cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 3 (2024): March" : 5 Documents clear
Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestabes Medan Madalaine, Madalaine; Ekaputra, Mohammad; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.291

Abstract

Perlindungan anak penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi, termasuk dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data empiris berupa wawancara dengan Kanit PPA dan Penyidik Khusus Kasus Anak Tindak Pidana Kesusilaan Polrestabes Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi wanita, pemantauan, pendampingan, advokasi, dan restitusi telah dilakukan. Namun, beberapa hambatan seperti kesulitan korban memberikan keterangan karena trauma, kekurangan saksi, pelaku yang melarikan diri, laporan yang dilaporkan terlambat, dan kesulitan pelaku membayar restitusi tetap menjadi tantangan dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Polrestabes Medan.
Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi Siahaan, Gerald Partogi; Sunarmi, Sunarmi; Ginting, Budiman; Siregar, Mahmul
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.292

Abstract

Penelitian ini fokus pada kajian mengenai tanggungjawab Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas; dan analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 tentang Kepailitan Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Teknik studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas berupa segala hal perbuatan yang tidak melakukan kewajiban Direksi sebagai pengurus PT. Tanggungjawab Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas yaitu dapat dikategorikan dalam bentuk ganti kerugian. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 tentang Kepailitan Perseroan Terbatas terdapat kekeliruan dari sisi tidak diikusertakannya pertimbangan tentang penyebab utama dari terjadinya kepailitan PT. Rasico Industry adalah perbuatan melawan hukum Direksi, sehingga akhirnya persero tidak dapat membayarkan hutang kepada kreditor. Hakim lalai mempertimbangkan Pasal 97 ayat (3) jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang PT, untuk mengikutsertakan tanggungjawab Direksi di dalamnya.
Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn Brunner, Emil; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad; Ikhsan, Edy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.293

Abstract

Seorang terdakwa yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum sedang mengajukan banding. Namun, saat pemeriksaan kasus masih menunggu keputusan banding dari Pengadilan Tinggi, ternyata terdakwa meninggal dunia. Masalah ini sering menjadi kendala dalam peran Jaksa Penuntut Umum dalam mengeksekusi terdakwa dan pertanggungjawaban uang untuk mengganti kerugian negara akibat tindak pidana terdakwa. Dalam studi kasus ini, terjadi Tindak Pidana Korupsi oleh Haris Harto, yang terjadi di Kota Binjai atas "Penyimpangan Dana Anggaran Belanja Daerah untuk Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Binjai". Pasal yang dilanggar adalah Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam kasus tersebut, Terdakwa Haris Harto telah menjalani proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Binjai dan telah mencapai proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai.
Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika Silalahi, Saut Maruli Tua; Syahrin, Alvi; Ekaputra, Mohammad; Sutiarnoto, Sutiarnoto
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.301

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dalam pencucian uang, dimana hasil kejahatan tersebut berpotensi digunakan kembali untuk kejahatan serupa atau baru. Indonesia memiliki risiko pencucian uang yang tinggi, terutama dari kejahatan narkotika. Penelitian ini fokus pada peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang dari kejahatan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyidik BNN berperan dalam mengungkap pelaku dan jaringan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, menelusuri serta menyita aset, serta melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Disarankan agar BNN mengoptimalkan peran Penyidik BNN dalam mengungkap jaringan pelaku, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta menelusuri serta menyita aset, sehingga dapat lebih efektif dalam pemberantasan pencucian uang.
Tanggung Jawab Hukum atas Kerusakan Produk Impor Hasil Perikanan di Pelabuhan: (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2665 K/Pdt/2022) Bridail, Bridail; Purba, Hasim; Harianto, Dedi; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.302

Abstract

Kekurangan, kerusakan, hingga kehilangan barang selain disebabkan oleh pengangkutannya dapat juga terjadi karena proses pembongkaran dari kapal yang dilaksanakan di pelabuhan seperti kasus antara CV. Sumatera Sejahtera yang menggugat PT. Pelindo Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis batasan tanggungjawab dalam hubungan hukum antara pihak ekspeditur, pengangkut, dan otoritas pelabuhan dalam kegiatan pengangkutan laut; dan menganalisis pertimbangan dan putusan hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2665 K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, batasan tanggungjawab ekspeditur sebagaimana Pasal 87 KUHD, batasan tanggung jawab pengangkut diatur di dalam Pasal 40 dan 41 UU No.17/2008, batasan tanggungjawab otoritas pelabuhan menyediakan fasilitas kepelabuhan, perizinan, pengawasan, dan menjaga kelancaran dan ketertiban penyelenggaran kegiatan pengangkutan laut; Putusan Kasasi No. 2665 K/Pdt/2022 yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama No. 728/Pdt.G/2016/PN.Mdn telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, dinilai tepat, dan telah memenuhi tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5