cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 159 Documents
 6   7   8   9   10 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penderita HIV/AIDS di Kota Bandung Yusup, Abdul
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i1.3803

Abstract

Anak penderita HIV/AIDS merupakan kelompok rentan yang kerap menghadapi stigma dan diskriminasi sosial, padahal setiap anak memiliki hak atas perlindungan hukum untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta terbebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penderita HIV/AIDS di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta data dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak penderita HIV/AIDS dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, serta rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, data tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS pada kelompok usia 1–19 tahun, yang mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam pemenuhan hak serta perlindungan terhadap anak penderita HIV/AIDS. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap implementasi perlindungan hukum bagi anak penderita HIV/AIDS pada tingkat pemerintah daerah dengan menyoroti aspek kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menghapus stigma serta meningkatkan edukasi, sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung tumbuh kembang anak penderita HIV/AIDS secara adil.
Penegakan Kode Etik dalam Lingkungan Profesi Advokat Pada Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (DPC AAI) Yasin, Aam Munawar
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i1.3804

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuntut adanya penegakan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak bagi setiap warga negara. Dalam sistem penegakan hukum, advokat memiliki peran strategis sebagai profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta berfungsi menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya penegakan kode etik advokat masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pengawasan, pemahaman etika profesi, dan perkembangan praktik hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan kode etik profesi advokat di Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dewan Pengurus Cabang Kota Bandung serta mengidentifikasi kendala dan upaya organisasi dalam menegakkan kode etik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan pengurus AAI DPC Bandung dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme pengaduan, pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan, serta penerapan sanksi disipliner mulai dari teguran hingga pemberhentian dari keanggotaan organisasi. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman terhadap kode etik, interpretasi aturan yang beragam, keterbatasan pengawasan, serta pengaruh perkembangan teknologi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai implementasi penegakan kode etik advokat pada tingkat organisasi profesi daerah serta strategi preventif yang dilakukan untuk menjaga integritas dan profesionalisme advokat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pengawasan etika profesi advokat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi di Polres Cimahi Sengaji, Nil Khairi
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3805

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian penting dari upaya pemenuhan hak asasi manusia, mengingat anak merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Anak tidak hanya berpotensi menjadi korban tindak pidana, tetapi juga dapat berperan sebagai saksi dalam proses peradilan, sehingga memerlukan jaminan perlindungan yang memadai agar keselamatan, kenyamanan, serta kondisi psikologisnya tetap terjaga selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap saksi anak serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan, yang kemudian dipadukan dengan data empiris sebagai pendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Cimahi telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap saksi anak melalui penyediaan fasilitas pemeriksaan yang ramah anak, pemberian perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan, serta pendampingan psikologis yang bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, serta terbatasnya sarana pendukung. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi perlindungan hukum terhadap saksi anak pada tingkat kepolisian daerah serta identifikasi kendala praktis yang dihadapi dalam penerapannya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan dan praktik perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Penegakan Etik Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Barat Anggraeni, Erwindya Julia
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3808

Abstract

Penegakan kode etik profesi kepolisian merupakan aspek penting dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Permasalahan yang sering muncul adalah masih terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Jawa Barat serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer berupa wawancara serta data sekunder dan yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan internal serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan efektivitas pengawasan, faktor budaya organisasi, serta kurang optimalnya sistem pelaporan pelanggaran. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengkaji secara empiris pelaksanaan penegakan kode etik kepolisian di tingkat daerah dengan menyoroti keterkaitan antara aspek normatif dan praktik kelembagaan. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penguatan sistem pengawasan dan pembinaan etika profesi dalam upaya meningkatkan integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Penegakan Etik Terhadap Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung Nurlaila, Fadiyah
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3809

Abstract

Penegakan kode etik hakim merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas, independensi, serta profesionalitas lembaga peradilan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kode etik hakim masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan, konsistensi penegakan sanksi, maupun budaya hukum di lingkungan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan etik terhadap hakim di Pengadilan Tinggi Bandung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam praktik penegakan etik hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik hakim pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih terdapat kendala dalam aspek struktur kelembagaan, koordinasi pengawasan, serta budaya hukum yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai praktik penegakan etik hakim di tingkat pengadilan tinggi yang dikaji melalui perspektif sistem hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan mekanisme pengawasan etik hakim serta mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih berintegritas, transparan, dan akuntabel.
Perlindungan Hukum Anak dalam Sengketa Hak Kuasa Asuh di Kota Bandung Mulyadi, Aldi
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3810

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa hak kuasa asuh di Kota Bandung yang sering muncul sebagai konsekuensi dari perceraian atau konflik keluarga. Permasalahan utama yang muncul adalah belum optimalnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penentuan hak asuh, sehingga berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa hak kuasa asuh serta menelaah bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan yang kuat bagi anak melalui Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran hakim, dominasi kepentingan orang tua, serta belum optimalnya pertimbangan aspek psikologis anak dalam putusan pengadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai perlindungan hukum anak dalam sengketa hak kuasa asuh dengan menekankan integrasi antara pendekatan yuridis dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam penguatan perspektif perlindungan anak dalam praktik peradilan keluarga di Indonesia
Perlindungan Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Akibat Konflik Orang Tua Atau Keluarga Di Kota Bandung Kurniawan, Ajib
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3811

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dampak negatif pola asuh orang tua yang bermasalah akibat konflik keluarga terhadap perkembangan anak, baik secara psikologis, sosial, maupun pendidikan, sehingga diperlukan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak serta mengevaluasi efektivitas upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung terhadap anak-anak yang terdampak konflik keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan, serta data primer melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, efektivitas perlindungan, serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Bandung memberikan perlindungan melalui layanan konseling, pendampingan psikologis, dan koordinasi dengan lembaga terkait, meskipun masih terbatas oleh sumber daya, pemahaman hukum masyarakat, dan kompleksitas konflik keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris implementasi kebijakan perlindungan anak dalam konteks konflik keluarga di tingkat daerah, yang memberikan kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan melalui pengembangan layanan konseling keluarga, pusat mediasi keluarga, serta peningkatan pemahaman hukum dan penerapan pendekatan parenting yang lebih efektif.
Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Maulana, Adam Arsyad
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i1.3813

Abstract

Penegakan hukum yang berkeadilan sangat bergantung pada integritas dan kearifan hakim dalam merumuskan putusan yang merepresentasikan nilai keadilan, sehingga hakim wajib bebas dari pengaruh eksternal maupun konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diawasi bersama Komisi Yudisial Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan kode etik hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung, termasuk kendala serta upaya optimalisasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik masih terjadi akibat faktor internal dan eksternal, termasuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip etik hakim. Penegakan kode etik dilakukan melalui pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, disertai mekanisme pelaporan masyarakat dan pemberian sanksi hingga pemberhentian. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif dua pengadilan tingkat banding dalam konteks efektivitas pengawasan etik. Kontribusi penelitian ini memberikan rekomendasi penguatan pengawasan sistematis, pelatihan etika berkelanjutan, dan konsistensi penerapan sanksi guna mewujudkan peradilan yang independen, profesional, dan akuntabel.
Penegakan Kode Etik Pada Jaksa di Kejaksaan Agung di Kejaksaan Negeri Bandung Firmansyah, Ahmad
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i1.3815

Abstract

Urgensi kode etik sebagai pedoman normatif yang mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan kewenangan penuntutan guna menjamin integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas penegakan hukum. Fokus kajian diarahkan pada implementasi kode etik di Kejaksaan Negeri Bandung sebagai representasi praktik penegakan etik di lingkungan kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya penguatan implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data primer berupa observasi dan wawancara mendalam, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pelanggaran kode etik masih ditemukan, yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, budaya kerja yang belum sepenuhnya berbasis integritas, serta adanya penyalahgunaan kewenangan. Upaya perbaikan telah dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan etika, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta koordinasi dengan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan kode etik bergantung pada transparansi, konsistensi penjatuhan sanksi, serta penguatan sistem pengawasan yang independen. Rekomendasi yang diajukan meliputi optimalisasi peran pengawasan eksternal, pemanfaatan teknologi dalam sistem monitoring kinerja, serta pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan profesionalisme guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.
Penegakan Kode Etik di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota Arifin, Adnan Hilman
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i1.3816

Abstract

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki kewajiban menjaga profesionalisme dan integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran etik oleh anggota kepolisian yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan kode etik, mengidentifikasi kendala, serta mengkaji upaya yang dilakukan di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara sebagai penguat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran kode etik di Polres Cimahi bersifat fluktuatif dengan tren dominan berupa desersi, sedangkan di Polres Metro Bekasi Kota tercatat 32 kasus dalam tiga tahun terakhir. Kendala utama meliputi lemahnya internalisasi nilai etika, tekanan pekerjaan, dan faktor eksternal seperti pelarian pelanggar. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif dua Polres dalam konteks implementasi kode etik secara empiris-normatif. Kontribusi penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa penguatan pembinaan, pengawasan, transparansi, serta sinergi antarunit guna meningkatkan efektivitas penegakan kode etik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Page 8 of 16 | Total Record : 159

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Pemuliaan Hukum (April) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (April) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum (April) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum (April) Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum More Issue