Garuda - Garba Rujukan Digital

Desain Kapal Patroli dengan Lambung Catamaran Petestep Water Deflector Dalam Rangka Pengamanan laut Teritorial Indonesia Saefulloh Misbahudin; Adi Widianto; Arga Pratama; Citra Tri Tunggal Dewi; Muhammad Alfarizzi Salvikran
DEFENDONESIA Vol 6 No 1 (2022): April: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Penguasaan laut teritorial adalah bentuk dari kedaulatan Indonesia yang merupakan amanah Undang – Undang. Dalam Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan laut terutama di wilayah laut teritorial, kapal patroli memegang peranan penting sebagai komponen utama. Melalui penelitian ini penulis merancang KN. Gastiwasa yang merupakan Inshore High-Speed Fast Patrol Boat yang mengadopsi Asimetric Flat Inside Catamaran Hull dan Petestep Water Deflector. Adapun metode perencanaan desain menggunakan metode Parametric Design Approach dan didapatkan ukuran utama (Main dimension) : panjang perpendikular (LPP) 19,2 m, lebar total (B) 7,1 m, lebar demi hull (B1) 1,9 m, sarat (T) 1,0 m, tinggi (H) 3,0 m, dan kecepatan dinas 30 knot. KN. Gastiwasa menggunakan sistem dual fuel diesel-LPG. penggunaan LPG secara dual fuel mampu menggantikan konsumsi solar rata-rata 64,44%. Dengan perbandingan komposisi antara solar dengan LPG saat menggunakan dual fuel system yaitu 29,17% : 70,83%. Kapal dilengkapi senjata tipe remote weapon station (RWS) yaitu Kongsberg Sea Protector yang memiliki pemasangan sangat fleksibel untuk kapal patroli karena memiliki ukuran yang compact Kata Kunci : Laut Teritorial, Kapal Patroli, Catamaran Hull

Konsep Multihelix Kemandirian BAKAMLA RI Dalam Pengadan Kapal Patroli Pratondo Ario Seno Sudiro
DEFENDONESIA Vol 6 No 1 (2022): April: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) dengan sumber daya alam berlimpah, yang di satu sisi memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa, namun di sisi lain mengandung kerawanan dengan hadirnya kepentingan negara lain yang dapat mengancam kedaulatan, keamanan, dan keselamatan bangsa. Dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI memerlukan Kapal Patroli sebagai fungsi penindakan. Namun saat ini Bakamla RI masih kekurangan kapal dalam menjaga wilayah perairan Indonesia sehingga belum dapat menjangkau semua perairan Indonesia yang begitu luas. Pengadaan Kapal Patroli Bakamla RI dapat dilakukan dengan asas kemandirian. Hal ini dilakukan berdasarkan salah satu asas dan tujuan Penyelenggaraan Industri Pertahanan yakni Kemandirian dan mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Industri Pertahanan berperan sebagai sebagai integrator baik dengan sesama Industri Pertahanan maupun dengan Bakamla RI sebagai stakeholder. Peranan masing-masing pihak dalam hubungan yang bersifat multihelix ini dilakukan berdasarkan kemampuan dalam memenuhi bagian-bagian pada Kapal Patroli sehingga akan dihasilkan konsep pengadaan Kapal Patroli dengan kandungan lokal mendekati 100%. Kata Kunci: Bakamla RI, Kapal Patroli, Industri Pertahanan, Multihelix.

Strategi Balance of Power Indonesia Dalam "Perang Dingin" Antara Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan. Siti Sarah; Widodo; Yusnaldi
DEFENDONESIA Vol 6 No 1 (2022): April: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Kawasan Laut China Selatan dikenal sebagai jalur laut tersibuk kedua di dunia setelah Terusan Suez di Mesir, kawasan ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang berlimpah serta mempunyai cadangan minyak dan gas alam yang besar. Karena potensinya, kawasan tersebut sampai saat ini masih menjadi perebutan claim antara beberapa negara. Saat ini diketahui bahwa Amerika Serikat dan China menjadi negara hegemoni terbesar dalam bidang ekonomi yang memperebutkan kekuasaan di wilayah Laut China Selatan. Beberapa pakar bahkan mendiskusikan adanya kemungkinan persaingan yang akan diakhiri dengan perang atau konflik militer di abad 21. Indonesia bukan termasuk negara claimant di wilayah Laut China Selatan, namun memiliki kedaulatan di dekat wilayah tersebut.. Jika terjadi konflik antara AS dan China pada kawasan Laut China Selatan, tentunya akan berimplikasi langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia di Natuna dan sekitarnya. Untuk menghadapi skenario tersebut, Indonesia harus mempersiapkan kekuatan pertahanannya. Indonesia berfokus pada strategi balance of power dengan negara lain yang juga tidak menginginkan adanya konflik atau perang dan juga berusaha untuk menyeimbangkan kekuatannya dengan negara China maupun AS. Kata Kunci: Balance of Power, Perang dingin, Laut China Selatan.

Pemahaman Terhadap Filsafat Ilmu Pertahanan Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Dasar Bela Negara Tomi Aris; Desi Albert Mamahit; Abdul Rivai Ras
DEFENDONESIA Vol 6 No 1 (2022): April: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Filsafat Ilmu Pertahanan pada dasarnya merupakan cabang ilmu filsafat yang lebih khusus membahas berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu pertahanan. Filsafat Ilmu Pertahanan mengajak manusia untuk merefleksikan kegiatan ilmu pertahanan meliputi penanganan konflik, diplomasi, perang, pencegahan perang serta bagaimana mengakhiri perang yang terjadi. Memudarnya karakter dan jati diri bangsa sebagai individu dan sebagai manusia Indonesia, berimplikasi serius pada rusak atau hilangnya karakter bangsa. Sebagai warga negara, dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Pendidikan ilmu filsafat sebagai dasar berfikir ilmu diperlukan dalam upaya menanamkan nilai nilai Bela Negara, dimana kondisi pergeseran ancaman yang begitu nyata. Filsafat Ilmu Pertahanan sebagai cabang ilmu Filsafat sudah seharusnya dapat menjadi bentuk pembangunan dasar kemampuan dalam konsep Bela Negara, Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Kaitan Filsafat Ilmu Pertahanan dengan peningkatan kemampuan dasar Bela Negara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran filsafat ilmu pertahanan dalam upaya meningkatkan kemampuan dasar bela negara. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama penelitian dan desain pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-eksplanatif. Filsafat Ilmu Pertahanan dalam upaya meningkatkan kemampuan Dasar Bela Negara secara “Epistemologi” adalah dengan meningkatkan metode, langkah-langkah, metode-metode, dan sarana yang relevan dengan sasaran serta target kegiatan yang dilakukannya khususnya dalam sector Pendidikan dan pelatihan bagi kader Bela Negara. Keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Bela Negara adalah keberhasilan bangsa Indonesia membangun fondasi yang kokoh bagi eksistensinya. pendidikan bela negara dapat menjadi suatu formasi kultural yang baru bagi bangsa Indonesia, karena secara perlahan akan membuka sekat-sekat sosial, membangun ras kebersamaan yang meluas serta mentransformasi kehidupan generasi muda untuk secara mandiri dan bergotong royong siap menghadapi perubahan di sekelilingnya. Kata Kunci: Bela Negara, Filsafat, Ilmu Pertahanan

Strategi Pertahanan Indonesia Menghadapi Aliansi AUKUS di Kondisi VUCA (Volatility. Uncertainty, Complexity & Ambiguity) Salsabila Cherish Okcavia
DEFENDONESIA Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v6i2.118

Presiden Joe Biden, Perdana Menteri Boris Johnson dan Perdana Menteri Scott Morrison menyepakati Pakta Pertahanan terbaruâ€”Australia, United Kingdom & United States (AUKUS). Langkah awal kerjasama ini fokus pada pembangunan kapal selam bertenaga nuklir untuk Angkatan Laut Australia. Kapal selam dengan senjata nuklir memiliki kemampuan pertahanan luar biasa hingga akan memunculkan sejumlah konsekuensi bagi kawasan Indo-Pasifik. Peristiwa ini menghadirkan ancaman Second Nuclear Age seperti masa Perang Dingin. Kemampuan pengelolaan nuklir yang AUKUS miliki, pada akhirnya menciptakan ancaman bagi perairan Indo-Pasifik. Jurnal ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif dengan Penelitian Kepustakaan untuk mengeksplorasi dan memahami interaksi dalam fenomena sosial. Dalam menyikapi hal ini Indonesia dihadapi dengan kompleksitas kekuatan yang sedang melakukan kontestasi politik. Kemunculan AUKUS membuat posisi Indonesia â€˜terhimpitâ€™, karena Indonesia dipaksa menentukan sikap terhadap isu ini. Indonesia perlu membentuk strategi penguatan keamanan, kedaulatan dan penegakan hukum dalam domain maritim. Dengan kebijakan dan keputusan yang telah dipertimbangkan menggunakan konsep Vision, Understanding, Clarity & Agility. Beberapa di antaranya adalah berpegang teguh pada visi Kebijakan Luar Negeri Bebas-Aktif. Kata Kunci: AUKUS, Indonesia, Nuklir, Strategi Pertahanan, VUCA

Mengupas Beberapa Permasalahan Pemidanaan Terhadap Rahasia Pertahanan Negara dalam RKUHP Narendra Dirgantara
DEFENDONESIA Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v6i2.119

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan dalam hukum positif di Indonesia sampai pada pertangahan tahun 2022 KUHP masih menggunakan Weetboek van Strafrecht Netherlands Indie warisan hukum kolonial Belanda. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menrancang Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang dikenal dengan RKUHP. Proses pembentukan RKUHP ini masih harus didalami lagi terlebih untuk pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Salah satu pasal yang dianggap bermasalah adalah pasal mengenai Tindak Pidana Terhadap Pertahanan Negara yang mengandung unsur yang belum memiliki parameter pasti. Permasalahan yang terdapat RKUHP ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dimana suatu peraturan dibuat seolah-olah semua msyarakat dapat dijerat tanpa melakukan sesuatu yang melanggar norma. Hal ini perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Ditinjau dari pendekatan penelutian yuridis normatif didapatkan beberapa permasalahan dalam RKUHP. Kata Kunci: RKUHP, Rahasia Negara, Pertahanan Negara

Rancangan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI: Studi Komparasi Acquisition Directorate US Coast Guard Pratondo Ario Seno Sudiro
DEFENDONESIA Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v6i2.120

Bakamla RI adalah lembaga non-kementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sehingga membutuhkan sarana patroli yang memadai. Namun pada kenyataannya Bakamla RI masih mengalami Keterbatasan sarana dan prasarana, baik itu secara kuantitas maupun kualitas karena belum terbentuknya Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alat utama sistem keamanan laut (alutsistakamla). Penelitian ini bertujuan melakukan perancangan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI sebagai langkah awal dalam mewujudkan Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis terhadap pengadaan alutsistakamla. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Rumusan Masalah Komparatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keberadaan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI diperlukan sebagai Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alat utama sistem keamanan laut (alutsistakamla). Kata Kunci: Bakamla RI, Alutsistakamla, Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI

Upaya BAKAMLA Melaksanakan Operasi Keamanan Laut di Selat Malaka Angga Faris Saputra; Yogo Prasetyo
DEFENDONESIA Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v6i1.121

Badan Keamanan Laut (Bakamla) mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Bakamla adalah revitalisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan dari Bakorkamla. Dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan, Bakamla memiliki konsep operasi. Konsep operasi keamanan laut Bakamla bertujuan sebagai pengintegrasian pola dan sistem operasi, teknologi, intelijen maritime, logistik terpadu, hingga mampu memberikan bantuan tinjauan hukum yang ditangani oleh Unit Penindakan Hukum Bakamla. Tulisan ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa hasil pengamatan sebelumnya dan juga lembaran hukum lainnya. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Analisis Interaktif dari Miles & Huberman (1994). Berdasarkan hasil Analisa peran Bakamla dalam melaksanakan operasi keamanan laut di Selat Malaka dapat ditingkatkan dengan adanya pola koordinasi yang baik antar instansi keamanan. Dalam fungsinya yang akan menjadi Coast Guard sudah merupakan wewenang Bakamla untuk melaksanakan koordinasi dan mensinergikan seluruh Lembaga Keamanan Maritim yang ada. Melalui evaluasi hasil operasi mandiri dan operasi Bersama Bakamla, urgensi dalam membentuk system keamanan yang baik menjadi sebuah prioritas. Upaya Bakamla dalam mewujudkan eamanan maritim di selat malaka mampu dioptimalkan lagi dengan lebih memperhatikan skala prioritas ancaman. Tentunya agar supaya yang telah dilakukan ini berjalan dengan optimal, diperlukan juga sinergi antar instansi dengan menyatukan visi masing-masing Lembaga yang sudah ada. Sehingga usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keamanan maritim di Selat Malaka dapat terwujud. Kata Kunci : Bakamla, Operasi Keamanan Laut, Peran, Sinergi

Peran dan Hambatan BAKAMLA Menjaga Laut Natuna Utara di Era Joko Widodo Pashya, M. Habib; Gozali, Gufron; Faqiriah, Nurul; Purnama, Yeta
DEFENDONESIA Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v6i2.122

Penelitian ini akan menganalisis mengenai peran dan hambatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) dalam sengketa Laut Natuna Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berfokus pada tiga variabel utama yaitu Laut Natuna Utara, Indonesia, dan Bakamla. Di tahun 1970 an, sengketa Laut China Selatan menjadi konflik yang krusial di kawasan Indo-Pasifik. China memberikan penjelasan mengenai klaim sepihak yang disebut dengan sembilan garis putus-putus. Klaim China tersebut berdasarkan kisah sejarah peradaban. Namun, klaim sepihak China tidak sejalan dengan UNCLOS 1982. Klaim tumpang-tindih tersebut membuat sengketa Laut China Selatan menjadi panas hingga kini. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa, klaim yang dibuat oleh China masuk ke dalam 200 mil teritorial Indonesia yang terletak di Natuna Utara. China kerap melakukan aktivitas ilegal seperti riset dan penangkapan ikan. Insiden ini mengundang peran pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan mengerahkan Bakamla. Peran Bakamla di Natuna cukup penting mengingat di era Jokowi, pemerintah beberapa kali membuat Peraturan Presiden (Pepres) untuk meluruskan koordinasi dan kinerja Bakamla. Meskipun memiliki peran yang besar, Bakamla sebagai institusi baru memiliki kendala ataupun hambatan. Masalah yang mendasar adalah mengenai anggaran dari APBN. Kata Kunci: Peran Bakamla, Hambatan, Sengketa Laut Natuna Utara, UNCLOS 1982

Strategi Pertahanan Indonesia Menghadapi Aliansi AUKUS di Kondisi VUCA (Volatility. Uncertainty, Complexity & Ambiguity) Salsabila Cherish Okcavia
DEFENDONESIA Vol 6 No 2 (2022): Oktober: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v6i2.118

Presiden Joe Biden, Perdana Menteri Boris Johnson dan Perdana Menteri Scott Morrison menyepakati Pakta Pertahanan terbaruâ€”Australia, United Kingdom & United States (AUKUS). Langkah awal kerjasama ini fokus pada pembangunan kapal selam bertenaga nuklir untuk Angkatan Laut Australia. Kapal selam dengan senjata nuklir memiliki kemampuan pertahanan luar biasa hingga akan memunculkan sejumlah konsekuensi bagi kawasan Indo-Pasifik. Peristiwa ini menghadirkan ancaman Second Nuclear Age seperti masa Perang Dingin. Kemampuan pengelolaan nuklir yang AUKUS miliki, pada akhirnya menciptakan ancaman bagi perairan Indo-Pasifik. Jurnal ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif dengan Penelitian Kepustakaan untuk mengeksplorasi dan memahami interaksi dalam fenomena sosial. Dalam menyikapi hal ini Indonesia dihadapi dengan kompleksitas kekuatan yang sedang melakukan kontestasi politik. Kemunculan AUKUS membuat posisi Indonesia â€˜terhimpitâ€™, karena Indonesia dipaksa menentukan sikap terhadap isu ini. Indonesia perlu membentuk strategi penguatan keamanan, kedaulatan dan penegakan hukum dalam domain maritim. Dengan kebijakan dan keputusan yang telah dipertimbangkan menggunakan konsep Vision, Understanding, Clarity & Agility. Beberapa di antaranya adalah berpegang teguh pada visi Kebijakan Luar Negeri Bebas-Aktif. Kata Kunci: AUKUS, Indonesia, Nuklir, Strategi Pertahanan, VUCA

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hanif Rahadian

Contact Email
lpkdgeneration2022@gmail.com

Phone
+6281328055730

Journal Mail Official
defendonesia@lembagakeris.net

Editorial Address
Wirosaban Barat No. 20B, Kelurahan Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hanif Rahadian

Contact Email lpkdgeneration2022@gmail.com

Phone +6281328055730

Journal Mail Official defendonesia@lembagakeris.net

Editorial Address Wirosaban Barat No. 20B, Kelurahan Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Location Kota yogyakarta, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hanif Rahadian

Contact Email
lpkdgeneration2022@gmail.com

Phone
+6281328055730

Journal Mail Official
defendonesia@lembagakeris.net

Editorial Address
Wirosaban Barat No. 20B, Kelurahan Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA