cover
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 666 Documents
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Nirmalaningtyas, Vanadya Tiara Insani
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70833

Abstract

Artikel ini ditulis bertujuan untuk mengetahui argumentasi perbedaan pendapat pertimbangan hakim memutus terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi yang diputus Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor:1555K/Pid.Sus/2019 ditinjau dari ketentuan KUHAP. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang bersifat preskiptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 jo Pasal 256 KUHAP dan membatalkan Putusan sebelumnya. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara, denda serta uang pengganti. Karena dalam memutus perkara ini terdapat Dissenting Opinion diantara anggota Judex Juris, maka putusan dijatuhkan atas dasar suara terbanyak dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Dissenting Opinion; Judex Factie; Kasasi, Korupsi; PenuntutUmum.This article was written with the aim of finding out the arguments for differences of opinion in the consideration of the judge's decision on the reasons for the appeal by the Public Prosecutor in the Corruption Crime which was decided by the Supreme Court based on Decision Number: 1555K/Pid.Sus/2019 in terms of the provisions of the Criminal Procedure Code. This type of legal research is normative or doctrinal research, which is prescriptive and applied with a case approach. Techniques for collecting primary and secondary legal materials are obtained from document studies or literature. Based on the results of the research and discussion it is known that the Supreme Court Judge's consideration in granting the Public Prosecutor's cassation request was in accordance with the provisions of Article 255 in conjunction with Article 256 of the Criminal Procedure Code and canceled the previous decision. Declare guilty of committing the criminal act of corruption jointly and impose prison sentences, fines and compensation money. Because in deciding this case there was a Dissenting Opinion among Judex Juris members, the decision was made on the basis of a majority vote and was in accordance with the provisions of Article 182 paragraph (6) letter a of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords: Dissenting Opinion; Judex Factie; Cassation; Corruption; Public Proscutor.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN PIDANA DENDA DI BAWAH KETENTUAN PIDANA MINIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NAKOTIKA (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 212/PID.SUS/2019/PN. SGI) Wibawa, Khairunnisa Salsabila
Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64167

Abstract

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dalam  menjatuhkan sanksi pidana denda dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI dengan ketentuan dalam Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dan normatif yang bersifat preskriptif dan terapan yang dikaji menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif premis mayor dan premis minor. Dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dikaji. Berdasar pada hasil penilitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI telah sesuai ketentuan dalam Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Denda, Tindak Pidana NarkotikaABSTRACT: The purpose of this study is to determine the suitability of judges' judgment in imposing criminal sanctions for fines in Judge's Decision Number 212 / Pid.Sus / 2019 / PN. SGI with the provisions in Article 183 juncto Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research is a prescriptive and applied doctrinal and normative research which is examined using a case study. Sources of legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. Sources of legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. Data collection techniques using the study of literature and analyzed using the deductive mindset of the major premise and minor premise. From these two premises, conclusions can be drawn from the problems studied. Based on the results of this research, it can be concluded that the Judge's consideration in imposing criminal sanctions is a fine in Judge's Decree Number 212 / Pid.Sus / 2019 / PN. SGI has complied with the provisions in Article 183 juncto with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.Keyword: Judges Consideration, Criminal Fines, Narcotics Crime
Tinjauan Putusan di Luar Surat Dakwaan terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Pengabaian SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Prasetya, Yuan Angger
Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67641

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan putusan di luar Surat Dakwaan terhadap suatu perkara tindak pidana Narkotika dikaitkan dengan teori-teori di dalam Hukum Acara Pidana dan juga SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat prespiktif atau terapan dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan silogisme deduktif sehingga dapat diketemukan apakah hakim dapat memutus suatu perkara tindak pidana Narkotika di luar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Kata Kunci: Putusan; Surat Dakwaan; Tindak Pidana Narkotika.Abstract: This research aims to find out the reasons for the judge’s decision outside the indictment against a narcotics crime case associated with the theories in the Criminal Procedure Code and also SEMA Nomor 1 Tahun 2017. This research was conducted using doctrinal or normative legal research methods that are perspective or applied by using primary and secondary legal sources which are certainly related to the topic. The collection of legal materials by means of a literature study and using a statutory approach and a conceptual approach with a deductive syllogism so that it can be found whether the judge can decide on a case of narcotics crime outside the indictment.Keywords: Decision; Indictment; Narcotics Crime Case.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Putusan Nomor : 217/Pid/2018/PT.Sby) Iftitah, Widya
Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64056

Abstract

ABSTRAK: Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang menggunakan teknis analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif yang kemudian diambil sebuah konklusi. Hasil penelitian penulisan hukum ini menunjukkan bahwa dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam  kasus tindak pidana perzinahan ini telah  sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kata Kunci : pertimbangan hakim, perzinahan, putusan.ABSTRACT: The purpose of this legal study is to known the basis for the judges’s judgment in rendering criminal judgements is committing adultery crimes as set forth in Article 284 verses (1) by-1 character b of the penal code (criminal law). The research methods used predictive and applied normative-law study using a case approach. Sources of legal material include primary and secondary legal material. The collection of legal materials in this research used a qualitative analysis that employs a deductive method pattern that a concession was later obtained. From this legal study shown that the judge’s judgement in the decision for adultery criminal act is consist with Article 284 section (1) by-1 character b KUHP.Keywords : judges’s judgment, adultery, verdict
Kajian Atas Peranan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Priyambodo, Ryan
Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67634

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian pada putusan nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd. Selain itu juga untuk mengetahui peranan saksi mahkota apabila ditinjau dari asas non self incrimination. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd adalah memenuhi standar batas minimal pembuktian dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki alat bukti yang cukup sehingga terganjal pasal 193 KUHAP yang mengatur minimal dua (2) alat bukti yang sah. Peranan saksi mahkota sebagai memenuhi standar batas minimal pembuktian telah melanggar asas non self incrimination sebab ada kalimat pengakuan bersalah oleh saksi mahkota dalam keterangannya.Kata kunci: Asas non self incrimination; Pencurian; Saksi Mahkota, Abstract: This study aims to determine the role of the crown witness in the crime of theft in decision number 205/Pid.B/2019/PN.Cbd. In addition, it is also to know the role of the crown witness when viewed from the non-self-incrimination principle. The method used in this research is normative legal research which is perspective and applied. The approach that the author uses in this study is a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The technique of analyzing legal materials uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it shows that the role of the crown witness in the crime of theft in Decision Number 205/Pid.B/2019/PN.Cbd is to meet the minimum standard of proof because the Public Prosecutor does not have sufficient evidence so that it is hampered by Article 193 of the Criminal Procedure Code which regulates the minimum two (2) valid evidence. The role of the crown witness as meeting the minimum standard of proof has violated the principle of non self-incrimination because there is a sentence of guilt confession by the crown witness in his statement.Keywords: The principle of non-self-incrimination; Theft; crown witness.
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil) Anggreini, Zindi
Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67697

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalammenjatuhkan pidana pada kasus bantuan pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum untuk studi literatur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogistik adalah deduktif. Kasus yang dikaji dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Moch Muslik als Codet terhadap korban Arif Krisyanto. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, JPU dijerat dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah didasarkan pada pertimbangan hukum hakim yuridis dan non yuridis. Majelis hakim memutus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan dan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.Kata kunci: Keputusan; Bantuan dalam Pembunuhan yang Direncanakan.Abstract: This study aims to find out how the judge's legal considerations are based in imposing a criminal on a premeditated murder assistance case based on Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil. This research is a type of normative legal research that is prescriptive and applied. The author uses the technique of collecting legal materials to study literature. The research approach used is a case study. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of analyzing legal materials using the syllogistic method is deductive. The case studied in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil is a case of premeditated murder assistance carried out by the defendant Moch Muslik als Codet against the victim Arif Krisyanto. As a result of the actions carried out by the defendant, the public prosecutor was charged with Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 56 paragraph (1) of the Criminal Code. The results of the study indicate that the Panel of Judges in making a decision against the defendant has been based on legal considerations of juridical and non-juridical judges. The panel of judges rendered their decision based on the facts revealed in the trial where the evidence presented by the public prosecutor was witness statements, letters, and statements from the defendant. Based on the evidence, the judge obtained a conviction and stated that the defendant was legally and convincingly guilty of committing the crime of premeditated murder.Keywords: Decisions; Assistance in Premeditated Murder.
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Alghozali, Muhammad Wildan; Dwi Kurniawan, Itok
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71425

Abstract

Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kedudukan kesaksian Notaris dalampembuktian dakwaan perkara pidana pengggelapan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakedudukan kesaksian notaris dalam pembuktian dakwaan perkara pidana penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Notaris dalam pembuktian perkara penggelapan dengan putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PN Skt dihadirkan sebagai saksi. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi dan terdakwa pernah datang dan meminta dibuatkan kedua akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris lalu kedua akta tersebut selanjutnya dicatat oleh kedua notaris tersebut untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah, sehingga Keterangan dari Notaris sebagai saksi di pengadilan khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana. Kata Kunci: Kesaksian, Notaris, Penggelapan.This article analyzes the Criminal Procedure Code regarding the position of a Notary's testimony in proving the indictment of the crime of embezzlement. This article aims to find out how the position of the notary's testimony in proving the indictment of the criminal case of embezzlement. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The collection of legal materials by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that the position of the Notary in proving the embezzlement case with decision Number: 67/Pid.B/2020/PN Skt was presented as a witness. The actions taken by the notary during the examination at court as a witness were to testify that it was true that the witness and the defendant had come and asked for the two deeds mentioned above, then the procedure for making the deed made by the notary was in accordance with the Notary Office Law, namely the deed was read out , signed by the appearers, witnesses, and notaries and then the two deed are then recorded by the two notaries to be registered in accordance with applicable law, namely the Minutes of the deed every month must be reported to the Regional Supervisory Council, so that the Notary's statement as a witness in court, especially the criminal court this is enough to fulfill the evidence that needs to be examined by the Judge in order to be used as material for consideration in deciding a criminal case.Keywords: Testimony, Notary, Embezzlement.
Kajian Putusan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Judex Factie Dan Mengadili Sendiri Pembayaran Dengan Cek Kosong Bukan Tindak Pidana Penipuan Rio Ella Arika Nurkholis
Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v7i3.38275

