cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuchraha Alhuda Hasnda
Contact Email
nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id
Phone
+6281270254356
Journal Mail Official
rechten@nusaputra.ac.id
Editorial Address
Gedung B lt.2 Universitas Nusa Putra, Jl. Raya Cibolang Kaler No.,21 Kab. Sukabumi 43152
Location
Kab. sukabumi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Nusa Putra
ISSN : 26863626     EISSN : 26860481     DOI : https://doi.org/10.52005
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Rechten memublikasikan artikel hasil penelitian atau pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Penelaahan dinamika dan perubahan sosial dari sudut ilmu hukum tersebut dapat dilakukan secara normatif (ilmu hukum normatif), filosofis (filsafat hukum), maupun empiris (sosio-legal). Di antara subyek bidang ilmu hukum yang bisa dipilih adalah hukum ekonomi, hukum dan teknologi, hukum sumber daya alam, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum islam, dan hukum internasional. Jurnal Hukum Rechten juga memublikasikan artikel ulasan tokoh & pemikiran hukum, yang dimaksudkan untuk lebih mengenali dan mengungkap (kembali) tokoh dan pemikirannya yang berpengaruh baik secara akademis maupun praktis dalam menjaga dan merawat tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 85 Documents
 5   6   7   8   9 
Optimalisasi Perlindungan Hukum Perdagangan Ilegal Gading Gajah Hutan Afrika Ratna Putri, Galuh
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 2 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v6i2.160

Abstract

Perdagangan ilegal gading gajah hutan Afrika telah menjadi masalah global yang mendesak, terutama sejak tahun 2007, dengan meningkatnya permintaan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur jaringan perdagangan ilegal gading dan peran hukum Indonesia dalam mengatasi kelemahan sistem hukum CITES. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder terkait fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan gading dikuasai oleh sindikat kejahatan transnasional yang terorganisir, yang beroperasi dengan jaringan yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya pendekatan hukum progresif yang responsif dan adaptif untuk menangani kejahatan ini, serta pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi perdagangan satwa liar. Saran yang diberikan mencakup restrukturisasi peraturan CITES dan penguatan kerangka hukum di Indonesia untuk melindungi spesies yang terancam punah. Keywords: perdagangan ilegal; gading gajah; kejahatan transnasional; hukum progresif; CITES
The Approach Of Restorative Justice Theory In Resolving The Rohingya Case In Myanmar And The Syrian Conflict Sutrisno, Andri; Hutabarat, Feby Amalia; Jaedin; Abdul Mutalib; Abdullah, Rahmat Hi
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 2 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v6i2.170

Abstract

This article examines the application of restorative justice theory as an alternative approach to resolving human rights violations in two complex conflicts: the Rohingya crisis in Myanmar and the Syrian civil war. Both cases highlight the limitations of international legal frameworks and retributive justice in addressing large-scale violations, including genocide, forced displacement, and systemic discrimination. Restorative justice, emphasizing victim recovery, offender accountability, and community reconciliation, offers a more inclusive and sustainable solution to these crises. In Myanmar, the Rohingya community has faced decades of systemic persecution, culminating in military operations in 2017 that forced over 700,000 people to flee, primarily to Bangladesh. In Syria, the prolonged civil war since 2011 has caused widespread displacement and destruction, leaving over 8.6 million people internally displaced by 2022. Traditional mechanisms, such as International Court of Justice (ICJ) proceedings and United Nations interventions, have been hindered by political obstacles and enforcement challenges. This study explores the potential of restorative justice in both contexts, focusing on mechanisms such as inclusive dialogues, reparations, and reconciliation. Drawing on theoretical frameworks by Howard Zehr, Johan Galtung, and John Braithwaite, the article proposes practical applications for rebuilding trust and addressing the root causes of the conflicts. The findings suggest that restorative justice can not only address the immediate needs of victims but also foster long-term peace and stability by transforming social relationships and reducing the likelihood of recurrent violence. By shifting the focus from punitive measures to holistic recovery, this approach offers valuable insights into the resolution of modern humanitarian crises..
Mengenang Munir Said Thalib: Komitmen Tanpa Batas untuk Penegakan HAM di Indonesia George M. Ch A. D. Soge; Marianus Ronaldo Tiba; Yulianus Y.M Rudeng; Blasius Wege; Hilarius A Sawokupu
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 2 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v6i2.171

Abstract

Discourse about human rights is a complicated issue that is often encountered in public spaces. The rise of human rights violations is the reason that humans can become a threat to each other. The historical context of the struggle for human rights enforcement in Indonesia, of course, can never be separated from the figure of Munir Said Talib. He dedicated his entire life to upholding human rights in Indonesia, even though it ended in tragic death due to poisoning. This article aims to comprehensively examine the traces of Munir Said Talib's struggle as an unlimited commitment to human rights justice in Indonesia. The methodology used in this paper is using library research methods. Based on the results of literature research and secondary data analysis, several important points were found: first, human rights are fundamental rights that every individual has, and are so integral to a person's existence that they cannot be revoked by themselves or others. Second, the discourse on human rights in Indonesia is still a crucial issue and remains relevant. Third, the discourse around human rights in Indonesia cannot be separated from the figure of human rights fighter Munir Said Thalib. Together with his colleagues and several institutions they formed, the traces of his struggle have become immortal and remain relevant. Even though he has died, his struggle remains.
Implikasi Konstitusional Wacana Pembentukan Angkatan Ke-Empat TNI dalam Perspektif Nilai dan Sila Pancasila serta Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia Mahmud Kusuma; Azhar Fauzie; Mustain Billah Marap
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 7 No 2 (2025): Edition for August 2025
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v7i2.184

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis nilai-nilai dan sila Pancasila dalam wacana pembentukan Angkatan Keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Angkatan Siber, serta implikasinya dalam kerangka hukum tata negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendektan Perundang-undangan dan konseptual. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan dimensi baru dalam ancaman terhadap kedaulatan negara, di mana peperangan tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, tetapi juga mencakup ruang siber. Di satu sisi, jaringan elektronik seperti internet telah menjadi bagian penting dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat; di sisi lain, aktivitas siber yang melawan hukum semakin meningkat dan dapat mengganggu stabilitas nasional. Urgensi pembentukan Angkatan Siber didasarkan pada kebutuhan akan sistem pertahanan negara yang menyeluruh dan adaptif, termasuk dalam menghadapi ancaman non-fisik yang bersifat lintas batas dan maya. Nilai utama yang terkandung dalam wacana ini adalah patriotisme dan cinta tanah air, yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Nilai tersebut menjadi dasar filosofis dan ideologis bagi upaya penguatan pertahanan negara dalam konteks kekinian. Berdasarkan analisis, disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memberikan dasar hukum bagi perluasan tugas dan fungsi TNI, termasuk keterlibatannya dalam penanggulangan ancaman siber. Namun, hal ini dinilai belum cukup ideal karena belum adanya struktur kelembagaan TNI yang secara khusus menangani pertahanan siber. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Angkatan Keempat TNI dalam bentuk Angkatan Siber sebagai bagian dari restrukturisasi postur pertahanan negara yang konstitusional, relevan, dan responsif terhadap dinamika ancaman global.
Analisis Keabsahan Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia Fauzy, Rismawati
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 7 No 2 (2025): Edition for August 2025
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v7i2.218

Abstract

Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia dapat mempengaruhi tingkah pernikahan antar pemeluk agama dan kepercayaan. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ternyata tidak secara tegas mengatur terkait perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta meninjau dampaknya dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ditemukan tidak ada ketentuan tegas terkait perkawinan beda agama di Indonesia, namun Pasal 2 ayat (1) disebutkan faktor agama yang menjadi faktor penentu keabsahan suatu perkawinan dapat dianggap sah atau tidak sah. Kemudian, secara hak asasi manusia perkawinan beda agama dinilai diskriminatif, karena agama merupakan hak dasar yang telah dilindungi Undang-Undang dan tidak ada yang diperbolehkan mencampurinya, sedangkan apabila ingin mengikuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ada konsekuensi bagi salah satu pihak dengan menundukan diri mengikuti agama pasangannya.

Page 9 of 9 | Total Record : 85

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Edition for August 2025 Vol 6 No 2 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 3 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 1 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 3 (2022): Edition for December 2022 Vol 4 No 1 (2022): Edition for April 2022 Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 3 (2021): Edition for December 2021 Vol 3 No 2 (2021): Edition for August 2021 Vol 3 No 1 (2021): Edition for April 2021 Vol 2 No 3 (2020): Edition for December 2020 Vol 2 No 2 (2020): Edition for August 2020 Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020 Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019 Vol 1 No 2 (2019): Edition for August 2019 Vol 1 No 1 (2019): Edition for April 2019 More Issue