cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1 Issue 5 - September 2022" : 5 Documents clear
Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir: (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh) Ayu Anisa; Madiasa Ablisar; Mohammad Ekaputra; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5 - September 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i5.74

Abstract

Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh diberikan berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, serta UU No. 11 Tahun 2006. Keistimewaan ini menyangkut beberapa hal, salah satunya mengenai hukum pidana. Hukum yang diberlakukan adalah Hukum Islam yang diimplementasikan dalam bentuk Qanun. Diantara Qanun yang telah diberlakukan Di Aceh yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan Qanun yang mengatur tentang tindak pidana khusus di Aceh yang pengaturannya tidak ada atau berbeda dengan Undang-undang di Indonesia. Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Qanun ini yaitu tindak pidana maisir (judi), sebelumnya tindak pidana maisir ini diatur dalam Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang maisir, kemudian diperbaharui kedalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tulisan ini akan mengkaji lebih mendalam terhadap pengaturan tindak pidana maisir di Aceh dengan mengkaji rumusan formulasi tindak pidana maisir, alasan penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana maisir, serta hambatan dan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam pelaksaan pidana cambuk terhadap pelaku tindak pidana maisir di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana cambuk ini ditujukan sebagai upaya edukatif agar pelaku malu dan masyarakat yang menyaksikan agar takut akan berbuat kesalahan yang sama, pidana cambuk ini diberlakukan juga karena melihat beberapa keunggulan dibandingkan dengan pidana penjara, seperti dari segi biaya yang lebih efektif dibandingkan dengan pidana penjara. Hambatan yang dialami oleh Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren seperti kurangnya tingkat penyidik, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan dana, namun dalam hal ini juga telah dilakukan upaya seperti mengajukan tambahan penyidik serta mengajukan anggaran dana untuk mencukupi dana dalam pelaksanaan pidana cambuk di Kabupaten Gayo Lues.
Penafsiran Klausul Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Operasional Antara PT. Bank X Dengan Universitas Y Zam Zam Jamilah; Hasyim Purba; Sunarmi Sunarmi; Dedi Harianto
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5 - September 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i5.75

Abstract

Perbedaan interprestasi dan pemahaman terhadap isi perjanjian oleh para pihak yang disebabkan di antaranya karena tidak semua kata, istilah, kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, hubungan hukum atau peristiwa hukum yang dikemukan secara tertulis dalam suatu kontrak itu sudah jelas dan mudah dipahami. Oleh sebab itu tulisan ini akan membahas tentang bagaimana menafsirkan klausul-klausul dalam Perjanjian Kerja Sama PPO antara PT. Bank X, Tbk. dengan Universitas Y. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Perjanjian Kerjasama PPO dibuat berdasarkan Asas Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian PPO sendiri digolongkan sebagai jenis perjanjian tidak bernama pada hukum perjanjian, Perjanjian PPO sendiri dibuat dengan memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, Apabila terjadi multitafsir pada klausul perjanjian maka pemahaman yang digunakan adalah pengertian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 12 Perjanjian PPO antara PT Bank X dan Universitas Y.
Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan M. Arie Wahyudi; Syafruddin Kalo; Edi Yunara; Sutiarnoto Sutiarnoto
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5 - September 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i5.78

Abstract

UUD 1945 menjamin persamaan di depan hukum, dimana Pasal 27 ayat 1 menyatakan, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali". Bantuan Hukum merupakan hak masyarakat miskin yang dapat diperoleh tanpa membayar (pro bono publico) sebagai penjabaran dari equality before the law. Peran dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum Medan sangat penting untuk dapat mengakomodir pusaran semakin beragamnya permasalahan hukum yang timbul, serta meningkatnya kebutuhan hukum masyarakat dan semakin luasnya tuntutan keadilan khususnya di kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dan perkembangan bantuan hukum dan implementasinya di masyarakat serta untuk menambah pengetahuan di bidang bantuan hukum khususnya mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bantuan hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum dalam melindungi hak-hak hukum masyarakat yang kurang beruntung tersebut. Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, mustahil penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas atau sarana antara lain meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya. Pemerintah dan lembaga bantuan hukum yang ada harus berjalan bersama dalam melakukan terobosan dalam penerapan pemberian bantuan hukum berupa penyuluhan hukum dan pendampingan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu yang bermasalah dengan hukum dan pemerintah harus membuat peraturan daerah terkait bantuan hukum, perhatian pemerintah terhadap pendanaan yang diberikan kepada LBH Medan perlu dilakukan untuk menfasilitiasi dan memberi akses kepada masyarakat kurang mampu melalui pemberian bantuan hukum.
Kebakaran Hutan Dan Bencana Asap Sebagai Dasar Force Majeure Dalam Pemenuhan Kewajiban Kontraktual Muhammad Zhafran; Sunarmi Sunarmi; Hasyim Purba; Detania Sukarja
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5 - September 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i5.79

Abstract

Struktur perjanjian umumnya selalu termaktub klausul force majeure, bertujuan agar para pihak mengerti pembatasan antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena adanya keadaan yang memaksa. Apabila kelalaian nyatanya terjadi disebabkan oleh para pihak itu sendiri, maka tentu saja para pihak dapat dinyatakan wanprestasi. Artinya, dalam suatu perkara wanprestasi, apabila salah satu pihak berdalih kelalaiannya terjadi karena force majeure, maka pihak tersebut haruslah membuktikan unsur-unsur force majeure tersebut. Lalu, pertanyaan dalam penelitian ini apakah peristiwa kebakaran hutan dan bencana asap dikategorikan force majeure dalam hukum kontrak Indonesia, serta bagaimana penerapan hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan kebakaran hutan dan bencana asap sebagai dasar force majeure. Hasil penelitian menunjukan bahwa peristiwa kebakaran hutan dapat dikatakan sebagai force majeure dengan ketentuan terpenuhinya syarat-syarat force majeure itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan maksud membatasi penghilangan perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan guna menghilangkan tanggung jawabnya. Penerapan hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan kebakaran hutan dan bencana asap sebagai dasar force majeure dalam Putusan PT DKI Nomor Nomor 540/PDT/2017/PT.DKI yang mana hakim membatalkan putusan PN Jkt.Sel Nomor 591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel dan menyatakan kebakaran hutan sebagai force majeure dengan alasan dan pertimbangan tertentu.
Qualification of Ultra Vires Act by Board of Directors Company in Indonesian Law and Court Andika Pribadi Waruwu
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5 - September 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i5.81

Abstract

Ultra vires actions are actions without authority / outside the authority in the representation contract given by a legal entity to a person. But in fact, cases and arrangements regarding Ultra Vires have not fully accommodated what parameters actually become a benchmark for an action referred to as ultra vires action. Is it only if one of the company's organs takes action outside of its authority that harms the company, but what if one of the company's organs takes action outside of its authority but does not harm the company. Court decisions that are also different in deciding cases about ultra vires actions are also an issue that continues to be disputed today. Therefore, this paper is intended to find out and analyze the regulation of Ultra Vires actions in Indonesian legislation, the size of the board of directors' actions can be qualified as ultra vires actions, as well as the opinion of the Court by the Supreme Court judges in the case of ultra vires lawsuits. This research includes normative legal research and is descriptive in nature, using primary, secondary and tertiary legal materials collected by the library research method. Furthermore, legal material data is analyzed using qualitative data analysis methods. The results of the study found that the application of the ultra vires doctrine in Indonesia is more likely to be associated with a criminal act committed by the board of directors or management, which is made beyond or outside the authority stipulated in the company's Articles of Association. This is what should be a special concern for lawmakers in terms of formulating things that can be a benchmark for actions referred to as ultra vires, so that legal certainty can be achieved.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue