cover
Contact Name
CHARLYNA S. PURBA
Contact Email
charlyna.purba@gmail.com
Phone
+6281260145216
Journal Mail Official
jpab.polnep@gmail.com
Editorial Address
Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak, Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
ISSN : 27234576     EISSN : 27234568     DOI : https://doi.org/10.31573/jpab
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis is an open access journal and peer-reviewed that publishes either original article or reviews. This journal focuses on: Marketing, Human Resources, Financial, Management Information System, Entrepreneurship, Operation Management, Consumer Behavior, Service Marketing, Corporate Governance, Business Ethics, Leadership, Strategic Management, Knowledge Management and Taxation.
Articles 59 Documents
KAJIAN AKUNTANSI : PENGALIHAN MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALAHERANG KE PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN PONTIANAK DAN KABUPATEN KUBU RAYA Rizky, Rizky Adithya; Ardhi, Qisthi; Supriyanto, Eko
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v5i1.682

Abstract

Pelimpahan otonomi diberikan kepada pemerintah daerah agar rentang kendali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat. Pembentukan perangkat daerah bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya Perusahaan Daerah Air Minum yang berada di Kubu Raya. PDAM Kubu Raya merupakan unit dari PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Pontianak. Tujuan penelitian ini yakni bagaimana bentuk pengalihan modal PDAM Tirta Galaherang ke PDAM Tirta Raya sebagai konsekuensi atas pemekaran wilayah Kabupaten Pontianak Dan Kabupaten Kubu Raya serta bagaimana akuntabilitas akuntansi atas pengalihan modal dari pemekaran wilayah. Bentuk pengalihan modal telah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dapat dilihat dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset, Kewajiban dan Ekuitas Antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya Nomor (500/1278.A/EKON-C)/(500/0738/EKON-A) tanggal 21 Juli 2009. Sedangkan akuntabilitas akuntansi atas pengalihan modal berupa penatausahaan akuntansi atas yang diserahterimakan dari PDAM Tirta Galaherang ke PDAM Kabupaten Kubu Raya berupa laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN TINGGI : ANALISIS IMPLEMENTASI DI LINGKUNGAN KAMPUS POLITEKNIK NGERI PONTIANAK Ade M. Yuardani; Samuel Dendy Krisandi; Muhammad Rachimoellah
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi PUG diterapkan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak. Penelitian ini merupakan evaluasi deskriptif dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan trianggulasi sumber sebagai validitas data. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak. Hasil penelitian dapat dilihat dari empat aspek yaitu: (1) konteks dalam implementasi PUG di lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan Instruksi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2008 (2) Input pelaksanaan implementasi PUG di perguruan tinggi telah memenuhi persyaratan dalam hal sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) serta sarana dan prasarana. Sebagian besar sumber daya manusia memiliki pengetahuan yang memadai dalam pelaksanaan program PUG (3) Implementasi di lingkungan perguruan tinggi terhadap responsif gender telah berjalan sangat baik di dalam proses kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajaran (4) Produk yang dihasilkan dari program responsif gender adalah terciptanya suasana yang harmonis, serta sarana prasarana menjamin ketersediaan untuk semua gender.
PERANCANGAN DAN EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA JURUSAN TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK Etty Rabihati; Ryanti, Eva
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v5i1.743

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji Perancangan dan Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu pada Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) berdasarkan baru terbentuknya Manajemen yang baru di jurusan Teknik Sipil Polnep dan apakah sudah tersedia Dokumen Mutu untuk Proses Belajar Mengajar (PBM) dalam penerapan Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Jurusan Teknik Sipil Polnep sehingga penjaminan Mutu di Jurusan Teknik Sipil berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penerapan penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi dikelola secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI di Polnep berada di bawah pengawasan PPMPP dan penjaminan mutu di Jurusan di bawah pengawasan Ketua Jurusan dan di koordinir oleh seorang Quality Assurance di masing-masing Prodi, identifikasi dan evaluasi dokumen mutu PBM dimulai dari proses apa saja yang harus dipenuhi oleh Jurusan dalam menjamin mutu proses belajar mengajar yang di dapat dari PPMPP Polnep. Didapat Proses penjaminan mutu untuk jurusan teknik sipil politeknik negeri pontianak telah dilakukan proses pemenuhan dokumen mutunya seperti IKAD, survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan sapras penunjang pendidikan di prodi, matriks kompetensi dosen dan tendik tahunan, monitoring dan evaluasi PBM dan sapras oleh QA, laporan kinerja program studi dan laporan evaluasi diri prodi, penyusunan analisa capaian pembelajaran, menyelesaikan telaahan dari audit mutu internal. Beberapa dokumen mutu (SOP, analisa jabatan manajemen Jurusan) ada dibuat draft nya dan ada yang direvisi dalam menunjang proses penjaminan mutu di jurusan teknik sipil polnep, dibuatnya kotak keluhan pelanggan. Penerapan dari pengembangan jurusan teknik sipil penyusunan Renstra sesuai dengan analisa jabatan, perlunya SOP sistem pembelajaran yang sesuai dengan standar mutu yang diperlukan, diperlukan format RPS yang seragam sesuai dengan standar mutu SPMI, perlu penyusunan kurikulum yang terbarukan di masing-masing prodi.
Analisis Analisis Perkembangan Politik Hukum Agraria/Pertanahan Pada Era Orde Baru di Indonesia Munziri, Chandra Purwadi; Mufid, Faikar; Syahrizal, Syarif; Setiawan, Eko
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v5i1.744

Abstract

Pada era orde baru kebijakan pokok produk yang dihasilkan oleh pemerintah pada saat itu berjumlah tiga pokok produk hukum, demi berjalannya reformasi agraria dengan baik sesuai dengan amanah UUD 1945 dan pancasila Kementerian ATR/BPN selaku instansi terkait dapat merumuskan kembali pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia dengan memperkuat regulasi yang mengatur pelaksanaan reformasi agraria dengan mengacu kepada tata kelola pertanahan yang dituangkan kedalam beberapa prinsip yaitu prinsip keadilan sosial, prinsip transparansi (keterbukaan), prinsip kepemilikan/hak rakyat, dan prinsip perlindungan hukum, serta melibatkan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan sebelumnya sebagai dasar masukan dalam perancangan Undang-undang Pertanahan yang salah satu pokoknya membahas tentang Reforma Agraria. Maka dari hasil tersebut dapat dikatakan pemerintahan pada era orde baru telah terjadi tidak konsisten dalam menjalankan reformasi agraria, terhadap regulasi bidang agraria/pertanahan yang dijalankan jika substansinya berpihak kepada perbaikan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat perlu dipertahankan, sebaliknya jika tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat, maka peraturannya harus ditinjau ulang, direvisi dan bila perlu diganti agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
PERTANIAN PADI, DILEMA PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA Rinaldi, Hasymi; Agus Eko Tedjo Sasongko; Mahendra Jaya
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v5i1.745

Abstract

There has been a consistent decline in rice production in Kubu Raya since 2021, despite previously being a prominent player in provincial-level rice production. This research aims to identify the reasons for the decrease in rice farming productivity and how the local government is responding to this situation. The method used is a mixed-method approach. Quantitative analysis employs Location Quotient, Dynamic Location Quotient, and Shift Share to identify leading sectors, sectors with potential for growth, and regional economic shifts. Since these analytical tools are unable to explain the decline in rice farming productivity, a qualitative approach was also employed, including interviews, focus group discussions (FGD), and document studies. The results indicate that the agriculture, forestry, and fisheries sector is not a leading sector, nor a potential one to be promoted in Kubu Raya Regency. Several factors contributing to the stagnation in rice growth are (1) the extensive peatland, (2) land conversion, (3) climate change, (4) low farmer income, and (5) a limited number of productive farmers. Nevertheless, the local government continues to make maximum efforts to promote agricultural growth in Kubu Raya Regency, despite several policies failing to stimulate rice farming growth.
MENINGKATKAN DAYA SAING: STUDI TENTANG KEBUTUHAN PELATIHAN BAGI MAHASISWA D-3 ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK Desanti, Novi; Edy Sutrisno; Sasongko, Agus Tejo Eko
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v5i2.746

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses identifikasi pelatihan yang diperlukan bagi mahasiswa guna memasuki dunia kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan individual mahasiswa dan tuntutan pasar kerja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dengan ketiga metode ini penelitia akan mampu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan penelitian. Data ini diambil dari mahasiswa aktif semester 6 yang telah melakukan praktik industri dan alumni yang telah bekerja. Dua kelompok informan tersebut berdasarkan pada kriteria kemampuan dalam mengidentifkasi kesenjangan atau gap antara kemampuan/keterampilan yang dibekali oleh program studi dan kemampuan/keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Terdapat total 40 mahasiswa aktif dan alumni yang menjadi informan dalam penelitian ini.
PERSEPSI MASYARAKAT DI KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU TERHADAP KEBERADAAN PERKEBUNAN SAWIT Ade M. Yuardani; Hasymi Rinaldi; Mahendra Jaya
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v5i2.802

Abstract

Kecamatan badau merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu malaysia, pola pekerjaan masyarakat yang bertani dan berkebun seharusnya dapat meningkatkan pereknomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Keberadaan Perkebunan Sawit” , berdasarkan observasi awal dan wawancara awal masih terdapat masyarakat yang belum sejahtera di perbatasan. Adapun tujuan penelitian ini adalah Ingin mengetahui tanggapan masyarakat terkait dengan perkebunan sawit yang ada di wilayah perbatasan Kapuas Hulu terutama di Kecamatan Badau, Ingin mengetahui apakah dampak sosial maupun keadaan lingkungan sekitar perkebunan sawit dan Ingin mengetahui upaya pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan terkait dengan adanya perkebunan sawit. Metode penelitian deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan data dan informasi penulis melakukan wawancara dan observasi, luaran penelitian ini adalah jurnal terakreditasi. Untuk pengukuran dan tingkat kesiapan terapan teknologi, penelitian i ni masuk ke tahap 4 – 6, dimana hasil kegiatan penelitian ini dapat dijadikan bahan sebagai bahan pengambilan kebijakan
MENILAI EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEKOLAH (SMIS) DALAM MENDUKUNG ADMINISTRASI SEKOLAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Ade Dermawansyah Purba; Ahmad Anshori; Lily Haryanti; Rindyani
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v5i2.936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIMS) terhadap proses administrasi sekolah dan pengambilan keputusan serta tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah  library research atau studi literatur dan pengumpulan data dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan terkait penggunaan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIMS) dalam meningkatkan administrasi pendidikan sekolah dan pengambilan keputusan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Penelitian ini disusun berdasarkan atas gagasan penulis yang didukung dengan objek data sekunder.  Hasil penelitian dari artikel ini bahwa Penggunaan SMIS terbukti dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam berbagai proses administratif, mulai dari pencatatan nilai hingga pengelolaan keuangan, yang sebelumnya dilakukan secara manual. SIMS juga berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan di sekolah melalui penyediaan data yang akurat dan terstruktur. Namun, ada tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan SMIS meliputi tingginya biaya implementasi, kesiapan sumber daya manusia, dan keamanan data
MINIMNYA ASPEK PELAYANAN DASAR DI KAWASAN PERBATASAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU-MALAYSIA S. Purba, Charlyna; Urai Muhani; Januardi M. Diah
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v5i2.963

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realitas minimnya pelayanan dasar di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu-Malaysia. Menggunakan metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa hingga tulisan ini dibuat, dapat ditemukan bahwa minimnya aspek pelayanan dasar di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dianalisis dari empat aspek yang menunjukkan Pertama, keterjangkauan jarak menunjukkan bahwa jarak sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu masih terlalu jauh yang berdampak terhadap kurangnya minat sekolah anak-anak di kawasan perbatasan. di tambah dengan sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan. Kedua, ketersediaan biaya yang dianggarkan untuk pembangunan fisik berupa gedung sekolah, penyediaan fasilitas belajar, pemenuhan buku pelajaran, meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru, sampai dengan menyediakan tempat tinggal (mess/rumah dinas) untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga, keberpihakan/keberterimaan masyarakat kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kecenderungan terhadap Malaysia dibuktikan dengan tingginya penggunaan mata uang Ringgit sebagai alat tukar belanja di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, serta mudahnya menemukan barang Malaysia di kawasan perbatasan. Keempat, kualitas pelayanan dasar di Kabupaten Kapuas Hulu menjadikan masyarakat di kawasan perbatasan lebih dominan memanfaatkan fasiilitas pelayanan dasar di Malaysia yang jauh lebih baik, bahkan juga dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Barat termasuk yang di perkotaan.