Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Articles
21 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 2 (2022): April"
:
21 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[putri beta sona]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5318
<![CDATA[Children are individuals who have not been fully responsible for their actions. So against children who are in conflict with the law, punishments are formed with the concept of a double track system as contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. This article discusses how the concept of double track system sanctions against children is reviewed in juvenile justice. and discusses how the guidelines determine sanctions for juvenile justice children.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen) ]]>
<![CDATA[PUTRI HANDAYANI]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5353
<![CDATA[This study aims to identify and explain the implementation of public green open space in Bireuen Regency, the obstacles experienced and efforts to resolve the arrangement of public green open space in Bireuen Regency. In Qanun Number 7 of 2013 concerning the Regional Spatial Planning of Bireuen Regency, it is mandatory that the provision of public green open space in an ideal urban area is 20% (percent) of the area. However, until now, the provision of public green open space in Bireuen Regency has only been realized 5.3% (percent) of the area. This study uses an empirical/sociological juridical method with a sociological juridical approach which is analyzed descriptively. Sources of data used are primary data in the form of interviews with respondents and informants as well as secondary data sources derived from library studies. Based on the results of the study, it is known that in implementing public green open spaces in Bireuen Regency. The local government has the authority in the form of Planning, Utilization of Space and Control of Space Utilization. Then the obstacles experienced in structuring public green open spaces in Bireuen Regency are the absence of a detailed spatial plan (RDTR) and lack of community participation. Efforts that have been made by the local government in structuring public green open spaces in Bireuen Regency are by developing a Detailed Spatial Plan (RDTR), Providing Socialization and Increasing Community Participation.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Mengambil Barang Milik Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe) ]]>
<![CDATA[Rika Rizki]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5406
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Lhokseumawe tentang pertanggungjawaban pidana dan sistem pembuktian atas perbuatan mengambil barang milik korban kecelakaan lalu lintas, serta menelaah terkait upaya pencegahan atas tindak pidana tersebut. Kota Lhokseumawe yang merupakan jalan lintas penghubung antar kota memiliki angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi sehingga harus diwaspadai oleh masyarakat, karena perbuatan mengambil barang milik korban kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan dan dimana saja. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitiannya deskriptif dengan lokasi penelitian di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tindak pidana ini termasuk kedalam pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan tanggungjawab ganti ruginya adalah restitusi. Sistem pembuktian yang digunakan adalah pembuktian undang-undang secara negatif dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun upaya pencegahannya dengan mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, memberikan laporan atas tindak pidana tersebut sehingga pelaku dapat dihukum dan memperhatikan keselamatan harta dan jiwa ketika berkendara. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Kecelakaan, Korban, Pencurian, Lalu Lintas]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal Di Kota Lhokseumawe ]]>
<![CDATA[Sapnah Sapnah]]>;
<![CDATA[Manfarisyah M]]>;
<![CDATA[Fauzah Nur Aksa]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6645
<![CDATA[Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah memberi perlindungan hukum kepada konsumen tentang ketidakpastian dalam mengkonsmsi makanan dan minuman yang baik dan halal untuk digunakan sesuai dengan kewajiban islam. Di Indonesia yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal adalah MUI, namun untuk wilayah aceh yang berwenang mpu melalui LPPOM MPU Aceh, keberadaan LPPOM MPU Aceh menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi. Tetapi diluaran masih banyak rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, cara MPU mengawasi rumah makan belum bersertifikat halal dan hambatan-hambatan pelaku usaha rumah makan dalam mendaftarkan sertifikasi halal. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan responden. Berdasarkan hasil penelitian pelaku usaha rumah makan bertanggung jawab atas makanan dan minuman yang dijual tersebut halal, tetapi tidak memahami sertifikat halal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Cara MPU mengawasi rumah makan yang belum bersertifikat halal yaitu dengan cara membentuk tim terpadu, tim ini nanti akan memeriksa usaha para pelaku usaha secara berkala. Hambatan pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikat halal yaitu karena kurangnya pemahaman mengenai sertifikat halal, proses yang lama dan harga yang mahal. Disarankan untuk MPU lebih tegas lagi dalam menindak rumah-rumah makan yang belum melakukan sertifikasi halal. Karena tidak adanya sanksi pelaku usaha menghiraukan ketentuan membuat sertifikat halal sesuai peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH TERNAK (Studi Penelitian Di Kabupaten Pidie) ]]>
<![CDATA[Hijroton H]]>;
<![CDATA[Zulkifli Z]]>;
<![CDATA[Zoelman Subaidi]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.8381
<![CDATA[Traffic accident victims have the right to get protection as stated in Law Number 22 of 2009 Article 241 concerning Road Traffic and Transportation, which states that "Every traffic accident victim has the right to prioritize first aid and treatment at the nearest hospital in accordance with provisions of laws and regulations. That the problem in this study is what are the factors for the occurrence of traffic accident victims caused by livestock and how are efforts to protect victims of traffic accidents caused by livestock. This study aims to determine the factors of the occurrence of victims of traffic accidents caused by livestock and to determine the protection efforts against victims of traffic accidents caused by livestock. The benefit of this research is to be able to contribute ideas to law students, especially in the field of Criminal Law, especially regarding all aspects related to traffic accident regulations caused by livestock.The method that the researcher uses is the empirical juridical method with qualitative analysis. The data were obtained through library research activities and field research. Data analysis was carried out from the beginning and continued throughout the research process, including collecting data, reducing or shrinking data, analyzing data and drawing conclusions. Based on the results of the research that became a factor in traffic accidents, namely the human factor itself, both from the driver who was careless or negligent so that his attention was not focused when driving, and also because the speed of the vehicle was too high so that the vehicle could not be controlled, and from livestock owners who not watching and letting his cattle roam the highway. And the protection efforts given to victims because no livestock owners were found, namely from the police who provided direct handling at the scene, and from the hospital providing care to victims borne by BPJS. It is hoped that the regional government of Pidie Regency will immediately review the Pidie Regency Qanun concerning Control of Livestock Maintenance in Pidie Regency Number 7 of 2012 with stricter sanctions and fines, so that there is a deterrent effect for livestock owners who let their livestock roam freely on the road.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HAK PENGELOLAAN TANAH WADUK ANTAR GAMPONG SECARA ADAT DI KECAMATAN TRING GADENG PIDIE JAYA ]]>
<![CDATA[nur aini]]>;
<![CDATA[Herinawati H]]>;
<![CDATA[Muhibuddin M]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6797
<![CDATA[Abstrac The settlement of disputes related to reservoir land management rights located in Tring Gadeng District involved the communities of Gampong Meunasah Dee and Gampong Pulo fighting each other for management rights to reservoir land, giving rise to disputes that must be resolved based on customary settlements in Aceh. This is in accordance with Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Guidance of Indigenous Life and Customs. In this qanun, it has been explained that each customary dispute resolution in Aceh must first be resolved with existing regulations, both at the village level and at the city level. The research method in this thesis uses empirical juridical research with the type of qualitative research, and the nature of the research is descriptive analysis. The research location is located in Tring Gadeng District, Pidie Jaya, the population used is related to efforts to resolve disputes over land management rights between gampongs traditionally in Tring Gadeng district, Pidie Jaya. The results showed that the settlement of disputes over the customary management rights of inter-gampong reservoirs in Tring Gadeng District, Pidie Jaya was carried out by customary deliberation (mediation) which was resolved by the two gampong officials, Mukim Peuduk Tunong, Camat Tring Gadeng and supervised by the Tring Gadeng Police Chief. The obstacle experienced in this research is that the Gampong Pulo community complicates the dispute resolution process so that it becomes complicated, and the dispute resolution process is slow. Efforts to resolve these obstacles are carried out by peaceful deliberation and approaches to parties who insist on demanding reservoir land management rights. The conclusion in this study is that dispute resolution between gampongs is resolved by customary deliberation (mediation) by carrying out the stages of meetings and approaching parties who demand management rights. courts, and the community must also always be able to accept dispute resolution by customary deliberation according to the decision of the Mukim, Camat and Kapolsek Tring Gadeng as parties participating in the dispute resolution process. Keywords: Dispute Resolution, Land, Management Right]]>
<![CDATA[Pelaksanaan pelayanan publik terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat pada kantor kecamatan simpang mamplam kabupaten bireuen ]]>
<![CDATA[Maulida Mutia]]>;
<![CDATA[Muhammad Nasir]]>;
<![CDATA[Zainal Abidin]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6562
<![CDATA[This study aims to determine the implementation of public services to increase public trust in the Simpang Mamplam District office, Bireuen Regency. One of the government organizations that carry out general government duties is the sub-district government. A sub-district is a government organization formed in a regency/municipal area led by a sub-district head. That the problem in this research is how the implementation of public services to increase public trust and what are the obstacles and efforts made by the employees of the Simpang Mamplam District office, Bireuen Regency. The method used is the empirical juridical method with qualitative analysis, with the research location at the Simpang Mamplam District office, Bireuen Regency. Based on the results of the study, it is known that in the implementation of public services to increase public trust in the Simpang Mamplam District office, Bireuen Regency, the following are: service requirements have been carried out by placing announcements about technical requirements near the service counter; ease in managing and fulfilling service requirements that sub-district employees have provided clarity of information so that it has made it easier for the community to service; clarity of flow in service procedures that sub-district employees have interacted directly with the community related to service flow; service completion time that the community as the recipient of the document has obtained time certainty with the rule of 14 working days; details of the cost of free administration services are not charged any fees.]]>
<![CDATA[PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[T Heriza Fahmi]]>;
<![CDATA[Zul Akli]]>;
<![CDATA[Sumiadi S]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5685
<![CDATA[Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum yang disengaja perbuatan tersebut melawan hukum dan didasari untuk memperkaya diri sendiri, kelompok maupun badan hukum yang secara merugikan perekonomian negara. Hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak diputuskan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti pada kasus Binahati B Baeha dan Muhir. Sebagaimana seperti aturan mengenai pemberatan yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Aturan dalam Pasal 2 ayat (2) sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengikat hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Namun pada kenyataan hakim tidak pernah memutuskan suatu perkara korupsi dengan hukuman mati sekalipun kasus tersebut telah memenuhi unsur pemberatan. Hakim juga dinilai tidak tegas dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan, hakim cenderung memutuskan suatu perkara hanya berlandaskan pada dakwaan yang diberikan oleh jaksa. Melihat dua kasus yang telah diputuskan, terlihat bahwa kedua kasus telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dengan pemberatan, namun tidak terdapat adanya pemberatan didalam hukuman yang dijatuhkan hakim kepada dua pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial. Disarankan kepada hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial sesuai dengan ketentuan pemberatan mengingat kejahatan yang dilakukan telah memenuhi unsur pemberatan dan diharapkan juga agar hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada saat menjatuhi hukuman.]]>
<![CDATA[BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN (studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)p ]]>
<![CDATA[Jamiul Husna Husna]]>;
<![CDATA[Teuku Yudi Afrizal]]>;
<![CDATA[Hamdani h]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6006
<![CDATA[Bimbingan pranikah sangat bermanfaat dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah serta menghindari perceraian. Di Kecamatan Pintu Rime Gayo banyak ditemukan terjadi kasus perceraian pada pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pranikah berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah. Tujuan penelitian mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah, mengetahui pengaruh bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan mengetahui hambatan yang di temukan dalam melaksanakan bimbingan pranikah serta upaya yang di tempuh dalam mengatasi hambatan pelaksanaan bimbingan pranikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, Pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupate Bener Meriah telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum maksimal sesuai peraturan, Pengaruh bimbingan pranikah sangatlah besar dalam membina ketahanan rumah tangga mengatur dan mengelola finansial keluarga. Hambatan yang di temukan dalam melaksanakan bimbingan pranikah yaitu fasilitator dan materi bimbingan yang belum lengkap, alokasi waktu bimbingan tidak sampai 16 jam dan kurangnya sarana pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Upaya yang di tempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo melakukan sosialisasi tentang pentingnya bimbingan pranikah dan melakukan kerja sama dengan pihak terkait. Pihak KUA diharapkan dapat meningkatkan kerjasamanya dengan pihak terkait untuk dijadikan sebagai fasilitator dalam penyampaian materi bimbingan pranikah, membagikan buku modul bimbingan pranikah, melaksanakan bimbingan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam peraturan serta melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN DAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Islahuddin I]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>;
<![CDATA[Yusrizal Y]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5246
<![CDATA[Studi ini bertjuan untuk mengetahui aspek terhadap korporasi dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pembakaran lahan dan hutan. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi pada pembakaran lahan dan hutan merupakan suatu delik materil tindakan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Penegak hukum dapat lagi memperhatikan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, sehingga hal tersebut menjadi efek jera dan dapat mencegah korporasi lain untuk melakukannya karena kebakaran hutan.]]>
