Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 802 Documents

36 37 38 39 40

Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Wiguna, Thomas Adi; Santoso, S.H., M.Hum, Bambang
Verstek Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Â Â Â Â Â This study aimed to know the used of evidences in process of authentication indictment of criminal act deliberately persuading the child to intercourse with him as the basis judgement by the judge in decide the case in case study on the verdict number 78/pid.b/2013/pn.unh.Â Â Â Â Â On Saturday, April 6, 2013 at 10:00 pm at the health center located Ladianta district. Wawonii Northeast District. Konawe. Defendant Suzan Azim Als. Yaumi have intercourse with the victim and threatened to kill the victim and the victim's family, the victim just shut up and then cry, victim and the defendant out of the room and defendant told the victim to return to school.Â Â Â Â Â In this criminal act, general prosecutor indicted the defendant with alternative subsidiary indictment. The process of proving in court showed that the evidence used in proving the crime of intercourse is in conformity with the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code of evidence. Evaluation of the results of proof in Decision Number 78/Pid.B/2013/PN.Unh has given confidence to the judge that the defendant has committed the crime and sentencing of the accused in accordance with Article 183 of the minimumÂ evidence in conjunction with Article 193 paragraph (1) criminal Code that if the court found the defendant guilty of the crime against her, the court dropped criminal.Â Â Â Â Â Â Keywords: evidence, authentication, criminal acts of intercourse

TELAAH YURIDIS PERBEDAAN PANDANGAN HUKUM ANTARA PENUNTUT UMUM DAN JUDEX JURIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 500 K/PID/2017) Nabila Yasmine
Verstek Vol 9, No 1: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan padangan hukum antara Penuntut Umum dan Judex Juris dalam Perkara Nomor 500 K/PID/2017 serta mengetahui seharusnya pendapat hukum atas kasus tersebut. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dengan jenis normatif dilakukan berdasarkan library based dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder diantaranya adalah Putusan Nomor 500 K/PID/2017.Hasil penelitian dan pembahasan dapat ketahui bahwa perbedaan pandangan Penuntut Umum dan Hakim tersebut tidak hanya mengenai alasan kasasi Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 253 KUHAP tetapi juga terdapat perbedaan pandangan mengenai dihadirkannya saksi yang bersifat testimonium de auditu serta terdapat pula saksi mahkota (kroongetuide) yang tidak dihadirkan di persidangan, yang pada akhirnya berdasarkan alasan-alasan tersebut tidak tercapai suatu pembuktian sehingga dapat diketahui telaah idealis terhadap pendapat hukumnya.Kata kunci: alasan kasasi, testimonium de auditu, saksi mahkota ABSTRACTThis research aimed to find out the different legal perspectives of Public Prosecutor and Judex Juris in the Case Number 500 K/PID/2017 and the legal opinion should be on the case. This study was a normative research, the one conducted with library study. This normative research was library based with primary and secondary law materials, including among others Verdict Number 500 K/PID/2017.The result of research and discussion showed that the different perspective of Public Prosecutor concerned not only the Public Prosecutor’s reason of appealing to Supreme Court inconsistent with the provision of Article 253 of KUHAP (Code of Criminal Procedure) but also the presence of witness that is testimonium de auditu in nature and the crown witness (kroongetuide) not presented in the trial and considering those rationales, eventually an authentication was achieved so that it could be found the idealistic study on the legal opinion.Keywords: the rationale of appeal to Supreme Court, testimonium de auditu, crown witness

TINJAUAN ASPEK PREVENTIF DAN EDUKATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENILAI PEMBUKTIAN PERJUDIAN SABUNG AYAM SEBAGAI ADAT BUDAYA DI BALI (Studi Putusan Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Bli) Yoga Fiqkri Wicaksono & Kristiyadi
Verstek Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKTujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perjudian sabun ayam yang terdapat unsur adat budaya di dalamnya, serta untuk mengetahui bagaimanakah yang dimaksut dengan upaya preventif dan edukatif dalam pemidanaan perjudian sabung ayam di Bali ini. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, yaitu menggunakan premis mayor dan premis minor kemudian diambil konklusi. Hasil yang diperoleh peneliti dari penelitian hukum ini adalah bahwa hakim memasukkan unsur budaya sebagai hal yang meringankan pada pertimbangan hakim, dan upaya preventif dan upaya edukatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan dan upaya mengubah pola perilaku masyarakat.Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Tajen, Perjudian ABSTRACTThe purpose of this legal research is to find out about how the judges consider in making decisions on criminal acts of cockfighting gambling that have elements of cultural customs in them, and to find out what is meant by preventive and educative efforts in this cockfighting gambling in Bali. The method used in legal research is prescriptive and applied. The approach used is a case study conducted to solve legal issues faced based on existing laws and regulations. Collection of legal materials is done by literature. This research is based on primary legal material in the form of legislation and court decisions and secondary legal material in the form of books, journals and articles. The legal material analysis technique uses the deductive syllogism method, which uses a major premise and a minor premise then taken conclusions The results obtained by researchers from this legal research are that judges incorporate cultural elements as things that alleviate judges' consideration, and preventive efforts and educative efforts are efforts made by the government in efforts to overcome and attempt to change people's behavior patterns.Keyword: consideration of the judge, Tajen, Gambling

STUDI PERBANDINGAN KONSEPSI EFEKTIFITAS PENCARIAN KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA : TELAAH KONSEP RESTORATIVE JUSTICE, PLEA BARGAINING DAN RECHTELIJK PARDON. Ritasari, Vanny
Verstek Vol 9, No 2 (2021)
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan konsep restorative justice (keadilan restoratif), Plea Bargaining (Pengakuan Bersalah) dan Rechtelik Pardon (permaafan hakim) dan perspektifnya dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Suatu sistem peradilan pidana dikenal adanya proses diversi. Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini yakni penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Proses diversi di peradilan pidana dikenal 3 (tiga) konsep yakni restorative justice (keadilan restoratif), Plea Bargaining (Pengakuan Bersalah) dan Rechtelik Pardon (permaafan hakim). Restorative justice adalah proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban, bermusyawarah mencari penyelesaian/solusi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Di Indonesia, penggunaannya terbatas pada pelaku anak dan remaja. Plea bargaining adalah pengakuan bersalah terdakwa mengenai tindak pidana yang dilakukannya. Plea bargain ini paling sering digunakan di Amerika Serikat. Di Amerika, plea bargain merupakan penyelesaian perkara di luar persidangan juri. Amerika adalah Negara penganut sistem common law yang menggunakan sistem juri dalam sidang. Pela bargain, terdakwa tidak perlu mengikuti persidangan di hadapan juri. Hanya hakim tunggal. Meski masih banyak polemik, Indonesia memutuskan menerapkan plea bargain yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Sementara rechtelijk pardon (permaafan hakim) adalah memberikan wewenang kepada hakim untuk memberikan permaafan atas tindak pidana yang dilakukan pelaku dengan syarat tertentu. Rechtelijk pardon banyak diterapkan di Negara Belanda. Di Belanda, terdakwa yang dimaafkan oleh hakim tidak perlu melakukan persidangan yang panjang. Hanya di hadapan hakim tunggal. Indonesia memutuskan untuk mengadopsi konsep rechtelijk pardon yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Indonesia.Kata Kunci: Perbandingan, restorative justice (keadilan restoratif), Plea Bargaining (Pengakuan Bersalah), Rechtelik Pardon (permaafan hakim), penyelesaian perkara.Â ABSTRACTThis study to reveals of the concepts of restorative justice, Plea Bargaining and Rechtelik Pardon (judges' forgiveness) and their perspectives in the Indonesia legal system. In a criminal justice system there is a diversion process. Diversion process is alternative of dispute without trial. In the process of diversion in criminal justice there are 3 (three) concepts, namely restorative justice, Plea Bargaining and Rechtelik Pardon (judge's forgiveness). Restorative justice is the process of resolving criminal cases by involving the perpetrators, victims and families of the perpetrators / victims, deliberating to find a solution / solution to a criminal act committed by the perpetrator. Indonesia, its use is limited to child and adolescent offenders. Plea bargaining is the guilty plea of the accused regarding the crime he committed. Plea bargain is most often used in the United States. In the United States, defendant who use plea bargain system can plead guilty in front of independent judge without jury trial. United States is the country that use common law system so, the trial must be with jury. Although there are still many polemics, Indonesia has decided to implement the plea bargain as outlined in the Draft Law on the Criminal Procedure Code (RUU KUHAP). Meanwhile rechtelijk pardon (judge's forgiveness) is giving authority to the judge to give forgiveness for criminal acts committed by the perpetrator with certain conditions. In Netherland, judge pardon can give without jury but only independent judge. Rechtelijk pardon is widely applied in the Netherlands. Indonesia decided to adopt the concept of reconciliation pardon as outlined in the Draft Law on Criminal Law (RUU KUHP) in Indonesia.Keywords: Comparison, restorative justice, Plea Bargaining, Rechtelik Pardon (judge's forgiveness), case settlement.

TELAAH KONSEPSI PENISTAAN AGAMA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS MELIANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn) Gendis Nissa Aulia
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsepsi penistaan agama terhadap penegakan hukum kasus Meliana yang mengeluhkan suara adzan di masjid yang merupakan Terdakwa dalam perkara penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui apa yang dicakup dalam konsepsi penistaan agama dan bagaimana konsepsi penistaan agama terhadap penegakan hukum kasus Meliana. Dalam pembahasan, penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan dan alat bukti yang diajukan belum cukup kuat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa Meliana.Kata Kunci: Penistaan Agama, Penegakan Hukum, Pasal 156a KUHPABSTRACTThis research aims to find out how the conception of religious sacrilege against law enforcement the case of Meliana who complained about the sound of adzan at the mosque which was the defendant in the case of religious sacrilege in Medan District Court Verdict Number: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn. The type of research used in this research is law of normative research. As for the next study is to find out what is covered in the conception of religious sacrilege and how conception of religious sacrilege against law enforcement the case of Meliana. In the discussion, the author argues that the decision of a Medan District Court Verdict Number: 1612/Pid.b/2018/PN.Mdn was less attentive to values of justice and evidence presented has not been strong enough to prove the fault of the defendant Meliana.Keywords: Religious Sacrilege, Law Enforcement, Article 156a Criminal Code

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PRAPERADILAN ATAS DASAR KETIDAKTERPENUHAN PASAL 17 DAN PASAL 21 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 18/PID.PRA/2017/PN.Dps Ghina Yunita Priyanka
Verstek Vol 9, No 3 (2021)
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadian atas dasar ketidakterpenuhan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dalam Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2017/PN.Dps. sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menambah dan memperluas pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mengenai alat bukti untuk melakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat presfektif, meneliti mengenai pertimbangan hakim mengenai praperadilan atas dasar ketidakterpenuhan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dalam Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2017/PN/Dps dengan ketetuan KUHAP. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan rujukan internet. Analisis penelitian yang digunakan silogisme deduksi dengan pengumpulan sumber penelitian untuk menafsirkan norma terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan dalam putusan ini juga sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP karena penetapan Tersangka mengandung cacat formal. Penetapan tersangka sudah memenuhi “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana tercantum pada Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Namun, alat bukti yang didapatkan oleh Penyidik (in casu Termohon) tidak memiliki relevansi dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Pemohon. Kualitas bukti permulaan juga merupakan suatu hal yang penting demi mencapai asas kepastian hukum yang adil.Kata Kunci : pertimbangan hakim, praperadilan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup ABSTRACTThis study aims to determine whether the judges' consideration in granting pretrial is based on the incompliance of Article 17 and Article 21 section (1) of the Criminal Procedure Code in Decision Number 18 / Pid.Pra / 2017 / PN.Dps. In accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, besides this research also aims to increase and broaden the knowledge, understanding, and insight regarding evidence to make arrests and detention in accordance with Article 17 and Article 21 section (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a normative or doctrinal legal research with a perspective, examining the judges' consideration regarding pretrial based on the non-compliance with Article 17 and Article 21 section (1) of the Criminal Procedure Code in Decision Number 18 / Pid.Pra / 2017 / PN / Dps with the provisions of the Criminal Procedure Code. Research source collection techniques used are literature studies and internet references. Analysis of the research used the deduction syllogism by gathering research sources to interpret related norms. Based on the results of the study it can be concluded that the consideration of judges in granting pretrial in this decision is also in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code because the determination of the suspect contains formal defects. Determination of the suspect has fulfilled "sufficient preliminary evidence" and "sufficient evidence" as stated in Article 17 and Article 21 section (1) of the Criminal Procedure Code which is a minimum of 2 (two) valid evidences. However, the evidence obtained by the Investigator (in casu Respondent) has no relevance to the articles charged to the Petitioners. The quality of preliminary evidence is also important for achieving the principle of fair legal certainty.Keyword : judge's consideration, pretrial, sufficient preliminary evidence, sufficient evidence

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PERTAMBANGAN DENGAN ADANYA DISSENTING OPINION (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2039 K/PID.SUS.LH/2016) Wildan Al Jundy
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRACTThis article aims to know the reason of the Supreme Court Judge’s decision in granting cassation request of mining case with the dissenting opinion is in accordance with Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. Legal source materials used is primary legal materials and secondary legal materials, legal materials analysis technique used is syllogistic method through deduction thinking patterns or deductive. Based on the results of the research done by the author, it was known that the Supreme Court’s consideration in granting the cassation was in accordance with Criminal Code Procedures (KUHAP). Supreme Court has the right to accept the cassation request and also has the right to adjudicate itself in accordance with Article 254 jo Article 255 section (1) Criminal Procedure Code (KUHAP). Although in deciding the case there is dissenting opinion among the members of the assembly, however the Supreme Court’s decision by taking the most votes is appropriate, this is in accordance with what is stated in Article 182 section 6 letter a Jo Article 256 Criminal Code Procedures (KUHAP). This means that the Supreme Court granted the Cassation by taking the most votes on the difference opinion of the Panel of Judges and cancel the decision of the Sarolangun District Court. Sri Murwahyuni, SH, MH, as a Member Judge has a different opinion, namely the reason that the Public Prosecutor's Cassation cannot be justified, the judex facti consideration which acquitted the Defendant of the indictment is correct and correct.Key Words: Cassation, Dissenting Opinion, Mining CrimesABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim mahkamah agung dalam memutus mengabulkan permohonan kasasi perkara pertambangan dengan adanya dissenting opinion telah sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduksi atau deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi sudah sesuai ketentuan KUHAP. Mahkamah Agung memiliki hak untuk menerima permohonan Kasasi serta memiliki hak untuk mengadili sendiri sesuai dengan Pasal 254 jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Meskipun dalam memutus perkara terdapat dissenting opinion antar anggota majelis akan tetapi Mahkamah Agung dalam memutus sudah tepat yakni dengan mengambil suara terbanyak, hal ini sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 182 ayat 6 huruf a Jo Pasal 256 KUHAP.berarti bahwa Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi dengan mengambil suara terbanyak pada perbedaan pendapat Majelis Hakim dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun. Sri Murwahyuni, SH, MH, sebagai Hakim Anggota memiliki pendapat yang berbeda yaitu alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, pertimbangan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan sudah tepat dan benar.Kata Kunci: Kasasi, Dissenting Opinion, Tindak Pidana Pertambangan

UPAYA TERDAKWA MENGHADIRKAN SAKSI MERINGANKAN DALAM PERKARA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHAP (STUDI PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS/2018/PN.SMG) Sintya Pungki Oktavia
Verstek Vol 9, No 3 (2021)
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya Terdakwa dalam menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan di persidangan perkara perdagangan orang dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, jurnal, kamus hukum dan bahan dari media internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, sehingga penulisan hukum ini kemudian dipahami sebagai penulisan kepustakaan, yaitu penelitian teradap data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya terdakwa dalam menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan telah sesuai dengan Pasal 65 KUHAP dan nilai kekuatan pembuktiannya telah sesuai dengan Pasal 159 dan Pasal 160 KUHAP.Kata Kunci : Upaya terdakwa, Saksi meringankan, Perkara perdagangan orang. ABSTRACTThis study aims to determine the suitability of the Defendant's attempt in presenting witnesses and experts who have mitigated in the trial of human trafficking in Judge Decision Number 49 / Pid.Sus / 2018 / PN.Smg with Act No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure. This research is a descriptive normative legal research, with a qualitative approach. In this study the authors used secondary data types and used primary and secondary legal materials. Primary legal materials derived from laws and regulations and secondary legal materials are obtained from all legal publications and are official documents such as books, journals, legal dictionaries and materials from internet media. The data collection technique used is literature study, so that the writing of this law is then understood as writing literature, namely research on secondary data. Based on the results of this study it can be concluded that the defendant's efforts in presenting witnesses and mitigating experts were in accordance with Article 65 of the Criminal Procedure Code and the strength of the evidence was in accordance with Article 159 and Article 160 of the Criminal Procedure Code.Keywords : Defendant’s attempt, Mitigating witness, Human Trafficking case.

ANALISIS PEMERIKSAAN TERHADAP TERDAKWA BERUMUR DUAPULUH TAHUN DENGAN ACARA PIDANA ANAK DALAM PERKARA SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA M Fahrurrizal Bahri
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai analisis pemeriksaan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi bahwa anak yang belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana, maka dapat diajukan di peradilan anak sebelum mencapai umur 21 tahun, sehingga hakim memutus perkara yang dilakukan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah sesuai dengan batas umur pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Kata Kunci: Acara Pidana Anak, Perlindungan Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum ABSTRACT This study examines the problems regarding the analysis of examinations and considerations of Judges in making decisions on Children Conflicting with the Law based on Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. Article 20 of the Child Criminal Justice System Law restricts that a child who is not 18 years old commits a crime, can be filed in a juvenile court before reaching the age of 21, so that the judge decides a case committed by a Child Conflicting with the Law in accordance in the Juvenile Justice System Act. Keywords: Child Criminal Events, Child Protection, Children in Conflict with Law

MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM PENEGAKAN HUKUM Meda Desi Kartikasari
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Belajar dari kasus mandalawangi, ternyata hakim berpandangan sangat pro terhadap lingkungan. Hal inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai implementasi asas in dubio pro natura. Berkenaan dengan hal ini maka penelitian ini bertujuan untuk menelisik lebih dalam akar pemikiran dari asas in dubio pro natura. Untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut disusun dengan penelitian normatif atau doktrinal menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan teknik analisis silogisme deduktif. Adapun hasil penelitian menyikapi bahwa masalah kerusakan lingkungan hidup merupakan krisis lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia, oleh karenanya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah kebijakan peraturan terkini untuk penegakan hukum lingkungan hidup, dalam sistem penegakan hukum lingkungan dikenal suatu asas yang diterapkan oleh hakim yakni asas in dubio pro natura, yang merupakan turunan dari konsep precautionary principle. Berdasarkan kajian yang dilakukan, asas in dubio pro natura tersebut merupakan asas yang berintertekstual dengan asas in dubio pro reo, pemikiran biosentrisme, pemikiran ekosentrisme, pemikiran hukum progresif, deep ecology dan sekaligus menjadi pembantah atau antitesis atas pemikiran antrophosentrisme maupun shallow ecology. Kata Kunci: Asas in dubio pro natura, lingkungan hidup. ABSTRACT Learning from the Mandalawangi case, it turned out that the judge was very pro-environment. This is then touted as the implementation of the principle in dubio pro natura. With regard to this matter, this study aims to probe deeper into the thought roots of the principle in dubio pro natura. To obtain results from these studies compiled with normative or doctrinal research using primary legal materials and secondary legal materials analyzed by deductive syllogism analysis techniques. The results of the study address that the problem of environmental damage is an environmental crisis that threatens the future of humanity, therefore environmental protection and management needs to be done. Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment is the latest regulatory policy step for the enforcement of environmental law, in the environmental law enforcement system, a principle applied by the judges is known as the principle in dubio pro natura, which is derived from the precautionary principle concept. Based on the studies carried out, the principle of pro-natura dubio is a principle that has intextualism with the principle in dubio pro reo, biosentrism, ecocentrism, progressive legal, deep ecology and at the same time becomes the antithesis of shallow ecology.Keywords: Principle in dubio pro natura, Environment.

Page 38 of 81 | Total Record : 802

36 37 38 39 40

Filter by Year

2013 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA