cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuchraha Alhuda Hasnda
Contact Email
nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id
Phone
+6281270254356
Journal Mail Official
rechten@nusaputra.ac.id
Editorial Address
Gedung B lt.2 Universitas Nusa Putra, Jl. Raya Cibolang Kaler No.,21 Kab. Sukabumi 43152
Location
Kab. sukabumi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Nusa Putra
ISSN : 26863626     EISSN : 26860481     DOI : https://doi.org/10.52005
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Rechten memublikasikan artikel hasil penelitian atau pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Penelaahan dinamika dan perubahan sosial dari sudut ilmu hukum tersebut dapat dilakukan secara normatif (ilmu hukum normatif), filosofis (filsafat hukum), maupun empiris (sosio-legal). Di antara subyek bidang ilmu hukum yang bisa dipilih adalah hukum ekonomi, hukum dan teknologi, hukum sumber daya alam, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum islam, dan hukum internasional. Jurnal Hukum Rechten juga memublikasikan artikel ulasan tokoh & pemikiran hukum, yang dimaksudkan untuk lebih mengenali dan mengungkap (kembali) tokoh dan pemikirannya yang berpengaruh baik secara akademis maupun praktis dalam menjaga dan merawat tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 85 Documents
 5   6   7   8   9 
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Jerman Ariyanti, Dwi Oktafia; Muhammad Ramadhan
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 3 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v5i3.130

Abstract

A justice collaborator can be threatened because of his testimony to uncover major crimes such as criminal acts of corruption, so a regulation is needed that specifically, clearly and definitely provides protection for a justice collaborator. This research was carried out using a normative juridical research type, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. The approaches taken are the statutory approach, the analytical approach and the comparative approach. Provisions regarding the protection of justice collaborators are contained in various regulations, but there are no regulations that specifically, clearly and firmly regulate the protection and procedural arrangements for determining a justice collaborator. The handling of protection for justice collaborators in Germany is handled by the Witness Protection Unit Office
Krisis pengungsi: Normatif dan Praktis Penanganan Pengungsi Masyarakat Etnis Rohingya Myanmar di Indonesia Heri Heriyanto; Nuchraha Alhuda Hasnda
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 3 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v5i3.137

Abstract

Etnis Rohingya semenjak 2012 telah kehilangan Hak Fundamentalnya sebagai manusia karena Kondisi keterancaman hidup yang terpaksa mengharuskan mereka untuk mencari perlindungan lintas batas negara. Kondisi yang terpaksa tersebut memperoleh perlindungan di dalam rezim pengungsi Internasional sebagai tanggung jawab bersama. Pelaksanaan dari rezim pengungsi Internasional di Implementasikan di Tingkat Internasional dan tingkat nasional. Indonesia yang bagian dari masyarakat Internasional memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam merealisasikan amanat dari rezim pengungsi Internasional dan memfasilitasi untuk dapat memulihkan dan menyelamatkan hak fudamental dari etnis rohingya yang diakui sebagai pengungsi. Secara Normatif Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945,perjanjian multilateral dan kebiasaan masyarakat internasional terhadap perlindungan pengungsi Rohingya. Adapun rule of law atau peraturan tertulis direalisasikan melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang penanganan Pengungsi. Peraturan tertulis yang diharapkan sebagai instrumen yang mempertegas Indonesia dalam menangani permasalahan rohingya pada perundangannya belum mampu maksimal memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM dari etnis rohingya sebagi pengungsi yang berlabuh di wilayah darat teritorial Indonesia atau memasuki kawasan perairan teritorial Indonesia. Hasil penelitian terkait pandangan Normatif dan praktis penangan pengungsi di Indonesia dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana penanganan krisis pengungsi dari pandangan normatif dalam sosial masyarakat Internasional! 2) Bagaimana praktis Indonesia dalam menangani krisis pengungsi dari masyarakat Rohingya!. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dalam mengkaji sistematika hukum dalam penanganan pengungsi. Adapun hasil penelitian adalah dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah Indonesia memiliki Instrumen dari kebiasaan Internasional dan melalui peraturan presiden No. 125 Tahun 2016 untuk menangani krisis pengungsi. Adaptasi dari Indonesia adalah bersifat tertutup bagi pengungsi, Peraturan presiden No. 125 2016 sebagai penegas yang melgitimasi pemerintah untuk mengirimkan pengungsi kenegara ke tiga atau persinggahan sementara atau irregular migran. Pengungsi berpotensi di pulangkan ke negara asal secara paksa, karantina membatasi ruang untuk bergerak bagi pengungsi, dan tidak terpemenuhinya hak untuk keberlanjutan bagi pengungsi.
Towards Human Rights Equality: The Islamic State's Response to the Syrian Child Refugee Crisis Deala Rosyida Petriani
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v6i1.138

Abstract

This research aims to address the critical question of human rights equality for Syrian refugee children. The main focus involves assessing the adaptation and integration of national laws with the Convention on the Rights of the Child, with an emphasis on crucial aspects such as education, age of marriage, child labor, and child nutrition. Through a multidimensional approach, the research findings show the importance of active commitment from the government to draft laws that are aligned with the convention's standards. This integration provides the foundation to tackle crucial issues affecting refugee children, including their right to proper education, combating early marriage, protecting against unsafe child labor, and ensuring adequate nutrition. In addition, the research highlights the urgent need to provide human rights education and training to the entire community, creating a deep awareness of the rights of refugee children. Regional cooperation between member states of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) and international cooperation with agencies such as the UN, UNHCR, CRC, ILO, and others, were found to be key to addressing these challenges. The results confirm that only through concerted efforts, strong legal commitments, and a holistic approach, can we achieve optimal human rights equality for Syrian refugee children. The research also highlights the urgency of raising public awareness through campaigns as an essential step in ensuring the protection and fulfillment of refugee children's rights. The conclusion of this article reflects the profound need for collective action to realize equality and justice for Syrian refugee children in an increasingly global context.
Konflik Dan Kolaborasi Antara Sistem Hukum Dan Sistem Sosial: Analisis Sosiologi Hukum Fajar Adi Kurniawan; Siti Nurhayati; Siti Nur Cholidah
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 3 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v5i3.140

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup individu tanpa bantuan orang lain, manusia hakikatnya saling berinteraksi, saling berhubungan, saling ketergantungan antara satu sama lain yang terikat oleh aturan dan memiliki kebiasaan bersama. Masyarakat menjadi objek penting bagi hukum karena untuk mengatur tingkah laku masyarakat yang menyimpang dari aturan hukum. Hukum dibuat atas kepentingan banyak pihak agar tercapai suatu keadilan namun, hukum yang berlaku tidak berjalan baik karena pada kenyataannya masyarakat dibuatkan hukum yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Semestinya hukum yang layak berlaku harus sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan agar tidak menimbulkan konflik antara sistem hukum dan sistem sosial. Dalam penggunaan konsep sosiologi hukum sangat diperlukan agar dapat memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam sistem sosial, untuk menganalisis dan mengevaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat
Legal Policy On The Implementation Of Restorative Justice Principle In The Criminal Justice System Pursuant To Supreme Court Regulation Number 1 Of 2024 Putri, Novalinda Nadya; Hasbaj, Muhammad Enaldo
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v6i1.143

Abstract

The application of restorative justice within the criminal justice system cannot be disentangled from the dynamics of legal policy. In the context of restorative justice, the legal policy efforts to establish a more humane justice system, alleviate the burden on correctional facilities, and enhance the focus on victim rehabilitation. A pivotal development in the legal policy surrounding restorative justice in Indonesia is the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2024 pertaining to Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. The research method employed in this study is normative juridical. The objective of this research is to understand the application of restorative justice principles within the criminal justice system prior to the enactment of PERMA 1/2024, identify the challenges faced, and examine the legal policy and the urgency of implementing restorative justice principles based on PERMA 1/2024. The application of restorative justice in Indonesia's criminal justice system, prior to PERMA 1/2024, had undergone various phases and encountered numerous challenges. Although it lacked the robust legal foundation now provided by PERMA 1/ 2024, several programs and initiatives had demonstrated success in applying restorative justice principles. These guidelines furnish a clear and structured framework for the implementation of restorative justice, emphasizing victim rehabilitation, offender liability, and the restoration of social relationships, rather than solely focusing on retribution.
Pertanggungjawaban Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Pengguna AI Dalam Pembuatan Karya Seni Machmud, Andika Wardhana; Daud, Tiara Oktavia Namira
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 3 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v5i3.147

Abstract

Masyarakat menjadikan AI sebagai alat untuk menciptakan sebuah karya seni. Hasil karya seni ciptaan AI memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan lukisan atau gambar baru. Caranya, AI mengambil referensi dari berbagai gambar atau refernsi di internet kemudian menyimpulkannya sesuai dengan perintah khusus dari pengguna. Maraknya penggunaan AI untuk penciptaan seni membuat keambiguan di masyarakat mengenai boleh atau tidaknya penggunaan AI untuk seni hingga pertanggungjawaban hak cipta seniman yang memanfaatkan AI untuk dikomersialisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan pengaturan yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menempatkan penggunaan AI dalam konteks karya seni posisi terbatas. Pengguna AI sering dihadapkan kendala yang menghalangi mereka mengkomersialisasikan hasil karya yang dihasilkan AI. Kondisi ini memunculkan tantangan bagi seniman, kreator dan pengembang teknologi yang ingin mengeksplorasi potensi AI dalam menghasilkan karya seni. Pemaknaan AI dalam perundang-undangan hanya dipandang sebagai alat. Hal ini mengakibatkan pengguna tidak leluasa memanfaatkan karya seni yang dihasilkan AI karena dibatasi oleh aspek hak cipta karya. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UUHC hak cipta dimaknai hanya kepada mereka yang mempunyai kemampuan dalam mengembangkan AI, dimana pemegang hak cipta bertanggung jawab penuh terlibat dalam pelanggaran hak cipta pihak lain. Hal tersebut diatur untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pengguna karya. Sehingga, pentingnya pembaruan regulasi hukum agar mengakomodasi perkembangan teknologi untuk memberikan ruang dan mampu melindungi hak cipta dari berbagai pihak yang terlibat.
Konfigurasi Dalam Pembentukan Hukum Parpol Dan Pemilu Di Indonesia Muhaimin, Muhammad
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v6i1.148

Abstract

A democratic political configuration will direct legal products to be responsive. In theory, the configuration of party law is often related to a country's government system. Even though the 1945 Constitution clearly states that the Indonesian government has a presidential model, since the early era there has been a multi-party system and there is no desire to change it to a two-party system. When forming election regulations, you must be aware that it does not trigger multiple meanings so that they are easy to understand and you should focus on all stages of the electoral system to ensure the democracy of an election. Legislation is the task of political party representatives in parliament (DPR). Political ideology and political parties will have an impact on people's thinking about the world of politics and how to take political action, as a basis for movement, and will be echoed in society. Normative methods were used for this research, namely based on literature or scientific knowledge from books, journals and the results of previous thesis research. Library research and sociological aspects are used to answer questions, including relying on the opinions of relevant experts and further strengthening validation.
Implementasi Program Bina Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Tunggung Jawab Sosial Perusahaan: Tinajuan Dari Perspektif CSR Armansyah
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 3 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v5i3.164

Abstract

Corporations as business entities have obligations to social and environmental responsibility known as CSR. The community development program is the development of Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation which is used as the Company's effort in sustainable development based on the 3P principle; namely Profit, People, and Planet. This study aims to analyze the implementation of the Community Development Program as a strategy in CSR management and analyze the implementation of CSR arrangements in the strategy of managing corporate responsibility in environmental aspects. The method in this study is normative juridical research. with the approach used, namely the Statutory Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. The implementation of the Community Development program is a strategic step that can have a long-term positive impact on the company. One important aspect of the Community Development Program is its focus on sustainable development. Companies that involve themselves in this activity not only pay attention to the current environmental aspects but also aim to leave a positive for future generations. By adopting eco-friendly practices and sustainability projects, companies can create a sustainable positive impact in the long run. the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) arrangements in environmental responsibility management is an important step taken by companies to maintain a balance between business sustainability and social and environmental impacts. CSR regulation in environmental responsibility management is not just about complying with regulations or meeting market expectations. but also, as an effort to create long-term value, build strong relationships with stakeholders, and become agents of positive change in society.
Jaminan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme: Optimalisasi Lembaga Perlindungan Saksi Korban Syarifah Citra Meidina; Alphi Sahari; Cakra Arbas
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v6i1.165

Abstract

Compensation is a form of indemnification charged to the state as a means of protection for victims of terrorist crimes, aimed at reducing the burden of suffering borne by the victims and/or their families. The compensation provided should be based on the assessment of the damages suffered by the victims. This research uses a normative juridical legal research method to explore the concept of compensation for victims of terrorist crimes and the factors that hinder the provision of compensation to them. The findings obtained from this research are that the concept of compensation for victims of terrorist crimes has been regulated in Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Terrorism Crimes. The provision of compensation to victims of terrorist crimes is carried out through the institution of LPSK (The Witness and Victim Protection Agency) as mandated by the Law. Factors that influence the provision of compensation to victims of terrorist crimes include internal obstacles, such as delays in the application procedure and the implementation of compensation due to the fact that victims can only obtain their compensation rights based on court verdicts and/or determinations. Additionally, the existing laws may not be oriented towards the interests of the victims, which is deemed contradictory to the purpose of providing legal protection, particularly for victims of terrorist crimes. There are also external obstacles, particularly from the victims themselves, where many victims are unaware of their rights as stipulated in the existing legislation due to a lack of government awareness campaigns regarding the existence of the Victim Protection Law.
Mekanisme dan Prosedur Penyelesaiaan Kredit Macet yang diikat dengan Hak Tanggungan yang Dijual Secara Sukarela Pada PT BRI Sidempuan Khoirunnisa, Nabila; Kamello, Tan; Harianto, Dedi; Andrianti , Syarifah Lisa
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A loan secured by a mortgage, if the debtor defaults or breaches the agreement, meaning the debtor is unable to fully repay the debt to the bank, and it ultimately becomes a non-performing loan, requires the bank, as the creditor, to take prompt action to resolve the issue. The fastest solution for the bank to settle the non-performing loan is to conduct the sale of the mortgaged property at the local State Property and Auction Service Office (KPKNL). The objective of this study is to understand the mechanism for resolving non-performing loans secured by a mortgage through voluntary sale at the BRI Padangsidimpuan Branch. The method used in this study is normative legal research, which refers to legal norms and is conducted through literature review to obtain secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials related to the issues being studied. This research is descriptive-analytic in nature. The study is based on relevant regulations and legal materials, with field research conducted at the BRI Padangsidimpuan Branch. The data analysis method used is qualitative, obtained through interviews with representatives of the BRI Padangsidimpuan Branch. The research findings reveal that the legal provisions for resolving non-performing loans secured by a mortgage that are sold voluntarily relate to the execution of the mortgaged property. The mechanism and procedure for resolving non-performing loans secured by a mortgage and sold voluntarily at the BRI Padangsidimpuan Branch involves two strategies: loan recovery and loan settlement

Page 8 of 9 | Total Record : 85

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Edition for August 2025 Vol 6 No 2 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 3 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 1 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 3 (2022): Edition for December 2022 Vol 4 No 1 (2022): Edition for April 2022 Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 3 (2021): Edition for December 2021 Vol 3 No 2 (2021): Edition for August 2021 Vol 3 No 1 (2021): Edition for April 2021 Vol 2 No 3 (2020): Edition for December 2020 Vol 2 No 2 (2020): Edition for August 2020 Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020 Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019 Vol 1 No 2 (2019): Edition for August 2019 Vol 1 No 1 (2019): Edition for April 2019 More Issue