Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 802 Documents

5 6 7 8 9

ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA KORUPSI BERDASARKAN DISSENTING OPINION TERHADAP KESALAHAN JUDEX FACTIE MEMUTUS BEBAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 841 K / PID.SUS / 2016) Zul Kaffa
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian Hukum ini bertujuan mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara korupsi berdasar Dissening Opinion terhadap kesalahan Judex Factie memutus bebas akibat mengabaikan keterangan ahli. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus. Terkait dengan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Hakim dalam sidang permusyawaratan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara, sedangkan Dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda, wajib dimuat dalam putusan. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun, sedangkan Hakim Anggota I, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H mempunyai pendapat yang berbeda terkait dengan pidana penjara yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa didasarkan pada keterangan ahli yaitu selama satu tahun saja.Kata kunci: Judex Factie, dissenting opinions, kasasi, Korupsi. ABSTRACTThis legal research aims at knowing the Supreme Court's consideration of deciding corruption cases based on Dissening Opinion against Judex Factie's decision to decide free due to ignoring expert information. The research methods used include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches. Related to Article 14 paragraph (2) and (3) Law No. 48 of 2009, the Judge in the deliberation session must submit a written consideration or opinion on the case, whereas in the deliberation session the consensus cannot be reached, the opinions of different judges must be included in the decision. The Panel of Judges of the Supreme Court decided to sentence the defendant to 4 years imprisonment, while the Member Judge I, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H has a different opinion regarding the imprisonment that should have been imposed on the defendant based on expert testimony, which is only for one year.Keywords: Judex Factie, dissenting opinions, Corruption.

Tinjauan Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarapura Klungkung Sebagai Putusan Perkara Narkotika Hutma Farandika Pratama; Oktavia Dwi Tanjung Sari
Verstek Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan hukum ini merupakan kasus narkotika yang dilakukan oleh Abdul Aziz yang dilakukan pada bulan Mei 2011, dimana dalam perbuatannya Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika. Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh hakim pengadilan negeri semarapura klungkung dalam perkara Narkotika di dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 641K / Pid.Sus / 2012. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, dalam pengajuan kasasi oleh penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dengan alasan kesalahan penerapan hukum (judex factie) Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Kata kunci : kasasi, tindak pidana Narkotika, putusan

Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Pra/2015/Pn Jkt Sel) Latifatul Khotimah
Verstek Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengajuan Pra Peradilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia terkait tindakan Penghentian penyidikan dalam perkara penipuan dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengajuan Praperadilan dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 KUHAP yang menerangkan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan.Pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasus ini adalah Conti Chandra sedangkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP menerangkan apabila suatu penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah maka proses penyidikan harus kembali dilanjutkankarena dalam perkara ini penghentian penyidikan dinilai tidak sah sehingga perlu diajukan praperadilan. Pertimbangan Hakim dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAPyang menyebutkan : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.Hakim meyakini berdasarkan alat bukti berupa surat dari Kejaksaan Agung kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI tentang hasil penyidikan tersangka TJIPTA FUJIARTA yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP atau Pasal 266 KUHP bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah suatu tindak pidana karena unsurnya telah terpenuhi. Kata Kunci :Praperadilan, Penyidikan, Penipuan

Pemidanaan Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Konsep Pertanggungjawabannya Mario Setyo Nugroho
Verstek Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

This study aims to perceive coroporate criminal prosecution in a corruption case in the telecommunication sector and to discover the concept of corporate responsibility in Supreme Court verdict Number: 787 K/Pid.Sus/2014. At fisrt PT. IM2 as providers of services in carrying out its activities can only use the closed remain network. By simply using a closed remain network, PT. IM2 as providers of services network is not optimal in providing services to customers for a limited scope of services. Then to avoid ability to pay Up Front Fee and the Cost of Usage Right radio frequency band to the state, defendant as if cooperation network usage for broadband internet access but in fact unlawfully using the frequencies 2.1 GHz owned by PT. Indosat Tbk. The impact of the actions of the defendant has enriched PT. IM2 and PT. Indosat 1.483.991.195.970,00 and financially harm the country as much as Rp 1.358.343.346.674,00(One billion three hundred and fifty-eight billion three hundred and forty three million three hundred and forty six thousand six hundred and seventy-four rupiah). Based on the results of this study it can be concluded that the system of corporate criminal liability has reached the stage where corporations can commit a crime and be accountable. In sentencing a corporation known double track system which adopted two lanes of punishment, in the sense that in addition to the criminal may also be a variety of actions to the corporation as a maker or criminal. Keywords: corporate criminal prosecution, corruption

Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan Rumah Wikanto, Adityo Wahyu; Yudowibowo, S.H., M.H, Syafrudin; -, Harjono, S.H., M.H
Verstek Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Sebelas Maret University

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Eksekusi adalah tindakan yang berkesinambunngan dari keseluruhan proses acara perdata. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi riil dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi riil dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam HIR. Terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu: a) pihak yang kalah tidak hadir pada tahap aanmaning; b) pengajuan permohonan penundaan eksekusi yang dikabulkan karena alasan kemanusiaan; dan c) hambatan komunikasi mengenai besaran uang pesangon.Â Â Â Â Â Â Â Kata kunci: Eksekusi Riil, Perkara Perdata, Pengosongan Tanah Dan Bangunan Rumah

KETERBUKTIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER SESUAI DENGAN PASAL 172 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER Wahyu Pratama Febriandini
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui terbuktinya perkara insubordinasi yang dilakukan oleh anggota militer disesuaikan dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme yaitu menarik kesimpulan berdasarkan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016. Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016 bahwa keterbuktian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Kata Kunci: Peradilan Militer, Tindak Pidana Insubordinasi, Anggota Militer ABSTRACTThis study aims to find out the evidence in the case of insubordination conducted by members of the military in accordance with Article 172 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. The type of research the author uses in arranging this legal research is normative legal research that is prescriptive and applied. The approach used is a case approach.The legal material analysis technique used by the author is to use legal reasioning with syllogism deduction method that is drawing conclution based on the major premise in the form of legal rules and minor premise in the form of legal fact in the Decision of the Military Court Number 70-K/PM I-05/AD/XI/2016 Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research in the decision of the Pontianak Military Court Number 70-K / PM I-05 / AD / XI / 2016 that the evidence of the insubordination of criminal acts committed by the Defendant is in accordance with Article 172 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts.Keywords: Military Justice, Insubordination, Military Member

Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban Yang Masih Dibawah Umur Dan Tidak Disumpah Dalam Persidangan Perkara Pencabulan Anak Febriana Nur Hidayati; Siti Fatimah; Bambang Santoso, S.H., M.Hum
Verstek Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apakah pemberian kesaksian anak tanpa disumpah sesuai dengan KUHAP dan bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian anak tanpa disumpah dalam persidangan perkara pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kandangan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang digunakan adalah berupa buku, perundang-undangan, karangan ilmiah. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme yang dilakukan dengan menerapkan norma dan kaidah hukum, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa keterangan saksi anak tanpa disumpah sesuai dengan KUHAP. Nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk bagi hakim. Kata Kunci: Anak, Keterangan saksi tanpa sumpah

ANALISIS PUTUSAN LEPAS AKIBAT KESALAHAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI WANPRESTASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016) Harimurti Umbulsari
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian Hukum ini bertujuan mengetahui perbedaan pertimbangan hukum hakim Judex Factie dengan Mahkamah Agung pada kasus pidana Penggelapan dan Pencucian Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan pendekatan kasus, metode penelitian kualitatif. Penulis tertarik untuk menliti sebuah perkara tindak pidana Penggelapan dan tindak pidana Pencucian Uang dimana dalam kasus ini hakim salah dalam memberikan putusan yang kemudian diajukannya kasasi yang diterima dan diadili sendiri oleh Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 673/Pid.B/2015/PN Jkt Sel yang amarnya menyatakan dakwaan telah terbukti , tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ( onslagvanrechtsvervolging) yang kemudian memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan hartkat serta martabatnya, dalam amar tersebut hakim memberikan putusan tidak berdasar apa yang di tuntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yng kemudian diajukannya kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam memberikan putusan karena Majelis Hakim di dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak menguraikan unsur-unsur tindak pidaa yang mana dijadikan dasar bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana yang dimana akhirnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016, telah sesuai dengan Pasal 255 KUHP, selanjutnya karena kasus ini dianggap sebagai kasus pidana maka terdakwa diputus dengan putusan pemidanaan sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi membatalkan putusan dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan tindak pidana “Pencucian Uang”.Kata kunci :Judex Factie, Mahkamah Agung, kasasi.ABSTRACTThis Legal Research aims at knowing the diference between Judex Factie judge and Supreme Court in criminal cases of Eviction and Money Laundering. The research method used is normative legal research that is prescriptive and case approach, qualitative research methods. The author is interested in investigating a case of crime of embezzlement and crime of money laundering wherein in this case the judge is wrong in giving a verdict which is then submitted to the appeal received and tried by the Supreme Court. Decision of the South Jakarta District Court Number: 673 / Pid.B / 2015 / PN Jkt Sel whose sentence stated that the indictment was proven, but the act was49Analisis Putusan Lepas Akibat Kesalahan Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Wanprestasinot a crime and released the Defendant from all legal charges (onslagvanrechtsvervolging) which later restored the defendant's right in ability , the position of dignity and dignity, in the amendment the judge gave an unfounded verdict which was submitted by the Public Prosecutor who then filed an appeal to the Supreme Court on the grounds that the Panel of Judges was wrong in giving the verdict because the Panel of Judges in giving legal considerations did not elaborate on the element criminal elements which form the basis that the case is a civil case and not a criminal case in which the Supreme Court finally hears the case with the decision of the Supreme Court Number 1491 K / Pid.Sus / 2016, in accordance with Article 255 of the Criminal Code, then because of the case this is considered a case criminal, the defendant is decided by the sentence of conviction in accordance with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Code, the Supreme Court granted the appeal to annul the ruling by stating the defendant was guilty of a crime of "Emblem" and the crime of "Money Laundering".Keywords: Judex Factie, Supreme Court, cassation.

¬¬Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Perkara Pembunuhan Berencana Terhadap Putusan Judex Factie (Studi Kasus Nomor: 793K/Pid/2015) Hesti Haryanti
Verstek Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengajuan kasasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan studi kepustakaan (library reaserch). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum mengunakan metode deduksi silogisme. Kasus yang dikaji pada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793K/Pid/2015 ini adalah kasus pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa (Tahun 2014). Terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap teman yang merupakan mantan kekasih Terdakwa, sehingga pembunuhan berencana tersebut membuat Terdakwa harus menjalani proses hukum yang berlaku. Terdakwa harus menjalani proses hukum karena tindak pidana yang telah dilakukannya dan didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”. Hasil penelitian menunjukkan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Judex Factie atas alasan hukuman terlalu ringan dalam perkara pembunuhan berencana yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana yakni Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793K/PID/2015 dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1359/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 28/PID/2015/PT.DKI dimana alasan-alasan Kasasi dijadikan dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusannya. Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Penganiayaan, Kasasi.

Peranan Penuntut Umum Dalam Menanggapi Indonesia Darurat Narkoba Sebagai Pihak Yang Melakukan Penuntutan Dan Mengajukan Upaya Hukum Demi Mencapai Tujuan Memberantas Narkoba Nike Dian Pertiwi
Verstek Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Cases of drug misuse is increasingly making Indonesia in emergencies drugs. Right now we can see now a lot of court decisions that impose criminal sanctions lightly against the criminal misuse of drugs. Suitability of sanctions imposed by the judge on the criminal misuse of drugs is dependent on proving through charges that are charged to the public prosecutor. In addition through the charges the prosecutor is also entitled to file legal action against a court decision which has not fulfilled a sense of justice. This study aims to determine the role of public prosecutors in Indonesia emergency response study drug through Yogyakarta High Court Decision No. 12 / PID.SUS / 2015 / PT YYK. Results from this study is the author knew the severity of the criminal sanction imposed by the judge depending on the demands formulated by the prosecution. Thus achieved whether or not the objectives of the Act No. 35 of 2009 and for dealing with emergency drug Indonesia, then the integrity of the prosecution should be further improved. This research is a normative law prescriptive approach to legislation, case approach and conceptual approaches. Sources and types of materials used law is the primary legal materials are supported secondary law. Keywords: the role of the public prosecutor, Indonesia emergency drugs, appeals.

Page 7 of 81 | Total Record : 802

5 6 7 8 9

Filter by Year

2013 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA