cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 147 Documents
 5   6   7   8   9 
Law Enforcement of Corruption Crime Abuse of Hospital Medical Devices by State Civil Apparatus Muh. Rafly Nurfaizy; H. M. Said Karim
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2525

Abstract

The purpose of this research is to (1) determine the Corruption Criminal Law Policy on Hospital Medical Device Misuse by State Civil Apparatuses. (2) The government's role in prosecuting state civil apparatus corruption crimes involving hospital medical device misuse. In this thesis, written using an empirical legal approach, the author examined law in its true sense and how it functions in society. According to the study's findings, the role of criminal law in dealing with criminal acts of corruption committed by the state apparatus in the form of hospital medical device abuse is contained in Articles 8, 9, 10, 11, 12, 12B, and 23 of the Corruption Act. Corruption is a heinous crime committed only by civil servants or state administrators. The role of law enforcement in the enforcement of corruption crimes involving hospital medical device abuse begins with the submission of reports from individuals, community organizations and non-governmental organizations, state institutions and government institutions, and internal police information reports, which is then followed by an investigation process aided by the police and the Attorney General's Office. The public prosecutor decides if the investigator's case file is deemed complete and the case can be prosecuted.Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit oleh Aparatur Sipil Negara. (2) Peran pemerintah dalam penindakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit oleh aparatur sipil negara. Dalam tesis yang ditulis dengan menggunakan pendekatan hukum empiris ini, penulis mengkaji hukum dalam arti yang sebenarnya dan bagaimana hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peran hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara dalam bentuk penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan kejahatan keji yang hanya dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Peran penegak hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit diawali dengan adanya laporan dari perorangan, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, lembaga negara dan lembaga pemerintah, dan laporan informasi internal kepolisian, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan yang dibantu oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan. Jaksa penuntut umum akan memutuskan apakah berkas perkara dari penyidik sudah dianggap lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan.
Criminal Liability of Fintech Company for Spreading Personal Data Imam Rosada
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2493

Abstract

Globally, information technology has altered human behavior and way of life. The world has no borders now that information technology has advanced. Information technology has now evolved into a double-edged sword because, in addition to advancing human civilization and welfare, it also provides effective means for criminals to commit crimes, such as the dissemination of personal data by fintech (pinjol). As a result, laws that punish online lenders (pinjol) who spread personal data are now necessary. The purpose of this study is to identify criminal liability for the fintech (pinjol) conduct of disclosing personal information and to identify law enforcement. An strategy that is normatively legal is used in this study. In addition, this study employs primary law, secondary legal materials, and tertiary legal materials in a descriptive-analytical manner. The descriptive-analytical research methodology utilized in this study describes the applicable laws and rules connected to legal theories and the practice of enforcing positive legislation. According to the criminal liability view of criminal responsibility considered from the repercussions it can do harm to others, both physically and mentally, fintech (pinjol) is responsible for the act of disclosing personal data. It is reasonable that the act of disseminating personal data might be subject to the threat of penalty as defined in the ITE Constitution and the Dissemination of Personal Data Law since those who commit crimes are considered to have done so intentionally (Opzet) with a goal. Law enforcement's ability to prevent the dissemination of personal data is currently limited and challenging due to the difficulty of enforcing the legality standard. As a result, the ratification of the Dissemination of Personal Data Regulation was a breath of fresh air for law enforcement.Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless). Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dalam peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk para pelaku melakukan tindak pidana, seperti Penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech (pinjol), sehingga perlunya penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online (pinjol) yang menyebarkan data pribadi. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tanggung jawab pidana atas tindakan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech (pinjol) serta Untuk mengetahui penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian ini juga dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggunakan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Tanggung jawab pidana atas tindakan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech (Pinjol) dalam pandangan pertanggungjawaban pidana dilihat dari akibat yang ditimbulkannya dapat merugikan orang lain, baik secara lahir maupun secara batin. Pelaku tindak pidana yang menyebarkan data pribadi dikategorikan sebagai Kesengajaan (Opzet) yang bersifat tujuan, sehingga patutlah tindakan penyebaran data pribadi dapat dikenakan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam UUD ITE maupun UU PDP. Penegakan hukumnya terhadap tindakan penyebaran data pribadi  sampai saat ini sangatlah minim serta sulit dilakukan, asas legalitas menjadi permasalahan dalam penegakan hukumnya, sehingga setelah disahkannya UU PDP menjadi angin segar bagi para penegak hukum yang karenanya penegakan hukum atas penyebaran data pribadi memiliki dasar hukum yang kuat.
Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Mengalami Gangguan Psikologis Akibat Bullying Nurmaliyanto, Adim
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3795

Abstract

Abstract Bullying is a behavior that frequently occurs among children and adolescents, involving repeated aggressive actions, whether physical, verbal, or emotional. Children who fall victim to bullying often experience various psychological disorders, such as anxiety, depression, low self-esteem, and even long-term trauma that affects their quality of life. This study aims to examine the role of the State in providing legal protection for children experiencing psychological disorders due to bullying and to evaluate the challenges that arise in implementing such protection policies. The research employs a normative juridical approach, with data collection conducted through interviews at several institutions, including psychologists, orphanages, and the Social Services Agency of Bandung City. The study reveals that although regulations concerning child protection are already in place, their implementation still faces obstacles such as a lack of coordination among institutions, limited resources, and low public awareness of children's rights. Recommendations from this study include strengthening inter-agency cooperation, enhancing the competencies of relevant officers, and expanding public education on the importance of legal protection for children. Through these measures, it is hoped that the rights of children who are victims of bullying, including the recovery of their mental well-being, can be ensured optimally. Keywords : Mental Healt; Child Rights; Legal Protection AbstrakBullying adalah perilaku yang sering terjadi di lingkungan anak-anak dan remaja, mencakup tindakan agresif baik secara fisik, verbal, maupun emosional yang berulang-ulang. Anak-anak yang menjadi korban bullying sering kali mengalami berbagai gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, rendahnya rasa percaya diri, hingga trauma jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami gangguan psiklogis akibat bullying, serta mengevaluasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara di beberapa instansi seperti ahli psikolog anak, panti asuhan dan Dinas Sosial Kota Bandung ( Dinsos Kota Bandung). Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun regulasi mengenai perlindungan anak telah tersedia, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak. Saran dari Penelitian ini adalah rekomendasi untuk memperkuat kerja sama antar lembaga, meningkatkan kompetensi petugas terkait, serta memperluas edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hak anak korban bullying, termasuk pemulihan kondisi mental mereka, dapat terjamin secara optimal. Kata Kunci : Kesehatan Mental; Hak Anak; Perlindungan Hukum
Penegakkan Etik Notaris Di Wilayah Hukum Kota Bandung Jahir, Faidh Fauzan
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v6i2.3796

Abstract

Abstract Enforcement of notary professional ethics is an important aspect in maintaining the integrity and professionalism of notaries. There are a number of cases of violations of the code of ethics by notaries that have come into the public spotlight. This indicates that there are weaknesses in the ethics enforcement mechanism at the MPD. This research uses empirical juridical methods that focus on primary data. The research objectives regarding enforcement of the notary code of ethics in the Regional Supervisory Council (MPD) of Bandung City include several important aspects, including: Understanding the Role of the MPD, Analyzing the Effectiveness of Supervision, and Providing Recommendations. Based on the research results, ethical enforcement that occurs at the Regional Supervisory Council when there is a report of a violation of the professional rules or duties of a Notary Public can submit a report in writing. The report will be followed up immediately, starting from the Chairman of the MPD who will form an Examining Council in accordance. However, the Examining Council has no authority to impose sanctions on the reported Notary. Regional Audit Council and the Central Audit Council have the authority to investigate and decide on reports received. The obstacle in enforcing notary ethics is that MPW does not follow up on MPD recommendations, causing the law enforcement process regarding public reports to be unresolved or there is no decision. There are efforts including: Improving the Reporting and Follow-up Process, Coordination with the MPD and Authorities, Strengthening the Authority and Capacity of the MPD, Counseling and Education for Notaries and the Community, and mentoring and periodic evaluations. The suggestion is to optimize the use of information technology by building a digital-based monitoring system. Keywords : Ethics; Obstacles; Regional Supervisory Council; Effort. Abstrak Penegakan etika profesi notaris merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme notaris. Terdapat sejumlah kasus pelanggaran kode etik oleh notaris yang menjadi sorotan publik. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme penegakan etik di MPD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang berfokus pada data primer. Tujuan penelitian mengenai penegakan kode etik notaris di Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bandung meliputi beberapa aspek penting, antara lain: Memahami Peran MPD, Menganalisis Efektivitas Pengawasan, dan Memberikan Rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan etik yang terjadi di Majelis Pengawas Daerah ketika terjadi laporan pelanggaran terhadap tata tertib profesi atau tugas Notaris, dapat menyampaikan laporan seacara tertulis. Laporan segera ditindaklanjuti, dimulai dari Ketua MPD yang akan membentuk Majelis Pemeriksa. Namun, Majelis Pemeriksa tidak berwenang memberikan sanksi terhadap terlapor Notaris. Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang menyelidiki dan memutus laporan yang diterima. Kendala dalam penegakan etik notaris adalah tidak ditindaklanjutinya rekomendasi MPD oleh MPW, menyebabkan proses penegakan hukum terhadap laporan Masyarakat menjadi tidak terselesaikan atau tidak adanya putusan. Terdapat upaya diantaranya: Meningkatkan Proses Pelaporan dan Tindak Lanjut, Koordinasi dengan MPD dan Pihak Berwajib, Penguatan Wewenang dan Kapasitas MPD, Penyuluhan dan Edukasi kepada Notaris dan Masyarakat, dan mentoring serta evaluasi berkala. Saran yakni pengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dengan membangun sistem pengawasan berbasis digital. Kata Kunci : Etik; Kendala; Majelis Pengawas Daerah; Upaya.
Perlindungan Anak Dalam Sengketa Hak Kuasa Asuh Di Kota Bandung Jamaludin, Ahmad
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v6i2.3797

Abstract

Abstract Child protection is a comprehensive effort aimed at ensuring the welfare and rights of children. In child custody disputes, children are often the most vulnerable party and require special protection to ensure their growth, development, and well-being are safeguarded. This study aims to analyze the legal protection of children in custody disputes in the City of Bandung, as well as identify the challenges and efforts to protect children in such cases. This research employs a normative juridical approach, focusing on the normative analysis of various books and regulations, specifically concerning child protection in custody disputes. Data is obtained through library research supported by field research, including interviews, and is analyzed qualitatively. The study was conducted at the Religious Court of Bandung and related institutions. Based on the findings, the study concludes that child protection in custody disputes has been pursued through mediation and court decisions. However, challenges remain, such as parents' egos prioritizing personal conflicts, insufficient supporting evidence, and a lack of public understanding of children's rights. Although the implementation of legal protection has progressed, it has not been optimal due to socio-cultural factors. The study recommends closer collaboration between the government, legal institutions, and society to create a more effective child protection system in custody disputes in the City of Bandung. Keyword : child custody disputes, child protection, bandung Abstrak Perlindungan anak merupakan upaya komprehensif yang bertujuan menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak. Dalam sengketa hak kuasa asuh, anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan khusus agar tumbuh kembang serta kesejahteraannya tetap terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum anak dalam sengketa hak kuasa asuh di Kota Bandung, serta mengidentifikasi kendala dan upaya perlindungan hukum bagi anak dalam kasus tersebut. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis normatif terhadap berbagai buku dan peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada perlindungan anak dalam sengketa hak kuasa asuh. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan dengan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bandung dan lembaga terkait. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa perlindungan anak dalam sengketa hak kuasa asuh telah diupayakan melalui mediasi dan keputusan pengadilan, namun masih terdapat kendala seperti ego orang tua yang lebih mengutamakan konflik pribadi, minimnya bukti pendukung, serta lemahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak. Implementasi perlindungan hukum telah berjalan tetapi belum optimal karena masih terkendala faktor sosial dan budaya. Saran dari penelitian ini adalah diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dalam sengketa hak kuasa asuh di Kota Bandung. Kata Kunci: hak kuasa asuh, perlindungan anak, bandung
Efektifitas Pembinaan Kepada Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Di LPKA Kelas Ii Bandung Pratiwi, Rani Martini
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Sexual abuse involving children as perpetrators is a profound and complex social issue that requires deeper attention within the context of rehabilitation. This study aims to evaluate the effectiveness of the rehabilitation program for children who are perpetrators of sexual abuse in the Special Child Development Institution (LPKA) Class II Bandung. The research employs a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, direct observation, and the analysis of relevant documents. The findings of this study indicate that children who are perpetrators of sexual abuse at LPKA Class II Bandung generally come from family backgrounds that lack support, with key triggering factors including domestic violence, inadequate parenting, and exposure to uncontrolled pornographic content. The majority of the child perpetrators have a history of significant psychological trauma, which serves as a catalyst for their abusive sexual behavior. The rehabilitation program implemented at LPKA Class II Bandung includes psychological counseling, character education, and life skills training. However, despite some achievements in the rehabilitation process, this study identifies several barriers that affect the effectiveness of the program, such as the limited number of qualified personnel, inadequate facilities, and the lack of active family involvement in the rehabilitation process. This research recommends improving the quality and quantity of specialized staff, enhancing rehabilitation facilities, and integrating a family-based approach in rehabilitating children who are sexual abuse perpetrators. Therefore, it is hoped that the rehabilitation efforts at LPKA Class II Bandung can be more effective in preventing recidivism and supporting the social reintegration of child sexual abuse perpetrators in the future. Keywords : sexual abuse, child perpetrators, rehabilitation, LPKA, UU SPPA. Abstrak Pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan masalah sosial yang mendalam dan kompleks, yang memerlukan perhatian yang lebih dalam dalam konteks pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan terhadap anak pelaku pelecehan seksual yang dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak pelaku pelecehan seksual di LPKA Kelas II Bandung umumnya berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mendukung, dengan faktor pemicu utama berupa kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh yang tidak memadai, serta paparan terhadap konten pornografi yang tidak terkontrol. Mayoritas anak pelaku memiliki riwayat trauma psikologis yang cukup berat, yang berperan sebagai faktor pemicu perilaku kekerasan seksual. Program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandung meliputi pendampingan psikologis, pendidikan karakter, dan pelatihan keterampilan hidup. Namun, meskipun terdapat beberapa pencapaian dalam proses pembinaan, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas program tersebut, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, fasilitas yang belum memadai, serta kurangnya keterlibatan aktif keluarga dalam proses pembinaan. Saran dari penelitian ini untuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pembina yang memiliki keahlian khusus, perbaikan fasilitas rehabilitasi, serta perlunya integrasi pendekatan berbasis keluarga dalam pembinaan anak pelaku pelecehan seksual. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya pembinaan di LPKA Kelas II Bandung dapat lebih efektif dalam mencegah residivisme dan mendukung reintegrasi sosial anak pelaku pelecehan seksual di masa depan. Kata Kunci : pelecehan, anak pelaku, pembinaan, LPKA, UU SPPA
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMENUHAN HAK NAFKAH Hanafi, Aisyah Ayunda
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v6i2.3799

Abstract

Abstract Marriage is a bond that involves rights and obligations, one of which is the obligation to provide maintenance to children. This study aims to determine the legal protection of children as victims of the fulfillment of the right to support by their parents and to find out the efforts and obstacles to the protection of children as victims of children's rights. This research uses normative juridical method, which combines analysis of laws and regulations with data collection through interviews with resource persons from LPA Bandung City. The results of this study indicate that there are still many parents who do not provide for their children. Of course this is caused by several factors such as divorce, economic problems, poor health of parents, and lack of understanding of parents regarding the obligation to provide for their children. Although the law has regulated the obligation of maintenance, the implementation of the law is still constrained by the lack of evidence and the slow legal process. It is suggested that in dealing with cases of children from unregistered marriages, innovative legal solutions such as mediation or community-based approaches are needed, to ensure children's rights are still fulfilled despite administrative obstacles. Preventive efforts through education on children's rights and family responsibilities in the school curriculum are also important. With this approach, it is hoped that future communities will be more concerned about the fulfillment of children's rights, both as a legal obligation and a shared moral responsibility. Keywords: child maintenance, divorce, children's rights, legal protection, law enforcement Abstrak Pernikahan merupakan ikatan yang melibatkan hak dan kewajiban, salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemenuhan hak nafkah oleh orang tuanya dan untuk mengetahui upaya serta kendala terhadap perlindungan anak sebagai korban hak anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber dari LPA Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih banyak orang tua yang tidak menafkahi anaknya. Tentu saja hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perceraian, masalah ekonomi, kesehatan orang tua yang buruk, dan kurangnya pemahaman orang tua mengenai kewajiban untuk menafkahi anaknya. Meskipun Undang-undang telah mengatur kewajiban nafkah, implementasi hukum masih terkendala oleh minimnya bukti dan lambatnya proses hukum. Saran dari penelitian ini, dalam menangani kasus anak-anak hasil pernikahan yang tidak tercatat, diperlukan solusi hukum inovatif seperti mediasi atau pendekatan berbasis komunitas, untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi meskipun ada kendala administratif. Upaya preventif melalui pendidikan tentang hak anak dan tanggung jawab keluarga dalam kurikulum sekolah juga penting. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat masa depan lebih peduli terhadap pemenuhan hak anak, baik sebagai kewajiban hukum maupun tanggung jawab moral bersama. Kata kunci: nafkah anak, perceraian, hak anak, perlindungan hukum, penegakan hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA BANDUNG DALAM PEMENUHAN HAK – HAK ANAK Nurdianti, Indah
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3800

Abstract

Abstract This research examines the impact of child exploitation on their well-being as victims of economic exploitation. The phenomenon of children begging, performing street music, and working on the streets is still commonly observed due to a lack of parental attention, with parents either allowing or even instructing their children to work. The purpose of this study is to identify the causes of child exploitation, its impact on children's well-being, and efforts to protect children in Indonesia. The findings of the research indicate that child exploitation is influenced by economic, social, and environmental factors, with economic factors being the primary driver. Weak family economic conditions often force parents to allow their children to work on the streets to meet daily needs. The consequences include the inability to fulfill children's rights, uncontrolled social interactions, and moral changes that are inappropriate for their age. This research recommends that the Social Services Department implement educational programs about children's rights and the dangers of economic exploitation, strengthen collaboration with law enforcement to take action against perpetrators of child exploitation, and expand outreach to raise awareness about the importance of reporting child exploitation cases. Keywords : exploitation, child welfare, economic factors, child protection. Abstrak Penelitian ini mengkaji dampak eksploitasi anak terhadap kesejahteraan mereka sebagai korban eksploitasi ekonomi. Fenomena anak-anak yang mengamen, mengemis, dan bekerja di jalanan masih sering ditemukan akibat kurangnya perhatian orang tua yang membiarkan atau bahkan menyuruh anak-anak mereka bekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab eksploitasi anak, dampaknya terhadap kesejahteraan anak, serta upaya perlindungan anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan faktor ekonomi sebagai pendorong utama. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah sering kali memaksa orang tua untuk mengizinkan anak-anak bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampaknya mencakup ketidakmampuan memenuhi hak-hak anak, pergaulan bebas yang tidak terkontrol, serta perubahan moral yang tidak sesuai dengan usia anak. Saran dari penelitian ini yaitu agar Dinas Sosial melaksanakan program edukasi tentang hak-hak anak dan bahaya eksploitasi ekonomi, serta memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku eksploitasi anak dan memperluas sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan kasus eksploitasi anak. Kata kunci: eksploitasi, kesejahteraan anak, faktor ekonomi, perlindungan anak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERKAWINAN YANG BERADA DI PANTI ASUHAN WILAYAH KOTA BANDUNG Zaelani, Putri Nadia
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3801

Abstract

Abstrak Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Salah satu kendala terhadap anak yang lahir diluar perkawinan adalah perlindungan hukum serta kendala dan upaya yang di hadapi anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum anak di luar perkawinan di beberapa panti asuhan di Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan wawancara mendalam dengan pengelola panti asuhan, serta observasi langsung terhadap kondisi anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam pemenuhan hak-hak anak di panti asuhan, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber daya, kebijakan panti asuhan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu hak anak. Saran dari penelitian ini adalah diperlukan peningkatan dukungan pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak anak di luar perkawinan, termasuk melalui regulasi yang lebih jelas dan program pendampingan bagi panti asuhan. Kata Kunci: Anak di Luar Perkawinan, Perlindungan Hukum, Panti Asuhan. Abstract Children born outside of marriage is a term that refers to Article 43 paragraph (1) of the Children born outside of marriage, as stated in the Marriage Law, only have a civil relationship with their mother and their mother's family. One of the obstacles to children born outside of marriage is legal protection as well as the obstacles and efforts faced by these children. This study aims to examine the legal protection of children outside of marriage in several orphanages in Bandung City. The method used is a qualitative study with a descriptive approach, which involves in-depth interviews with orphanage managers, as well as direct observation of the children's conditions. The results show that there are variations in the fulfillment of children's rights in orphanages, influenced by factors such as resources, orphanage policies, and the level of public awareness of child rights issues. This study suggests that there is a need to increase government and community support in providing legal protection and fulfilling the rights of children outside of marriage, including through clearer regulations and assistance programs for orphanages. Keywords: Children Outside Marriage, Legal Protection, Orphanage.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DITITIPKAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK BALITA KOTA BANDUNG AKIBAT PEMISAHAN PAKSA DARI KELUARGA Permana, Fera Nursantika
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3802

Abstract

Abstrak Perlindungan hukum bagi anak balita yang dititipkan di lembaga perlindungan akibat pemisahan paksa dari keluarga merupakan isu penting dalam upaya menjamin hak-hak anak yang rentan terhadap pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, implementasi, dan tantangan dalam melindungi hak anak balita yang mengalami pemisahan paksa dari keluarga mereka. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang kuat, implementasi di lapangan sering kali menghadapi hambatan, termasuk kurangnya fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang terbatas, dan trauma psikologis yang dialami anak. Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan mengenai hak-hak anak balita yang dititipkan di lembaga PSAB kota Bandung, serta untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan lembaga PSAB tersebut dalam melindungi hak-hak anak balita dan kendala yang dialaminya dalam melindungi hak-hak anak balita tersebut. Hasil penelitian ini menekankan perlunya penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, pendekatan berbasis keadilan restoratif dan pemulihan psikologis harus diterapkan untuk mengurangi dampak negatif akibat pemisahan tersebut. Saran dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam melindungi anak balita disituasi yang rentan, khususnya dalam memberikan anggaran untuk kebutuhan pokok maupun pendamping bagi anak yang dititipkan di PSAB. Kata kunci : Anak Balita, Penegakan Hukum, Hak-Hak, Lembaga Sosial Abstract Legal protection for toddlers placed in protective institutions due to forced separation from family is an important issue in an effort to ensure the rights of children who are vulnerable to violations. This study aims to analyze legal basis, implementation, and challenges in protecting the rights of toddlers who experience forced separation from their families. Using a normative and empirical approach, this study found that although regulations such as the Child Protection Act in Indonesia have provided a strong legal framework, implementation in the field often faces obstacles, including a lack of adequate facilities, limited human resources, and a lack of resources. and the psychological trauma of a child. The aim of this research is to find out how the rights of children under five who are entrusted to the PSAB institution in Bandung City are protected, as well as to find out what efforts are made by the PSAB institution to protect the rights of children under five and under five. obstacles experienced in protecting the rights of children under five. The results of this study emphasize the need to strengthen synergy between the government, child protection institutions, and the community to ensure that child welfare remains the top priority. In addition, a restorative justice-based approach and psychological recovery should be implemented to reduce the negative effects of the separation. This research is suggested to contribute to the development of more comprehensive policies to protect toddlers in vulnerable situations, especially in providing a budget for basic needs and companionship for children entrusted to PSAB. Keyword : Toddler, Law Enforcement, Rights, A Social Institution

Page 7 of 15 | Total Record : 147

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum More Issue