cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa'" : 7 Documents clear
Maṣlaḥah-Based Appraisal of Consignment Contracts: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) in Pekanbaru Pitriyani, Ulan
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/az-zarqa.v17.i1.4422

Abstract

Abstract: Consignment practices in the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector are still predominantly based on oral agreements grounded in mutual trust. While simple and flexible, such practices pose significant problems and vulnerabilities, including weak legal certainty, limited documentary evidence in the event of disputes, and an unequal distribution of risks, particularly for consignors. This article examines the legal appraisal of consignment contracts among MSMEs in Pekanbaru through the lens of maṣlaḥah mursalah. The study focuses on the prevalence of oral agreements in practice and the critical need for written contracts to enhance legal certainty and protect the interests of all parties in line with Islamic economic principles. Employing a normative-empirical approach, the research integrates the analysis of statutory provisions and Islamic contract principles with qualitative data gathered from twelve in-depth interviews and a focus group discussion (FGD) involving eight participants. The findings reveal that most consignment arrangements among Pekanbaru MSMEs are trust-based and orally agreed upon, which often leads to disputes and ambiguous delineation of rights and obligations. The maṣlaḥah-based assessment underscores that transitioning to written contracts not only strengthens creditor–debtor relationships but also aligns with the objectives of maqāṣid al-sharīʿah, particularly the protection of wealth (ḥifẓ al-māl). This study provides a contextual mapping of contractual practices among MSMEs, a subject rarely documented empirically in Indonesia, and bridges the theoretical framework of maṣlaḥah with microeconomic realities. The study recommends the development of standardized contract templates and the implementation of Islamic economic literacy programs for MSME actors.  Abstrak: Praktik konsinyasi pada sektor UMKM masih didominasi oleh perjanjian lisan yang didasarkan pada rasa saling percaya. Meskipun sederhana dan fleksibel, praktik ini menimbulkan problem dan kerentanan serius, seperti lemahnya kepastian hukum, terbatasnya bukti tertulis ketika sengketa terjadi, serta distribusi risiko yang tidak seimbang, terutama bagi pihak konsinyor. Artikel ini mengkaji penilaian hukum atas praktik kontrak konsinyasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pekanbaru melalui perspektif maṣlaḥah mursalah. Fokus kajian diarahkan pada dominasi perjanjian lisan dalam praktik dan pentingnya perjanjian tertulis untuk memperkuat kepastian hukum serta melindungi para pihak sesuai prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap dua belas pelaku UMKM dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) yang melibatkan delapan peserta, serta didukung dengan telaah ketentuan perundang-undangan mengenai konsinyasi dan akad ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar praktik konsinyasi UMKM di Pekanbaru berbasis kepercayaan dan perjanjian lisan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakjelasan hak dan kewajiban. Penilaian berbasis maṣlaḥah mursalah menegaskan bahwa peralihan menuju kontrak tertulis tidak hanya memperkuat hubungan kreditur–debitur, tetapi juga sejalan dengan maqāṣid asy-syarīʿah, khususnya dalam perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Studi ini memberikan pemetaan kontekstual praktik kontraktual UMKM yang jarang didokumentasikan secara empiris di Indonesia, sekaligus menjembatani teori maṣlaḥah dengan realitas mikroekonomi. Rekomendasi penelitian mencakup penyusunan template baku untuk kontrak konsinyasi serta program literasi ekonomi syariah bagi pelaku UMKM.
Nazhir, Cash Waqf, and Digitalization: Assessing Sharia Compliance and Governance at Laznas Yakesma Kepri Pratama, Agung; Ummah, M. Fijar Ishlahul; Amar, Rizki; Wahidy, Sultan
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/az-zarqa.v17.i1.3841

Abstract

Abstract: Cash waqf has become an increasingly significant instrument in supporting social and economic development in Indonesia. Laznas Yakesma of the Riau Islands is among the institutions engaged in the collection and management of cash waqf. This study aims to analyze the governance of cash waqf at Laznas Yakesma Kepri by evaluating the gap between the fulfillment of sharia objectives and adherence to national positive law. The research specifically assesses the extent to which nāẓir practices correspond with the principles of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly ḥifẓ al-māl, and examines avenues for strengthening governance models to ensure alignment with the prevailing legal framework. A qualitative approach with a descriptive-analytical design is utilized. Primary data were collected through observation and semi-structured interviews with nāẓir representatives, while secondary data were sourced from waqf regulations as well as academic literature. Findings indicate that Yakesma Kepri has maintained the integrity of the waqf’s principal value, developed funds productively via a catering business, and disbursed resulting benefits to beneficiaries. These practices are indicative of the application of ḥifẓ al-māl and the socio-economic objectives of Islamic law. Nonetheless, inconsistencies remain regarding positive legal requirements, notably the lack of official certificates from Islamic financial institutions, insufficient protection via Islamic insurance, and limited digital systems and reporting to BWI. This study recommends enhanced collaboration between nāẓir, Islamic financial institutions, and Islamic insurance companies, together with the development of digital systems for fundraising, reporting, and transparency in cash waqf management. An integrated governance model is anticipated to foster more modern, accountable, and sustainable cash waqf management. Abstrak: Wakaf uang memainkan peran yang semakin penting dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Salah satu lembaga yang aktif dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang adalah Laznas Yakesma Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola wakaf uang di Laznas Yakesma Kepri dengan menyoroti kesenjangan antara pencapaian tujuan syariah dan kepatuhan terhadap hukum positif nasional. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana praktik nāẓir sejalan dengan prinsip maqāṣid asy-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-māl, serta bagaimana model tata kelola dapat diperkuat agar sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur dengan pihak nāẓir, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan wakaf serta berbagai literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yakesma Kepri telah berhasil menjaga keutuhan nilai pokok wakaf, mengembangkan dana secara produktif melalui usaha katering, dan menyalurkan hasilnya kepada penerima manfaat. Praktik tersebut mencerminkan implementasi prinsip ḥifẓ al-māl dan tujuan sosial-ekonomi syariah. Namun, masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum positif, antara lain belum diterbitkannya sertifikat resmi oleh Lembaga Keuangan Syariah, belum adanya perlindungan melalui asuransi syariah, serta keterbatasan sistem digital dan pelaporan kepada BWI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kolaborasi antara nāẓir, Lembaga Keuangan Syariah, dan perusahaan asuransi syariah, disertai pengembangan sistem digital dalam proses penghimpunan, pelaporan, dan transparansi pengelolaan wakaf uang. Model tata kelola yang terintegrasi ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan wakaf uang yang lebih modern, akuntabel, dan berkelanjutan.
Legal Pluralism and Maqāṣid Al-Sharīʿah in Regulating Cooperative Finance under Indonesia’s Financial Services Authority Defilania, Oktri; Gunadi, Ariawan; Rohaya, Nizla; Khutub, Muhammad
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/az-zarqa.v17.i1.4344

Abstract

Abstract: The transfer of regulatory authority over financial-service cooperatives to the Financial Services Authority (OJK) through the Financial Sector Development and Strengthening Law (Law No. 4/2023, PPSK Law) represents a paradigm shift in Indonesia’s legal landscape. Cooperatives, historically governed under a separate regime and supervised by the Ministry of Cooperatives and SMEs, are now incorporated into the national financial regulatory system. This article examines the conceptual implications of the reform through a normative juridical method supported by statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal sources include the PPSK Law, Cooperative Law, Financial Services Authority Law, and OJK Regulation No. 47/2024, while secondary sources comprise scholarly literature, expert opinions, and prior research. The analysis employs three conceptual frameworks: consumer protection theory, Maqāṣid al-Sharīʿah in Islamic economic law, and legal pluralism. Findings show that OJK supervision enhances legal certainty, protects members’ financial assets, and aligns cooperative consumer rights with those of bank customers, thereby advancing the Maqāṣid principles of protection of wealth (ḥifẓ al-mā), justice (‘adālah), and balance (tawāzun). Nevertheless, the reform raises concerns about potential erosion of cooperative autonomy and the risk of marginalizing small-scale or community-based cooperatives. These tensions highlight the need for proportional and collaborative regulatory design that accommodates cooperative values while ensuring accountability and stability. The discussion concludes that cooperative supervision under OJK can serve as both a safeguard and a challenge: it strengthens governance but may undermine cooperative identity if implemented rigidly. Future empirical research is recommended to assess the real impact of the reform across regions and cooperative models. Abstrak: Peralihan kewenangan pengawasan koperasi jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU No. 4 Tahun 2023, UU PPSK) merepresentasikan perubahan paradigma dalam lanskap hukum Indonesia. Koperasi, yang secara historis diatur dalam rezim terpisah dan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, kini masuk dalam sistem regulasi keuangan nasional. Artikel ini mengkaji implikasi konseptual dari reformasi tersebut melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber hukum primer mencakup UU PPSK, UU Perkoperasian, UU Otoritas Jasa Keuangan, serta Peraturan OJK No. 47 Tahun 2024, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur akademik, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan menggunakan tiga kerangka konseptual: teori perlindungan konsumen, Maqāṣid Asy-Syarīʿah dalam hukum ekonomi Islam, dan pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan OJK meningkatkan kepastian hukum, melindungi aset keuangan anggota, serta menyelaraskan hak-hak konsumen koperasi dengan nasabah bank, sehingga memperkuat prinsip maqāṣid berupa ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), ʿadālah (keadilan), dan tawāzun (keseimbangan). Namun demikian, reformasi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi terkikisnya otonomi koperasi dan risiko marginalisasi terhadap koperasi kecil berbasis komunitas. Ketegangan ini menegaskan perlunya desain regulasi yang proporsional dan kolaboratif, yang mengakomodasi nilai-nilai koperasi sekaligus menjamin akuntabilitas dan stabilitas. Kajian pada artikel ini menyimpulkan bahwa pengawasan koperasi oleh OJK dapat berfungsi ganda: sebagai instrumen penguatan tata kelola, tetapi juga berpotensi melemahkan identitas koperasi jika diterapkan secara kaku. Penelitian empiris lebih lanjut sangat disarankan untuk menilai dampak nyata reformasi ini di berbagai daerah dan model koperasi.
Boycott, Intention, and Purchase Decisions among Generation Z: A PLS-SEM Analysis Based on Qawāʿid Fiqhiyyah Qotrunnada; Syihabudin; Muhamad Fakhrudin; Suryani, Risa
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/az-zarqa.v17.i1.4221

Abstract

Abstract: Purchase or avoidance decisions regarding fast-food brands associated with pro-Israel affiliations among Generation Z university students in Banten Province are examined through two complementary lenses: PLS-SEM modeling and reasoning grounded in Qawāʿid Fiqhiyyah. The sample comprises 125 respondents, all active social-media users. Findings indicate that consumer animosity does not affect either purchase intention or purchase decision. Religiosity exerts a positive and statistically significant direct effect on purchase decisions, but not on intentions. Exposure to and participation in social-media boycott campaigns have positive and significant effects on both intention and decision, while the indirect pathway via intention is observed only from boycott to decision and is small in magnitude. Purchase intention itself significantly predicts purchase decisions, also with a small effect. Document analysis links these estimates to three legal maxims. Al-umūr bi maqāṣidihā explains value-driven execution that can bypass the intention phase, clarifying why religiosity operates at the decision point. Al-‘ādah muḥakkamah accounts for the persistence of habit, store proximity, and promotions that attenuate the move from animosity to action. Al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk underscores the need for credible evidence of brand affiliation so that intention and decision are not stalled by doubt. Practical implications include evidence-based value education, accessible halal substitutes, competitive pricing, and supply-chain transparency to foster yaqīn and stabilize ethical compliance in everyday choices. The study enriches Islamic Business Law with an auditable, replicable normative-empirical bridge.   Abstrak: Keputusan membeli atau menghindari merek fast food yang diasosiasikan pro-Israel pada mahasiswa Generasi Z di Provinsi Banten dibaca melalui dua lensa yang saling melengkapi, yakni pemodelan PLS-SEM dan penalaran Qawāʿid Fiqhiyyah. Sampel berjumlah 125 responden yang seluruhnya pengguna media sosial. Hasil menunjukkan consumer animosity tidak berpengaruh terhadap intensi maupun keputusan. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan langsung pada keputusan, namun tidak pada intensi. Paparan serta partisipasi pada gerakan boikot di media sosial berpengaruh positif dan signifikan pada intensi dan keputusan, sementara pengaruh tidak langsung yang melalui intensi hanya terbukti pada jalur boikot menuju keputusan dan berukuran kecil. Intensi sendiri berpengaruh signifikan terhadap keputusan dengan efek yang juga kecil. Analisis dokumen menautkan angka tersebut pada tiga kaidah. Al-umūr bi maqāṣidihā menjelaskan eksekusi nilai yang dapat memintas fase niat sehingga religiusitas bekerja pada titik keputusan. Al-‘ādah muḥakkamah menerangkan daya lekat kebiasaan, kedekatan gerai, dan promosi yang menetralkan dorongan menjauh sehingga animosity tidak otomatis menjadi aksi. Al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk menegaskan pentingnya kepastian afiliasi merek agar intensi dan keputusan tidak tertahan oleh keraguan. Implikasi praktis mengarah pada edukasi nilai yang berbasis bukti, penyediaan substitusi halal yang mudah diakses, penyesuaian harga yang kompetitif, serta transparansi rantai pasok agar yaqīn terbentuk dan kepatuhan etis lebih stabil pada level keputusan sehari-hari. Temuan ini memperkaya Hukum Bisnis Islam dengan jembatan normatif-empiris yang dapat diaudit dan direplikasi.
Procedural Efficiency vs Legal Certainty in Islamic Finance Disputes: A Maṣlaḥah and Saddu Al-Żarī’ah Analysis Wijayanti, Dwi Marlina; Luthfi, A Hashfi
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/az-zarqa.v17.i1.4489

Abstract

Abstract: The resolution of Islamic economic disputes involving land collateral without mortgage titles reveals a persistent tension between procedural efficiency and the certainty of creditor protection. This study examines patterns in Indonesian Religious Court rulings through a case study of Sumenep No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp, combining a normative analysis of statutory and judicial regulations with an empirical reading of the court decision. The findings indicate a strong pro-efficiency orientation: simplified claims are accepted, contract validity is upheld based on Article 1320 of the Civil Code, and access to justice for small-value disputes is expanded. However, this also weakens the creditor’s legal position, as non-mortgage collateral does not provide executorial title or preferential rights. The mapping confirms a regulatory gap concerning non-mortgage collateral in Islamic economic transactions and inconsistent judicial reasoning across cases. The maṣlaḥah mursalah framework evaluates the benefits of procedural acceleration as legitimate only when it does not erode execution certainty, while saddu al-żarī‘ah emphasizes closing potential harm channels, such as opportunistic debtor behavior and increased financing costs. Policy recommendations include harmonizing the Mortgage Law, the Indonesian Religious Courts Law, and simplified claim procedures; drafting national technical guidelines for judges on verifying non-mortgage collateral and formulating enforceable judgments; and strengthening Sharia governance to ensure uniform standards of evidence, oversight, and transparency. This synergy aims to reconcile the principle of simple, fast, and low-cost justice with transaction certainty, thereby protecting both access to justice and creditor rights.   Abstrak: Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melibatkan jaminan tanah tanpa Hak Tanggungan menampilkan ketegangan antara efisiensi prosedur dan kepastian perlindungan bagi kreditur. Kajian ini menelusuri pola putusan Pengadilan Agama melalui studi kasus Sumenep No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp, memadukan telaah normatif atas undang-undang dan regulasi peradilan dengan pembacaan empiris terhadap putusan. Temuan menunjukkan orientasi pro-efisiensi yakni gugatan sederhana diterima, keabsahan perjanjian ditegakkan berdasar Pasal 1320 KUH Perdata, dan akses keadilan bagi nilai sengketa kecil meningkat. Konsekuensinya, posisi kreditur melemah karena agunan non-Hak Tanggungan tidak menghadirkan titel eksekutorial maupun hak preferen. Pemetaan menegaskan kekosongan pengaturan teknis tentang agunan non-HT di ranah ekonomi syariah dan variasi pertimbangan yudisial antarperkara. Kerangka maṣlaḥah mursalah menilai kemanfaatan percepatan proses hanya sahih bila tidak menggerus kepastian eksekusi, sedangkan saddu az-żarī’ah menuntut penutupan celah yang membuka peluang mudarat seperti perilaku oportunistik debitur dan lonjakan biaya pembiayaan. Rekomendasi diarahkan pada harmonisasi UU Hak Tanggungan, UU Peradilan Agama, dan ketentuan gugatan sederhana, penyusunan pedoman teknis nasional bagi hakim terkait verifikasi jaminan non-HT serta amar eksekusi yang operasional, dan penguatan tata kelola syariah agar standar pembuktian, pengawasan, dan transparansi seragam. Sinergi ini diharapkan menyatukan asas sederhana-cepat-biaya ringan dengan kepastian transaksi jaminan, sehingga akses dan hak kreditur sama-sama terlindungi.
Toward Economic Legal Pluralism in Indonesia’s Mining Law: Sadd al-Żarī’ah or Fatḥ al-Żarī’ah? Nashirulhaq, Muhammad; Idzharul Haq, Kukuh Prasetyo
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/az-zarqa.v17.i1.4498

Abstract

Abstract: The dominance of fiscal and investment interests in Indonesia’s mining regime indicates the need for a renewed interpretation based on economic legal pluralism. This article examines how Law No. 4 of 2009 jo No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining and the Job Creation Law shape the flow of state and corporate profits while marginalizing Indigenous Peoples from fair benefit-sharing schemes. The perspective of economic legal pluralism is applied to analyze the interaction among state law, corporate practices represented by IUP and IUPK, and customary law including hak ulayat as a single field of distribution. The concepts of sadd al-żarī‘ah and fatḥ al-żarī‘ah are used as analytical instruments to assess the prevention of mafsadah (harms) and the realization of maṣlaḥah at the community level. The findings show the closure of substantive participation channels through the simplification of environmental impact assessments and public consultations, the predominance of CSR-based compensation over rights-based claims, and the absence of measurable benefit-sharing mechanisms. The theoretical contribution lies in an evaluative framework that connects the principle of distributive justice in Islamic business law with auditable legal and institutional indicators. Policy implications include stronger recognition of hak ulayat in licensing, verifiable FPIC mechanisms, community quotas in revenue-sharing funds, citizen-based monitoring, and effective grievance procedures. The study is limited by its focus on national regulations and the absence of quantitative measurement of rent flows. Future research should expand fieldwork and regional comparisons to test the effectiveness of these designs.   Abstrak: Dominasi kepentingan fiskal dan investasi dalam rezim pertambangan menandakan kebutuhan pembacaan ulang berbasis pluralisme hukum ekonomi. Kajian dalam artikel ini mengajukan rumusan masalah utama tentang bagaimana UU Minerba No. 4/2009 jo. UU No. 3/2020 dan UU Cipta Kerja membentuk aliran keuntungan negara-korporasi sekaligus meminggirkan masyarakat adat dari skema bagi hasil yang adil. Perspektif pluralisme hukum ekonomi digunakan untuk membaca interaksi hukum negara, praktik korporasi (IUP/IUPK), dan hukum adat (termasuk hak ulayat) sebagai satu ruang distribusi, sementara sadd aż-żarī‘ah dan fatḥ aż-żarī‘ah dioperasionalkan sebagai instrumen analitis untuk menakar pencegahan mafsadat serta pembukaan maṣlaḥah pada tingkat komunitas. Temuan utama menunjukkan penutupan kanal partisipasi substantif melalui penyederhanaan AMDAL dan konsultasi publik, dominannya kompensasi CSR dibanding klaim berbasis hak, serta absennya mekanisme benefit-sharing yang terukur. Kontribusi teoretis hadir pada perumusan kerangka evaluatif yang menautkan asas keadilan distributif dalam hukum bisnis Islam dengan indikator legal-institusional yang dapat diaudit. Implikasi kebijakan meliputi penguatan pengakuan hak ulayat dalam perizinan, penegakan FPIC yang dapat diverifikasi, kuota komunitas dalam DBH, pemantauan berbasis warga, dan jalur keberatan yang efektif. Keterbatasan riset terletak pada fokus regulasi nasional serta belum digunakannya pengukuran kuantitatif aliran rente; riset lanjut disarankan memperluas studi lapangan dan perbandingan regional untuk menguji efektivitas rancangan tersebut.  
Ribā in The Qur’an and The Bible: Comparative Legal-Ethical Perspectives on Economic Justice Rosidin, Khulafaur; Solahuddin, Ahmad
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/az-zarqa.v17.i1.4537

Abstract

Abstract: The prohibition of ribā is a classic issue across religious traditions and remains relevant in contemporary debates on financial practice. This study aims to reinterpret the prohibition of ribā in the Qur’an and the Bible in order to formulate ethical and legal criteria applicable to modern financial instruments. Ma’na-cum-maghza is used as an approach to reinterpret the meaning of riba.. The first stage reconstructs the textual and contextual meanings of key verses. The second stage builds an analytic bridge through classical and modern exegetical findings. The third stage articulates the substantive message (maghzā) as a basis for evaluating financial practices. The findings show that the ethical core of the prohibition of ribā lies in the principle of neither wronging others nor being wronged. This principle rejects forms of interest or gain that are exploitative and that unduly burden debtors, while preserving the specificity of ribā as an ethical and legal category that cannot be reduced to a flat equivalence with interest. The study proposes practical indicators for assessing the ethical validity of contracts, which include fairness in exchange, proportionality between risk and return, protection of vulnerable parties, prevention of burdensome debt spirals, and transparency of information and costs. These results reaffirm the orientation of maqāṣid al-sharīʿah, with particular emphasis on the protection of wealth, and offer a cross-scriptural evaluative framework that can be adopted in the design of contemporary Islamic financial contracts and policies. Abstrak: Larangan riba merupakan isu klasik lintas tradisi agama yang tetap relevan dalam diskusrsus praktik keuangan modern. Penelitian ini bertujuan menafsirkan ulang larangan riba dalam Al-Qur’an dan Alkitab untuk merumuskan kriteria etik-legal yang relevan bagi instrumen keuangan kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan hermeneutik maʿna cum maghzā untuk menafsirkan ulang maksud riba. Tahap pertama berupa rekonstruksi makna tekstual dan kontekstual atas ayat kunci. Tahap kedua berupa jembatan analitik melalui temuan tafsir dan komentar klasik serta modern. Tahap ketiga berupa perumusan pesan substantif (maghzā) sebagai dasar evaluasi praktik keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti etis larangan riba terletak pada prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Prinsip ini menolak bentuk bunga atau keuntungan yang bersifat eksploitatif dan yang memperberat beban debitur, serta tetap menjaga kekhasan ribā sebagai kategori etika dan hukum yang tidak dapat disamakan secara sederhana dengan istilah bunga. Studi ini menghasilkan indikator praktis untuk menilai keabsahan etis suatu kontrak yang mencakup keadilan pertukaran, proporsionalitas antara risiko dan imbal hasil, perlindungan bagi pihak yang rentan, pencegahan penggandaan utang yang memberatkan, serta transparansi informasi dan biaya. Temuan ini menegaskan orientasi maqāṣid asy-syarīʿah dengan penekanan pada perlindungan harta serta menawarkan kerangka evaluatif lintas teks suci yang dapat diadopsi dalam perancangan kontrak dan kebijakan keuangan syariah masa kini.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): Az-Zarqa' Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 2 (2024): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa' Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa' Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa' Vol. 14 No. 2 (2022): Az-Zarqa' Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa' Vol. 13 No. 2 (2021): Az-Zarqa' Vol 13, No 1 (2021): Az-Zarqa' Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa' Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa' Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa' Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 2 (2018): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa' Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa' Vol. 9 No. 1 (2017): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 2 (2016): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 1 (2016): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 2 (2015): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 1 (2015): Az-Zarqa' Vol 6, No 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 1 (2014): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 2 (2013): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa' Vol. 3 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 2 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 1 (2010): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam More Issue