Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
453 Documents
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ]]>
<![CDATA[Nuraida, Afni]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.80555
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam pemberian restitusi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana terhadap korban tindak pidana persetubuhan pada studi kasus nomor 33/Pid.Sus/2023/Pn Btl.Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus (case approarch). Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum manggunakan studi kepustakaan serta teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi terhadap Anak Korban pada hakekatnya merupakan penggantian atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis atas pemeriksaan medis berupa visum et repertum Anak Korban maupun orang tua Anak Korban, pemberian restitusi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7A Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH MINIMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM ]]>
<![CDATA[Maharani, Mutiara]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.83634
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Narkotika di bawah ancaman pidana minimum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara minimum adalah sudah sesuai dengan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta ditinjau pula dari perspektif teori ratio decidendi Hakim.]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI PENGADILAN TINGGI BANDUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDAAAN KASUS KORUPSI GRATIFIKASI ]]>
<![CDATA[Waruwu, Christania Yefita]]>;
<![CDATA[Sukma, Dara Puspita]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i1.86812
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023 PT BDG sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus (case approach) Bahan hukum yang digunakan untuk penulisan hukum ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan cara mengolah bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023 PT BDG sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA PEMILIK SEMULA DALAM AMAR PUTUSAN ]]>
<![CDATA[Angelica, Angelica]]>;
<![CDATA[Soehartono, Soehartono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.81157
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara putusan pemidananaan tindak pidana penggelapan serta pengembalian barang bukti berupa sertifikat tanah berdasarkan putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan bentuk putusan pemidanaan kepada terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP. Artikel ini bertujuan untuk membuktikan apakah putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dakwaan oleh penuntut umum serta putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal dalam KUHAP. Barang bukti berupa sertifikat tanah dikembalikan kepada pihak pertama yang mana berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan pembuktian dalam persidangan, pihak pertama merupakan pihak yang paling berhak menerima sertifikat tanah tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN BANDING TERDAKWA PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI BERDASARKAN KUHAP ]]>
<![CDATA[Tanjung, Angel Julisya Uneka Sari]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i4.97187
<![CDATA[This article analyzed the criminal procedure law regarding the filing of an appeal by the defendant against the death penalty verdict granted by the Court of Appeal in the case of premeditated murder with mutilation. The Judge of the Court of Appeal concurred with the Judge of the Court of First Instance that the defendants were legally and convincingly proven guilty of committing the crime in the primary charge. However, the Judge of the Court of Appeal granted the appeal due to his dissent regarding the length of the sentence given. This article aimed to determine if the High Court Judge's verdict to grant the defendant's appeal adhered to the stipulations outlined in the Criminal Procedure Code. The research method used was normative legal research, which was prescriptive and applied. The legal materials were collected using literature studies, and the legal materials used were primary and secondary. Based on the research and discussion of the problem, it can be concluded that the High Court Judge's consideration of granting the appeal filed by the defendant was in line with the provisions of the Criminal Procedure Code.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Maulana, Rafif Nabil]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.92710
<![CDATA[Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk menelaah kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan terkait anak yang berkonflik dengan hukum dikaitkan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu yang menjatuhkan pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan di LPSA (Lembaga Perlindungan Sosial Anak) Yayasan Insan Cita Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dikaitkan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
<![CDATA[KOHERENSI BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM UU ITE DAN KUHAP SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM ]]>
<![CDATA[Lazuardi, Kevin Athallah]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82107
<![CDATA[Penelitian hukum ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui siaran langsung. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa dalam perkara ujaran kebencian melalui siaran langsung telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah memenuhi Pasal 183 KUHAP.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA ANAK DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PENCABULAN ]]>
<![CDATA[Sagala, Dave Abiel]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i4.97121
<![CDATA[This article analyzes criminal procedural law related to the suitability of the judge's considerations in deciding the case of the crime of child molestation in Verdict Number 03/Pid.Sus/2023/PN.Skt with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to prove whether the judge's considerations in deciding the case of child molestation in Verdict Number 03/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Skt are in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The method for collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research and discussions to answer this problem, it can be concluded that the judge's consideration in deciding the case of child molestation in Verdict Number 03/Pid.SusAnak/2023/PN.Skt is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. This is because the judge's consideration in deciding the case contained 3 pieces of evidence, namely Witness Statement, Defendant's Statement and Letter (visum et repertum number: VER/16/IKF-ML/RSDM/IV/2021).]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PERKARA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN NOMOR 330K/PID.SUS/2023. ]]>
<![CDATA[Asyiffa, Faya]]>;
<![CDATA[Aldyan, Arsyad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i2.98886
<![CDATA[Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis tentang kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum perkara Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023 dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum dalam penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgn dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum ]]>
<![CDATA[PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM WONOGIRI ]]>
<![CDATA[Agil, Alvian Muhammad]]>;
<![CDATA[ayu, Hanuring]]>;
<![CDATA[Dewi, Nourma]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i1.115720
<![CDATA[Sexual violence against minors is one of the most serious and complex crimes in the Indonesian criminal justice system. The issue of sexual violence against minors is not only a legal issue but also a complex and multidimensional social problem. A more comprehensive approach is needed, integrating legal, social, and psychological aspects. This research is an empirical legal study. The legal process for child sexual violence cases in Wonogiri is carried out in an integrated manner, from investigation to court decision, prioritizing the best interests of the victim. The Women and Children Protection Unit (PPA) of the Wonogiri Police plays an active role in law enforcement while providing psychological protection and coordinating victim recovery through a child-friendly approach. The synergy between prosecutors and judges in implementing the Child Protection Law and the Child Protection and Child Protection Law demonstrates the police's commitment to realizing justice that is just, humane, and pro-child. Handling child sexual violence cases in Wonogiri faces complex obstacles, ranging from psychological trauma to social stigma and limited human resources. Therefore, strengthening the protection system and strengthening the capacity of law enforcement is necessary. ]]>
