cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anang Setiyawan
Contact Email
anangsetiyawan@staff.uns.ac.id
Phone
+6285235979666
Journal Mail Official
belliacpacis@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir Sutami Road No. 36A,, Kentingan Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Belli Ac Pacis (jurnal hukum internasional)
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24605247     EISSN : 27210596     DOI : https://doi.org/10.20961/belli.v7i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Modern international law in the last few decades has experienced very rapid development, this is characterized by the emerge of the State in a modern sense, as well as a legal system that regulates relations between countries and international legal entities with each other. Relations between countries are no longer limited by absolute sovereignty, for example in the case of war crimes, the international community could sue countries or even individuals to be responsible for these actions based on universal principles. Recently, State practices is shifting from the hard law legal system to soft law which can be an alternative solution in breaking the deadlock when international political compromises are difficult to realize. Various international law development shows that there is a need for the international community to form a legal system that is acceptable to all parties, especially the State as a subject of international law par excellence. Therefore, the Belli ac Pacis Journal presents the multifarious developments in contemporary international law as a study of current State practices. The Belli ac Pacis Journal encompasses Public International Law, International Law of the Sea, International Humanitarian Law, International Environmental Law, International Criminal Law, International Organizational Law, International Dispute Settlement Law, Diplomatic Law, Air and Space Law, International Trade Organization Law, ASEAN Law, and International Economic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 110 Documents
 7   8   9   10   11 
IMPLIKASI PENGAMBILALIHAN PEMERINTAHAN AFGHANISTAN OLEH TALIBAN TERHADAP PEMBERIAN PENGAKUAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Muhammad Fadjran Noverikza
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 1 (2022): June 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i1.68764

Abstract

Pengambilalihan pemerintah Afghanistan oleh Taliban merupakan perbuatan inkonstusional. Pengaturan pemerintah baru dengan cara kudeta masih terlalu umum dan belum efektif dalam penerapannya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis status pemerintahan Afghanistan rezim Taliban dan bagaimana konsep pemberian pengakuan dalam pengaturan internasional mengenai status pemerintah baru secara inkonstitusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menentukan status pemerintahan baru didasarkan pada Konvensi Monteviedo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara dan terhadap Pengakuan Pemerintah baru melalui konsep De Facto dan De Jure belum ada yang mengakui Afghanistan sebagai pemerintahan yang berdaulat. 
THE PRACTICE OF SENIOR STATE OFFICER'S DIPLOMATIC IMMUNITY AGAINST SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS BY INTERNATIONAL COURT JURISPRUDENCE Nadia Salsabila; Erna Dyah Kusumawati
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 7, No 1 (2021): June 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v7i1.68774

Abstract

This study examines the extend to the applicability of diplomatic immunity rights for senior officials against gross human rights violations they have committed. Toa achieve such aim, the author analysed the different types of immunity granted by international law to state officials, the reasons for the conferment of this immunity, and whether they apply in cases in which it is alleged that an official has committed an international crime. By using a statutory and case approach, the author examines several cases heard before international courts to compare the implementation of immunity rights. The author argues that both immunity ratione materiae and immunity ratione personae cannot be applied to cases that constitute gross violations of human rights. Moreover, instead did not agree with the argument which have been put forward by scholars and ICJ in support of the contrary. 
PENGGUNAAN CLUSTER BOMB PADA KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Zakka Pranggapati Janges
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 1 (2022): June 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i1.68776

Abstract

This research aims to analyze the use of banned weapon, cluster bomb, in the armed conflict in Syria by studying the reason why the cluster bomb is banned from the historical, philosophical, and sociological point of view. Additionally, writer also analyze the most effective law enforcing mechanism to address the use of said weapon by Syria government. This is normative research utilizing both primary and secondary legal materials. The legal materials collecting technique is library research equipped with deduction technique to analyze the materials. The result show that the use of cluster bomb is prohibited for the said weapon violate the principle of international humanitarian law such as principle of distinction, proportionality, and military necessity. Hence, the use of cluster bomb by Syria government that cause civilian casualties is a war crime. Furthermore, the most effective law enforcing mechanism to address the use of cluster bomb by Syrian government is through United Nation Security Council Resolution whose content refer the issue to be resolved by ICC.
PENGARUH PENERAPAN TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 DI AUSTRALIA TERHADAP INVESTOR PRODUK TEMBAKAU Ika Ratih Angelia
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i2.74532

Abstract

Permasalahan tembakau di Australia merupakan penyebab kematian dan penyakit yang tertinggi di Australia. Sehingga pemerintah Australia melakukan strategi untuk menurunkan jumlah perokok melalui penerapan Tobacco Plain Packaging Act (TPP Act) 2011. Namun, dalam permberlakuan TPP Act 2011 ini, Australia tidak memerhatikan kepentingan investor yang mengakibatkan pelanggaran beberapa ketentuan Hukum Internasional yaitu The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 dan Trade Related Aspect of Intelectual Property Right (TRIPS). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian bahan-bahan ini dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis bahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan TPP Act 2011 yang dilakukan oleh Pemerintah Australia mengakibatkan ketidakseimbangan antara rezim Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Investasi Internasional. Karena pemerintah Australia dinilai tidak adil dan melakukan diskriminasi terhadap investor produk tembakau.
PENERAPAN ANTI-SUIT INJUNCTIONS SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN DIAJUKANNYA SENGKETA KE PENGADILAN ASING DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL Cynitiya Scandi Sant
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 1 (2022): June 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i1.74409

Abstract

Penelitian ini menganalisis permasalahan penerapan anti-suit injunctions sebagai langkah pencegahan diajukannya sengketa ke pengadilan asing dalam arbitrase internasional yang berdasarkan dengan prinsip hukum umum, New York Convention, dan UNCITRAL Model Law. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis data logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, permohonan anti-suit injunctions dipengaruhi oleh seat of arbitration (lex loci arbitri) dan exclusive jurisdiction dari perjanjian arbitrase antar-para pihak, disertai dengan pendapat para ahli hukum dari kasus terdahulu. Penerapan anti-suit injunctions juga dipengaruhi oleh bagaimana hukum suatu negara yang mengatur perjanjian antar-para pihak. Sehingga, setiap yurisdiksi negara memiliki pertimbangan dan putusan yang berbeda dalam memberikan permohonan anti-suit injunctions. Penelitian ini menganalisis permohonan anti-suit injunctions melalui studi kasus yang dibandingkan dari empat yurisdiksi yang berbeda di bawah sistem hukum common law dan civil law yaitu yurisdiksi Inggris berdasarkan kasus UAU v. HVB; yurisdiksi Amerika Serikat berdasarkan kasus CitiBank, N.A. v. Mazza; yurisdiksi Rusia berdasarkan kasus UralTransMash v. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA; dan yurisdiksi Republik Rakyat Cina berdasarkan kasus Xiaomi v. Inter Digital, Inc.  
KAJIAN TERHADAP FUNDAMENTAL AGREEMENT BETWEEN HOLY SEE AND THE STATE OF ISRAEL 1993 DALAM HAL KEBEBASAN BERAGAMA DI ISRAEL Dinda Noor Azizah
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i2.74496

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan hukum terhadap hak kebebasan beragama di israel berdasarkan Fundamental Agreement. Pertanyaan tersebut akan dijawab berdasarkan analisis sederhana terhadap pasal pasal yang terkandung dalam fundamental agreement dengan kesesuaian terhadap konsep hak kebebasan beragama yang terdapat dalam prinsip prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Sumber penelitian ini adalah, fundamental agreement, konvensi internasional, doktrin, hukum hak asasi manusia internasional dan penelitian hukum yang telah ada sebelumnya. Sumber hukum dikumpulkan dengan cara melakukan studi literatur yang kemudian dianalisis secara logis sistematis dan yuridis. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa jaminan terhadap hak kebebasan beragama di israel berdasarkan fundamental agreement telah sesuai dan memuat prinsip yang terdapat dalam prinsip dasar hak asasi manusia dan inti normatif dalam hak kebebasan beragama.
PERLINDUNGAN TERHADAP INTERNALLY DISPLACED PERSON NDUGA DI WAMENA, PAPUA BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Thomas Sudarso
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i2.74497

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia dalam situasi konflik bersenjata terutama untuk warga Nduga, Papua Barat di Wamena yang terpaksa lari dari tempat tinggalnya karena ketegangan konflik bersenjata yang terjadi di Papua Barat. Masyarakat tersebut dimasukkan dalam kategori ‘internally displaced persons’ karena melarikan diri ke wilayah yang masih dalam kategori batas negara asalnya. Hukum yang melindungi ‘internally displaced persons’ adalah HAM dan Hukum Nasional, tetapi diberikan pedoman dasar dari Hukum Humaniter Internasional untuk melindunginya. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Hukum Nasional yang disediakan Negara Indonesia tidak dapat melindungi ‘displaced person’ dan pedoman perlindungan hukum humaniter harus segera diberlakukan demi kemanusiaan dan dapat pula menjadi solusi jangka panjang konflik di Papua Barat.
KESESUAIAN PRINSIP RETALIASI DALAM KASUS PERANG PERDAGANGAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK Gina Nafsah Savira
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i2.74498

Abstract

Penelitian ini menggambarkan dan meneliti masalah tentang apakah tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap China atau sebaliknya sesuai dengan aturan pembalasan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, instrumen penelitian dalam bentuk Pemahaman Penyelesaian Sengketa,Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan, Perjanjian tentang Safeguards, AS-China Relation Act, kemudian analisis teknis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh AS disebut solusi perdagangan dalam bentuk proteksionisme yang mengacu pada tindakan pengamanan dalam kerangka hukum WTO. Solusi perdagangan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif impor pada produk dalam negeri. Selanjutnya, tindakan yang diambil oleh Tiongkok adalah salah satu contoh tindakan perbaikan dalam bentuk pembalasan. 
UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1980 DALAM RANGKA PEMENUHAN TARGET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-1 Vania Ika Faustine
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i2.74531

Abstract

Sampah dan berbagai macam persoalannya adalah topik bahasan yang sering didiskusikan, baik dalam lingkungan sehari-hari maupun di kalangan para ahli. Tidak hanya di Indonesia, permasalahan sampah juga menjadi permasalahan krusial yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Jumlah populasi di dunia yang semakin menunjukkan peningkatan populasi juga dapat memberikan dampak terhadap jumlah sampah yang dihasilkan dari produktivitas manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-harinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk diketahuinya pemenuhan target Sustainable Development Goals ke-14 khususnya di Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik menurut Konvensi Basel 1980. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek kajian penelitian khususnya mengenai asas-asas, konsep, dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan tersebut. Adapun hasil penelitian bahwa pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14 di Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik di laut berdasarkan Konvensi Basel 1980 melalui pengelolan sampah yang dimulai dengan dibentuknya bank sampah pada kampung-kampung tempat tinggal masyarakat. Pembentukan bank sampah memicu adanya proses daur ulang. Upaya hukum yang dapat dilakukan guna mendukung pengurangan sampah plastik di laut dalam rangka pemenuhan target Sustainable Development Goals ke- 14 adalah melalui kebijakan pemerintah terhadap pengaturan perdagangan ekspor-impor limbah plastik dan upaya lainnya untuk mengurangi sampah plastik di laut yaitu mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis daratan, mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis aktivitas laut, mengurangi dampak dan akibat sampah plastik di laut, meningkatkan kesadaran terhadap sampah di laut, manajemen informasi searah terhadap sampah di laut
IMPLIKASI PENGAMBILALIHAN PEMERINTAHAN AFGHANISTAN OLEH TALIBAN TERHADAP PEMBERIAN PENGAKUAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Muhammad Fadjran Noverikza
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 1 (2022): June 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i1.74407

Abstract

Pengambilalihan pemerintah Afghanistan oleh Taliban merupakan perbuatan inkonstusional. Pengaturan pemerintah baru dengan cara kudeta masih terlalu umum dan belum efektif dalam penerapannya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis status pemerintahan Afghanistan rezim Taliban dan bagaimana konsep pemberian pengakuan dalam pengaturan internasional mengenai status pemerintah baru secara inkonstitusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menentukan status pemerintahan baru didasarkan pada Konvensi Monteviedo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara dan terhadap Pengakuan Pemerintah baru melalui konsep De Facto dan De Jure belum ada yang mengakui Afghanistan sebagai pemerintahan yang berdaulat. 

Page 9 of 11 | Total Record : 110

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2024): December 2024 Vol 10, No 1 (2024): June 2024 Vol 9, No 2 (2023): December 2023 Vol 9, No 1 (2023): June 2023 Vol 8, No 2 (2022): December 2022 Vol 8, No 1 (2022): June 2022 Vol 7, No 2 (2021): December 2021 Vol 7, No 1 (2021): June 2021 Vol 6, No 2 (2020): December 2020 Vol 6, No 1 (2020): June 2020 Vol 5, No 2 (2019): December, 2019 Vol 5, No 1 (2019): June, 2019 Vol 4, No 2 (2018): December, 2018 Vol 4, No 1 (2018): June, 2018 Vol 3, No 2 (2017): December, 2017 Vol 3, No 1 (2017): June, 2017 Vol 2, No 2 (2016): December, 2016 Vol 2, No 1 (2016): June, 2016 Vol 1, No 2 (2015): December, 2015 Vol 1, No 1 (2015): June, 2015 More Issue