cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 802 Documents
 65   66   67   68   69 
Kajian Atas Peranan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Ryan Priyambodo
Verstek Vol 10, No 2: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67634

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian pada putusan nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd. Selain itu juga untuk mengetahui peranan saksi mahkota apabila ditinjau dari asas non self incrimination. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd adalah memenuhi standar batas minimal pembuktian dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki alat bukti yang cukup sehingga terganjal pasal 193 KUHAP yang mengatur minimal dua (2) alat bukti yang sah. Peranan saksi mahkota sebagai memenuhi standar batas minimal pembuktian telah melanggar asas non self incrimination sebab ada kalimat pengakuan bersalah oleh saksi mahkota dalam keterangannya.Kata kunci: Asas non self incrimination; Pencurian; Saksi Mahkota, Abstract: This study aims to determine the role of the crown witness in the crime of theft in decision number 205/Pid.B/2019/PN.Cbd. In addition, it is also to know the role of the crown witness when viewed from the non-self-incrimination principle. The method used in this research is normative legal research which is perspective and applied. The approach that the author uses in this study is a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The technique of analyzing legal materials uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it shows that the role of the crown witness in the crime of theft in Decision Number 205/Pid.B/2019/PN.Cbd is to meet the minimum standard of proof because the Public Prosecutor does not have sufficient evidence so that it is hampered by Article 193 of the Criminal Procedure Code which regulates the minimum two (2) valid evidence. The role of the crown witness as meeting the minimum standard of proof has violated the principle of non self-incrimination because there is a sentence of guilt confession by the crown witness in his statement.Keywords: The principle of non-self-incrimination; Theft; crown witness.
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil) Zindi Anggreini
Verstek Vol 10, No 2: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67697

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalammenjatuhkan pidana pada kasus bantuan pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum untuk studi literatur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogistik adalah deduktif. Kasus yang dikaji dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Moch Muslik als Codet terhadap korban Arif Krisyanto. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, JPU dijerat dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah didasarkan pada pertimbangan hukum hakim yuridis dan non yuridis. Majelis hakim memutus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan dan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.Kata kunci: Keputusan; Bantuan dalam Pembunuhan yang Direncanakan.Abstract: This study aims to find out how the judge's legal considerations are based in imposing a criminal on a premeditated murder assistance case based on Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil. This research is a type of normative legal research that is prescriptive and applied. The author uses the technique of collecting legal materials to study literature. The research approach used is a case study. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of analyzing legal materials using the syllogistic method is deductive. The case studied in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil is a case of premeditated murder assistance carried out by the defendant Moch Muslik als Codet against the victim Arif Krisyanto. As a result of the actions carried out by the defendant, the public prosecutor was charged with Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 56 paragraph (1) of the Criminal Code. The results of the study indicate that the Panel of Judges in making a decision against the defendant has been based on legal considerations of juridical and non-juridical judges. The panel of judges rendered their decision based on the facts revealed in the trial where the evidence presented by the public prosecutor was witness statements, letters, and statements from the defendant. Based on the evidence, the judge obtained a conviction and stated that the defendant was legally and convincingly guilty of committing the crime of premeditated murder.Keywords: Decisions; Assistance in Premeditated Murder.
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71425

Abstract

Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kedudukan kesaksian Notaris dalampembuktian dakwaan perkara pidana pengggelapan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakedudukan kesaksian notaris dalam pembuktian dakwaan perkara pidana penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Notaris dalam pembuktian perkara penggelapan dengan putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PN Skt dihadirkan sebagai saksi. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi dan terdakwa pernah datang dan meminta dibuatkan kedua akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris lalu kedua akta tersebut selanjutnya dicatat oleh kedua notaris tersebut untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah, sehingga Keterangan dari Notaris sebagai saksi di pengadilan khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana. Kata Kunci: Kesaksian, Notaris, Penggelapan.This article analyzes the Criminal Procedure Code regarding the position of a Notary's testimony in proving the indictment of the crime of embezzlement. This article aims to find out how the position of the notary's testimony in proving the indictment of the criminal case of embezzlement. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The collection of legal materials by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that the position of the Notary in proving the embezzlement case with decision Number: 67/Pid.B/2020/PN Skt was presented as a witness. The actions taken by the notary during the examination at court as a witness were to testify that it was true that the witness and the defendant had come and asked for the two deeds mentioned above, then the procedure for making the deed made by the notary was in accordance with the Notary Office Law, namely the deed was read out , signed by the appearers, witnesses, and notaries and then the two deed are then recorded by the two notaries to be registered in accordance with applicable law, namely the Minutes of the deed every month must be reported to the Regional Supervisory Council, so that the Notary's statement as a witness in court, especially the criminal court this is enough to fulfill the evidence that needs to be examined by the Judge in order to be used as material for consideration in deciding a criminal case.Keywords: Testimony, Notary, Embezzlement.
Kajian Putusan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Judex Factie Dan Mengadili Sendiri Pembayaran Dengan Cek Kosong Bukan Tindak Pidana Penipuan Rio Ella Arika Nurkholis
Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v7i3.38275

Abstract

    Tujuan penelitian mendeskripsikan alasan Terdakwa mengajukan kasasi dan mengetahui pertimbangan Hakim membatalkan putusan Judex Factie. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Analisis data secara kualitatif dengan analisis deduktif. Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa sehingga sesuai Pasal 241 jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP Putusan Mahkamah Agung  membatalkan putusan Judex Factie dan mengadili sendiri melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai Pasal 191 ayat  (2)  dan Putusan Mahkamah Agung ini juga sesuai dengan  pasal 255 yang menyatakan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) jo Pasal 255 KUHAP.    Kata Kunci : Pembatalan Putusan, Judex Factie, Cek Kosong, Penipuan
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi; Bambang Santoso
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70965

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim yang mengabulkan  permohonan restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan secara  bersama sama hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan Pasal 170 KUHP berdasarkan putusan  nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan melalui cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan Restitusi yang ajukan oleh keluarga Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Penuntut Umum agar dicantumkan dalam surat tuntutan berhasil dilaksanakan. Pertimbangan hakim mengenai Restitusi adalah untuk memulihkan atau memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban atau keluarganya dan kepentingan pelaku perlu diperhatikan secara seimbang. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya terfokus pada pemberian hukum pada pelaku pidana tetapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal.Keywords: Pertimbangan Hakim; Permohonan Restitusi; Tindak Pidana Kekerasan; Pasal 170 KUHPThis study aims to find out the reason for the consideration of the judge who granted it application for restitution in cases of criminal acts of violence or persecution committed illegally together to cause the victim to die under Article 170 of the Criminal Code based on the decision number 63/Pid.B/2022/PN.Smn. This research is included in normative legal research case approach. The technique of collecting legal materials uses the study method literature by collecting and analyzing legal materials related to problems examined by the author. The results of the study show that the application for restitution is filed by the Victim's family through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) to the Prosecutor General so that it is included in the letter of claim successfully carried out. Judge's opinion regarding Restitution is to restore or provide legal protection for victims or their families and at the same time as a form of criminal responsibility, so that the interests of the victim or his family and the interests of the offender need to be considered in a balanced way. So this shows that the criminal justice system is not only focused on giving law to criminals but also on the fulfillment of the rights of victims that are fulfilled to the fullest. Keywords: Judge's Considerations; Restitution Application; Violent Crimes; Article 170 of the Criminal CodeKeywords: Judges' Consideration; Restitution Request; Violent Crime; Article 170 of the Criminal Code
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Wildan Faza Agustian
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70773

Abstract

Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana konstruksi pembuktian pada Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr pada praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Kedua, bagaimana ratio decidendi pada Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr pada praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan case approach (pendekatan kasus) dan statute approach (pendekatan perundang[1]undangan) yang berdasar pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dihimpun melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembuktian oleh penuntut umum mampu mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa disertai barang bukti pendukung guna membuktikan terdakwa bersalah telah melakukan praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan dan memenuhi rumusan Pasal 183 KUHAP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh penuntut umum. Ketiga alat bukti tersebut menerangkan bahwa pelaku tidak memiliki legalitas praktik dokter sebagaimana dalam UUPK sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim untuk memutus terdakwa bersalah telah melakukan praktik ilegal dokter asing di Indonesia.Kata Kunci: Pembuktian, Ratio Decidendi, Praktik Ilegal DokterThis study describes and examines the problems, firstly how is the construction of evidence in Decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr on the illegal practice of foreign doctors in Indonesia. Second, what is the ratio decidendi in Decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr on the illegal practice of foreign doctors in Indonesia. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. This study uses a case approach and a statute approach which are based on primary legal materials and secondary legal materials and are compiled through literature studies which are then analyzed using the deductive syllogism method. The results of the research and discussion show that the evidence by the public prosecutor is able to submit valid evidence as stated in Article 184 of KUHP, namely witness statements, expert statements, defendant statements accompanied by supporting evidence to prove the defendant guilty of illegally practicing foreign doctors in Indonesia. The judge's ratio decidendi in making a decision also pays attention to and fulfills the formulation of Article 183 of KUHP because it has considered at least 2 (two) valid pieces of evidence that have been submitted by the public prosecutor. The three pieces of evidence explained that the perpetrators did not have the legality of practicing doctors as stipulated in the UUPK, so that this could lead to a judge's conviction that the defendant was guilty of carrying out the illegal practice of foreign doctors in Indonesia.Keywords: Evidence, Ratio Decidendi, Doctor’s Illegal Practice
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan; Bambang Santoso
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71430

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai Kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak oleh ayah kandung. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara persetubuhan anak oleh ayah kandung. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak oleh ayah kandung pada putusan No. 150/Pid.sus/2022/PN Skt adalah sebagai alat bukti surat yang telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf (c). Kata Kunci: Persetubuhan,Persetubuhan Anak, Visum Et Repertum, Visum, Alat Bukti.This article analyzes the position of Visum Et Repertum in cases of child sexual intercourse by biological fathers. This article aims to find out how the position of Visum Et Repertum is in cases of child sexual intercourse by biological fathers. The research method used is a normative legal research method. This research has the nature of prescriptive and applied research. The collection of legal materials by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the study it can be concluded that the position of Visum Et Repertum in the case of the crime of child sexual intercourse by the biological father in decision No. 150/Pid.sus/2022/PN Skt is proof of letters that are in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code paragraph (1) letter (c).Keywords: Intercourse, Child Intercourse, Visum Et Repertum, Visum, Evidence.
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza; Kristiyadi Kristiyadi
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70973

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Teknis pengumpulan hukum dengan studi pustka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan pola piker deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi mahkamah agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara kekerasan bersama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata Kunci: Kasasi; Kekerasan Bersama; Ratio DecidendiThis article aims to find out the ratio decidendi of the Supreme Court which granted the public prosecutor's cassation in a joint crime of violence case. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied with the technique of collecting primary and secondary legal materials. Technical law collection with library research and legal material obtained is processed with a deductive mindset. The results showed that the ratio decidendi of the supreme court in granting the public prosecutor's cassation in cases of joint violence was in accordance with the statutory regulations in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP).Keywords: Cassation; Joint Violence; Supreme Court Considerations
KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70780

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Adapaun hasil penelitian pada penulisan hukum ini adalah bahwa pada penerapan proses penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta yang melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan tersangka atas nama Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) telah memenuhi seluruh prinsip Restorative Justice serta unsur-unsur yang berlaku dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memperhatikan kondisi harmonisasi sosial untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.Kata Kunci : Penghentian Penuntutan; Restorative Justice.This article aims to determine the appropriateness of the implementation of the termination of prosecution based on principleRestorative Justice in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney against the applicable laws and regulations. This research is normative legal research with the types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials.As for the results of research on the writing of this law is that the application of the process of stopping prosecution is based on principleRestorative Justice in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney's Office which violated Article 378 of the Criminal Code on Fraud or Article 372 of the Criminal Code on Embezzlement with the suspect on behalf of Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) has fulfilled all principlesRestorative Justice as well as the elements that apply in the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice by taking into account conditions of social harmonization to create a sense of justice and public trust in applicable law. Keywords: Termination of Prosecution; Restorative Justice.
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHAP Katherine Kovalaski; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70923

Abstract

Artikel ini menganalisis penjatuhan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan keuangan negara di Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini berimplikasi pada kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikaji lebih lanjut untuk melihat penyebab perbedaan penjatuhan lamanya hukuman dan pidana lain yang tersusun dalam putusan perkara tindak pidana yang sejenis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dengan metode pendekatan kasus dan bersumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah studi kepustakaan, dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan dan publikasi. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan bersifat silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus[1]TPK/2020/PN.Bdg dan 85/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah berkesesuaian dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terlepas dari disparitas yang terjadi.Keywords: Disparitas; Pertimbangan Hakim; Putusan; Tindak Pidana KorupsiThis article analyzes judge’s consideration in imposing criminal decisions which lead to disparities in criminal decisions in cases of corruption which are cause state financial losses in the Bandung District Court. This has implications for suitability of judge’s considerations with Criminal Procedure Code that must be studied further to search the cause of the difference in the length of the sentences and other supporting sentences that include at judge’s verdict. This research is a prescriptive normative legal research that used case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materialsis literature study by reading, reviewing, and providing notes from boos, laws, and regulations, writings, and publications. Furthermore, technical analysis is syllogistic. The results shows that the basis for the judge’s considerations in making criminal decisionsthat caused disparities was the decision on the corruption that cause state financial lossesin the Bandung District Court on Case Number: 83/Pid.Sus[1]TPK/2021/PN.Bdg and 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg is in accordance with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regardless of the disparities.Keywords: Corruption; Disparity; Judge’s Considerations; Verdicts

Page 67 of 81 | Total Record : 802

 65   66   67   68   69 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue