cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 666 Documents
 63   64   65   66   67 
ANALISIS PUTUSAN MA DAN PUTUSAN MK TENTANG PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH DALAM PILKADA 2024 Hanuring Ayu AP; Lahmuddin Zuhri; Putu Sekarwangi Saraswati
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.98316

Abstract

Guna perwujudan demokrasi maka penyelenggaraan pimilihan kepala daerah sebagai ajang demokrasi dan suksesi kepemimpinan di daerah, guna membangun kedaulatan rakyat dan sikap kritis rakyat terhadap penguasa, pemilihan merupakan instrumen utama. Penulisan artikel ini mengunakan jenis kajian hukum normatif  yang mengkaji hukum tertulis atau hukum formil dari aspek, yaitu aspek filosofi, normatif serta struktur hukum yang ada. Penelitian ini juga mengkaji aturan perundang-undangan dalam memaknai pasal demi pasal dan kekuatan mengikat suatu aturan perundang-undangan. Pendekatan  yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan syarat calon kepala daerah.  Kemudian pendekatan sosiologis bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum atau permasalah yang ada mengenai sesuatu peristiwa dan perbuatan hukum. Mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi, mengakan memalalui putusan MK, bahwa syarat calon kepala daerah pada pilkada 2024 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 atau UU Pilkada. Syarat tersebut diperkuat melalui putusan MK, terkait perhitungan usia calon kepala daerah. Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengatur calon kepala dan wakil daerah harus memiliki usia yang memenuhi syarat pencalonan sebelum ditetapkan sebagai peserta Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 PKPU No 10 tahun 2024 bahwa syarat usia calon kepala daerah paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,  serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.
KEABSAHAN KESAKSIAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA WICARA DALAM PERKARA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 101/PID.B/2022/PN BYL) Arvito Rifqi Pratama; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.81991

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai keabsahan (KUHAP) kesaksian penyandang disabilitas tuna wicara dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penggunaan keterangan penyandang disabilitas tuna wicara sebagai saksi pada pembuktian perkara perkosaan dalam Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Byl dengan ketentuan KUHAP. Temuan membuktikan bahwa penggunaan keterangan penyandang disabilitas tuna wicara sebagai saksi dalam putusan tersebut telah sesuai dengan KUHAP yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP mengenai pengertian saksi, Pasal 1 Angka 27 KUHAP mengenai pengertian keterangan saksi, Pasal 160 Ayat (3) KUHAP mengenai kewajiban sumpah bagi saksi, Pasal 168 KUHAP mengenai seseorang yang tidak dapat menjadi saksi, Pasal 171 KUHAP mengenai seseorang yang dapat memberikan saksi tanpa sumpah, Pasal 178 Ayat (1) KUHAP mengenai penerjemah bagi saksi yang tuna wicara, Pasal 185 Ayat (1) KUHAP mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, dan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP mengenai saksi minimal dua orang.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KARTU TANDA PENGENAL ADVOKAT TIDAK VALID SEBAGAI PELANGGARAN KODE ETIK Aulia Hermastuti Turastananing Sari; Arsyad Aldyan
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i4.100476

Abstract

This article examines the use of an invalid Advocate Identification Card (KTPA) as a violation of the code of ethics, and explores its long-term effects on the credibility of the legal profession. The use of invalid KTPA in the judicial process can harm justice and threaten the integrity of the legal system. This practice not only reflects weaknesses in the lawyer's identity verification process, but also has the potential to result in unfair court decisions due to the presence of unauthorized parties. The purpose of this article is to find out the legal sanctions that can be given to advocates who have violated the code of ethics due to the use of an invalid KTPA. This article was researched using empirical legal research methods. The research results prove that the use of an invalid KTPA in the judicial process is considered a violation of the code of ethics. Therefore, it is important for the legal system to enforce sanctions for violations of this kind in order to maintain the integrity and credibility of the advocacy profession and the justice system as a whole. The sanctions that will befall the advocate range from ordinary warnings, strong warnings, temporary dismissal, to expulsion from membership in professional organizations. 
STUDI TENTANG PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI Nonik Eka Salsabila; Harjono Harjono
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.82909

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimana pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri Boyolali serta apa akibat hukum pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri Boyolali. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta mengetahui apa akibat hukum dari pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Temuan membuktikan bahwa pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri Boyolali didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, sedangkan prosedur konsinyasi di Pengadilan Negeri Boyolali dilakukan sesuai dengan PERMA RI No 2 Tahun 2021 jo. PERMA RI No 3 Tahun 2016. Akibat hukum dari adanya pengesahan konsinyasi oleh Pengadilan Negeri adalah lepasnya hak atas tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PIALANG BERJANGKA DITINJAU DARI PRAKTIK TRANSAKSI PERDAGANGAN DI INDONESIA Yohanes Sabbat Satriyawan; Ariy Khaerudin; Suparwi Suparwi
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i4.112975

Abstract

The type of research used in this study is normative juridical legal research. This study analyzes the protection of futures broker  customers in trading transactions in Indonesia. The purpose of the study is to determine and analyze the legal relationship between customers and futures brokers in futures trading transactions in Indonesia and to determine and analyze legal protection  for  futures  broker  customers  in  transactions  in  Indonesia.  The  method  used  is normative analysis with reference to legal texts and related literature.
PERLUASAN OBJEK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Ketut Cindy Priyanka Sari & Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v8i3.47045

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui perluasan objek pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dorktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan oleh penulis adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen resmi dan lain sebagainya.  Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis dalam sifat kualitatif atau non statistik yaitu (metode deduksi). Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pengadilan tata usaha negara memiliki suatu objek tersendiri. Objek tersebut berupa sengketa yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Sementara halnya keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengalami perluasan makna. Adanya perluasan makna ini berimplikasi pula pada kompetensi PTUN.Kata Kunci:Perluasan, Objek PTUN, Keputusan ABSTRACT This article aims to understand the expansion of the object of the state administrative court. This Study is a prescriptive normative legal research. The technique of collecting data was trough literature studies by collecting legal materials in the form of books, legislation, scientific works, official documents and so on. Data analysis are done deductively. Based on this research, it is known that the state administrative court has an object. The object is in the form of a dispute that arises as a result of the issuance of a state administrative decision. Act Number 30 of 2014 made an expansion meaning of state administrative decisions. This expansion meaning of state administrative decisions has implications for the state administrative court.

Page 67 of 67 | Total Record : 666

 63   64   65   66   67 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue