cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 453 Documents
 37   38   39   40   41 
ANALISIS ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 299 K/PID/2023) Marheni, Bela; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.98456

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum yang tercantum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/PID/2023. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui apakah alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum terkait perkara fidusia dalam memori kasasi sudah sesuai dengan ketentuan terkait kasasi pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dalam Menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan pendekatan kasus (case study) dengan melakukan analisis isu hukum mengenai kasasi tindak pidana fidusia terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/PID/2023. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan Teknik studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode deduksi silogisme yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum telah memenuhi Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu judex facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS PT. RUM BERDASARKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI Ayu Ramadhany, Panca Rizky; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.89047

Abstract

Artikel ini mengidentifikasi hukum acara pidana terkait dengan tinjauan telaah kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bebas terhadap PT. RUM yang berhadapan dengan hukum pada perkara tindak pidana lingkungan hidup. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pembuktian keterangan ahli dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bebas dalam Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh. Jenis penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum tersebut melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bebas pada Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh terlalu terpengaruh oleh keterangan yang diberikan oleh ahli.
PERTIMBANGAN HAKIM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 66/PID.B/2023/PN SKT Soesanto, Aldi Danuarta; Santoso, Bambang
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.97851

Abstract

This article analyzes the judge's considerations in adjudicating the criminal case of assault in Verdict Number 66/Pid.B/2023/PN Skt, which evaluates the evidentiary strength of witness testimony against the defendant Sutiyo Tejo Prabowo, as charged by the public prosecutor. This type of research is normative legal research that is prescriptive and applied in nature, using a case-based approach withprimary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials was conducted through literature studies, followed by an analysis technique using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it was shown that the judge's considerations in rendering a verdict in the defendant's criminal assault case in Verdict Number 66/Pid.B/2023/PN Skt were in accordance with Article183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP).
EFEKTIVITAS OTORITAS PENGAWAS DALAM MENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ERA DIGITAL Ulinnuha, Unsiya Zulfa; Sari, Nuzulia Kumala; Widiyanti, Ikarini Dani
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86077

Abstract

Otoritas pengawas memiliki peran sentral dalam menerapkan hukum persaingan usaha, menjaga ekonomi yang sehat dan adil. Mereka bertindak sebagai penjaga aturan dalam permainan bisnis dengan mengawasi aktivitas ekonomi dan bisnis, memastikan bahwa pelaku bisnis tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan yang sehat. Otoritas pengawas berfokus pada mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hukum persaingan usaha, seperti praktik kartel, penyalahgunaan posisi dominan, dan tindakan monopoli. Selain itu, mereka berperan dalam merumuskan pedoman dan peraturan yang mendukung prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Hubungan yang erat antara otoritaspengawas dan pemerintah adalah kunci dalam memastikan penegakan hukum yang efektif. Tujuan utama otoritas pengawas adalah menjaga persaingan yang sehat, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi. Melalui penyelidikan, penegakan hukum, dan advokasi, mereka berkontribusi pada menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui persaingan yang sehat. Meskipun memiliki peran penting, otoritas pengawas juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Untuk meningkatkan efektivitas, otoritas pengawas melakukan upaya, termasuk reformasi hukum, peningkatan transparansi, penggunaan teknologi canggih, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Kolaborasi ini memberikan manfaat besar dalam menguatkan penegakan hukum persaingan usaha dan memastikan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan
KAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERCOBAAN DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pti) Syadida, Muhammad Daffa; Kurniawan, Itok Dwi
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.104178

Abstract

This study aims to analyze judges' considerations in imposing criminal sentences and work training for child perpetrators in cases of violence against children, with a case study of Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pti. The research method used is a normative approach by analyzing court decision documents and related laws and regulations. The results of the study show that judges consider the principle of the best interests of the child and align it with Article 183 of the Criminal Procedure Code in making decisions. The conclusion of this study is that the application of probation and work training as an alternative to imprisonment reflects a rehabilitative approach in the juvenile criminal justice system in Indonesia.
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN Rachmayanti, Maya Arum; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.98971

Abstract

This article aims to find out whether the consideration of the Supreme Court judges in correcting the decision of the high court in the case of violence against children that causes death is in accordance with Article 253 paragraph (1) of the KUHAPThis legal research uses normative legal research methods that are prescriptive and applied using a case study approach by examining one case of criminal violence against children with the Supreme Court Decision Number 3789/K/Pid.Sus/2023. The collection of legal materials is carried out by means of  literature studies and the legal materials used are primary and  secondary legal materials. The analysis technique that the author uses is to use the deduction method of syllogism, from the submission of major premises and minor premises that are connected to each other so that conclusions can be obtained. Based on the results of research and discussion that has been carried out by the author, the consideration  of  the  Supreme  Court  judge  to  correct  the  High  Court's  decision  is  based  on  the  elements contained in Article 253 of the Criminal Procedure Code. However, in this study it can also be concluded that the High Court judge in handing down the verdict was not fully in accordance with the provisions in Article 253 of the KUHAP. 
SENGKETA DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH GUNA MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Agustiwi, Asri; Nurroychana, Shifa Mimma; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.104388

Abstract

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Namun, saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi wewenang pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis secara normatif strategi optimalisasi wewenang pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode pendekatan hukum normatif, yakni  pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dengan fokus pada sumber hukum, termasuk undang-undang, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi wewenang pemerintah daerah dapat dicapai melalui pengembangan kebijakan responsif, pengelolaan sumber daya, pengawasan, serta pengembangan inovasi pelayanan. Optimalisasi wewenang pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti kualitas aparatur, sarana prasarana, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Strategi seperti penguatan profesionalisme aparatur, kebijakan standar pelayanan minimal, dan penyediaan fasilitas pendukung dapat digunakan pemerintah untuk mendorong kualitas kebijakan publik. Selain itu, penggunaan teknologi mutakhir dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pemerintahan.
KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DILETAKKAN SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN DALAM PUTUSAN NOMOR 43/Pdt.Bth/2023/PN Skh Dewi, Khoirunnisa Mustika; Aldyan, Arsyad
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i4.100213

Abstract

This article analyzes the legal position of a Mortgage Right guarantee object that is subsequently placed under a security seizure by the court in Decision Number 43/Pdt.Bth/2023/PN Skh. The purpose of this article is to further examine the legal position of the Mortgage Right Guarantee object as a guarantee whose holder is prioritized by law based on Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. The findings prove that the Mortgage Right holder, as a separate creditor, has precedence in carrying out the execution of its object compared to other creditors. However, if a security seizure is placed by the court on the Mortgage Right object, the law does not explicitly regulate the legal position of the guarantee object. The jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, in this case, provides legal certainty regarding this issue, thereby reaffirming the legal position of the Mortgage Right guarantee object that is placed under a security seizure.
STRATEGI PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PENUNTUT UMUM PADA PERKARA NARKOTIKA YANG DIJATUHKAN HUKUMAN MATI Septiansyah, Dwi Wahyu; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.88528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembuktian penuntut umum dalam membuktikan unsur-unsur pidana dalam kasus tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana mati pada Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Btm. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan baik dari buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen hukum yang terkait. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dihasilkan temuan bahwa strategi pembuktian penuntut umum dalam kasus Nomor: 501/Pid.Sus/2020/PN Btm dilakukan dengan beberapa macam strategi, yaitu strategi pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, strategi pembuktian berdasarkan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan, dan strategi pembuktian menggunakan splitsing yang menghasilkan putusan maksimal yaitu pidana mati. 
TELAAH KESESUAIAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SKT) Salsabila, Kharisma; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.82551

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian pemidanaan atas tindak pidana narkotika terhadap anak sebagai pengedar narkotika berdasarkan putusan no. 4/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan pidana pada putusan nomor 4/Pid.Sus- Anak/2022//PN Skt telah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dapat meyakinkan hakim ketika menjatuhkan putusan pidana. dilengkapi dengan alat bukti lain sesuai dengan Pasal 184 KUHAPKata kunci: Pemidanaan; Narkotika; Putusan

Page 39 of 46 | Total Record : 453

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL More Issue