Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
802 Documents
<![CDATA[PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI ]]>
<![CDATA[Heppy Septiana Susanti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.70956
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis penentuan locus delicti surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kejahatan pornografi. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah bertujuan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penentuan locus delicti surat dakwaan oleh penuntut umum dalam perkara tindak kejahatan pornografi pada studi kasus Perkara Nomor PDM-31/KNYAR/Eku.2/08/2020 menggunakan teori akibat, yaitu ajaran atau teori tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut bermula dilakukan.Kata Kunci : surat dakwaan, pornografi, locus delicti.This study aims to find out and analyze the determination locus delicti of an indictment by the Public Prosecutor in pornography crime cases. The research conducted is normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. The approach used in this study is thecase approach. Types and sources of legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is aimed at obtaining legal materials. The technique used in collecting legal materials in this research is library research or document study. This study uses legal material analysis techniques with deductive logic. Based on this research, it was found that the determination of the locus delicti of indictments by the public prosecutor in pornographic crime cases (PDM-31/KNYAR/Eku.2/08/2020) uses the theory of consequences, namely the teaching or theory of the place where the consequences of the crime began.Keywords: indictments, pornography, locus delicti.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI ]]>
<![CDATA[Regita Desi Fitriani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.71271
<![CDATA[Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah pembuktian Oditur Militer dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anggota Militer pada putusan Nomor. 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 sesuai dengan pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif atau deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat.Kata Kunci: Militer; Putusan Pengadilan; Pembunuhan Berencana; PembuktianThis article was created with the aim of finding out whether the evidence of the Military Prosecutor in the crime of premeditated murder committed by members of the military in decision No. 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 in accordance with Article 172 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. Using primary legal materials and secondary legal materials. with a case approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a literature study. The legal material analysis technique uses the deductive syllogistic method or syllogistic deduction. The results of the study show that efforts to prove the crime of premeditated murder have used valid evidence in accordance with Article 172 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice namely Witness Statements, Expert Statements, Defendant Statements, Letters.Keywords: Military; Court Decision; Premeditated Murder; Evidence.]]>
<![CDATA[ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP ]]>
<![CDATA[Hirma Parimita]]>;
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.70878
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini disusun untuk melakukan analisis hukum mengenai kesesuaian antara alasan penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pid/2020 dengan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan disusunnya artikel ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan alasan penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan dengan ketentuan KUHAP. Terhadap penyusunan artikel ini penulis jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 571K/Pid/2020 atas nama Terdakwa Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar yang dikumpulkan bersama dengan bahan hukum lain menggunakan teknik studi pustaka dan metode deduktif untuk dalam melakukan analisis bahan hukum tersebut. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, penuntut umum menguraikan alasan-alasannya yang telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pudana penjara tiga tahun kepada Terdakwa.Kata Kunci: Kasasi; Pemalsuan Akta Lahan; Putusan BebasAbstract: This article was compiled to conduct a legal analysis regarding the suitability between the public prosecutor's reasons for filing a cassation against the acquittal in the case of the crime of forgery land deeds in the Supreme Court Decision Number 571 K/Pid/2020 and Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The purpose of compiling this article is to analyze the appropriateness of the reasons for the public prosecutor to file a cassation against the acquittal of the criminal act of forgery land deeds with the provisions of the Criminal Procedure Code. For the preparation of this article, the type of research used is normative legal research with a prescriptive and applied nature. The author uses a case study approach, namely the Supreme Court Decision Number: 571K/Pid/2020 on behalf of the Defendant Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar collected together with other legal materials using literature study techniques and deductive methods to analyze the legal materials. The results of the research that has been carried out are that in carrying out cassation efforts against acquittals, the public prosecutor outlines the reasons that are in accordance with Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely that the Panel of Judges of the Sidoarjo District Court has not applied the legal regulations or applied them not in accordance with should. Based on the reasons for the cassation, the Supreme Court granted the public prosecutor's cassation and tried it themselves, and sentenced the Defendant to a three-year imprisonment.Keywords: Acquittal; Cassation; Forgery Land Deeds]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ]]>
<![CDATA[Petrus Kanisius Eko Kristanto]]>;
<![CDATA[Kristiyadi Kristiyadi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.71424
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi terkait perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana dengan perlindungan saksi dalam lingkup UU Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dikaitkan dengan proses penyidikan oleh Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi literatur/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa urgensi perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian yaitu saksi sebagai alat bukti yang merupakan jantung dari penegakan hukum guna memperoleh kebenaran materil dan berperan sangat penting dalam proses peradilan. proses verifikasi. Jika tidak ada saksi, maka proses pembuktian gagal sehingga penyidikan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Perlindungan saksi menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban berada di bawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Perlindungan saksi dan korban dalam aspek penyidikan hanyalah salah satu konsepsi perlindungan saksi dan korban yang sangat urgen bagi proses penegakan hukum.Kata Kunci: Urgensi; Perlindungan saksi; Penyidika. This article aims to find out the urgency related to witness protection in the process of investigation by the police. Then how about witness protection within the scope of the Law on Witness and Victim Protection which is then linked to the investigation process by the Police. The method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. The approach that the author uses in this study is statute approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The law material analysis technique uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it is explained that the urgency of protecting witnesses in the investigation process by the police, namely witnesses as evidence which is the heart of law enforcement in order to obtain material truth and play a very important role in the verification process. If there are no witnesses, the proving process fails so that the investigation cannot be completed properly. Protection of witnesses according to the Witness and Victim Protection Act is under the control of the Witness and Victim Protection Agency or LPSK. Witness and victim protection in the investigative aspect is only one conception of witness and victim protection that is urgent for the law enforcement process.Keywords: Urgency; Witness Protection; Investigation.]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP ]]>
<![CDATA[Muhammad Ezar Abhista]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.71681
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan pengajuan kasasi dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Martapura, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Pada Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan terdakwa bersalah atas penyalahgunaan narkotika. Atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menyatakan terdakwa bersalah atas penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa: 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga putusannya menyatakan mengabulkan kasasi penuntut umum. Di persidangan terbukti fakta hukum bahwa benar terdakwa telah tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 sesuai dengan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kata Kunci: Kasasi; Penuntut Umum; Narkotika.This writing aims to determine the suitability of the Supreme Court’s consideration in granting the cassation submission in accordance with Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. The case of drug abuse in Martapura, the accused is charged by the Prosecutor of committing a crime without right or contrary to law to possess, store, and control drugs. An Appeal High Court of Banjarmasin, the accused was found guilty of drug abuse in accordance with Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, that (1) Whether a legal rule is not applied or applied inappropriately. The consideration of the Supreme Court in granting the Prosecutor's cassation can be justified because the Judex Facti is wrong in applying the law because it does not properly consider the statement of the witnesses and the statement of the accused so that the decision is to grant the Prosecutor’s cassation. In the trial, it was proven that the legal fact that the accused did indeed possess a Class 1 drug without right in accordance with Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Narkotika.Keywords: Cassation, Prosecutor, Narcotic.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION ]]>
<![CDATA[Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.70833
<![CDATA[Artikel ini ditulis bertujuan untuk mengetahui argumentasi perbedaan pendapat pertimbangan hakim memutus terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi yang diputus Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor:1555K/Pid.Sus/2019 ditinjau dari ketentuan KUHAP. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang bersifat preskiptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 jo Pasal 256 KUHAP dan membatalkan Putusan sebelumnya. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara, denda serta uang pengganti. Karena dalam memutus perkara ini terdapat Dissenting Opinion diantara anggota Judex Juris, maka putusan dijatuhkan atas dasar suara terbanyak dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Dissenting Opinion; Judex Factie; Kasasi, Korupsi; PenuntutUmum.This article was written with the aim of finding out the arguments for differences of opinion in the consideration of the judge's decision on the reasons for the appeal by the Public Prosecutor in the Corruption Crime which was decided by the Supreme Court based on Decision Number: 1555K/Pid.Sus/2019 in terms of the provisions of the Criminal Procedure Code. This type of legal research is normative or doctrinal research, which is prescriptive and applied with a case approach. Techniques for collecting primary and secondary legal materials are obtained from document studies or literature. Based on the results of the research and discussion it is known that the Supreme Court Judge's consideration in granting the Public Prosecutor's cassation request was in accordance with the provisions of Article 255 in conjunction with Article 256 of the Criminal Procedure Code and canceled the previous decision. Declare guilty of committing the criminal act of corruption jointly and impose prison sentences, fines and compensation money. Because in deciding this case there was a Dissenting Opinion among Judex Juris members, the decision was made on the basis of a majority vote and was in accordance with the provisions of Article 182 paragraph (6) letter a of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords: Dissenting Opinion; Judex Factie; Cassation; Corruption; Public Proscutor.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN PIDANA DENDA DI BAWAH KETENTUAN PIDANA MINIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NAKOTIKA (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 212/PID.SUS/2019/PN. SGI) ]]>
<![CDATA[Khairunnisa Salsabila Wibawa]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64167
<![CDATA[ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI dengan ketentuan dalam Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dan normatif yang bersifat preskriptif dan terapan yang dikaji menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif premis mayor dan premis minor. Dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dikaji. Berdasar pada hasil penilitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI telah sesuai ketentuan dalam Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Denda, Tindak Pidana NarkotikaABSTRACT: The purpose of this study is to determine the suitability of judges' judgment in imposing criminal sanctions for fines in Judge's Decision Number 212 / Pid.Sus / 2019 / PN. SGI with the provisions in Article 183 juncto Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research is a prescriptive and applied doctrinal and normative research which is examined using a case study. Sources of legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. Sources of legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. Data collection techniques using the study of literature and analyzed using the deductive mindset of the major premise and minor premise. From these two premises, conclusions can be drawn from the problems studied. Based on the results of this research, it can be concluded that the Judge's consideration in imposing criminal sanctions is a fine in Judge's Decree Number 212 / Pid.Sus / 2019 / PN. SGI has complied with the provisions in Article 183 juncto with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.Keyword: Judges Consideration, Criminal Fines, Narcotics Crime]]>
<![CDATA[Tinjauan Putusan di Luar Surat Dakwaan terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Pengabaian SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Yuan Angger Prasetya]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67641
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan putusan di luar Surat Dakwaan terhadap suatu perkara tindak pidana Narkotika dikaitkan dengan teori-teori di dalam Hukum Acara Pidana dan juga SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat prespiktif atau terapan dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan silogisme deduktif sehingga dapat diketemukan apakah hakim dapat memutus suatu perkara tindak pidana Narkotika di luar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Kata Kunci: Putusan; Surat Dakwaan; Tindak Pidana Narkotika.Abstract: This research aims to find out the reasons for the judge’s decision outside the indictment against a narcotics crime case associated with the theories in the Criminal Procedure Code and also SEMA Nomor 1 Tahun 2017. This research was conducted using doctrinal or normative legal research methods that are perspective or applied by using primary and secondary legal sources which are certainly related to the topic. The collection of legal materials by means of a literature study and using a statutory approach and a conceptual approach with a deductive syllogism so that it can be found whether the judge can decide on a case of narcotics crime outside the indictment.Keywords: Decision; Indictment; Narcotics Crime Case.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) ]]>
<![CDATA[Leni Sasmita Sari]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.70831
<![CDATA[Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan Visum Et Repertum dalam proses perkara pidana pembunuhan dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim memutus perkara pembunuhan dengan pasal 183 juncto pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pada penelitian ini telah diketahui pembuktikan penuntut umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan visum et repertum mengenai penyebab hilangnya nyawa korban dimana hasil pemeriksaan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan,sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.Kata Kunci: Visum Et Repertum; Pembuktian; Pertimbangan Hakim.This legal research aims to determine the role of Visum Et Repertum in the process of criminal cases of murder and the suitability of the judge's legal considerations in deciding the murder case with article 183 juncto article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. In this study it has been known that the public prosecutor's evidence in the crime of murder based on visum et repertum concerning the cause of the loss of the victim's life where the results of the examination were made by an authorized official based on his knowledge and signed under an oath of office, so that it becomes an authentic deed which automatically becomes legal evidence. and has the value of evidentiary strength but must be linked to other evidence in order to create a material truth and the judge in imposing a decision has obtained conviction based on at least two valid pieces of evidence, namely expert testimony, letters and statements of the accused.Keywords : Visum Et Repertum; Proof; Judge Consideration.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Putusan Nomor : 217/Pid/2018/PT.Sby) ]]>
<![CDATA[Widya Iftitah]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64056
<![CDATA[ABSTRAK: Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang menggunakan teknis analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif yang kemudian diambil sebuah konklusi. Hasil penelitian penulisan hukum ini menunjukkan bahwa dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana perzinahan ini telah sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kata Kunci : pertimbangan hakim, perzinahan, putusan.ABSTRACT: The purpose of this legal study is to known the basis for the judges’s judgment in rendering criminal judgements is committing adultery crimes as set forth in Article 284 verses (1) by-1 character b of the penal code (criminal law). The research methods used predictive and applied normative-law study using a case approach. Sources of legal material include primary and secondary legal material. The collection of legal materials in this research used a qualitative analysis that employs a deductive method pattern that a concession was later obtained. From this legal study shown that the judge’s judgement in the decision for adultery criminal act is consist with Article 284 section (1) by-1 character b KUHP.Keywords : judges’s judgment, adultery, verdict]]>
