cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zainuddin Sunarto
Contact Email
zain2406@gmail.com
Phone
+6282232108969
Journal Mail Official
hakam.unuja@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid PO. BOX . 1 Karanganyar Paiton Probolinggo 67291 Jawa Timur
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam
Published by Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
ISSN : 28295803     EISSN : 25808052     DOI : https://doi.org/10.33650/jhi
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam adalah jurnal ilmiah yang mengkaji tentang persoalan - persoalan hukum dan keislaman. Jurnal ini diterbitkan secara berkala setahun dua kali, yaitu setiap bulan Juni dan Desember oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Redaksi menerima naskah ilmiah ataupun hasil penelitian dalam bahasa Indonesia, bahasa inggris maupun bahasa arab. Di samping itu, Tim Redaksi juga berhak untuk mengedit dan menyempurkan naskah ilmiah yang akan diterbitkan tanpa menghilangkan esensi dan makna tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2024)" : 11 Documents clear
EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM Suhaili, Achmad
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.8964

Abstract

Sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai kesempatan besar dalam pengumpulan zakat yang dapat digunakan oleh yang membutuhkan (Mustahik). Zakat sangat berperan dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan kesenjangan ekonomi keluarga muslim. Krisis kemanusiaan dalam hal ini adalah situasi di mana banyak individu atau kelompok mengalami penderitaan dan kebutuhan yang mendesak akibat bencana alam, konflik, atau faktor-faktor lainnya. Kesenjangan ekonomi merupakan adanya perbedaan atau disparitas antara kelompok atau individu dalam hal pendapatan, kekayaan, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau sumber daya ekonomi lainnya. Kesenjangan ekonomi mencerminkan ketidaksetaraan distribusi ekonomi di dalam suatu Masyarakat Persoalannya kemudian adalah apakah zakat telah diyakini sebagai suatu asset, dalam ghirah pertumbuhan dan pemerataan sosio ekonomi, ataukah sekedar amaliyah ritual (ibadah mahdah), serta baagaimana zakat dapat dikelola secara manajemen kelembagaan, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, dengan system pengelolaan Zakat secara professional dan adanya SDM pengelola zakat yang berintergritas diharapkan bisa menjadikan Zakat berperan lebih besar dalam meningkatkan kapasitas kesejahteraan keluarga muslim. Penanganan krisis kemanusiaan dan mengurai kesenjangan sosial harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, zakat dapat digunakan untuk membantu memenuhi kewajiban finansial keluraga, seperti pemenuhan nafkah, dan pembiayaan pendidikan anak-anak. Dengan memberikan zakat, seseorang dapat memastikan bahwa keluarga yang kurang mampu dapat memenuhi kewajiban hukum keluarga mereka, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi beban krisis kemanusiaan dalam keluarga tersebut. Sedangkan dalam pendekatan teori system sosial, zakat merupakan bagian dari sistem yang besar yang mencakup penerima zakat, pemberi zakat, dan lembaga-lembaga yang mengelola distribusi zakat. Hal tersebut harus dilaksanakan secara integral dan professional untuk mencapai substansi zakat.Kata Kunci: Zakat, Krisis Kemanusiaan, Kesenjangan Ekonomi Keluarga Muslim.
ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR : TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA Naldi, Hasri; Elimartati, Elimartati
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.7560

Abstract

This paper aims to analyse politically and legally the phenomenon of divorce in Tanah Datar Regency, with a special emphasis on infidelity among state civil servants. This is due to the fact that divorce within the government is often a major concern in the legal and political context. Field research (Fiel Research) is a descriptive normative research methodology used in this writing. The data sources of this research consist of primary data sources and secondary data sources. The primary data source is the cause of divorce among state civil servants and the secondary data source is a book.The primary data source is the causes of divorce among state civil servants and the secondary data source is books and articles related to the factors that cause divorce among state civil servants. The results showed that the submission of divorce permits by civil servants in the Tanah Datar Regency government was due to family economic problems where the wife's income was greater than the wife's income. Family economic problems where the wife's income is greater than the husband's, disharmonious relationships between husband/wife, frequent arguments and indications that the husband/wife partner is having an affair. In the context of prevention efforts, the Regional Government of Tanah Datar Regency has issued Circular Letter Number 100.3.44-999-BKPSDM-2023 concerning Prohibition of Cheating for All ASN and PPNPN within the government of Tanah Datar Regency by visiting integrity and moral values in community life.
REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP Wardah, Audiya Khilya
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.8499

Abstract

This study seeks to ascertain the prevalence of online transactions for purchasing and selling tambourine musical instruments at Toko Suara Tunggal Bahana and the perspective of fiqh muamalah about such transactions. The present study employs a qualitative research methodology, explicitly adopting a descriptive qualitative approach. The primary sources of data for this study were interviews and documentation. The obtained data is subjected to analysis through interactive methodologies, and conclusions are derived through the application of inductive reasoning. The study's findings indicate that selling and purchasing tambourine musical instruments at the Suara Tunggal Bahana shop was conducted online. The buyer possessed comprehensive knowledge regarding the characteristics of the goods, and the seller offered the buyer the option to return any damaged or defective products. However, it is essential to note that this option was contingent upon the presence of unedited video evidence during the package opening process. The permissibility of online tambourine musical instrument sales at Toko Suara Tunggal Bahana is supported by fiqh Muamalah since it adheres to the principles of salam sale and istishna sale and purchase, hence granting the buyer the right to khiyar.
KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM Harahap, Alwi Padly; Siregar, Hakkul Yakin; Hasibuan, Maulana Hasan; Yusuf, M. Fajri
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.8205

Abstract

Kajian ini mengeksplorasi hubungan antara konsep kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana hukum Islam mengakui martabat manusia, melindungi hak-hak individu, dan memajukan keadilan sosial. Tulisan ini menggunakan metode studi literatur dan analisis literatur secara komprehensif dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum Islam mempunyai landasan yang kuat pada prinsip-prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Hukum Islam mengakui martabat manusia, mengintegrasikan hak-hak individu, dan mendorong perlindungan kelompok rentan. Konsep ini menciptakan landasan moral yang kuat untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Di dunia yang semakin terhubung dan beragam, pemahaman mendalam tentang hubungan antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia adalah kunci untuk mendorong toleransi, belas kasihan, dan perdamaian. Melalui dialog terus-menerus dan upaya implementasi yang bijaksana, masyarakat Muslim dapat memainkan peran penting dalam membangun dunia yang lebih baik yang menghormati hak-hak individu tanpa melupakan nilai-nilai agama yang berharga.
TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF ‘URF Ranun, Adim; Abdullah, Teuku Naldi; Azwar, Zainal
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.8536

Abstract

ABSTRAKTradisi melempar bere kuni (melempar nasi kuning) pada saat mempelai wanita menuju rumah mempelai pria disebut (manjampuikmalu). Dalam tradisi melempar bere kuni ini, nasi yang kita buang terbuang sia-sia dan terbuang percuma. Nasi adalah makanan pokok, sayang sekali kalau dibuang, apalagi piring kalau kita buang satu butir saja sudah berkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan 'urf terhadap tradisi melempar bere kuni dalam pesta pernikahan. Metode yang digunakan adalah: Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif, termasuk penelitian lapangan. Dimana penelitian dilakukan dengan mewawancarai tokoh masyarakat di Desa Meunafa Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Serta menganalisis data dan menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu mendeskripsikan peristiwa dan fakta yang ada secara akurat dan sistematis serta memahaminya secara cermat dan cermat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tradisi bere kuni diperlukan bahan yaitu nasi, kunyit, piring. Sebelum melempar nasi kuning, salam dan puisi dibacakan dan ditutup dengan doa seperti (Assalamualaikum Datok dan Panghulu, Sarato Wali Kamanakkan). Sedangkan pandangan bahwa 'urf dalam tradisi ini dilakukan menimbulkan kerugian, maka tradisi ini bertentangan dengan syariat Islam, karena termasuk dalam 'urf fasid (buruk), yaitu bertentangan dengan syariah atau menghalalkan apa yang haram dan membatalkan apa yang haram. wajib.Kata Kunci : Tradisi, Bere Kuni, 'Urf ABSTRAKTradisi melempar bere kuni (melempar beras kuning) saat pengantin perempuan menuju rumah pengantin laki-laki atau disebut (manjampuik malu). Bahwa di dalam tradisi melempar bere kuni ini beras yang kita lemparkan menjadi terbuang serta mubasir. Beras adalah makanan pokok hal ini menjadi sia-sia jika melemparnya, jangankan satu piring bere kuni kita melempar satu biji saja itu terdat keberkahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan 'urf terhadap tradisi pelemparan bere kuni dalam pernikahan tersebut. Adapun metode yang digunakan ialah Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis peneltian lapangan ( field study ). Dimana penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Meunafa Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Serta menganalisi data dan menggunakan metode deskriptif-analitik yaitu menggambarkan sesuatu yang pristiwa serta fakta apa yang ada secara tepat dan sistematis serta memahami secara cermat dan cermat. Hasil penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan tradisi bere kuni ialah dibutuhkan bahan-bahan yaitu beras, kunyit, piring. Sebelum melempar beras kuning tersebut dibacakan salam dan syair-syair dan ditutup dengan do'a seperti (Assallamualaikum Datok dan Panghulu, Sarato Wali Kamanakkan). Sedangkan pandangan 'urf dalam tradisi tersebut dilaksanakan menimbulkan mudarat, maka tradisi ini bertentang dengan syariat Islam, karena termasuk dalam 'urf fasid (buruk) yaitu bertentangan danga syara atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.Kata Kunci: Tradisi, Bere Kuni, 'Urf
ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia) Sholeh, Itsnaini Firdausi Nuzulah; Jannah, Shofiatul
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.7570

Abstract

The procedure for implementing family law in countries with a majority Muslim population is different, this is influenced by variations in political structure, social structure, and cultural norms of each country. Different applications of family law in each country result in the determination of the minimum age of marriage varies also in each Islamic country. Islamic countries and Muslim-majority countries usually set the age of marriage between 15 and 21 years and usually Islamic countries distinguish age groups between men and women. Family law laws applicable in Pakistan, the Maldives, Egypt, and Indonesia are covered in this article. Using normative research methods, the authors highlight significant differences in setting the minimum age of marriage in each country. The age limit for marriage is compared to the applicable family laws in each country as part of the regulatory analysis. Analyze something compared using vertical, horizontal, and diagonal methods. The thought process of setting marriage age limits in each country is based on each madhhab that the country adheres to as well as the idea that social and cultural norms can be modified to fit the characteristics of that country. Although Islamic law provides freedom in setting a minimum age of marriage, each country has an important role in determining the legal age of marriage to protect its citizens.Keywords: Reform, Family law, age limit for marriage
PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS Bunyamin, Bunyamin; Mujahidin, Mujahidin; Agit, Alamsyah
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.8719

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas perlindungan nasabah bank syariah, penyelesaian kredit macet, dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya aspek hukum dalam sektor perbankan dan dampak kredit macet terhadap bank dan nasabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif dijelaskan sebagai pendekatan penelitian yang berdasar pada bahan hukum utama dan telaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Sementara itu, pendekatan empiris digambarkan sebagai pendekatan penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini membahas pemberian kredit dalam dua bagian utama. Pertama, penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mendukung UMKM melalui pemberian bantuan insentif dan akses modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR memungkinkan pemilik UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kinerja mereka secara umum. Kedua, penelitian ini juga menekankan pentingnya aspek hukum dalam sektor perbankan, terutama dalam penyelesaian kredit macet. Penyelesaian kredit macet melalui jalur damai dan hukum sangat penting untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam kegiatan perbankan
PERKAWINAN ANTAR ORANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF -, Robi'ah; Sari, Shinta Maya; Ihsan, Rizal Nur; Putri, Delian Rayunda; Dini, Ulfa Rahma
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.7330

Abstract

praktek perkawinan antar agama menurut hukum positif dan hukum agama merupakan suatu permasalahan yang krusial. pada dasarnya secara hukum dengan melihat ketentuan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan intruksi presiden No 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, sebenarnya pengaturan mengenai pelarangan perkawinan lintas agama sudah jelas. secara hukum agama yang ada di indonesia secara tegas melarang perkawinan beda agama, atau membolehkan dengan syarat-syarat yang sangat berat dilakukan. akan tetapi atas dasar rasa cinta, HAM, dan alasan lainnya perkawinan lintas agama masih banyak terjadi yang dapat disisasati melalui beberapa cara. namun pada kenyataannya perkawinan lintas agama dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang berbeda agama, terkait dengan kehidupan rumah tangga yang dijalani, serta tujuan perkawinan yang hendak dicapai. selain itu dari segi keabsahan perkawinan kepada ranah atau kewenangan agama dan kepercayaan masing-masing agama, sehingga sah tidaknya perkawinan bergantung pada ketentuan hukum agama.
PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF CHILDFREE GENERASI Z Enri Auni, Ayfa Fayzayil
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.8956

Abstract

The childfree decision is certainly motivated by a variety of motives. This paper aims to understand the motives for generation Z's childfree decision and analyze Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki's thoughts on generation Z's childfree motives through the mafhum muwafaqah method. This research was conducted through a field study with a descriptive analysis approach. The results of this study reveal that the decision not to have children (childfree) is not only limited to married couples, but is also found among the unmarried generation Z. The motivations underlying this decision vary, as they are the same as those of the married couple.The motivations underlying this decision vary and include personal concerns, traumatic experiences and health conditions such as schizophrenia. With the results of analyzing Sayyid Muhammad's thoughts using the mafhum muwafaqah method, the motive for the decision to go childfree without being based on real specific emergency reasons is unacceptable and unjustified.The childfree decision is certainly motivated by a variety of motives. This paper aims to understand the motives for generation Z's childfree decision and analyze Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki's thoughts on generation Z's childfree motives through the mafhu>m muwa>faqah method. This research was conducted through a field study with a descriptive analysis approach. The results of this study reveal that the decision not to have children (childfree) is not only limited to married couples, but is also found among the unmarried generation Z. The motivations underlying this decision vary, as they are the same as those of the married couple.The motivations underlying this decision vary and include personal concerns, traumatic experiences and health conditions such as schizophrenia. With the results of analyzing Sayyid Muhammad's thoughts using the mafhu>m muwa>faqah method, the motive for the decision to go childfree without being based on real specific emergency reasons is unacceptable and unjustified.
RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST-POSITIVISME Dafizki, Ashlih; Hanani, Silfia; Rozi, Syafwan
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.7546

Abstract

ABSTRACTThe obligatory bequest given to heirs of different religions represents a form of legal innovation established by the Supreme Court. However, this decision is contradictory within Islamic law. According to post-positivism theory, granting an obligatory bequest to heirs of different religions is a form of legal innovation carried out by judges related to Islamic family law, thereby aligning with the evolution of the times. This article aims to explore rechtvinding (legal discovery) regarding the obligatory bequest to heirs of different religions from a post-positivism perspective. The research method employed is library research, utilizing a post-positivism perspective. Primary sources include Supreme Court decision directories, while secondary sources consist of books, articles, and various online writings related to the discussion. The rechtvinding conducted by the Supreme Court is analyzed using post-positivism theory. Consequently, the findings of this research indicate that the Supreme Court's granting of an obligatory bequest to heirs of different religions is due to several reasons. These include historical factors, the use of sociological interpretation methods in legal determination, employing argumentum per analogiam in legal innovation, the existence of Islamic inheritance law among other inheritance laws, the choice of religion as part of human rights, and legal theory recognizing legal principles and deviations from those principles.Keywords: Legal Innovation, Obligatory Bequests, Different Religions, Post-Positivism

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): Desember Vol 1, No 1 (2017): Juni More Issue