cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 666 Documents
 63   64   65   66   67 
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENERIMA KASASI PENUNTUT UMUM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Effana Risanti; Bambang Santoso
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86648

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 265 K/Pid.Sus/2022 sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan untuk penulisan hukum ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan cara mengolah bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 265 K/Pid.Sus/2022 sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN Faisal Misbahul; Dara Pustika Sukma
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.81239

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara putusan pemidananaan tindak pidana penggelapan serta pengembalian barang bukti berupa sertifikat tanah berdasarkan putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan bentuk putusan pemidanaan kepada terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP. Artikel ini bertujuan untuk membuktikan apakah putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dakwaan oleh penuntut umum serta putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal dalam KUHAP. Barang bukti berupa sertifikat tanah dikembalikan kepada pihak pertama yang mana berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan pembuktian dalam persidangan, pihak pertama merupakan pihak yang paling berhak menerima sertifikat tanah tersebut.
KONSEP IDEAL DIGITAL EVIDENCE CRYPTOCURRENCY DALAM PERBANDINGAN HUKUM DI INDONESIA, JEPANG, DAN AMERIKA SERIKAT Angelina Agung Putri Zaman; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i4.97834

Abstract

This article analyzes the legal comparison in proving digital evidence for money laundering crimes through virtual currencies (cryptocurrency) in Indonesia, Japan, and the United States. The purpose of this article is to derive an ideal concept from a comparative study of digital evidence in Japan and the United States that can be applied in Indonesia. This research employs normative legal research with a prescriptive nature. The approaches used in this research are the Conceptual Approach and the Comparative Approach. The legal materials utilized consist of primary and secondary sources, gathered through literature study. The analysis of legal materials in this study employs the deductive syllogism method. The findings indicate the need for reform in Indonesia's legal system to handle cryptocurrency digital evidence by adopting best practices from Japan and the United States.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK PERKARA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN MAR Nabila Ayu Safitri; Bambang Santoso
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.98017

Abstract

Artikel ini menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku anak perkara persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (case study) yaitu menelaah salah satu kasus perkara persetubuhan anak dengan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan cara bahan hukum yang diperoleh diolah dengan metode deduktif silogisme. Berdasarkan penelitian yang diperoleh diketahui hasil bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku anak perkara persetubuhan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 183 KUHAP.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN KASASI SENGKETA MEREK PADA PERKARA NOMOR 332 K/Pdt.Sus- HKI/2021 Bretna Shiwe Benaya Uneputty; Arsyad Aldyan
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i4.104198

Abstract

This article examines the analysis of the Supreme Court Judge's consideration in granting the cassation of PT Unilever Indonesia, Tbk against Hardwood Private Limited in the “STRONG” toothpaste brand dispute. This article shows that at the first level, the Central Jakarta Commercial Court granted Hardwood Private Limited's lawsuit with the consideration that the “Strong” trademark had been registered first, so it was entitled to legal protection based on the “first to file” principle. However, at the cassation level, the Supreme Court overturned the decision on the grounds that the word “STRONG” in the Defendant's “PEPSODENT STRONG 12 JAM” mark was not substantially similar to the Plaintiff's mark. The Supreme Court judges argued that the word “STRONG” is a common adverb and is not a dominant element in the mark. There is an inconsistency in the application of the “first to file” principle in the settlement of trademark disputes in the Cassation Decision. This case shows that even though a trademark has been registered first, it does not automatically get legal protection if it cannot be proven that there is a similarity in essence with the disputed trademark.
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM PERKARA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 1678 K/PID.SUS/2023 Evilyn Novariska Wahyudi; Heri Hartanto
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.99032

Abstract

Penelitian ini menganalisis alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara narkotika, terkait kesalahan judex facti menerapkan hukum. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah alasan kasasi dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum telah sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sehingga sifat penelitian ini adalah perskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan dari permasalahan tersebut, disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, sebab fakta-fakta di persidangan menunjukan judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara ini oleh hakim pengadilan sebelumnya
PEMBUKTIAN NEGATIF DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING TANPA HADIRNYA TERDAKWA DALAM PUTUSAN NOMOR 13/Pid.Sus- PRK/2021/PN.Bit. Agung Ega Prayoga; Bambang Santoso
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.96758

Abstract

This study aims to determine the application of the negative evidentiary system in proving the crime of illegal fishing in verdict Number 13/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Bit. As a legal research, this research is a normative research, focusing on studying primary and secondary legal materials. The nature of the research is prescriptive, research that aims to provide suggestions or things that should be done, especially concerning what the judge should do in applying the negative evidentiary system to illegal fishing cases tried in absentia. The research approach used is the case approach, namely examining the judge's considerations in sentencing illegal fishing cases. The technique of collecting legal materials with literature studies, consisting of primary and secondary legal materials. Analysis of legal materials is carried out using the syllogistic deduction technique.Based on the results of the study, it is known that the application of the negative evidentiary system in proving the crime of illegal fishing in verdict Number 13/Pid.Sus-RK/2021/PN.Bit, by the judge has fulfilled the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. In the trial, the judge obtained 3 (three) pieces of evidence in the form of witness testimony, expert statements and the defendant's statement which gave rise to the judge's conviction. In addition, the judge also considered that the defendant was a person who was capable of being responsible because there was no reason to eliminate the criminal offense, either a reason for forgiveness or justification.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN PELAKU ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2022/PN.BIT Chacha Feillysita Marsha; Bambang Santoso
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.97918

Abstract

This article analyzesthe Judge's Consideration in Rendering a Criminal Judgment in a Murder Case Involving a Child Perpetrator in Verdict Number 24/PID.SUS-ANAK/2022/PN.BIT. The purpose of this article is to examine the conformity of the Judge's consideration in deciding the criminal judgment in Verdict Number 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bit with Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This study is normative legal research, with legal sources obtained from primary and secondary legal materials. The author conducted an analysis of Verdict Number 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit. The analysis was performed using a major premise based on Article 338 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Verdict Number 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit as the minor premise. The legal material collection technique in this research was through literature study, and the legal materials were gathered and processed using the deductive syllogism method. The findings demonstrate that the judge's considerations in imposing a criminal sentence on a child perpetrator in the murder case under Verdict Number 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit are in accordance with Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Article 183 of KUHAP.
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KPKNL SURAKARTA Kevin Muhamad; Itok Dwi Kurniawan; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86167

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang objek tanggungan secara elektronik di Kantor Layanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Surakarta dan mengetahui permasalahan yang dihadapi KPKNL Surakarta yang akan menghasilkan rekomendasi dan solusi yang bersifat solutif. Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara terstruktur yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan secara elektronik di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta mulai dari tahap pra lelang, hari lelang, dan pasca lelang didasari oleh PMK No.213 Tahun 2020 namun sedang dalam tahap peralihan menuju PMK No.122 Tahun 2023. Penulis menemukan beberapa problematika pelaksanaan lelang elektronik yakni, belum optimalnya sinkronisasi sumber daya manusia dari pihak eksternal yang menyebabkan banyaknya kecacatan persyaratan, kurangnya personil pejabat fungsional di KPKNL Surakarta, dan belum siapnya sistem teknologi pelelangan secara optimal.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK Ratna Nur Pratiwi; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.80557

Abstract

Artikel ini menelaah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja kepada Anak Pelaku tindak pidana persetubuhan anak. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada anak pelaku dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini berjenis normative yang bergantung pada sumber hukum. Sifat dari penelitian ini adalah perspektif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian pengumpulan bahan hukum yang menggunakan Teknik studi kepustakaan serta analisis bahan hukumnya menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam Menjatuhan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Putusan Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Wno telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Page 65 of 67 | Total Record : 666

 63   64   65   66   67 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue