cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 666 Documents
 62   63   64   65   66 
KESESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN IN ABSENTIA DALAM KASUS DESERSI MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19-K/PM.II-11/AD/V/2021) Maulana Azka Izzata; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.87183

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim memutuskan pelaksanaan persidangan secara in absentia terhadap perkara desersi oleh majelis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya dengan Nomor putusan 19-K/PM II-11/AD/V/2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan case approach untuk menganalisis kasus dan situasi konkret dalam konteks teoritis. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tujuan memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang timbul. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah studi kasus, di mana peneliti memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim sebagai dasar untuk merumuskan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Militer dalam melaksanakan proses pemeriksaan dan persidangan secara in absentia telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
ANALISIS PERBANDINGAN DUA PUTUSAN HAKIM PERKARA PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG MENYEBABKAN TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN Rizka Aina Nur Safitri; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.60798

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan dalam tindak pidana pertambangan pasir ilegal pada putusan nomor : 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn dan putusan nomor : 13/Pid.B/LH/2021/PN. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil yaitu Pertama, Disparitas putusan yang terjadi antara putusan Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/ 2019/PN.Sgn dan Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn utamanya disebabkan oleh adanya perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, Majelis hakim tidak memasukan pertimbangan keadaan yang memberatkan untuk terdakwa dengan nomor Putusan 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn, padahal sudah diketahui sebelumnya bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama di bidang pertambangan sebanyak dua kali.
KAJIAN YURIDIS KESESUAIAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP PASAL 222 UU NOMOR 37 TAHUN 2004 Najwa Fitria Mulyasari; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i4.100026

Abstract

This article examines the PKPU Application submitted by PT Bank QNB Indonesia Tbk against PT Senang Kharisma Textil and Iwan Setiawan Lukminto in light of Article 222 of Law Number 37 of 2004. The type of research used by the author in this article is normative legal research with a prescriptive nature, where this research uses a case study approach with legal material from literary studies and analyzed through deductive syllogism. The purpose of this article is to determine the suitability of the PKPU Application submitted by PT Bank QNB Indonesia Tbk with the requirements for submitting a PKPU as stated in Article 222 of Law Number 37 of 2004. The findings show that there is a mismatch between the requirements for submitting a PKPU Application as stated in Article 222 creditor the PKPU Application submitted by PT Bank QNB Indonesia Tbk against PT Senang Kharisma Textil and Iwan Setiawan Lukminto, specifically creditor on the requirement that there be more than one creditors and submitted when the debt is due and can be collected.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM Dominico Sony Nugraha; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.82270

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika terhadap suatu dakwaan alternatif penuntut umum serta bagaimana terkait kesesuaian putusan hakim terhadap Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini merupakan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan Undang- Undang (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dipahami bahwa dalam memutus perkara tindak pidana narkotika terhadap dakwaan alternatif penuntut umum tentu hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang muaranya terkait kesesuainnya dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya demi terciptanya sebuah putusan yang adil dan sesuai.
MENAKAR EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI GUGATAN SEDERHANA (Studi Kasus PT. Bank Perekonomian Rakyat Bhumikarya Pala Sleman) Vania Valensia Firdaus; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i4.102789

Abstract

This  study  aims  to  examine  the  effectiveness  of  resolving non-performing loans through the simplified lawsuit mechanism at PT BPR Bhumikarya Pala Sleman and to analyze the legal consequences arising  from  such legal action. Non-performing loans are a serious issue in the banking sector that can disrupt  the  bank’s  operational  stability,  thus  requiring  a  fast,  simple,  and  efficient  resolution.  One alternative legal remedy is the simplified lawsuit, as regulated under Supreme Court Regulation (PERMA) No.  2 of 2015 in conjunction with PERMA No. 4 of 2019. This research employs an empirical approach, using data collection techniques through interviews and document analysis. Primary data were obtained through interviews with bank representatives, while secondary data were collected from legislation, legal literature,  and  relevant  documents  related  to  the  settlement  of  non-performing  loans.  The  findings indicate  that  simplified  lawsuits  are  effective  for  uncomplicated  cases  with  claims  not  exceeding  five hundred  million  rupiah.  This  mechanism  is  not  only  time-  and  cost-efficient  but  also  provides  legal certainty for both parties. The legal consequence is a final and binding court decision that can be directly executed, thereby offering legal protection to the creditor and encouraging the debtor’s compliance with their obligations. 
DINAMIKA HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP AKTA NOTARIS ELEKTRONIK: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI Siti Nabila Rosyidah; Sri Wahyu Ananingsih
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.115377

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi dalam praktik kenotariatan, termasuk munculnya akta notaris elektronik sebagai bagian dari konsep cyber notary. Namun, inovasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan hukum acara perdata yang masih berorientasi pada pembuktian konvensional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif alat bukti tertulis dan akta otentik, mengkaji pengakuan bukti elektronik dalam hukum positif, serta menelaah problematika autentikasi dan penilaian hakim terhadap akta notaris elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni antara hukum acara perdata dan regulasi teknologi informasi, khususnya dalam aspek autentikasi dan kekuatan pembuktian. Ketidaksinkronan tersebut memperluas ruang diskresi hakim dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengintegrasikan prinsip keotentikan akta dengan standar pembuktian elektronik guna menjamin kepastian hukum dalam pembuktian perdata berbasis digital.
TELAAH STRATEGI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIJATUHI HUKUMAN MATI Dwi Wahyu Septiansyah; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.88479

Abstract

This research aims to analyze the public prosecutor’s evidentiary strategy in proving criminal elements and the judge’s legal considerations or ratio decidendi in deciding to impose the death penalty for narcotics crimes in the case of Decision Number 501/Pid.Sus/2020/PN Btm. This research is prescriptive doctrinal legal research. The types of legal materials used are primary and secondary legal materials. The legal material sources used include primary and secondary legal material sources. The technique for collecting legal materials used is literature study from books, statutory regulations and related legal documents. Analysis of legal materials using the deductive syllogism method. Based on the results of the research and discussion, it was found that the public prosecutor’s evidentiary strategy in case Number: 501/Pid.Sus/2020/PN Btm was carried out using several strategies, namely an evidentiary strategy based on evidence presented at trial, an evidentiary strategy based on articles used in the indictment, and the evidentiary strategy uses splitting which results in the maximum verdict, namely the death penalty. The judge’s legal considerations in handing down his decision are based on juridical considerations (Public Prosecutor’s indictment, Defendant’s statement, Witness testimony, Expert testimony, evidence, and articles in criminal law regulations) and non-juridical considerations (background of the Defendant’s actions, consequences the Defendant’s actions, the Defendant’s personal condition, and the Defendant’s religion) in rendering a criminal decision.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KDRT DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS/2023/PN. PLJ Muhammad Hauzan Aufa; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.98486

Abstract

This article aims to determine whether the judge's considerations in imposing a sentence for domestic violence involving sexual assault in Verdict Number 1/Pid.Sus/2023/PN Plj comply with the provisions of Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This article employs normative legal research, with legal materials sourced from primary and secondary legal materials. Primary legal materials include Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure (KUHAP), Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, and Verdict Number 1/Pid.Sus/2023/PN Plj. Secondary legal materials consist of legal reference books, legal dictionaries, legal journals, and academic works by legal experts. The legal materials were collected through literature review, and the analysis was conducted using a deductive syllogism method. The research findings indicate that the judge's considerations in Verdict Number 1/Pid.Sus/2023/PN Plj have fulfilled the provisions of Article 183 of KUHAP by taking into account more than two valid pieces of evidence and the judge's conviction, resulting in a verdict that reflects justice and legal certainty.
PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI DALAM PUTUSAN NOMOR 185 PK/PID.SUS-LH/2023 Cut Tiara Sekar Maharani; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.97959

Abstract

Artikel ini menganalisis pertimbangan Hakim Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana perkara illegal logging dalam Putusan Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana perkara Illegal Logging Putusan Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023. Penelitian ini menggunakan hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan studi kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme deduktif yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana perkara illegal logging. Mahkamah Agung menyatakan adanya kekhilafan hakim terkait penjatuhan pidana yang terlalu berat, dengan mempertimbangkan alasan sosiologis Terpidana yang membutuhkan uang untuk lebaran.
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 168/Pid.B/LH/2020/PN Skt Teguh Imam Santoso; Hanuring Ayu; Ismiyanto Ismiyanto
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.99456

Abstract

Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi berdasarkan Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2020/PN Skt. Tujuan artikel ini adalah menilai konsistensi penegakan hukum dan efektivitas keputusan dalam memberikan rasa keadilan serta efek jera kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kejahatan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 1.000.000,00, sanksi yang diberikan masih jauh lebih ringan dibandingkan ancaman maksimum dalam undang-undang yang berlaku. Pertimbangan hakim lebih banyak fokus pada jumlah barang bukti tanpa kontribusi terhadap dampak ekosistem serta motif pelaku ekonomi. Hal ini mencerminkan bahwa keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Diperlukan reformasi hukum dalam bentuk pidana minimal guna memperkuat daya tangkal terhadap kejahatan perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi.

Page 64 of 67 | Total Record : 666

 62   63   64   65   66 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue