cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 453 Documents
 41   42   43   44   45 
KEABSAHAN DAN KEKUATAN HUKUM PEMBUATAN PERJANJIAN DAMAI YANG MENYIMPANG DARI PUTUSAN PENGADILAN Ramadhani, Muhamad Daffa; Adlhiyati, Zakki
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86223

Abstract

Artikel ini membahas mengenai suatu perjanjian perdamaian yang dibuat untuk menghindari keputusan pengadilan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian perdamaian yang dibuat pasca putusan inkracht dapat dikatakan sah dan bagaimana terhadap pelaksanaan eksekusi apakah dapat dilaksanakan setelah dibuatnya perjanjian perdamaian yang menghindari eksekusi pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan serta wawancara dengan penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang disepakati bahwa perjanjian yang dibuat pasca keputusan inkracht oleh para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Perjanjian Perdamaian Nomor 1 tertanggal 10 Januari 2017 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 3 tertanggal 2 Februari 2017 tidak dapat dikatakan sah karena belum terpenuhinya salah satu tidak yakin syarat sahnya Perjanjian Perdamaian yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan. .
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS KARENA ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM KASUS PENGANIAYAAN Sabila, Shafa Salsa; Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.80556

Abstract

Artikel ini menganalisis bidang Hukum Acara Pidana terkait putusan lepas pada perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Donggala. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan putusan lepas pada putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl telah sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam menetapkan putusan lepas perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl karena berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan ditemukan adanya unsur pembelaan terpaksa sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana dan wajib dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
DISHARMONI KEADILAN RESTORATIF PADA PRODUK HUKUM NOMOKRASI Salsabila, Putri Balqis; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.96314

Abstract

Observing at Perpol No. 08/2021, Perja No. 15/2020, and Perma No. 01/2024, reveals a number of significant problems that require comprehensive evaluation. Although the three regulations are expected to be an instrument for the transformation of the criminal justice system towards a more humane, responsive, and just approach, a critical study shows that there is an urgent need to conduct a comprehensive review. The main focus of the review includes aspects of definitions, principles, criminal punishment limitations, loss assessment, and criminal offence exceptions. The normative research conducted using primary and secondary legal materials thus uses a conceptual approach that focuses on examining the concept of restorative justice and its disharmony in each legal product. Through deductive syllogism analysis, the research identified disharmony in the implementation of the concept of restorative justice. Fundamental differences are clearly visible in terms of definitions, requirements, and the scope of criminal offences that can be resolved through restorative justice mechanisms.
KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS DALAM PENGUNGKAPAN BENEFICIAL OWNERSHIP TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN GUNA MENCEGAH MONEY LAUNDERING Nurrizky, Alan Siti; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi; Candrakirana, Rosita
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.117403

Abstract

Pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa yang kini berkembang kompleks melalui skema kepemilikan manfaat (beneficial ownership) dalam korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Notaris dalam pencegahan praktik tersebut saat pembuatan akta pendirian perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berkedudukan sebagai gatekeeper yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Melalui prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), Notaris berkewajiban mengidentifikasi serta memverifikasi pemilik manfaat. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2015 dan PP Nomor 61 Tahun 2021, Notaris memiliki posisi sebagai pihak pelapor kepada PPATK atas Transaksi Keuangan Mencurigakan demi mencegah dampak TPPU seperti Putusan Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg dan Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT.PS
KONSTRUKSI UNSUR PERSELISIHAN TERUS-MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN: STUDI KOMPARATIF PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI Syahirah, Callysta Adzhani; Hartanto, Heri
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i4.101869

Abstract

This research aims to examine the comparative analysis of how District Courts and Religious Courts interpret the phrases "continuous disputes" and "irretrievable breakdown of marital harmony," as well as the reconstruction of these phrases as legitimate grounds for divorce in court. This study employs normative legal research with a statutory approach and a case study approach. The types of data utilized are primary and  secondary  data.  The  legal  materials  were  collected  through  library  research.  The  data  analysis technique  employed  in  this  research  is  inductive  analysis.  The  findings  of  this  research  indicate  that  in interpreting  the phrase "continuous disputes,"  both the  District Court and the Religious  Court utilize the same  legal  basis,  namely  the  Circular  Letter  Number  3  of  2023  concerning  the  Enforcement  of  the Formulation  of  the  Results  of  the  Plenary  Meeting  of  the  Chambers  of  the  Supreme  Court  of  2023  as Guidelines for the Implementation of Court Duties. Conversely, in interpreting "irretrievable breakdown of marital  harmony,"  the  consideration  in  both  the  District  Court  and  the  Religious  Court  revolves  around whether  or  not  there  have  been  attempts  by  family  members  to  reconcile  the  disputing  spouses.  The distinction lies in the fact  that  the Religious Court's provisions  are regulated in greater detail within the Qur'an and Hadith. It is suggested that these interpretations should also be explicitly stated in the articles or the explanatory notes of the relevant legal provisions.
TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM MA MENGABULKAN KASASI PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 50K/PID/2023 Dwiputri, Maylia Wahyu; Adlhiyati, Zakki
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.98081

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (case study) dengan menelaah salah satu kasus penggelapan dalam jabatan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50K/PID/2023. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi Pustaka. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dioleh menggunakan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dalam pertimbangannya, hakim Mahkamah Agung membenarkan bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut undang-undang.
TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN KASASI PT PLATINUM CERAMICS INDUSTRY DALAM SENGKETA PHI (STUDI PUTUSAN NO. 856 K/PDT.SUS-PHI/2020) Rezqi, Habiba Nada; Kurniawan, Itok Dwi
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.87779

Abstract

This article analyzes the judge's considerations in granting the cassation appeal of PT Platinum Ceramics Industry in the PHI dispute in Verdict No. 856 K/PDT.SUS-PHI/2020. This article is prescriptive normative legal research. The approach used in this article is a case approach. The technique of collecting legal materials used is literature study with a deductive syllogism analysis technique. The discussion of this article is the basis of the judge's considerations in granting the cassation appeal of PT Platinum Ceramics Industry. The research results show that the judge found errors in the application of the law by the judex facti, especially in evaluating the relevant evidence, and stated that the reasons submitted by Rifa'i dkk were merely differences of opinion regarding the factual assessment by the judex facti. Therefore, the judge decided to reject the appeal of Rifa'i dkk, and grant the cassation appeal of PT Platinum Ceramics Industry, annul the decision of the judex facti, and adjudicate the case independently.
TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN PADA PERKARA PERSETUBUHAN ANAK Arika, Aprilia Dwi; Aldyan, Arsyad
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.82243

Abstract

Artikel ini mengidentifikasi hukum acara pidana terkait dengan tinjauan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengawasan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara persetubuhan anak. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengawasan pada perkara persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Wng. Jenis penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum tersebut melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Wng didasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena hakim menjatuhkan sanksi kepada Anak dengan mengutamakan prinsip peradilan pidana anak. Bahwasannya, Anak masih mempunyai masa depan yang panjang sehingga Anak dapat memperbaiki kehidupannya di masa mendatang. Dengan demikian, Anak yang melakukan tindak pidana tersebut mendapatkan sanksi khusus sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
ANALISIS HUKUM, EKONOMI, SOSIO-LEGAL PADA PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PKPU DI PENGADILAN NIAGA Nurraihan, Muhammad Sulthan; Handayani, Annisa Risqi; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.105235

Abstract

The Indonesian Commercial Court plays a central role in resolving bankruptcy and debt restructuring disputes that have a significant impact on the survival of companies, industries, and the national economy, especially in the context of the protracted global economic crisis. This study aims to evaluate the effectiveness of the Indonesian Commercial Court in carrying out its duties, taking into account the legal, economic and social dimensions surrounding it. The research adopts a mixed-methods approach, with an analysis of 200 Commercial Court decisions, interviews with 25 commercial judges and 30 receivers, and a comparative analysis with the bankruptcy systems of developed countries, such as Singapore and Germany. The study found that although Indonesia's Bankruptcy Law is quite comprehensive, there is an imbalance between legal and economic interests in decision-making. One of the main weaknesses lies in the limited institutional capacity, lack of integration of economic considerations in decision-making, as well as the absence of an effective post-decision monitoring system of the Court. This study recommends deep reforms in Indonesia's insolvency system, which not only emphasize legal efficiency, but also support business sustainability through policies that are more adaptive to global market dynamics.
ANOTASI PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN Wiharmono, Galih Fajar; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86568

Abstract

Konsep Restorative Justice yang digunakan Majelis Hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini menururt penulis adalah suatu hal yang sangat tepat jika mengingat juga dari latar belakang baik korban maupun para terdakwa yang sama-sama tergabung dalam satu organisdasi Persaudaraan Setia Hati Terate. Tujuan dari Restorative Justice disini bukanlah semata-mata untuk menghilangkan pemidanaan ataupun meringankan hukum bagi para pelaku. Namun, disini majelis Hakim lebih menonjolkan perdamain yang dapat diterima kedua belah pihak tidak hanya hukuman yang membuat jera para terdakwa juga tapi juga memberikan kebaikan bagi keduanya atau win-win solution. Penggunaan konsep ini dapat dinilai baik karena didalam pengadilan terdakwa maupun korban akan merasakan adanya keadilan dari segi hukum dan juga bagi terdakwa tetap merasakan efek jera dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Page 43 of 46 | Total Record : 453

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL More Issue