Abstract

    Tujuan penelitian mendeskripsikan alasan Terdakwa mengajukan kasasi dan mengetahui pertimbangan Hakim membatalkan putusan Judex Factie. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Analisis data secara kualitatif dengan analisis deduktif. Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa sehingga sesuai Pasal 241 jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP Putusan Mahkamah Agung  membatalkan putusan Judex Factie dan mengadili sendiri melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai Pasal 191 ayat  (2)  dan Putusan Mahkamah Agung ini juga sesuai dengan  pasal 255 yang menyatakan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) jo Pasal 255 KUHAP.    Kata Kunci : Pembatalan Putusan, Judex Factie, Cek Kosong, Penipuan
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi; Bambang Santoso
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70965

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim yang mengabulkan  permohonan restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan secara  bersama sama hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan Pasal 170 KUHP berdasarkan putusan  nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan melalui cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan Restitusi yang ajukan oleh keluarga Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Penuntut Umum agar dicantumkan dalam surat tuntutan berhasil dilaksanakan. Pertimbangan hakim mengenai Restitusi adalah untuk memulihkan atau memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban atau keluarganya dan kepentingan pelaku perlu diperhatikan secara seimbang. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya terfokus pada pemberian hukum pada pelaku pidana tetapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal.Keywords: Pertimbangan Hakim; Permohonan Restitusi; Tindak Pidana Kekerasan; Pasal 170 KUHPThis study aims to find out the reason for the consideration of the judge who granted it application for restitution in cases of criminal acts of violence or persecution committed illegally together to cause the victim to die under Article 170 of the Criminal Code based on the decision number 63/Pid.B/2022/PN.Smn. This research is included in normative legal research case approach. The technique of collecting legal materials uses the study method literature by collecting and analyzing legal materials related to problems examined by the author. The results of the study show that the application for restitution is filed by the Victim's family through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) to the Prosecutor General so that it is included in the letter of claim successfully carried out. Judge's opinion regarding Restitution is to restore or provide legal protection for victims or their families and at the same time as a form of criminal responsibility, so that the interests of the victim or his family and the interests of the offender need to be considered in a balanced way. So this shows that the criminal justice system is not only focused on giving law to criminals but also on the fulfillment of the rights of victims that are fulfilled to the fullest. Keywords: Judge's Considerations; Restitution Application; Violent Crimes; Article 170 of the Criminal CodeKeywords: Judges' Consideration; Restitution Request; Violent Crime; Article 170 of the Criminal Code
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Wildan Faza Agustian
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70773

Abstract

Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana konstruksi pembuktian pada Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr pada praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Kedua, bagaimana ratio decidendi pada Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr pada praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan case approach (pendekatan kasus) dan statute approach (pendekatan perundang[1]undangan) yang berdasar pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dihimpun melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembuktian oleh penuntut umum mampu mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa disertai barang bukti pendukung guna membuktikan terdakwa bersalah telah melakukan praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan dan memenuhi rumusan Pasal 183 KUHAP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh penuntut umum. Ketiga alat bukti tersebut menerangkan bahwa pelaku tidak memiliki legalitas praktik dokter sebagaimana dalam UUPK sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim untuk memutus terdakwa bersalah telah melakukan praktik ilegal dokter asing di Indonesia.Kata Kunci: Pembuktian, Ratio Decidendi, Praktik Ilegal DokterThis study describes and examines the problems, firstly how is the construction of evidence in Decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr on the illegal practice of foreign doctors in Indonesia. Second, what is the ratio decidendi in Decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr on the illegal practice of foreign doctors in Indonesia. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. This study uses a case approach and a statute approach which are based on primary legal materials and secondary legal materials and are compiled through literature studies which are then analyzed using the deductive syllogism method. The results of the research and discussion show that the evidence by the public prosecutor is able to submit valid evidence as stated in Article 184 of KUHP, namely witness statements, expert statements, defendant statements accompanied by supporting evidence to prove the defendant guilty of illegally practicing foreign doctors in Indonesia. The judge's ratio decidendi in making a decision also pays attention to and fulfills the formulation of Article 183 of KUHP because it has considered at least 2 (two) valid pieces of evidence that have been submitted by the public prosecutor. The three pieces of evidence explained that the perpetrators did not have the legality of practicing doctors as stipulated in the UUPK, so that this could lead to a judge's conviction that the defendant was guilty of carrying out the illegal practice of foreign doctors in Indonesia.Keywords: Evidence, Ratio Decidendi, Doctor’s Illegal Practice