cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 666 Documents
 38   39   40   41   42 
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan; Bambang Santoso
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71430

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai Kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak oleh ayah kandung. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara persetubuhan anak oleh ayah kandung. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak oleh ayah kandung pada putusan No. 150/Pid.sus/2022/PN Skt adalah sebagai alat bukti surat yang telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf (c). Kata Kunci: Persetubuhan,Persetubuhan Anak, Visum Et Repertum, Visum, Alat Bukti.This article analyzes the position of Visum Et Repertum in cases of child sexual intercourse by biological fathers. This article aims to find out how the position of Visum Et Repertum is in cases of child sexual intercourse by biological fathers. The research method used is a normative legal research method. This research has the nature of prescriptive and applied research. The collection of legal materials by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the study it can be concluded that the position of Visum Et Repertum in the case of the crime of child sexual intercourse by the biological father in decision No. 150/Pid.sus/2022/PN Skt is proof of letters that are in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code paragraph (1) letter (c).Keywords: Intercourse, Child Intercourse, Visum Et Repertum, Visum, Evidence.
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza; Kristiyadi Kristiyadi
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70973

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Teknis pengumpulan hukum dengan studi pustka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan pola piker deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi mahkamah agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara kekerasan bersama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata Kunci: Kasasi; Kekerasan Bersama; Ratio DecidendiThis article aims to find out the ratio decidendi of the Supreme Court which granted the public prosecutor's cassation in a joint crime of violence case. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied with the technique of collecting primary and secondary legal materials. Technical law collection with library research and legal material obtained is processed with a deductive mindset. The results showed that the ratio decidendi of the supreme court in granting the public prosecutor's cassation in cases of joint violence was in accordance with the statutory regulations in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP).Keywords: Cassation; Joint Violence; Supreme Court Considerations
KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70780

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Adapaun hasil penelitian pada penulisan hukum ini adalah bahwa pada penerapan proses penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta yang melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan tersangka atas nama Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) telah memenuhi seluruh prinsip Restorative Justice serta unsur-unsur yang berlaku dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memperhatikan kondisi harmonisasi sosial untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.Kata Kunci : Penghentian Penuntutan; Restorative Justice.This article aims to determine the appropriateness of the implementation of the termination of prosecution based on principleRestorative Justice in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney against the applicable laws and regulations. This research is normative legal research with the types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials.As for the results of research on the writing of this law is that the application of the process of stopping prosecution is based on principleRestorative Justice in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney's Office which violated Article 378 of the Criminal Code on Fraud or Article 372 of the Criminal Code on Embezzlement with the suspect on behalf of Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) has fulfilled all principlesRestorative Justice as well as the elements that apply in the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice by taking into account conditions of social harmonization to create a sense of justice and public trust in applicable law. Keywords: Termination of Prosecution; Restorative Justice.
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHAP Katherine Kovalaski; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70923

Abstract

Artikel ini menganalisis penjatuhan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan keuangan negara di Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini berimplikasi pada kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikaji lebih lanjut untuk melihat penyebab perbedaan penjatuhan lamanya hukuman dan pidana lain yang tersusun dalam putusan perkara tindak pidana yang sejenis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dengan metode pendekatan kasus dan bersumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah studi kepustakaan, dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan dan publikasi. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan bersifat silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus[1]TPK/2020/PN.Bdg dan 85/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah berkesesuaian dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terlepas dari disparitas yang terjadi.Keywords: Disparitas; Pertimbangan Hakim; Putusan; Tindak Pidana KorupsiThis article analyzes judge’s consideration in imposing criminal decisions which lead to disparities in criminal decisions in cases of corruption which are cause state financial losses in the Bandung District Court. This has implications for suitability of judge’s considerations with Criminal Procedure Code that must be studied further to search the cause of the difference in the length of the sentences and other supporting sentences that include at judge’s verdict. This research is a prescriptive normative legal research that used case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materialsis literature study by reading, reviewing, and providing notes from boos, laws, and regulations, writings, and publications. Furthermore, technical analysis is syllogistic. The results shows that the basis for the judge’s considerations in making criminal decisionsthat caused disparities was the decision on the corruption that cause state financial lossesin the Bandung District Court on Case Number: 83/Pid.Sus[1]TPK/2021/PN.Bdg and 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg is in accordance with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regardless of the disparities.Keywords: Corruption; Disparity; Judge’s Considerations; Verdicts
STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono; Harjono Harjono
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70573

Abstract

Artikel ini mengkaji kedudukan hukum Yayasan Firmar Abadi untuk mengajukan gugatan class action (legal standing) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Yayasan Firmar Abadi dalam mengajukan gugatan class action (legal standing) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Yayasan Firmar Abadi selaku Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan legal standing, Yayasan selaku Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan yang berhak mengajukan gugatan perwakilan. gugatan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata kunci: Hak gugat organisasi lingkungan hidup; kedudukan hukum.This article examines the legal standing of the Firmar Abadi Foundation to file a class action lawsuit (legal standing) in case Number 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. The purpose of this article is to find out the legal standing of the Firmar Abadi Foundation in filing a class action lawsuit (legal standing) in case Number 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Based on this research, the results obtained are that the Firmar Abadi Foundation as the Plaintiff has no legal standing to file a legal standing lawsuit, the Foundation as the Plaintiff does not meet the requirements as an environmental organization that has the right to file a representative lawsuit in Article 92 paragraph (3) of the Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.Keywords: environmental organization's right to sue; legal standing.
ANALISIS UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Spt) Welcome Immanuel Pakpahan; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67621

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Spt telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti sebagai penunjang alat bukti.Kata kunci: Alat Bukti; Eksploitasi Terhadap Anak; PembuktianAbstrct: This study aims to determine the suitability of efforts to prove cases of exploitation of minors by the Public Prosecutor with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The type of research used is normative legal research that is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The legal material analysis technique used in writing this law is the syllogism method using a deductive mindset. The results of this study indicate that efforts to prove cases of exploitation of minors by the Public Prosecutor as contained in the Sampit District Court Decision Number 93/Pid.Sus/2020/PN Spt have been in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the Public Prosecutor at trial has present valid evidence, namely witness testimony and the defendant's statement, as well as evidence as supporting evidence.Keywords: Evidence; Exploitation of Children; Evidence
Idealitas Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Susanak/2018/Pn.Mbn Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi Dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Cindy Shafira
Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67689

Abstract

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui idealitas putusan hakim Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode dalam penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus serta sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa idealitas putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebaiknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhannya, sebaiknya Anak mendapatkan perawatan psikologis guna mengurangi trauma yang dialaminya akibat perkosaan. Maka dari itu, penjatuhan pidana penjara terhadap Anak seharusnya dihindarkan. Hukum di Indonesia mengatur bahwa penjatuhan pidana penjara bagi anak dilakukansebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang dapat ditempuh, hal ini demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Keywords: Aborsi; Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Korban Perkosaan; Putusan HakimAbstract: This writing aims to determine the ideals of the decision of judge Number 5 / PID.SUS-ANAK / 2018 / PN.MBN against rape victims who have abortions in relation to the principle of the best interests of the child. The method in this legal research is normative legal research, prescriptive and applied with a case study approach and sources of primary and secondary legal materials that are analyzed deductively syllogism. The results showed that the idealism of the judge's decision Number 5 / PID.SUS-ANAK / 2018 / PN.MBN related to the principle of the best interests of the child, the Panel of Judges should issue a decision on action as regulated in Article 82 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. By paying attention to their conditions and needs, children should get psychological care in order to reduce the trauma they experience due to rape. Therefore, imprisonment for children should be avoided. Indonesian law stipulates that imprisonment for children is carried out as a last resort (ultimum remedium) that can be taken, this is to promote the principle of the best interests of children as contained in the Juvenile Criminal Justice System Law. Keywords: Abortion; Best Interests of Children; Rape Victims,; Judge’s Decisions
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perbedaan atas pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan suatu masalah hukum secara rinci kemudian menganalisanya. Berdasarkan pembahasan ini diperoleh hasil bahwa dalam memutuskan perkara sengketa merek “STRONG” pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki pertimbangan hukum hakim yang berbeda. Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti dan sistem first to file yang dianut di Indonesia sedangkan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Tergugat didasarkan bahwa merek milik Tergugat juga sudah terdaftar sehingga Tergugat juga memiliki alas hak untuk menggunakan merek tersebut. Serta menurut Hakim Agung, house mark dari produk pasta gigi milik PT Unileber Indonesia ini ialah PEPSODENT STRONG 12 JAM sedangkan milik Penggugat ialah FORMULA STRONG sehingga sudah sangat jelas terlihat perbedaannya dan kata “STRONG” sendiri juga merupakan kata keterangan bukanlah kata temuan Penggugat.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Sengketa; MerekThis study aims to determine the basis of differences in the legal considerations of judges of the Commercial Court and the Supreme Court. This research is a normative legal research with case studies. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is document study or literature study. This study uses an analytical technique descriptive analysis method, namely by describing a legal issue in detail and then analyzing it. Based on this discussion, it was found that in deciding the "STRONG" brand dispute case at the first level and the cassation level the judges had different legal considerations. The Commercial Court Judge granted the Plaintiff's lawsuit based on evidence and the first to file system adopted in Indonesia while the Supreme Court Judge granted the Defendant's cassation request based on the fact that the Defendant's trademark had also been registered so that the Defendant also had the right to use the mark. And according to the Supreme Court Judge, the house mark of PT Unileber Indonesia's toothpaste product is PEPSODENT STRONG 12 JAM, while the Plaintiff's is STRONG FORMULA, so the difference is very clear and the word "STRONG" itself is also an adverb, not the words found by the Plaintiff.Keywords: Judge's Consideration; Dispute; Brand
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas; Harjono Harjono
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70835

Abstract

Artikel ini menganalisis lelang online yang dilakukan di Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang Surakarta. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran penawar melalui Internet (Studi Kasus di KPKNL Surakarta), kendala yang dialami KPKNL Surakarta dalam melakukan lelang online, dan solusinya bahwa KPKNL Surakarta harus mengatasi kendala tersebut. Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat realitas Pelaksanaan Lelang Internet berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah wawancara dengan pertanyaan terbimbing kepada Pejabat Lelang dan Fungsional KPKNL Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis pendekatan kualitatif dengan pola penalaran silogistik yang terdiri dari premis mayor dan premis minor. Dari penelitian ini diperoleh hasil pelaksanaan lelang online di KPKNL Surakarta melalui beberapa prosedur bagi calon pembeli untuk melihat penawaran barang melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia, kemudian membuat akun dan melengkapi data dan persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, dan nomor rekening bank, ajukan penawaran melalui website lelang online yang telah disediakan, setelah batas waktu penawaran lelang berakhir, semua peserta (menang/kalah) akan menerima notifikasi yang dikirimkan ke alamat email masing-masing peserta. Kendala dalam pelaksanaan lelang antara lain kurangnya Pegawai Negeri Sipil di KPKNL, beberapa proses bisnis lelang yang masih manual, dan pemohon baru yang perlu mempelajari tata cara pelaksanaan lelang online. Solusinya adalah dengan menambah pegawai, mengefisienkan proses bisnis lelang dari manual menjadi digital, serta memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang lelang online KPKNLKata Kunci: Lelang; Internet; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.This article analyzes the online auction conducted at the Surakarta State Property and Auction Services Office. The purpose of this article is to find out the implementation of an auction with written bids without the presence of bidders via the Internet (Case Study at the Surakarta KPKNL), the obstacles experienced by the Surakarta KPKNL in carrying out online auctions, and the solutions that the Surakarta KPKNL has to overcome these obstacles. The methodology in this study is empirical legal research, namely looking at the reality of Internet Auction Implementation based on Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020. The types of data used are primary data and secondary data. The technique for collecting legal materials is interviews with guided questions to the Auction and Functional Officers at the Surakarta KPKNL. This study uses a qualitative approach analysis technique with a syllogistic reasoning pattern consisting of a major premise and a minor premise. From this research, the results of online auction implementation at KPKNL Surakarta were obtained through several procedures for prospective buyers to view bids for goods through the Indonesian Auction Portal Application, then create an account and complete the required data and requirements such as KTP, NPWP, and bank account numbers, submit offers through the website online auction that has been provided, after the auction bidding deadline ends, all participants (win/lose) will receive a notification sent to each participant's e-mail address. Obstacles in carrying out the auction include the lack of Civil Servants at the KPKNL, several auction business processes that are still manual, and new applicants who need to learn about the procedures for conducting online auctions. The solution is to add employees, streamline auction business processes from manual to digital, and provide socialization and knowledge to the public about KPKNL online auctionsKeywords: Auction; Internet; Office of the State Property Service and Auctions.
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiara Sari; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71649

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa alasan banyaknya kegagalan mediasi dengan mediator hakim dan untuk mengetahui perspektif hakim selaku mediator dalam proses mediasi sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer yaitu hasil wawancara dengan Bapak Candra Nurendra A., SH.,KN, M.Hum., selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan data sekunder berupa studi putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/Pn Skh dan studi putusan Nomor 14/Pdt.G/Pn Skh serta studi kepustakaan. Teknik untuk pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil bahwa penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah para pihak yang saling emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang memilih memenangkan perkara di Pengadilan, ketidak hadiran salah satu pihak dalam proses mediasi, masyarakat banyak yang tidak paham akan manfaat mediasi, kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan memiliki ambisi untuk menang. Perspektif hakim selaku mediator, menurutnya cara untuk menengahi para pihak yang bersengketa harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan para pihak bisa dengan cara kaukus serta mengajak para pihak untuk berfikir dengan kepala dingin, tenang, dan menjaga ketertiban pada saat mediasi berlangsung serta menunjukan sikap yang lemah lembut agar para pihak dapat meredam emosi sehingga seorang mediator harus bisa meyakinkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk komunikasi verbal, selain itu seorang mediator harus bersikap sabar dengan situasi yang ada.Keywords: Perdata; Mediasi; Sengketa Tanah; Litigasi.This article aims to analyze the reasons for the many failures of mediation with judge mediators and to find out the perspective of judges as mediators in the land dispute mediation process at the Sukoharjo District Court. In this study using descriptive empirical legal research. The type of data used is primary data, namely the results of interviews with Mr. Candra Nurendra A., SH., KN, M.Hum., as a mediator judge at the Sukoharjo District Court and secondary data in the form of a study of case decisions No. 74/Pdt.G/2018/ Pn Skh and study of decision No. 14/Pdt.G/Pn Skh and study of literature. Techniques for collecting data are interviews and literature studies with qualitative data analysis techniques. Based on this research, it was found that the settlement of land disputes at the Sukoharjo District Court were parties who were mutually emotional, attorneys who hindered the mediation process because there were several attorneys who chose to win cases in court, the absence of one of the parties in the mediation process, many people who do not understand the benefits of mediation, both parties have conflicting interests and have the ambition to win. From the perspective of the judge as a mediator, according to him, the way to mediate between the disputing parties is to understand in advance what the parties wish to do, by caucusing and inviting the parties to think with a cool head, be calm, and maintain order during mediation and show a positive attitude. gentle so that the parties can reduce their emotions so that a mediator must be able to convince both parties to the dispute in the form of verbal communication, besides that a mediator must be patient with the existing situation. Keywords: Civil; Mediation; Land dispute; Litigation.

Page 40 of 67 | Total Record : 666

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue