cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 147 Documents
 8   9   10   11   12 
Tinjauan Yuridis Mengenai Akun Media Sosial yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ridwan, Ahmad M.; Herlina, Elis
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1001

Abstract

Di Indonesia angka statistik menunjukan jumlah laporan polisi yang dibuat oleh masyarakat mengenai kejahatan siber dalam lima tahun terakhir perjudian mendapatkan laporan sebanyak 116 kasus. Jika melakukan penelusuran di media sosial Instagram, terdapat 838 ribu unggahan yang berkaitan dengan perjudian online dengan menggunakan kata kunci #judionline. Perkembangan perjudian online ini tidak terlepas dari peran beberapa publik figur yang ikut melakukan endorsement judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiakibat hukum yang ditimbulkan bagi Akun Media Sosial yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam pemberantasannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian adalah bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dalam melakukan endorsement judi online adalah dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (2) undangundang informasi dan transaksi eletronik karena dalam undang-undang tersebut mencakup seluruh perbuatan yang berkaitan dengan perjudian online termasuk melakukan endorsement. Kendala yang dihadapi penegak hukum yaitu: terbatasnya personel unit Cyber Crime di kepolisian maupun penyidik di Kementrian Komunikasi dan Informatika, penggunaan identitas virtual yang dapat dirahasiakan dan tidak merujuk pada identitas dikehidupan nyata dan juga terdapat kekurangan pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Agar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat segera direvisi agar menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat terhadap hukum sehingga hukum yang ada bersifat responsif terhadap perkembangan dimasyarakat.
Kedudukan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pelaksanaan Eksekusi Langsung Berdasarkan Uu No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Prayuti, Yuyut; Anggraeni, Happy Yulia; Amalia, Nurul
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1002

Abstract

Secara mendasar kekuatan mengikat titel eksekutorial yang melekat pada sampul Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik yang dilakukan tidak secara manual (bertentangan dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), dan Implikasi Yuridis terhadap pembuktian baik dalam pelaksanaan eksekusi langsung (parate eksekusi) karena debitor wanprestasi maupun sebagai alat pembuktian di peradilan serta mensinkronisasikan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dengan peraturan dasarnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah termasuk kemungkinan mengamandemennya, sehingga sertifikat hak tanggungan elektronik dapat sebagai dasar pelaksanaan eksekusi langsung apabila debitor wanprestasi (parate eksekusi) dan juga sebagai alat bukti pada persidangan di peradilan.
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Fauziyah, Aliani; Ratnaningsih, Lilis; Prayuti, Yuyut
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1003

Abstract

Perempuan seringkali menghadapi rintangan dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh adanya relasi kuasa dan overkriminalisasi atas dasar jenis kelamin dan gender. Dalam perkembangannya isu mengenai perlakuan diskriminatif, stereotip gender dan overkriminalisasi terhadap perempuan dalam sistem peradilan semakin marak, walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, tetapi pada kenyataannya, perempuan jarang sekali mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi perempuan merupakan suatu hal yang sukar didapatkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dan implementasi  perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan  berhadapan dengan Hukum dan untuk mengetahui juga menganalisa hambatan dalam mengimplentasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dari implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif spesifikasi deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder (penelitian kepustakaan). Data yang telah diperoleh,dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Indonesia melalui perangkat hukum yang ada salah satunya yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum tetapi belum dapat terimplementasi dengan baik dikarenakan adanya hambatan yang terjadi di lapangan dan terkadang aparat penegak hukum sendiri yang tidak menerapkan peraturan terkait perlindungan hukum bagi perempuan itu sebagaimana mestinya. Perlu adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dengan cara sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai implementasinya disertai dengan pengawasan dan evaluasi, jangan sampai PERMA ini hanya menjadi pedoman manis tanpa implementasi karena semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan dan diperlukan pemahaman yang sama antar lembaga aparat penegak hukum untuk menjamin kesetaraan gender tersebut terlaksana di setiap tahap proses penyelesaian perkara. 
Tinjauan Yuridis Produk Hukum Lembaga Independen Negara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi Berdasarkan Teori Hierarki Perundang- Undangan Noval, Sayid M Rifqi; Utomo, Aries Nur
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1004

Abstract

Lembaga independen negara merupakan salah satu lembaga yang diberikan hak untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan secara atribusi. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang konsekwensi mentaati peraturan yang tercantum dalam undang-undang adalah suatu keharusan mengingat harus ditaatinya asas lex superiori derogat legi inferiori. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan asas lex superiori derogat legi inferiori pada produk hukum lembaga independen negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari produk hukum lembaga independen negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada studi kepustakaan yang mengkaji bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Hasil penelitian menunjukan produk hukum lembaga independen negara harus menaati asas lex superiori derogat legi inferiori dan tidak menyimpangi muatan materi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan akibat hukum dari disahkannya produk hukum lembaga independen negara yang tidak hierarkis adalah memnyababkan kerancuan, dan ketidaksesuaian muatan antara peraturan perundang-undangan. Agar pemerintah dapat mengoptimalkan proses harmonisasi hukum sebelum peraturan perundang-undangan disahkan dengan dibentuknya suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk melakukan proses harmonisasi tersebut. 
Daftar Isi Jurnal Redaksi, Tim
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1005

Abstract

Daftar Isi Jurnal
Penyelesaian Sengketa Bidang Perbankan Pasca Beralihnya Fungsi Pengaturan dan Pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sidik, Anjar Permana
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1012

Abstract

Banking institutions is at the core of the financial system of each country. Bank is a financial institution that is home to natural persons, private enterprises and the state. Through the activities of credit and various other services, banks participating in the payment mechanism for all sectors of the economy. Activities fund for banks in the communities it covers transactions in credit purchases, utilization of the means of bank facilities such as the provision of credit cards, ATM, securities and others, position of the bank is an institution that is closely linked to the community and has a reciprocal relationship with the community itself in accordance with the framework of principles of banking law. How to Position and Role of the Financial Services Authority in the Settlement of Disputes for Banking, after the passing of Banking Supervision of Bank Indonesia to FSA? And How Contributions Authority financial services in settlement disputes and banking supervision in Indonesia? The research method is descriptive analysis, with normative juridical approach, which uses the primary data source is secondary data obtained through the study of documents, this study conducted two phases: the first phase of the research literature, with data collection technique using studies document that further secondary data analyzed juridical qualitative, then the second stage to add additional data to the object and continued to interview discussed. The author of the research results can find and conclude the following: the Status and Role Services Authority finances in the settlement of disputes between customers and banks through alternative dispute resolution after the transfer of the functions of banking upervision from Bank Indonesia to the financial services authority greatly assist the parties to the dispute either customer or bank to resolve the issue through consultation, Negotiation, Mediation, Conciliation and Adjudication and Arbitration for in Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority, the protection of customers  are protected and included in the defense of the law, in contrast to the settlement of disputes through Bank Indonesia, which only provides a place without any recommendation or decision of the Bank of Indonesia.  In the Banking Law legal relationship between the customer and the bank is not mentioned clearly so in case  of a dispute the parties is hard to find completion. With the effective enactment of Law No. 21 Year 2011 concerning FSA Legal Protection of either the customer or the bank can be protected.
Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Perbankan di Indonesia Handayani, Widya Marthauli
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1013

Abstract

Pada tahun 2014 Pemerintah Indonesia mencabut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 digantikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang kini berlaku. Perubahan undang-undang tersebut membawa perubahan yang fundamental. Di mana Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. Dengan demikian, Pemerintah mengakui hak cipta sebagai salah satu benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Berhubung pengaturan pelaksanaan mengenai benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan di Indonesia belum terbit maka diperlukan penelitian yang bersifat elaboratif ini demi pembaharuan hukum jaminan kebendaan di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi pemerintah sebelum aturan pelaksanaan mengenai jaminan kebendaan dengan objek Hak Cipta diterbitkan. Penelitian ini mengunakan analisis yuridis normatif dengan rumusan masalah: Pertama, bagaimana pengkualifikasian Hak Cipta untuk dapat dijaminkan sebagai Jaminan Fidusia?; Kedua, bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta apabila terjadi ingkar janji (wanprestatie)? Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna karya intelektual (hak cipta) sebagai jaminan utang 
Tinjauan Yuridis Penelantaran Tanah di Provinsi Jawa Barat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kurniasih, Ida
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1014

Abstract

Most abandoned or abandoned land is a land for business use rights owned by state-owned companies or private companies. In practice, many lands are abandoned or abandoned so that many people occupy it either with permission or without permission from the owner. Other land abandonment also hampered the achievement of various development program objectives, vulnerability to food security and national economic resilience, the closed social economic access of the community, especially farmers to land, and the nagging sense of justice and social harmony, Rights Holders are prohibited from abandoning their land, and if The Right Holder abandoned his land so that the (Law No. 5 Th 1960) has regulated the legal consequences of the abolition of the land rights in question and the termination of legal relations and confirmed as land directly controlled by the State. Based on this background, the researcher will discuss the main issues as follows: What are the Legal Aspects of land rights that have been granted rights by the State but are not attempted and / or not used, or not utilized in accordance with the circumstances or the nature and purpose of givingrights or basic tenure ? How the efforts to control and utilize abandoned land are reviewed from GovernmentRegulation Number 11 of 2010 concerning Control and Utilization of abandoned land.
Tinjauan Yuridis Peraturan Bupati Sumedang Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Prihastuti, Diane
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1015

Abstract

Pembangunan kawasan di Jatinangor Kabupaten Sumedang diharapkan berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah dan juga majunya tingkat pendidikan masyarakat, hal ini perlu ditunjang dengan instrumen hukum yang baik. Di era otonomi daerah, Pemerintahan Daerah Tingkat II diberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya, diharapkan pembangunan dapat dinikmati masyarakat banyak dan tata ruang/wilayah tidak merusak lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan memahami dampak Peraturan Bupati Sumedang Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang; dan (2) Untuk mengetahui dan memahami cara Pemerintah Daerah Sumedang untuk memfasilitasi keinginan pengusaha dan masyarakat, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan di kawasan Jatinangor. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Kemudian data dianalisis melalui metode normatif kualitatif tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus secara matematis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: (1) Peraturan Bupati mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Provinsi Pendidikan Jatinangor dibuat untuk menjadikan kawasan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan yang tertata baik dan layak. Pembangunan kawasan pendidikan ini selain memberikan rasa keamanan dan kenyaman bagi masyarakat, juga memberikan peluang bagi pengusaha untuk berinvestasi di wilayah Jatinangor, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang, dan (2) Upaya Pemerintah Daerah Sumedang dalam memfasilitasi keinginan pengusaha dan masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan di Kawasan strategis Jatinangor adalah membuat suatu rencana program yang disebut dengan CAP-RPP (Community Action Plan – Rencana Perumahan dan Permukiman). Dalam program ini terdapat pelibatan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tata ruang di Jatinangor sebagai tenaga pendamping penggerak masyarakat lainnya guna memahami bagaimana rencana tata letak bangunan diterapkan. Dilihat dari program tersebut yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan adanya pelibatan masyarakat yang menurut konsep kesejahteraan sosial dapat ditinjau dari perspektif pembangunan sosial.
Model Penegakkan Hukum terhadap Upaya Penyelundupan Hukum di Indonesia dalam Ruang Lingkup Hukum Internasional Amelia, Hanny
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1016

Abstract

Istilah penyelundupan hukum masih sangat awam di masyarakat yang tanpa disadari banyak terdapat di lingkungan terdekat sekalipun. Mendapatkan legalitas hukum nasional terlebih dulu melalui hukum asing menjadi tujuan utama dari penyelundupan hukum bagi kepentingan tertentu. Tidak banyak yang tahu bahwa perbuatan tersebut dapat melemahkan hukum di negaranya sendiri. Penyelundupan tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan kapan istilah pencucian uang ditemukan. pencucian uang merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik didalam maupun diluar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan. Pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan dalam lingkup kecil ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara atau tanpa batas tertentu lagi. Studi teoritis dan praktek peradilan dan sistem hukum umum berkenaan dengan tanggungjawab korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang, dibagi menjadi tiga model atau teori pertanggungjawaban korporasi. Yang pertama adalah model adaptasi dan imitasi, yang kedua adalah model agregasi atau pengetahuan kolektif, dan yang terakhir adalah model organisasi bersalah. 

Page 10 of 15 | Total Record : 147

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum More Issue