cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 666 Documents
 63   64   65   66   67 
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN BANDING CLASS ACTION (STUDI PUTUSAN NOMOR 896 K/PDT/2019) Rafli Abigail Wijanarko; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.96233

Abstract

This article analyzes the legal considerations of the Supreme Court judges in Decision Number 896 K/Pdt/2019 in overturning the DKI Jakarta High Court Decision Number 192/Pdt/2018/PT.DKI. The Supreme Court judge has a different opinion from the decision of the DKI Jakarta High Court on the case of normalization of the Ciliwung Riverbank involving the Bukit Duri village community and the Central Jakarta government, in this case the Head of the Ciliwung Cisadane River Basin Center (BBWSCC). Based on the results of the discussion, it shows that the Supreme Court judge in his consideration emphasized on the non-fulfillment of the notification and option-out provisions which resulted in formal legal errors. In addition, the Supreme Court judge considered that the validity of a class action lawsuit if it is stated in a court decision. In the absence of a determination issued by the Judex Factie, the case did not meet the criteria as a class action.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN SATTAHTI POLRES WONOGIRI DALAM MANAJEMEN KEAMANAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PERKARA Mahendra Kusuma; Hanuring Ayu; Nourma Dewi
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.117784

Abstract

Pembuktian merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana karena menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana seseorang melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam proses tersebut, barang bukti sitaan perkara memiliki kedudukan penting sebagai sarana pembuktian yang harus dijaga keutuhan, keaslian, dan keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Wonogiri dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan perkara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Sattahti Polres Wonogiri didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab tersebut meliputi aspek yuridis berupa penjagaan integritas barang bukti, aspek administratif berupa registrasi dan dokumentasi, aspek fisik berupa pengamanan dari kehilangan atau kerusakan, serta aspek pemeliharaan terhadap barang bukti yang mudah rusak. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kapasitas gudang, risiko depresiasi barang bukti, administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta ancaman keamanan eksternal.Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan sarana dan prasarana penyimpanan, penerapan sistem digitalisasi barang bukti, peningkatan kompetensi petugas, serta penguatan pengawasan internal dan koordinasi antarpenegak hukum. Dengan demikian, optimalisasi tanggung jawab hukum Sattahti menjadi penting guna menjamin keabsahan pembuktian, kepastian hukum, dan terwujudnya sistem peradilan pidana yang berintegritas.
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA Dewangga Bintang Nugraha; Dara Pustika Sukma
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.88907

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arahan atau syarat-syarat penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan arahan atau syarat-syarat sudah sesuai dan dapat dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif seperti yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENYELESAIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Raflisyah Surya Dwianto; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.82736

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan implementasi yang didapatkan dari isu hukum mengenai penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus (case study). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dipahami bahwa pengimplementasian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan restorative justice dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat didalam BAB IV Penuntutan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restorasi sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa sedangkan kelebihan dilakukannya pengimplementasian penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan restorative justice ini salah satunya untuk menghindari stigmatisasi masyarakat.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PEMERKOSAAN DAN PENCURIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2023/PN NGW Cindy Nain Pangestu; Bambang Santoso
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.98403

Abstract

: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perkara pemerkosaan dan pencurian sebagaimana diatur dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 2/Pid.b/2023/PN Ngw. Penelitian ini menggunakan metode normatif bersifat preskriptif dengan jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, selanjutnya digunakan teknik analisis dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana pemidanaan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan karena beberapa hal meringankan yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim seperti telah adanya perdamaian antara korban dan terdakwa atau Restorative justice. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP
TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN TUNTUTAN ODITUR DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI Hidayatus Sholehah; Dara Pustika Sukma
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.89821

Abstract

Artikel ini menganalisis permasalahan laten yang melibatkan anggota militer yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengungkap bagaimana hukuman atau sanksi pidana yang diterapkan kepada anggota militer yang melakukan penganiayaan dalam perspektif pertimbangan hakim dan hukum pidana yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer. Artikel ini disusun dengan jenis penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan, dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis dengan silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut pidana penjara 1 (satu) tahun dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI sudah sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta mengandung maksud bahwa Oditur tidak mempunyai maksud untuk memberikan pidana yang bertindih tepat. Majelis Hakim memberi sanksi pidana dengan penjara selama 4 bulan dan tidak ada pidana tambahan. Pertimbangan Hakim haruslah tetap berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam jalannya persidangan, keadaan serta latar belakang dari terdakwa, serta pertimbangan-pertimbangan yuridis maupun non yuridis dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023.
PENGGUNAAN DAKWAAN KUMULATIF SUBSIDAIR DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR: 1466/PID.B/2023/PN PLG Rendi Yurisdika Ardy; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.97923

Abstract

This research aims to examine the conformity of the application of the cumulative-subsidiary indictment in a premeditated murder case with the provisions of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) and the judges' considerations in rendering the sentencing decision in Verdict Number: 1466/Pid.B/2023/PN Plg. This study adopts a normative legal research type with a prescriptive and applied nature. The approach employed is a case-based approach, which involves analyzing cases related to legal issues that have reached a final and binding decision. Legal materials were collected through library research. The legal materials used in this study include primary and secondary legal materials. The analysis technique applied to the legal materials is deductive syllogism. The findings of this research indicate that the application of the cumulative-subsidiary indictment in the Palembang District Court Verdict Number: 1466/Pid.B/2023/PN Plg is in accordance with the provisions of the KUHAP. The judges' considerations in deciding the case align with the elements of Article 340 of the Indonesian Penal Code (KUHP) in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Subparagraph 1 of the KUHP, complemented by the elements of Article 353 Paragraph (2) of the KUHP in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Subparagraph 1 of the KUHP. These elements served as the basis for the judges' decision to impose the death penalty. Furthermore, the panel of judges rendered their decision on the defendant based on both juridical and non-juridical considerations, as well as the provisions of Article 183 of the Code of Criminal Procedure.
ANALISIS PUTUSAN BEBAS DALAM KASASI YANG DIAJUKAN TERDAKWA YANG DISEBABKAN KESALAHAN PENYIDIK DALAM PENANGKAPAN Danar Harryasdito; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86453

Abstract

This research describes and examines the problems, firstly, analyzing police investigators as witnesses in narcotics crimes and the validity of witness statements by police investigators in narcotics crimes, secondly, in order to decide criminal cases two criteria must be met, namely supported by at least lack of two pieces of evidence, and the judge is convinced that the defendant committed the crime. In the event that the judge does not obtain a conviction, the judge is obliged to give a decision that is favorable to the accused (in dubio pro reo). However, in practice this principle is often not implemented. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and analyzed normatively descriptively. The research results show, first, that there are no specific and strict provisions in the criminal procedural law that either allow or prohibit police investigators from being witnesses. Investigators can be witnesses in drug crimes as long as they meet the qualifications and are not included in the group of people who are exempt from the obligation to testify in trials, where Article 185 paragraph (6) of the Criminal Procedure Code requires witness statements to be "free, neutral, objective and honest". Second, the urgency of the in dubio pro rio principle in criminal procedural law in Indonesia is to prevent wrongful convictions from occurring, because if wrongful convictions occur, it is the same as eliminating human rights, namely the right to liberty and the right to life.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA BANK TERHADAP NASABAH KORBAN PHISHING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 Mohamad Sabiq Mohamad Nur; Dara Pustika Sukma
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.103869

Abstract

The background of this research is related to the increase in the use of electronic banking services in line with the increasing threat of cybercrime, especially phishing, which results in financial losses for customers and damages public trust in the digital banking system. This research aims to analyze legal protection for customers and bank civil liability, as well as identify legal remedies that can be accessed by customers who are victims of phishing based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. The results of the study show that banks have legal obligations related to system and data security guarantees, in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation and related laws. The bank's civil liability can be enforced if it is proven that there is negligence in carrying out these obligations. Customers who are victims of phishing have legal options, including criminal reporting and civil litigation, but the Consumer Protection Law provides a more structured dispute resolution path through internal complaints and SJK LAPS. In conclusion, despite the existence of a legal framework, customer protection depends on proving and optimizing dispute resolution mechanisms.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PERSETUBUHAN ANAK DALAM STUDI PUTUSAN NOMOR 161/Pid.Sus/2021/PN Wkb Sherly Yahrotul Mutimah; Dara Pustika Sukma
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.98608

Abstract

Abstract: This study aims to find out  the judge's consideration in imposing a sentence.in the trial of a child copulation case in Verdict Number 161/Pid.Sus/2021/PN Wkb This research was a normative legal research with prescriptive and applied nature. This research used a case study. The technique of collecting primary and secondary legal materials was carried out by literature study, then analyzed by syllogism deduction and conclusions were drawn from major premises which were then connected to minor premises. The judge's consideration in deciding the case of the crime of child copulation in Verdict Number 161/Pid.Sus/2021/PN Wkb is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. This is because in the trial there were 3 (three) pieces of evidence (RSUD Number.511/334/VER/63.L/08/2021). 

Page 66 of 67 | Total Record : 666

 63   64   65   66   67 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue