cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuchraha Alhuda Hasnda
Contact Email
nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id
Phone
+6281270254356
Journal Mail Official
rechten@nusaputra.ac.id
Editorial Address
Gedung B lt.2 Universitas Nusa Putra, Jl. Raya Cibolang Kaler No.,21 Kab. Sukabumi 43152
Location
Kab. sukabumi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Nusa Putra
ISSN : 26863626     EISSN : 26860481     DOI : https://doi.org/10.52005
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Rechten memublikasikan artikel hasil penelitian atau pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Penelaahan dinamika dan perubahan sosial dari sudut ilmu hukum tersebut dapat dilakukan secara normatif (ilmu hukum normatif), filosofis (filsafat hukum), maupun empiris (sosio-legal). Di antara subyek bidang ilmu hukum yang bisa dipilih adalah hukum ekonomi, hukum dan teknologi, hukum sumber daya alam, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum islam, dan hukum internasional. Jurnal Hukum Rechten juga memublikasikan artikel ulasan tokoh & pemikiran hukum, yang dimaksudkan untuk lebih mengenali dan mengungkap (kembali) tokoh dan pemikirannya yang berpengaruh baik secara akademis maupun praktis dalam menjaga dan merawat tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 85 Documents
 3   4   5   6   7 
Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhah Kesejahtraan Dan Peningkatan Dewi Hasniati Buton; R.Siti Mardiati Narjilah; Erik
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i3.43

Abstract

Otonomi daerah dalam Peraturan Perundang-undangan dari segi penyelenggaraan pemerintahan nya tidak terlepas dengan proses penerapan Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Medebewind). Undang-Undang dasar 1945 pasal 18, 18 A dan B, dimana pembagian daerah ini diberikan hak otonomi untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. Penerapan asas otonomi daerah dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, persoalannya adalah bagaimana penerapan asas otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama antardaerah secara nasional dengan kondisi potensi wilayah yang tidak berimbang seperti keadaan geografi dan sumber daya manusianya. Otonomi daerah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejanteraan dalam bentuk kerjasama yang ideal.
Pendekatan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sitepu, Rida Ista; Rudi Hermawan
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i3.44

Abstract

Pendekatan retributive justice dalam hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak relevan dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia yakni untuk melindungi aset dan kekayaan negara. Karena itu muncul gagasan untuk menggunakan pendekatan Restorative Justice dalam upaya pemberantasan korupsi di masa yang akan datang. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang bagaimana pendekatan restorative justice dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan restorative justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakuakan diantaranya dengan melakukan penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara yang semula sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok serta pengaturan mekanisme dalam pemulihan akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Khotob Tobi Almalibari
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 2 (2019): Edition for August 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i2.45

Abstract

Peran MK di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik menjadi sangat vital, sebab perkara perselisihan hasil pemilu sampai sejauh ini merupakan perkara yang paling banyak diajukan di MK dimana dalam pemilu 2014 saja terdapat 702 kasus mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif yang dimohonkan kepada MK, jumlah tersebut menunjukan bahwa terjadi peningkatan dibanding pemilu tahun 2004 dimana terdapat 274 perkara, dan pemilu tahun 2009 dengan 627 perkara. Sering kita temui berbagai permasalahan terkait ketidakpastian maupun ketidakterimaan salah satu paslon dalam hasil quick qount pemilihan umum yang diselenggarakan di berbagai daerah. Pada akhirnya pasangan calon tersebut mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat dilakukan peninjauan atas perhitungan atau pengawasan pemilu yang sudah diselenggarakan. Namun, apabila banyak terjadi hal seperti itu, bagaimana kewenangan sesungguhnya Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017diatur mengenai Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga Negara penyelenggara pemilihan umum yang permanen. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan yang meliputi PPK (Panitia Pemilihan Kecepatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), PPLN serta KPPLN (Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri) yang merupakan penyelenggara pemilu bersifat ad hoc. Apabila kelak terjadi kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada, maka proses perhitungan suara tersebut akan dilaksanakan kembali dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila harus diselenggarakan ulang pemungutan suara di tempat pemungutan suara tertentu yang diduga terjadi kecurangan dalam proses penyelenggaraannya. Ada beberapa saran agar kita dapat memahami lebih dalam tentang pemilu dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai solusi penyelesaian sengketa dalam pemilu. Karena Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilihan Umum, yang secara konstitusional perlu ada regulasi tersendiri dalam pengaturannya, sebab bilamana tidak Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan juga, dapat diberlakukan beberapa cara salah satuny Apabila hasil Pemilu ke depan digugat oleh Pasangan Calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi maka dalam proses persidangan, KPU harus mampu menampilkan alat bukti dan saksi yang kuat, sehingga dalil yang dimohonkan Pemohon dapat dijawab dengan baik
Kebijakan Hukum Terkait Tindakan Rasisme Yang Melumpuhkan Sistem Keadilan Di Indonesia Putri, Putri Erna Oktavia
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 2 (2019): Edition for August 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i2.46

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu rasisme, bagaimana sistem keadilan di Indonesia, bagaimana dampak atau pengaruh rasisme dan diskriminasi rasial yang terjadi di indonesia, bagaimana lembaga komnas HAM menangani masalah rasisme dan diskriminasi rasial yang terjadi di indonesia serta penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif (menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana) dan penelitian hukum empiris (menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia). Hasil studi kasus yang digunakan menunjukkan bahwa dari kasus ibu tri susanti yang melakukan tindakan rasisme tentang diskriminasi rasial terhadap mahasiswa papua dan menyebabkan keresahan di masyarakat, dijerat hukuman selama 7 bulan dipenjara, dan kasus yang serupa kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu bapak syamsul arifin yang melakukan tindakan rasisme dengan diskriminasi rasial akhirnya divonis 5 bulan penjara. sarannya adalah Masyarakat diharapkan menghapus tindakan diskriminasi berdasarkan ras agar tidak terjadi permusuhan dan perpecahan., Tidak baik merasa diri atau ras tertentu lebih superior dibandingkan dengan ras lainnya, Lebih banyak dan lebih agresif atau dipertegas dalam menyelenggarakan upaya meminimalisir perilaku diskriminasi rasial di Indonesia. Maka dari itu belajar untuk menerima dan menghargai sesama.
Pengaruh Liberalisasi Politik Terhadap Sistem Kepartaian Dan Pemilu Di Indonesia Saputra Hendriawan; Novi Sri Dewi; Safitri Mahaellani
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i3.47

Abstract

Liberalisasi politik telah mondorong tumbuhnya partai-partai politik baru, mendorong kemajuan dalam demokrasi elektoral dan mengakhiri sistem kepartaian yang hegemoni. Dengan adanya liberalisasi politik justru menimbulkan adanya persaingan ketat antar partai dan diikuti oleh kekuatan politik uang (money politics). Pada dasarnya sistem kepartaian yang diharapkan muncul dalam rekayasa politik Indonesia adalah multi partai sederhana. Faktanya sampai saat ini pemilihan umum yang terjadi di Indonesia belum mencerminkan pemilihan umum yang signifikan memposisikan dan menempatkan sistem multi partai pada proporsi yang sebenarnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penulis mendapatkan dua pokok permasalahan yakni pengaruh liberalisasi politik terhadap system kepartaian dan pemilu di Indonesia serta system pemilu yang dapat mewujudkan system multi partai sederhana. Penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya liberalisasi politik maka memicu akan banyaknya partai politik yang tumbuh di Indonesia dan mengakibatkan akan adanya persaingan ketat antar partai. Untuk dapat terwujudnya mulit partai sederhana dapat di lakukan secara alamiah yakni dengan adanya seleksi yang dilakukan oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan menerapkan electoral threshold.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara Sugiono Margi; Maulida Khazanah
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i3.48

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judociary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuatan lain yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan perwakilan(legislative).Mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar mahkamah agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertical dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan,lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan tata negara,lingkungan peradilan agama,dan lingkungan peradilan militer.Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman Mahkamah Konstitusi bersifat independent,baik secara struktural maupun fungsional.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian Yuridis Normatif dengan menelliti bahan kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi memang sangat rumit,berat dan kompleks,tetapi disamping hal tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dampak Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian Syahilatul Kholbu; Aulia Cinthya Maharani; Novi Sri Dewi
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i3.49

Abstract

Penetapan Covid 19 sebagai pandemi global, menyebabkan terganggunya segala aktivitas masyarakat termasuk kegiatan perekonomian. Salah satu kegiatan perekonomian adalah Perjanjian tetapi adakalanya perjanjian yang dibuat secara syah tidak dapat dilaksanakan karena adanya hal yang mempengaruhinya yaitu masa pandemic Covid 19. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kedua, bagaimanakah Dampak Pengaruh Pandemic Covid 19 dalam Pelaksanaan Perjanjian. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian dalam pemenuhan prestasi/isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara syah (memenuhi pasal 1320 KUH Perdata) mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang (pasal 1338 KUH Perdata) dan Pandemic Covid bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat digeralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.
Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial Dzikra Delvina Nuraldini
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v2i1.50

Abstract

Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengguna media social meningkat secara signifikan. Informasi dengan sangat mudah didapatkan melalu media social termasuk juga data pribadi seseorang yang seharusnya menjadi kerahasiaan dan hal-hal yang bersifat privasi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan bagian dari HAM yang dilindungi. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tujuan dan fokus pada penilitian ini yaitu membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di dalam media sosial berkaitan dengan UU ITE dan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi jika terjadi kebocoran. Indonesia saat ini belum mempunyai aturan yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam media sosial. Oleh sebab itu, jurnal ini bertujuan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam mengatur perlindungan data pribadi pengguna media social.
Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Negara Dalam Persfektif Konsep Trias Politica Muhamad Ari Abdillah
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v2i1.51

Abstract

Penelitian ini di tujukan untuk di publikasikan tentang kurangnya kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi yang sering terjadi di masyarakat dan mengetahui peran dan fungsi KPK serta untuk mengetahui kedudukan KPK sebagai lembaga negara dalam perspektif konsep trias politica apakah termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif atau yudikatif, Dalam pembuatan jurnal ini menggunakan Metode penelitian yang dilakukan yaitu kepustakan dan analis jurnal. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, bahan tersier berupa kamus-kamus bahasa, kamus ilmiah hukum, jurnal dan situs web resmi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan. Ada perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini dan Untuk menegakan keadilan korupsi maka langkah pertama yang berperan penting adalah lembaga KPK dimana penegak hukum tersebut harus amanah dalam menindak lanjuti sebuah kasus dan bertanggung jawab besar atas pekerjaannya.
Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Syamsul Malik; Luriana Manalu; Rika Juniarti
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 2 (2020): Edition for August 2020
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v2i2.52

Abstract

Ganja merupakan tanaman yang ilegal di indonesia saat ini. Hal ini diatur dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Meskipun penggunaan ganja masih menuai pro dan kontra tetapi salah satu organsasi LGN (lingkat ganja nusantara) memperjuangkan legalisasi dan melakukan ekspansi untuk mengedukasi masyarakat. Ganja yang di pandang negatif oleh masyarakat pada kenyataannya banyak memberikan manfaat bagi sektor medis dimana digunakan sebagai alternatif pengobatan dengan sepengatuhan dokter. Hal ini terbukti efektif untuk menyembuhkan penderita penyakit. Salah satu contohnya adalah Yeni yang mempunyai penyakit syringomelya yang mengalami perkembangan dari penyakitnya. Tetapi mengingat narkotika golongan 1 yang berbahaya untuk kesehatan sehingga narkorika golongan satu tidak boleh digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dengan melakukan revisi pada undang undang narkotika.

Page 5 of 9 | Total Record : 85

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Edition for August 2025 Vol 6 No 2 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 3 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 1 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 3 (2022): Edition for December 2022 Vol 4 No 1 (2022): Edition for April 2022 Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 3 (2021): Edition for December 2021 Vol 3 No 2 (2021): Edition for August 2021 Vol 3 No 1 (2021): Edition for April 2021 Vol 2 No 3 (2020): Edition for December 2020 Vol 2 No 2 (2020): Edition for August 2020 Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020 Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019 Vol 1 No 2 (2019): Edition for August 2019 Vol 1 No 1 (2019): Edition for April 2019 More Issue