Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
802 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kekeliruan Judex Factie Dalam Menyimpulkan Dakwaan Sebagai Sandaran Hukum Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Perkara Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Lona Kirana]]>;
<![CDATA[Sischa Risqi Putri Susanti]]>;
<![CDATA[Dian Kusumawardani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.217 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i1.38842
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas kekeliruan judex factie dalam menyimpulkan dakwaan sebagai sandaran hukum penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP dan untuk mengetahui secara jelas pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memenuhi ketentuan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa kekeliruan judex factie dalam menyimpulkan dakwaan sebagai sandaran hukum penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan perkara pelanggaran undang-undang perlindungan anak dengan terdakwa Arif Rahman Hakim Sarundingan alias Unyi sudah sesuai dengan ketentuan pasal 253 KUHAP tentang alasan pengajuan kasasi dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Kata Kunci : Kekeliruan judex factie, Kasasi, Pertimbangan Hakim ]]>
<![CDATA[Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta ]]>
<![CDATA[Thea Rizky Asa Perdana]]>;
<![CDATA[Zakki Adhiliyati, S.H., M.H., LL.M]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (632.915 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v5i1.33406
<![CDATA[ This research aims to determine the urgency of change in the spreme court rule number 1 in 2016 on the impelemtation of mediation in courts, especially in divorce case at Religious Court of Surakarta where the success raet of mediation in divorce case is still very small. This research is an empirical law and applied with descriptive method. Data used is primary data obtained directly from the Religious Court in Surakarta. Secondary data were obtained from the materials library, books, journals, as well as the results of previous studies. The data collection technique is by interview and study documents or library materials and analyzed using qualitative analysis. The result of the research is that the success rate of mediation in divorce case in the Religious Court of Surakarta si still very small and its implementation hasn’t been effective based on Supreme Court Rule number 1 in 2008. Making the regulatory change become Supreme Court Rule Number 1 in 2016became the urgency for the religous court in Surakarta in order to increase the success of mediation and reduce the number of divorce in Religious Court of Surakarta. Keywords:Mediation, Divorce, Urgency, Religious Court]]>
<![CDATA[Upaya Pembuktian Penuntut Umum Dan Terdakwa Terkait Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1492/2015/PN.Jkt.Utr) ]]>
<![CDATA[Callista Dea Mira]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (509.821 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i3.39176
<![CDATA[ Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan alat bukti dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kasus yang dikaji pada putusan Nomor 1492/2015/PN.Jkt.Utr ini adalah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Nurlaila alias Sri Hartati. Terdakwa ditawarkan untuk bekerja dengan cara disuruh membuka rekening dan hanya disuruh untuk mengecek, menarik, dan membeli dollar dengan petunjuk yang diberikan oleh Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekpereka yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Terdakwa selanjutnya membuka rekening BCA atas nama Sri Hartati, nama bibi Terdakwa yang Terdakwa palsukan KTPnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang bersifat tidak murni dan terbatas, maka Penuntut Umum juga tetap diberikan beban untuk membuktikan unsur kesalahan Terdakwa dan jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana maka hal tersebut dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum. Upaya pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dengan mengajukan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti untuk mempertebal keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim adalah berdasarkan fakta persidangan maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Kunci: tindak pidana pencucian uang, pembuktian, pembalikan beban pembuktian, penuntut umum, pertimbangan hakim]]>
<![CDATA[Konstruksi Paradigma Pemikiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Korupsi ]]>
<![CDATA[Khairul Imam]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (630.176 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i3.38285
<![CDATA[ Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif silogisme dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pemikiran hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara korupsi yang meluruskan putusan Hakim judex factie dalam perkara putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui paradigma pemikiran hukum Hakim dalam menilai Putusan Hakim judex factie, bahwa dalam Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015, kasus tindak pidana korupsi. Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa hakim judex factie telah salah menafsirkan unsur melawan hukum dan unsur setiap orang yang ada di Undang-undang Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Adapun dalam meluruskan pertimbangan tersebut Hakim Mahkamah Agung mempunyai pandangan pemikiran terhadap penilaian putusan Hakim judex factie yang telah keliru karena pada putusan Hakim judex factie yang telah menganulir dakwaan primair dari Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Kata Kunci : Konstruksi Pemikiran Hukum Hakim, Mahkamah Agung, Korupsi]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda ]]>
<![CDATA[Dini Sukma Listyana]]>;
<![CDATA[Ismi Ambar Wati]]>;
<![CDATA[Lisnawati -]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.873 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i2.38859
<![CDATA[ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. Pada kenyataannya ketentuan tersebut bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 tentang akta notaris. Melihat pada hal tersebut, hakim harus berpatokan pada asas lex derogate lex specialis dalam memeriksa perkara yang dalam proses pembuktiannya menggunakan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, sehingga kekuatan pembukian suatu tanda tangan elektronik adalah sama dengan akta otentik sesuai dengan yang diatur dalam UU ITE. Pengakuan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah juga terdapat di Belanda, dengan adanya lembaga C.A yang menjamin keautentikan dari suatu tanda tangan elektronik. Adapun mengenai peranan notaris dalam hal digunakannya tanda tangan elektronik dalam persidangan, baik di Belanda maupun Indonesianotaris hanya berperan sebagai R.A yang melakukan verifikasi data dan identitas calon pengguna tanda tangan elektronik. Kata kunci : tanda tangan elektronik, kekuatan pembuktian, notaris]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim PT Bandung Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut ]]>
<![CDATA[Immanuel Laurence]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (629.022 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v5i1.33438
<![CDATA[ The purposes of this research are to find the appeal compatibility about corruption case of procurement goods manipulation by ex-chief of Manpower and Transmigration Department in Tasikmalaya, Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH., with article 233 KUHAP and compatibility of Corruption High Court consideration to Corruption High Court Bandung that make heavier sentence than prosecution with article 183 Jo article 193 KUHAP. This research is a normative legal research which is perspective using case approach. Technique legal materials collection that is used in this research is library research. The legal materials are primary legal material and secondary legal material. According to the result of the research and analysis, the conclusion are (1) the appeal of defendant, Dr. Ahmad Wahid Iskandar, MH. bin Iskandar, to the verdict of Bandung State Court in the case of corruption is qualified in regulation and procedure as stated in article 233 KUHAP (2) Bandung High Court verdict is heavier than prosecution with some considerations that defendant is proven legally and convincingly guilty in the case of corruption as stated in article 3 jo article 18 Law Of The Republic Of Indonesia Number 31 Of 1999 that has been modified and added with Law Of The Republic Of Indonesia Number 20 Of 2001 about Combating Corruption jo article 64 verse (1) KUHP in indictment and also includes additional charges that High Court considers that verdict of Bandung State Court on 22 Oktober 2013 Number 65/Pid.sus/TPK/2013/PN.Bdg that has been appealed can be preserved with some revisions. Key word: Corruption, Appeal, Court Consideration, Court Verdic]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 2628 K/Pid.Sus/2016 TENTANG FAKTUR PAJAK FIKTIF ]]>
<![CDATA[Al-Arthur Evan Adi Nugraha & Edy Herdyanto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 1 (2020): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.359 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i1.39602
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kasasi Penuntut Umum terhadap kelalaian Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam tindak pidana perpajakan tentang faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif merupakan sebuah faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,atau apabila diterbitkann oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling berhubungan untuk ditarik konklusi Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, serta mengetahui Bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Serta memutuskan Terdakwa bersalah telah meembuat faktur pajak fiktif dan wajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Kata Kunci: Kasasi, Faktur Pajak Fiktif, Tindak Pidana Perpajakan]]>
<![CDATA[Implikasi Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Judex Juris Dalam Perkara Narkotika ]]>
<![CDATA[Hafidhah Novi P]]>;
<![CDATA[Ika Rizki Hapsari]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.099 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v4i1.38316
<![CDATA[ Penulisan hukum ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah putusan Judex Factie yang tidak mempertimbangkan barang bukti menjadi bahan pertimbangan bagi Judex Juris dalam mengabulkan kasasi. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah hakim Judex Factie dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan kehadiran barang bukti sehingga Tersangka Fitri Yani terbebas dari dakwaan primair dan subsidair dalam perkara narkotika. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku , dokumen lain serta putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum dalam penulisan ini termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1323K/Pid.Sus/2012. Selain itu teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa terhadap alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas dasar putusan Judex Factie yang telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dengan mengabaikan barang bukti menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Segala fakta hukum yang ada di persidangan termasuk keberadaan barang bukti menjadi pertimbangan hakim Judex Juris dalam membuat pertimbangan hukum yang tepat, logis dan realitis. Kata kunci : Kasasi, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Perlawanan Untuk Menunda Eksekusi Dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Perkara No: 8/Pdt.Plw/2000/Pn Probolinggo) ]]>
<![CDATA[Melina Yustianing]]>;
<![CDATA[Violaita Dewi Damayanti]]>;
<![CDATA[Yulian Mardha Kristanti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.605 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i3.38936
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai alasan yang digunakan saat mengajukan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata, dan bagaimanakah akibat hukum dari putusan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata dengan studi kasus No : 8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksiyaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa pada perkara No :8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo terdapat alasan untuk menunda eksekusi yaitu dengan melakukan gugatan perlawanan, dimana alasan gugatan perlawanan tersebut adalah ahli waris memposisikan dirimereka sebagai pihak ketiga serta masih berlangsungnya upaya hukum peninjauan kembali. Putusan majelis hakim pada akhirnya menyatakan bahwa gugatan perlawanan pelawan tersebut tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Akibat hukum dari putusan perlawanan maka eksekusi langsung dijalankan, tetapi pihak yang menang tetap belum mendapatkan realisasi dari eksekusi.Eksekusi belum bisa dijalankan, karena kondisi dilapangan yang tidak memungkinkan. Gugatan perlawanan merupakan upaya yang direkayasa oleh para pelawan untuk menunda-nunda eksekusi dan memperkeruh sengketa perdata tersebut, solusinya adalah Ketua Pengadilan Negeri lebih cermat dalam mengambil keputusan apakah suatu gugatan perlawanan tersebut diterima atau ditolak untuk kemudian diajukan pemeriksaan dalam persidangan. Kata Kunci : Perlawanan untuk Menunda Eksekusi]]>
<![CDATA[Tinjauan Kasasi Mahmakah Agung Atas Dasar Tidak Diterapkannya Hukum Sebagaimana Mestinya Oleh Judex Factie Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Fairuza Irfany]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (465.885 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v5i2.33470
<![CDATA[ Corruption is a problem that needs to be addressed seriously and is a legal issue in every country in the world, including Indonesia. Disease is increasingly rampant corruption. The government's seriousness in tackling corruption, namely the establishment of Law No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. This type of research that the authors used in preparing this legal research is research doctrinal law, therefore use case approach (case approach) that is carried out by way of review of cases relating to issues that face which has become a court decision which has had the power fixed. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by deduction. Issues raised are granting an appeal by the Supreme Court on the grounds Judex factie not apply the law properly in corruption. The defendant unlawfully enrich themselves or another person or a corporation that could harm the state finance and economy, conducted by Muhammad Said Madiu a way to misuse of money at. Trading Company Indonesia (PPI) Branch Gorontalo done by billing without SPP documents and invoices, but by making their own receipts, causing losses to the state amounting to Rp516.495.000,00 (five hundred and sixteen million four hundred and ninety-five thousand rupiah ). The conclusion of this study explained that the granting of an appeal by the Supreme Court is in conformity with Article 256 of the Criminal Procedure Code, namely when the Supreme Court granted the request for cassation, the Supreme Court overturned the verdict of the court filed an appeal. This study explains that the basic decision-making Supreme Court judges who change the High Court Gorontalo Number: 06 / PID.SUS.TIPIKOR / 2014 / PT.Gtlo compliance with applicable laws and regulations. Supreme Court Decision No. 1818 K / Pid.Sus / 2014 imposing sanctions of imprisonment and fines were appropriate and proper because it contains elements of a good decision. Keywords: Supreme Court of Cassation granting , Judex factie Not Implementing Law , Corruption. ]]>
