cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 147 Documents
 9   10   11   12   13 
Alternatif Konsep Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 Putra, Hendri Darma
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1018

Abstract

Perselisihan hasil Pilkada merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai Penyelenggara Pemilu dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Penyelesaian sengketa pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstutusi. Sebagai pelaksana undang-undang MK harus taat dan mengikuti undang-undang, agar kewenangan tidak terlampaui. MK akan memberikan model penanganan sengketa hasil pilkada ini pada badan peradilan khusus. Konsep penyelesaian sengketa hasil pilkada yaitu Model Lembaga adalah pengadilan adhoc khusus pemilu yang berada dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara, ruang lingkup sengketa hanya kewenangan administrasi terkait sengketa hasil pilkada, bersifat desentralistik.
Konsep Diversi Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia untuk Masa Yang Akan Datang Baskoro, Novi Eko
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1019

Abstract

Narcotics abuse is not only a national problem, but has become a global problem (world). Currently, narcotics abuse has entered all levels of society to the limit of gender, economic class, and even the age of the child. The Indonesian Government’s policy in handling narcotics abuse as regulated in Law Number 35 Year 2009  concerning Narcotics still positions narcotics abusers as criminal acts with the threat of criminal sanctions without differentiating the age limit of the perpetrators. Specifically for the handling of narcotics abuse children based on Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Criminal System, diversion must be sought. The existence of diversion is based on the fact that the criminal justice process against children dealing with the law through the formal criminal justice system causes more harm than good. Based on these problems, research is carried out using the normative legal research method, by taking an approach that is, the statutory approach related to diversion. The results showed that the concept of diversion which should be applied in Indonesia in the future, is not much different from the concept of diversion that is applied in Australia, namely Police Diversion. This is based on the consideration of the Police as the first gate to deal with children in conflict with the law to determine whether a child will proceed to the judicial process or other informal actions.
Konsep Hukum Sukuk Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah Dede, Dede
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1020

Abstract

Pasal 169 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberikan pilihan mengenai jenis obligasi yang dapat diterbitkan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, tidak memasukkan obligasi daerah dalam pengertian dan materi muatannya. Peraturan Pemerintah, demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah hanya mengatur mengenai syarat dan prosedur perbitan obligasi, tetapi tidak memberikan pilihan mengenai jenis obligasi. Bagaimana agar Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi syariah? Sesuai dengan pasal 33 ayat (4) UUD 1945, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan, maka konsekuensinya pemerintah harus memberi pilihan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi dengan penguatan substansi sukuk daerah dalam peraturan perundang-undangan. Sukuk daerah sebaiknya diterbitkan dalam bentuk ritel, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek pemerintah daerah yang bermanfaat dan sekaligus masyarakat dapat mengawasi terhadap proyek yang dibiayai dengan sukuk daerah. 
Problematika Penerapan Pajak Progresif terhadap Kendaraan Bermotor di Wilayah Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Wahyuni, Fitri
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1021

Abstract

Sekitar tiga juta kendaraan di Jawa Barat dinyatakan sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Bagaimana Penerapan dan Pelaksanaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dan kendala-kendala dan faktor serta solusi yang mengakibatkan  pelaksanaan Pajak Progresif tidak dapat memaksimalkan penerimaan dari Wajib Pajak? Pelaksanaan pungutan biaya progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) berlaku perhitungan yaitu : terhadap kepemilikan Pertama 1,75%, Kedua 2,25%, Ketiga 3,75%, Keempat 3,25%,  Kelima 3,75% Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Hambatannya, terjadi perlawanan yaitu Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif, serta sering terjadi wajib pajak pemilik pertama, apabila menjual kendaraan bermotor tidak melapor ke kantor Samsat bahwa kendaraan tersebut telah dijual, dan/atau kendaraan bermotor tersebut segera dilakukan proses balik nama oleh pemilik kedua atau seterusnya. 
Penerapan Ketentuan Landreform dalam Rangka Pelaksanaan Reforma Agraria Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Indonesia Gunawan, Gunawan,
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1022

Abstract

Program landreform di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau UUPA, yaitu khususnya Pasal 7 dan 17 yang mengatur pembatasan luas tanah maksimum, Pasal 10 tentang larangan pemilikan tanah “absentee” dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya sebagai strategi dalam rangka pelaksanaan reforma agraria atau landreform plus sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria sebagai peraturan pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dalam perolehan dan pemanfaatan tanah pertanian sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Indonesia secara operasional penerapannya belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan, dalam arti belum diterapkan secara optimal karena berbagai kendala atau masalah. Atas hal itu, maka penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan ketentuan landreform dalam rangka pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Indonesia? dan bagaimana sebaiknya pengaturan ketentuan landreform lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Indonesia?
Pembebanan Hak Pada Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Kurniasih, Ida; Permana, Anjar
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i1.1023

Abstract

Hak cipta diatur pada UU No. 28 Tahun 2014. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak kekayaan intelektual (hak cipta) masuk dalam ranah hukum benda, merupakan bagian dari hukum perdata termasuk benda bergerak yang tidak bertubuh (hak), mempunyai nilai (value) Hak cipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi pencipta dimungkinkan sebagai obyek jaminan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis pembebanan hak pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh bank atas debitur pada hak cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia pada perbankan.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia Salam, Eka Annisa
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i1.1024

Abstract

Indonesia memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional, didukung oleh wilayah geografis Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan memiliki banyak pintu masuk dan memiliki garis pantai yang sangat panjang menjadi faktor utama menyebabkan berpotensi kuat untuk terjadinya penyelundupan manusia. Kendala Indonesia kurang sumber daya manusia yang kompeten, bidang teknologi dan lemah secara yuridis dan diplomatik sehingga menyebabkan masalah bahwa struktur, substansi dan kultur yang ada belum dapat mengakomodir penyelundupan manusia membawa implikasi terhadap penanganan tindak pidana penyelundupan manusia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia diatur dalam Undangundang Keimigrasian. Penanganan penyelundupan manusia belum maksimal karena hanya mengacu pada satu pasal yaitu Pasal 120 saja. Kebijakan formulasi di masa yang akan datang akan datang seyogyanya menetapkan minimum khusus dan maksimum khusus dalam sanksi pidananya, selain itu pemetaan pembagian peran agar tidak ada penyamarataan penjatuhan sanksi pidana disertai dengan perumusan dan aturan pemidanaan yang berorientasi kepada penyelundup dan orang yang diselundupkannya. Jenis penelitian ini deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. 
Status Kepemilikan Tanah Yang Melebihi Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Hak Milik Non Pertanian Wahyuni, Fitri
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i1.1025

Abstract

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang atau wadah tempat tinggal dan ruang guna melakukan berbagai kegiatan. Kondisi dan tersedianya tanah yang tidak seimbang terus berlanjut dan akan menimbulkan masalah dalam penggunaan tanah, antara lain: berkurangnya luas tanah pertanian subur menjadi tanah pemukiman, industri dan keperluan non pertanian lainnya. Salah satu cara yang dilakukan dalam melakukan pembatasan terhadap status kepemilikan tanah namun kenyataan masih dijumpai pemilik tanah yang melebihi batas maksimum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan hak milik atas tanah non pertanian di wilayah Kantor Pertanahan Kota Bandung dapat melebihi batas kepemilikan dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam rangka penertiban terhadap kepemilikan tanah non pertanian yang melebihi batas. 
Akuntabilitas Kementerian ATR/ BPN Terhadap Sertifikasi Kepemilikan Tanah Masyarakat Prihastuti, Diane
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i1.1026

Abstract

Tujuan penelitian ini, untuk merumuskan Akuntabilitas Kementerian ATR/ BPN dalam kajian Hukum Administrasi Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif non-matematis. Hasil dari penelitian ini, akuntabilitas Kementrian BPN/ATR belum berorientasi kepada pelayanan publik yang menjamin kepastian hukum sertifikat tanah, karena jika adanya sengketa penyelenggara tidak dapat disalahkan. Selain itu, persoalan yang belum beres akibat belum terpetakan tanah secara nasional, akibat data yang masih belum lengkap dan pasti.
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Herlina, Elis
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i1.1027

Abstract

Penyaluran dana dengan pemberian kredit kepada masyarakat dengan mengunakan jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga akan terbit sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada prakteknya terdapat fenomena pengambilan benda jaminan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, padahal jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, hal ini tentu sangat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1999 Tentang Fidusia adalah bahwa pemberi fidusia dapat menggugat ganti rugi terhadap penerima fidusia atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui debt collector atau penagih hutang dapat dikatagorikan perbuatan yang melanggar hukum pidana, khususnya melanggar Pasal 368 KUH Pidana. Oleh karena itu, keharusan mendaftarkan jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia masih perlu disosialisasikan kepada pelaku usaha oleh pihak-pihak yang terkait.

Page 11 of 15 | Total Record : 147

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum More Issue