Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 802 Documents

4 5 6 7 8

PERNYATAAN NON EKSEKUTABEL OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE (STUDI PUTUSAN NOMOR: 652/PDT.G/2012/PN/JKT.SEL) Aning Putri Vidianti & Heri Hartanto
Verstek Vol 9, No 1: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai pernyataan non eksekutabel oleh pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase (Studi Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel). Penelitian ini adalah penelitian adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian penulis menemukan bahwasanya pernyataan non eksekutabel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase. Hal ini dapat diketahui di dalam Pasal 44 Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur dengan jelas konsekuensi hukum apabila majelis hakim melanggar ketentuan pasal tersebut. Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa putusan non eksekutabel oleh pengadilan negeri Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 megakibatkan sengketa yang diputus oleh putusan arbitrase tersebut tidak memiliki kejelasan. Kata Kunci: pernyataan non eksekutabel, putusan pengadilan negeri, dan putusan arbitrase. ABSTRACTThe purpose of this study is to describe and review the problems regarding the non-executable statement by the district court on the arbitration award (Study of Decision Number: 652 / Pdt.G / 2012 / PN. Jkt.Sel). This study is a research that is descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials with library study collection techniques. In the results of the study the authors found that the non-executable statement on arbitration decisions Number: 397 / V / ARB-BANI / 2011 is contrary to the provisions of the Arbitration Law. This can be known in Article 44 of the Arbitration Act does not clearly regulate the legal consequences if the panel of judges violates the provisions of the article. The results of this study also note that the non-executable verdict by the district court Number: 652 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt.Sel against the arbitration award Number: 397 / V / ARB-BANI / 2011 resulted in the dispute being decided by the arbitration award not have clarity.Keywords: non-executable statements, district court decisions, and arbitral awards

Studi Putusan Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Riana Septiani Putri
Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam perkara No. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby telah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan akibat hukum dari penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulisan Hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berawal dari adanya perjanjian utang piutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada dasarnya sebelum memutuskan PKPU tetap atau tidak, hakim terlebih dahulu mengabulkan PKPU sementara, namun dalam perkara ini tidak ada PKPU sementara melainkan permohon PKPU ditolak dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak PKPU salah satunya tidak terbuktinya debitor memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor atau sedikitnya 2 (dua) Kreditor yang merupakan syarat dikabulkannya PKPU. Akibat penolakan permohonan PKPU tersebut menimbulkan akibat hukum yakni tidak adanya PKPU sementara, perkara ini bukan kompetensi dari Pengadilan Niaga, kasus ini bila diperkarakan lagi akan menjadi kasus wanprestasi. Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Utang, Pengadilan Niaga

Kesesuaian Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Alat - Alat Buktiyang Sah Dengan Ketentuan Pasal 184 Kuhap (Studi Putusan Nomor: 171/PID.B/2012/PN.Mgt) Moejijat, Habiba Aditya
Verstek Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Sebelas Maret University

Â Â Â Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian penuntut umum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Â terdakwa telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAPdalam Putusan Nomor: 171/PID.B/2012/PN.Mgt, yaitu kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota polisi pada tanggal 12 April 2012 di kabupaten Magetan. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan preskriptif. Bahan hukum yang digunakan, yaitu terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Teknik analisisdata dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pembuktian Penuntut Umum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Â terdakwa telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut, â€œAlat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwaâ€.Â Â Â Â Â Kata Kunci : Pembuktian, Penuntut Umum, Pembunuhan.

Argumentasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Tindak Pidana Perbuatan Merugikan Pemiutang Amalia Faturrahmah Adiwana
Verstek Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

This study aims to determine whether the reason for cassation by the prosecutor in the case of acts detrimental creditor has been in accordance with the provisions of Article 253 the Code of Criminal Procedure and whether the consideration of the judges of the Supreme Court in deciding the appeal inaccordance with the provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) The Book of the Law of Criminal Procedure. This study is a normative legal perskriptif, using a case approach. Based on the results of this study concluded that the public prosecutor's arguments in accordance with article 253 Criminal Procedure Code and the consideration of the judges of the Supreme Court in deciding the case in accordance with the provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 of the Criminal Procedure Code. Keywords: Remedy of Cassation, acts detrimental creditor, Supreme Courtdecisions.

Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Putusan No.188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska) Yanuarti, Siska
Verstek Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Â Â Â Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam putusan Nomor: 188/ Pdt.Plw/2010/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari Putusan Nomor:188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukumÂ ini adalah dengan analisis data kualitatif interaktif yaitu data dikumpulkan dengan berbagai cara yaitu dengan wawancara dan dokumen, kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan itu berawal dari gugatan yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri kemudian dicatat dan diberi nomor perkara, selanjutnya penetapan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang, lalu masuk keacara persidangan. Sebelum lanjut ke pemeriksaan berikutnya, dilaksanakan proses mediasi terlebih dahulu, setelah itu pembacaan gugatan perlawanan, lalu adanya jawaban gugatan dari Terlawan, Replik Pelawan, DuplikÂ Terlawan, pembuktian, kesimpulan dan yang terakhir putusan hakim. Hasil penelitian dan pembahasan juga menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberi putusan mengabulkan perlawanan pihak ketiga tersebut adalah adanya hak kepemilikan pihak ketiga yang dapat dibuktikan oleh Pelawan.Â Â Â Â Kata kunci : Perlawanan Pihak Ketiga, Sita Jaminan, Pertimbangan Hakim

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS TUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SILSILAH KELUARGA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 490k/Pid/2017) Wandita Pramesthi
Verstek Vol 9, No 1: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus tuntutan terhadap terdakwa tidak dapat diterima dalam kasus tindak pidana pemalsuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 490K/PID/2017. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Analisis yang digunakan merupakan analisis silogisme deduktif yaitu dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah penarikan suatu aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum yang dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 490K/PID/2017., kemudian kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau conclusions. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung menolak kasasi penuntut umum dan mengabulkan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima sudah sesuai dengan pasal 255 KUHAP Jo Pasal 78 KUHP. Perkara yang sudah lewat batas waktu penuntutan tidak dapat di sidangkan di dalam peradilan. Putusan yang menyatakan tuntutan jaksa tidak dapat diterima dapat di jatuhkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi disebabkan kesalahan penerapan hukum berkaitan dengan kesalahan masalah delik aduan atau lewat tenggang waktu.Kata kunci: kasasi, Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, pertimbangan hakim, Pemalsuan. ABSTRACTThis research aims to know the suitability of the consideration of the Supreme Court in the defendant's claim against severing is not acceptable in the case of the crime of forgery in the ruling of the Supreme Court of the number: 490K/PID/2017. This research is a descriptive nature of normative research. The type of material used in legal research legal materials, namely primary and secondary legal materials. Legal materials collection techniques using the method of the study of the literature. The analysis used the deductive syllogism analysis is in the logic of silogistik to the legal reasoning which is the major premise is the withdrawal of a legal rule while the minor premise is the fact that law can be found in the verdict Supreme Court number: 490K/PID/2017., then the second premise is then drawn inferences or conclusions. Based on the results of this research can be drawn the conclusion that the Consideration of the Supreme Court of Cassation and the public prosecutor refused to grant the appeal of the defendant is in compliance with article 253 paragraph (1) of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE. Consideration of a Supreme Court judge in meting out the verdict of the public prosecutor demands unacceptable already in accordance with article 255 Article 78 of the Criminal Code Procedure Jo. The time limit has expired the prosecution can not be process in the judiciary. The verdict stating the demands of the Prosecutor can not be accepted at the drop in the level of the Supreme Court of Cassation caused the error errors relating to the application of the law problem or complaint via delik grace period.Keywords: appeal, demands the public prosecutor is not acceptable, consideration of the judge, forgery.

Kekuatan Pembuktian Fotokopi Akta Jual Beli Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Setyawan Bima Agrianto
Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian fotokopi akta jual beli sebagai alat bukti dalam sengketa kepemilikan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa kekuatan pembuktian alat bukti fotokopi akta jual beli dalam sengeketa kepemilikan tanah yang diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2931 K/PDT/2016 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 24/594.4/AGR/2/1989 tanggal 18 Februari 1989 tidak memiliki kualitas pembuktian yang sempurna karena kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata. Hal tersebut diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701K/SIP/1974. Kata Kunci: Alat Bukti Fotokopi, Pertimbangan Hakim, Sengketa Pertanahan.

Analisis Kewenangan Kurator Dalam Melakukan Pemberesan Harta/Boedel Pailit (Studi Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016) Gama Wijaya
Verstek Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Kurator dalam hal terjadi kesalahan/kekeliruan melakukan pemberesan Harta/Bodel Pailit dan kewenangan Hakim Pengawas mengawasi tindakan Kurator dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakanan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan studi pustaka yang terkait baik dari media cetak maupun media internet. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilaksanakan secara deduksi silogisme. Penelitian yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa apabila kurator melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian, maka kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Berdasar Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagai bentuk pertanggung jawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Hakim Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam perkara ini dianggap kurang teliti, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan kurator untuk berbuat curang. Kata Kunci: Pailit, Kurator, Hakim Pengawas

Peran Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Menyimpan Rupiah Palsu Hanum Hapsari
Verstek Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Research aims to determine the role evidence of expert evidence and the implications for consideration the judge of surakarta district court in examining and deciding the case as stated in verdict number: 22/Pid.Sus./2015/PN.Skt. The method used the normative law research. Sources of law materials used the primary law and secondary law materials. Based on verdict number: 22/Pid.Sus./2015/PN.Skt. in criminal act case of saving fake Rupiahs with ANDREA DEDY WAHYONO Alias DEDY as defendant, to prove defendant’s fault, Prosecutor presented NAUFAL NOVALIES ASKHA from Bank Indonesia (BI) as an expert in Rupiahs currency. The role of evidence of expert evidence against criminal act case saving fake Rupiahs is necessary to made a case clear and obtained a conviction for the judge in deciding a case. Consideration Surakarta district court judge against expert evidence in criminal act case saving fake Rupiahs that has probative value and therefore evidence expert evidence Rupiah associated with other evidence in accordance with valid evidence according to article 184, paragraph (1) of Criminal Procedure Code establish a conviction for the judge in examining and deciding the case. Experts giving description based on the capability and knowledge which it owns and can be used as consideration for the judge to make a decision. judges are not bound as well as independent to evaluate the expert evidence. Keywords: Evidence, Expert Evidence, Fake Rupiahs.

Penggunaan Keterangan Ahli Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api (Studi Kasus Putusan Dalam Putusan :7/PID.SUS/2011/PN.SKA) Sari, Asti Retno; Dwi W, Natalia
Verstek Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Sebelas Maret University

Â Â Â Â Â Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimakah penggunaan alat bukti keterangan ahli balistik dalam perkara tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api apakah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 186 KUHAP dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api di Pengadilan Negeri Surakarta.Â Â Â Â Â Penulisan Hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen (Library Research), baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data mengunakan tekhnik analisis interaktif dengan pendekatan kualitatif.Â Â Â Â Â Â Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dalam Putusan Negeri Surakarta Nomor:7/Pid.Susu/2011/Pn.Ska sudah memenuhi ketentuan Pasal 186 KUHAP. Kasus ini Ahli Balistik merupakan Kanit Senjata Api pada Puslabfor Bareskrim Polri. Kedua pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa terdakwa Muhammad Bahrunnaâ€™im Anggih TamtomoÂ sudah sesuai dengan ketentuan Pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang â€“ Undang No. 12 Drt 1951.Kata Kunci : Balistik, Pembuktian, amunisi

Page 6 of 81 | Total Record : 802

4 5 6 7 8

Filter by Year

2013 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA