cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 147 Documents
 6   7   8   9   10 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENDERITA HIV/AIDS DI KOTA BANDUNG Yusup, Abdul
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i1.3803

Abstract

Abstract Children with HIV/AIDS are often vulnerable to stigma and discrimination. At their age, children are undergoing physical, emotional, and mental development, making it essential to ensure their right to legal protection so they can live decently without discrimination. This study discusses legal protection for children with HIV/AIDS in Bandung City, a vulnerable group frequently facing stigma and discrimination. As the nation's future generation, children have rights guaranteed under the Child Protection Law, including the right to life, development, and freedom from discriminatory treatment. Using a normative juridical method and a descriptive-analytical approach, this research examines the implementation of legal protection and the challenges faced by the government and society in safeguarding children with HIV/AIDS. The study aims to determine the extent of efforts by the government and local authorities in ensuring the rights of children with HIV/AIDS. The findings indicate that the protection of children with HIV/AIDS involves supervision, prevention, care, treatment, and rehabilitation in accordance with legal regulations. Data from the Bandung City Health Office recorded an increase in HIV/AIDS cases, including among children, with cases in 2024 occurring in the 1-19 age range. These findings highlight the crucial role of the government, relevant institutions, and society in reducing stigma, increasing education, and ensuring children's rights are fulfilled. The study concludes that collaboration among various stakeholders is necessary to create an environment that supports the growth and development of children with HIV/AIDS without discrimination. Such measures will not only improve children's well-being but also contribute to a more inclusive and just future for society. The research suggests that contributions from various parties and stakeholders are essential to ensuring that all child protection efforts are fulfilled as mandated by law. Keywords: Children, HIV/AIDS, Child Protection, Stigma, Child Protection Law, Health Office, Bandung City. Abstrak Anak penderita HIV/Aids seringkali rentan terhadap stigma dan diskriminasi. Dalam usianya anak sedang mengalami petumbuhan, baik fisik, emosional dan perkembangan mental sehigga apapu kondisi anak berhak medapatkan perlindungan hukum untuk memastikan anak hidup dengan layak tanpa diskriminasi. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak-anak penderita HIV/AIDS di Kota Bandung, yang merupakan kelompok rentan dan sering menghadapi stigma serta diskriminasi. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki hak-hak yang dijamin dalam UU Perlindungan Anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak-anak penderita HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini untuk menegetahui sejauh mana upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam memastikan hak anak sebagai penderita HIV/Aids Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan bagi anak-anak penderita HIV/AIDS melibatkan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data dari Dinas Kesehatan Kota Bandung mencatat adanya peningkatan kasus HIV/AIDS, termasuk pada anak-anak, dengan kasus pada tahun 2024 di rentang usia 1-19 tahun. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya peran pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam mengurangi stigma, meningkatkan edukasi, serta memastikan hak-hak anak terpenuhi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak penderita HIV/AIDS tanpa diskriminasi. Langkah-langkah tersebut tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan anak, tetapi juga berkontribusi pada masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat. Saran dari penelitian ini perlunya kontribusi dari berbagai pihak dan stake holder sehigga segala upaya perlindugan terhadap anak bisa di penuhi sebagaimana amanat undang-undang. Kata Kunci : Anak, HIV/AIDS, Perlindungan Anak, Stigma, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Kota Bandung.
PENEGAKAN KODE ETIK DALAM LINGKUNGAN PROFESI ADVOKAT PADA DEWAN PENGURUS CABANG ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (DPC AAI) Yasin, Aam Munawar
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i1.3804

Abstract

Abstract Advocates are one of the law enforcers who uphold advocates. This profession is bound by a code of ethics where the code of ethics is used as a guideline in the profession and upholds justice. This research aims to analyze the enforcement of the code of ethics for the advocate profession at the Indonesian Advocates Association (AAI) DPC Bandung City in realizing justice. Using sociological juridical methods, this research combines primary data from interviews with AAI administrators and secondary data from literature studies. The research results show that AAI has a good framework for enforcing a code of ethics, including a clear code of ethics, reporting and inspection mechanisms, and strict sanctions. However, there are still obstacles such as members' lack of understanding of the code of ethics, subjective interpretation of rules, and limited resources. To overcome these obstacles, AAI has carried out various preventive efforts such as holding seminars and coffee talks, as well as controlling new members. This research concludes that enforcement of the code of ethics at AAI DPC Bandung City still needs to be improved, especially in terms of more consistent supervision and enforcement of sanctions. Keywords: code of ethics, advocates, law enforcement, AAI, justice Abstrak Advokat merupakan salah satu dari penegak hukum yang menjunjung tinggi advokat. Profesi ini terikat pada suatu kode etik dimana kode etik tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam profesi dan menjunjung tinggi keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan kode etik profesi advokat di Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) DPC Kota Bandung dalam mewujudkan keadilan. Menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian ini menggabungkan data primer dari wawancara dengan pengurus AAI dan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AAI telah memiliki kerangka kerja yang baik untuk menegakkan kode etik, termasuk adanya kode etik yang jelas, mekanisme pelaporan dan pemeriksaan, serta sanksi yang tegas. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman anggota terhadap kode etik, interpretasi aturan yang subjektif, serta keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi kendala tersebut, AAI telah melakukan berbagai upaya preventif seperti mengadakan seminar dan coffee talk, serta melakukan kontrol terhadap anggota baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan kode etik di AAI DPC Kota Bandung masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan sanksi yang lebih konsisten. Kata kunci: kode etik, advokat, penegakan hukum, AAI, keadilan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi di Polres Cimahi Sengaji, Nil Khairi
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3805

Abstract

Abstract Legal protection for children must be provided as soon as possible, starting from the fetus in the womb until the child is 18 (eighteen) years old. Children as vulnerable individuals get several criminal cases that make them witnesses in child criminal cases. The need for legal protection efforts by law enforcement officers to ensure the safety and comfort of children during the legal process. This study aims to determine the legal protection carried out by law enforcement officers for child witnesses and to determine the obstacles and efforts made. This study applies a normative legal approach that focuses on normative analysis of various books, legislation and other sources. Based on the results of the study, it was concluded that the Cimahi Police provide legal protection for child witnesses by providing friendly facilities and special treatment, as well as providing psychological assistance assisted by special institutions so that child witnesses can recover properly. The implementation of legal protection that has been carried out by law enforcement officers has gone well although there are still several obstacles ranging from limited human resources to lack of education for the community and parents. One suggestion from this study is to increase cooperation with child protection institutions and civil society organizations and develop information and technology systems to monitor and supervise child cases. Keywords: Criminal Cases; Child Protection; Witnesses. Abstrak Perlindungan hukum bagi anak harus diberikan secepat mungkin, mulai dari janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak-anak sebagai individu yang rentan mendapatkan beberapa kasus tindak pidana yang menjadikannya sebagai saksi dalam perkara pidana anak. Perlunya upaya perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum untuk memastikan keselamatam dan kenyamanan anak selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap saksi anak dan mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang fokus pada analisis normatif terhadap berbagai buku, perundang-undangan serta sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa, Polres Cimahi memberikan perlindungan hukum bagi saksi anak dengan menyediakan fasilitas ramah dan perlakuan khusus, serta memberikan pendampingan psikis dibantu oleh lembaga khusus sehingga saksi anak dapat memperoleh pemulihan dengan baik. Implementasi dari perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum telah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa kendala mulai dari keterbatasan sumber daya manusia sampai kurangnya edukasi bagi masyarakat dan juga orangtua. Saran dari penelitian ini salah satunya adalah dengan upaya meningkatkan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk memantau dan mengawasi kasus anak. Kata Kunci: Perkara Pidana; Perlindungan Anak; Saksi.
Penegakan Etik Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Barat Anggraeni, Erwindya Julia
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3808

Abstract

Abstract As a pillar of domestic security, the Indonesian National Police carries out its duties based on a professional code of ethics which functions as a guide to ensure that every action is in accordance with the law and upholds institutional values while on duty. This research aims to analyze ethics enforcement in the West Java Regional Police as well as obstacles and efforts to enforce ethics. The method used in this research is an empirical juridical approach, where the data source used is primary data. Based on the research results, the ethics of the legal profession in the West Java Regional Police are not yet completely good and not yet effective. Improvements need to be made in various aspects, starting from law enforcement, increasing the integrity of law enforcement, providing adequate facilities and infrastructure, increasing public awareness, and strengthening cultural values that support law enforcement and ethics. There are several obstacles in enforcing the code of ethics, such as witnesses who are not cooperative, lack of evidence, suspected violators are difficult to find and violators do not want to admit their mistakes, as well as the large number of cases of ethical violations, but the number of personnel who resolve cases of ethical violations is not comparable in number. In overcoming obstacles to ethical enforcement at the West Java Regional Police, two efforts were made, namely preventive efforts through educating police officers regarding ethics, and repressive efforts through imposing sanctions on suspected violators. The conclusion of this research is that enforcement of ethics towards the police at the West Java Regional Police is still not effective because the number of police officers who commit ethical violations is still increasing every year. Suggestions so that ethical enforcement of police at the West Java Regional Police can run better is the need for additional personnel, routine supervision and assistance at all police stations in West Java. Keywords: police; code of ethics; enforcement Abstrak Sebagai pilar keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik profesi yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan setiap tindakan sesuai hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai institusi selama bertugas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan etik di Kepolisian Daerah Jawa Barat serta kendala dan upaya penegakan etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, yang mana sumber data yang digunakan yaitu data primer. Berdasarkan hasil penelitian, etika profesi hukum di Polda Jabar belum sepenuhnya baik dan belum efektif. Perlu dilakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum, peningkatan integritas penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan nilai-nilai budaya yang mendukung penegakan hukum dan etika. Adapun terdapat beberapa kendala dalam penegakan kode etik seperti saksi yang tidak kooperatif, kurangnya bukti, terduga pelanggar susah dicari dan pelanggar tidak mau mengakui kesalahannya, serta banyaknya kasus pelanggaran etik, namun jumlah personel yang menyelesaikan kasus pelanggaran etik tidak sebanding jumlahnya. Dalam mengatasi kendala penegakan etik di Polda Jabar dilakukan dua upaya, yaitu upaya preventif melalui edukasi anggota polisi terkait etik, dan upaya represif melalui pemberian sanksi terhadap terduga pelanggar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan etik kepada Polisi di Polda Jabar masih belum efektif karena masih meningkatnya jumlah anggota Polisi yang melakukan pelanggaran etik setiap tahunnya. Saran supaya penegakan etik kepada Polisi di Polda Jabar lebih berjalan dengan baik adalah perlunya untuk dilakukan penambahan personel, supervisi rutin, dan asistensi di seluruh polres di Jawa Barat. Kata Kunci: kepolisian; kode etik; penegakan
Penegakan Etik Terhadap Hakim Di Pengadilan Tinggi Bandung Nurlaila, Fadiyah
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3809

Abstract

Abstract Judges as the main element in the Court are tasked with giving decisions in every case, in recording a judge cannot be separated from the guidelines for behavior in his profession as a judge or what can be called a "Code of Ethics". The aim of this research is to discuss enforcing the code of ethics for judges at the Bandung High Court and the obstacles and efforts in enforcing the code of ethics for judges at the Bandung High Court. The research uses empirical juridical methods. Based on research results, legal professional ethics towards judges at the High Court is not yet fully effective. There are several influences that can be used as fundamental reasons why professional attitudes can be ignored by a judge, namely: because of family, position, the influence of consumerism and because of a judge's weak faith. This reason is that the obstacles faced must be recognized and accepted by the legal community as problems that cannot be exclusively resolved only through a legal science approach, but solutions must also be found through a multi-disciplinary scientific approach. For this reason, judges must pay more attention in receiving, examining and deciding cases in court, so that the judge's decisions can reflect legal certainty, justice and expediency in the high court. Keywords : judges, codes of ethics, enforcement Abstrak Hakim sebagai unsur utama di dalam Pengadilan yang bertugas memberi keputusan dalam setiap perkara, dalam menjalankan tugasnya seorang hakim tidak terlepas dari pedoman berprilaku dalam profesinya sebagai seorang hakim atau dapat disebut sebagai “Kode Etik”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas terkait penegakan etik hakim di Pengadilan Tinggi Bandung dan kendala serta upaya dalam menegakkan kode etik hakim di Pengadilan Tinggi Bandung. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian, etika profesi hukum terhadap hakim di Pengadilan tinggi belum sepenuhnya efektif. Terdapat beberapa pengaruh yang dapat dijadikan sebagai alasan mendasar mengapa sikap professional dapat diabaikan seorang hakim yaitu: karena kekeluargaan, jabatan, pengaruh konsumerisme dan karena lemahnya iman seorang hakim. Alasan tersebut menjadi kendala yang dihadapi harus diakui dan diterima oleh komunitas hukum sebagai problem yang tidak secara eksklusif dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan ilmu hukum saja, tapi juga harus dicarikan solusi dengan pendekatan multi disiplin ilmu pengetahuan. Untuk itu hakim harus lebih perhatian dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara di pengadilan, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di pengadilan tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan etik kepada Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung masih belum efektif karena masih meningkatnya jumlah anggota Hakim yang melakukan pelanggarn etik setiap tahunnya. Saran supaya Penegakan etik terhadap hakim di Pengadilan Tinggi Bandung perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan tentang kode etik profesi, serta penerapan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertegas mekanisme pelaporan pelanggaran etik dan memberikan sanksi yang tegas terhadap hakim yang terbukti melanggar, agar tercipta lingkungan peradilan yang adil, profesional, dan terpercaya. Kata Kunci : hakim; kode etik, penegakan
Perlindungan Anak Dalam Sengketa Hak Kuasa Asuh Di Kota Bandung Mulyadi, Aldi
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3810

Abstract

Abstract Child protection is a comprehensive effort aimed at ensuring the welfare and rights of children. In child custody disputes, children are often the most vulnerable party and require special protection to ensure their growth, development, and well-being are safeguarded. This study aims to analyze the legal protection of children in custody disputes in the City of Bandung, as well as identify the challenges and efforts to protect children in such cases. This research employs a normative juridical approach, focusing on the normative analysis of various books and regulations, specifically concerning child protection in custody disputes. Data is obtained through library research supported by field research, including interviews, and is analyzed qualitatively. The study was conducted at the Religious Court of Bandung and related institutions. Based on the findings, the study concludes that child protection in custody disputes has been pursued through mediation and court decisions. However, challenges remain, such as parents' egos prioritizing personal conflicts, insufficient supporting evidence, and a lack of public understanding of children's rights. Although the implementation of legal protection has progressed, it has not been optimal due to socio-cultural factors. The study recommends closer collaboration between the government, legal institutions, and society to create a more effective child protection system in custody disputes in the City of Bandung. Keyword : child custody disputes, child protection, bandung Abstrak Pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan masalah sosial yang mendalam dan kompleks, yang memerlukan perhatian yang lebih dalam dalam konteks pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan terhadap anak pelaku pelecehan seksual yang dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak pelaku pelecehan seksual di LPKA Kelas II Bandung umumnya berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mendukung, dengan faktor pemicu utama berupa kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh yang tidak memadai, serta paparan terhadap konten pornografi yang tidak terkontrol. Mayoritas anak pelaku memiliki riwayat trauma psikologis yang cukup berat, yang berperan sebagai faktor pemicu perilaku kekerasan seksual. Program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandung meliputi pendampingan psikologis, pendidikan karakter, dan pelatihan keterampilan hidup. Namun, meskipun terdapat beberapa pencapaian dalam proses pembinaan, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas program tersebut, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, fasilitas yang belum memadai, serta kurangnya keterlibatan aktif keluarga dalam proses pembinaan. Saran dari penelitian ini untuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pembina yang memiliki keahlian khusus, perbaikan fasilitas rehabilitasi, serta perlunya integrasi pendekatan berbasis keluarga dalam pembinaan anak pelaku pelecehan seksual. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya pembinaan di LPKA Kelas II Bandung dapat lebih efektif dalam mencegah residivisme dan mendukung reintegrasi sosial anak pelaku pelecehan seksual di masa depan. Kata Kunci : pelecehan, anak pelaku, pembinaan, LPKA, UU SPPA
Perlindungan Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Akibat Konflik Orang Tua Atau Keluarga Di Kota Bandung Kurniawan, Ajib
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3811

Abstract

Abstract Problematic parenting patterns due to family conflict can significantly influence children's development, both in psychological, social and educational aspects. For this reason, it is important to know the efforts made by DP3A Bandung City to provide protection for these children. This research aims to analyze the challenges faced in child protection policies and to evaluate the effectiveness of implementing these policies in the context of problematic parenting due to family conflict. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation studies. This research uses a Normative juridical approach method and the data collected in this research is analyzed descriptively qualitatively to provide an overview of the factors that influence policy implementation as well as evaluation of successes and obstacles in child protection efforts. Suggestions for the Bandung City DP3A in protecting children who are victims of parental or family conflict are: Providing counseling services for parents experiencing conflict to help them resolve problems peacefully. Establish a family mediation center that can help resolve disputes without involving lengthy legal processes. Keywords: Child Protection, Problematic Parenting, Bandung City Abstrak Pola asuh orang tua yang bermasalah akibat konflik keluarga dapat mempengaruhi perkembangan anak secara signifikan, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun pendidikan. Untuk itu, penting untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam kebijakan perlindungan anak dan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut dalam konteks pengasuhan bermasalah akibat konflik keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif dan data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan serta evaluasi keberhasilan dan kendala dalam upaya perlindungan anak. Perlindungan perempuan dan anak dapat ditingkatkan melalui pemahaman hukum yang lebih baik dan pendekatan parenting yang efektif. Saran dari penelitian ini untuk melindungi anak korban konflik orang tua atau keluarga yaitu, Menyediakan layanan konseling bagi orang tua yang mengalami konflik untuk membantu mereka menyelesaikan masalah secara damai. Mendirikan pusat mediasi keluarga yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan tanpa melibatkan proses hukum yang panjang. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pengasuhan Bermasalah, Kota Bandung
Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Maulana, Adam Arsyad
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i1.3813

Abstract

Penegakan hukum beserta keadilan terdapat di kemampuan juga kearifan hakim terkait perumusan keputusan di mana merepresentasikan keadilan. Hakim tidak diperkenankan terbawa pengaruh atas kondisi di sekelilingnya ataupun paksaan dari pihak lain selama memberi putusannya. Hakim wajib menjauhkan pribadinya dari kondisi di mana mampu memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Hakim sebagaimana suatu aparatur penegak hukum (legal Aparatus) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan etik di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung serta kendala dan upaya penegakan etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil kajian memoerlihatkan bahwasanya Fenomena pelanggaran kode etik hakim ini mencerminkan adanya pengabaian terhadap pedoman perilaku dan prinsip-prinsip etik yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Penyebab pelanggaran ini pun beragam, mencakup berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk pelanggaran terhadap sepuluh prinsip etik hakim yang menjadi panduan profesi. Penegakan kode etik hakim direalisasi melalui pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Langkah ini bertujuan guna meninjau hakim melaksanakan tanggung jawabnya dengan integritas juga profesionalisme, sehingga tercipta sistem peradilan yang adil dan transparan. Mahkamah Agung juga merumuskan Pedoman Perilaku Hakim atau Code of Conduct sebagai upaya pembinaan bagi para hakim dan aparatur peradilan lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam hal penegakan kode etik profesi hakim Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti mendorong pelaporan masyarakat melalui saluran resmi, menyelidiki pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi hingga pemberhentian bagi hakim yang terbukti bersalah. Saran agar penegakan kode etik hakim lebih optimal yaitu perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sistematis oleh Mahkamah Agung beserta Komisi Yudisial termasuk pemberian pelatihan etika, peningkatan kapasitas hakim, pun penerapan sanksi yang konsisten sesuai tingkat pelanggaran
Penegakan Kode Etik Kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandung Firmansyah, Ahmad
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i1.3815

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi pada pentingnya kode etik sebagai pedoman perilaku yang mengatur tindakan jaksa dalam menjalankan tugasnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Khususnya implementasi kode etik di Kejaksaan Negeri Bandung dalam upaya menjaga integritas dan profesionalisme jaksa sebagai penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik kejaksaan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk memperkuat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara mendalam, serta data sekunder dari literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pelanggaran kode etik di Kejaksaan Negeri Bandung masih terjadi dan dapat diamati melalui berbagai indikasi. Tantangan utama dalam penegakan kode etik di Kejaksaan Negeri Bandung mencakup lemahnya pengawasan, budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung integritas, serta penyalahgunaan wewenang oleh jaksa. Namun, beberapa langkah telah diambil, termasuk pendidikan dan pelatihan etika, pengawasan internal yang lebih ketat, serta kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan sanksi yang tegas merupakan kunci dalam penegakan kode etik yang lebih efektif. Kejaksaan diharapkan terus memperkuat mekanisme pengawasan serta membangun budaya kerja berbasis keadilan dan profesionalisme. Saran yang diberikan adalah optimalisasi peran Komisi Kejaksaan sebagai pengawas independen serta penerapan teknologi dalam pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
Penegakan Kode Etik di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota Arifin, Adnan Hilman
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i1.3816

Abstract

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan membentukperaturan keamanan masyarakat maupun negeri. Dalam praktiknya, beberapa petugas berperilaku bertentangan dengan etika profesi polisi; dengan kata lain, polisi gagal menjunjung tinggi kode etik kepolisian. sebagaimana diatur dalamPeraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011(Perkap Kode Etik)menjadi pedoman bagi anggota dalam menjalankan tugasnyasesuai standar moral dan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan penelitian tentang penegakan etik, kendaladan Upaya yang dilakukan dan dihapai oleh Polres Cimahidan Polres Metro Bekasi Kota. Penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan didukung dengan dilakukanya wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum, jumlah kasus pelanggaran kode etik di Polres Cimahi cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun, ada beberapa tren yang dapat diamati salah satunya Desersi. Kasus desersi tercatat cukup sering terjadi selama periode tersebut, mengindikasikanadanya masalah terkait motivasi dan disiplin anggota. Dansedangkan jumlah kasus di Polres Metro Bekasi Kota dalam 3tahun terakhir itu sebanyak 32 kasus. Namun, kendala sepertilemahnya internalisasi nilai etika dan tekanan pekerjaan masihmemengaruhi efektivitas program tersebut. Upaya yang mencakup pembinaan nilai, pengawasan ketat, dan pendekatan kemanusiaan diperlukan untuk meminimalisir pelanggarankode etik dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kedua Polres telah menerapkan berbagai mekanisme pengawasan, seperti Provos, Paminal, dan sistem administrasi. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah pelanggaran seperti desersi, pelanggaran etika media sosial, pungli, dan masalah utang-piutang. Kedua polres menerapkan program seperti Bina Etika dan Gaktiblin untuk meningkatkan disiplin dan mencegah pelanggaran kode etik, seperti desersi, pelanggaran etika digital. meskipun telah ada upaya yang baik, kedua Polres masih menghadapi tantangan dalam menegakkan kode etik. Tantangan ini muncul dari internalanggota maupun dari faktor eksternal seperti pelarian pelaku pelanggaran. Untuk meningkatkan kode etik dibutuhkanyapelatihan yang lebih intensif untuk anggota, pemantauan yanglebih ketat, penegakan hukum yang tegas, peningkatantransparansi, dan kerja sama antar unit yang lebih baik.

Page 8 of 15 | Total Record : 147

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum More Issue