasi Atas Alasan Pengabaian Alat Bukti Petunjuk Perkara Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ]]>
<![CDATA[Perdana, Satrio Anugrah]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v7i2.34307
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus kasasi penuntut umum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Judex Facti keliru dalam cara mengadili dengan tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara a quo dengan tidak didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan istilah yang disebut dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP, terhadap unsur mengambil sesuatu barang, Hakim perkara a quo telah keliru memenggal unsur mengambil barang sesuatu tanpa mempertimbangkan unsur secara melawan hukum tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi. Kata kunci : Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pengabaian Alat Bukti, Pencurian]]>
<![CDATA[Tinjauan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Pokok dan Tambahan Dalam Perkara Melanggar Kesusilaan di Depan Orang Lain ]]>
<![CDATA[Deva, Pindo Asmara Tungga]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v7i1.30064
<![CDATA[ This research examines the issues regarding the reason of application for Cassation against the Military ignored his judge advocate elements in the allegations in the trial in the case violated decency and reviewing about consideration Judex Juris grant petition for cassation and your imprisonment and dismissal from military service. This research is the normative legal research is both prescriptive and applied. The source of the legal materials obtained from primary and secondary legal materials. Case study into approaches to the writing of this law.Legal materials collection techniques in this research is the study of the literature. Legal material obtained is then processed using the method of deductive syllogisms. In this study, has been known to excuse the military judge advocate submits Remedy of Cassation on the basis of careful not Factie Judex in considering the elements that allegations the trial that resulted in the main Military Court judges had been wrong in applying the law in an award has freed the defendant of all charges of the military judge advocate in criminal acts of Decency in accordance with condition of article 239 paragraph (1) letter a Act No. 31 of the year 1997 concerning Military Justice explain what a true rule of law is not applied or not applied as it should be. As well as suitability Considerations Judex Juris grant reason of Cassation judge advocate of the military, the military High Court ruling cancelling, and judge themselves by stating that based on considerations of the above Supreme Court the defendant is argues has been proven legally and convincingly guilty of committing criminal acts as didakwakan by a military judge advocate in the impeachment Article 281 paragraph (2) the book of the law of criminal law Criminal Code (KUHP) saying that anyone who deliberately and in front of other people who are there are there contrary to his will, breaking decency.Keywords: Cassation, elements in the indictmen, Criminal act of Decency]]>
<![CDATA[Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Kekeliruan Judex Factie Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Berat ]]>
<![CDATA[Saribu, Eva Pranata Br Dolok]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v7i3.38270
<![CDATA[ Penelitian ini membahas mengenai alasan permohoan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 55/Pid/2015/PT.Bdg yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Smd atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum dalam perkara pembunuhan berencana dan penganiayaan luka berat, dengan Terdakwa Hadi Sucipto sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap kekeliruan Judex Factie tidak menerapkan hukum pembuktian pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa pada tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan luka berat sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHAP tentang pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum dalam pertimbangan yang menyatakan tidak menetapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Berat.]]>
<![CDATA[Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan ]]>
<![CDATA[Ilham, Maya Hildawati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v7i3.38286
<![CDATA[ Penulisan ini mengkaji permasalahan mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan memberikan pengaruh terhadap praktik pencarian keadilan dan idealitas asas tersebut agar dapat berlaku efektif dalam penegakan hukum. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, instrumen penelitian ini berupa KUHAP, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan MA Nomor 246 K/Pid/2017. Hasil penelitian ini diketahui bahwa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada kasus Putusan Nomor 246 K/Pid/2017 tidak memberikan pengaruh pencarian keadilan dan idealitas dari asas ini adalah sebagai sebuah rambu di dalam proses penegakan hukum sehingga tidak terjadi penyimpangan asas demi untuk pemenuhan upaya hukum yang dipaksakan oleh penegak hukum. Kata Kunci: Asas Peradilan Cepat, Pencari Keadilan]]>
<![CDATA[Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dan Pertimbangan Hakim Memutus Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin ]]>
<![CDATA[Na'im, Apriza Rizaldi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v7i2.34286
<![CDATA[ Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1828 K/pid.sus/2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pengangkutan BBM tanpa izin sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo 193 KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, alasan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas Nomor 1828 K/pid.sus/2015 sesuai dengan Pasal 253 KUHAP tentang tatacara pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Hakim mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah dalam membuat putusan dan mengadili perkara tersebut karena tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga Mahkamah Agung berhak dalam mengabulkan permohonan kasasi untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang telah ditentukan. Kata kunci : Permohonan Kasasi, Putusan Bebas, Pertimbangan Hakim]]>
<![CDATA[Penerapan Dissenting Opinion Terhadap Pembebasan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ]]>
<![CDATA[Sari, Novita]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v7i2.34302
<![CDATA[ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan Judex Factie membebaskan Terdakwa berdasarkan Dissenting Opinion dalam perkara Pembunuhan Berencana dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara Pembunuhan Berencana pada Putusan Nomor 745 K/PID/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Dissenting Opinion yang dilakukan Hakim terlihat dari Hakim Anggota II yang tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I bahwa dalam kasus tersebut terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 340 KUHP. Hakim Ketua berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan. Meskipun demikian merujuk pada Pasal 183 KUHAP mayoritas Hakim berpendapat bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum. Tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kata Kunci: Dissenting Opinion, Pembebasan, Hukum Acara Pidana ]]>
<![CDATA[Penggunaan Alat Bukti Surat Sebagai Upaya Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul ]]>
<![CDATA[Ninorey, Ignatius]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v7i1.30054
<![CDATA[ The purpose of this study is to discuss about, frstly whether the submission of proof of letter or Visum Et Repertum in a criminal act to persuade the child to commit lewd acts are in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, secondly whether the evidence proof of letter or Visum Et Repertum in the criminal investigation to persuade the child to Performing lewd acts considered by a judge. The results of this study indicate that the use of letter proof or Visum Et Repertum in a criminal act to persuade a child to commit obscene acts have complied with the provisions of Article 187 letter c of the Criminal Procedure Code, So that the explanation about the evidence of expert information must be based on the expertise and also there is an offcial statement in which in this case the expert information is completed and based on the Visum et Repertum considered by the judge as the basis for the cut off plus the testimony of the witness, the statement of the defendant and the evidence.Keywords: Letter or Visum Et Repertum, Evidence and Criminal pervert.]]>
