cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fathiya Nabiila
Contact Email
fathiyanabila128@gmail.com
Phone
+6281325503662
Journal Mail Official
lontarmerah@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelag, Jawa Tengah
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : -     EISSN : 28292464     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 6   7   8   9   10 
SENGKETA WILAYAH TAMANSARI, BANDUNG DALAM PERSPEKTIF ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK: Hukum Pemerintahan Daerah Sari, Shanisa Berliana Indah
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i1.2571

Abstract

Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat yang ramai dipadati penduduk. Pemerintah Kota Bandung menginginkan terciptanya kota yang terbebas dari lahan kumuh. Namun dalam implementasinya terjadi banyak pertentangan dengan warga. Pemerintah dianggap melakukan intervensi sepihak dan tidak memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat terdampak. Hal inilah yang kemudian menjadikan konflik berkepanjangan. Langkah yang ditempuh warga RW 11 Tamansari adalah jalur hukum dengan melayangkan dua gugatan kepada PTUN Kota Bandung terkait SK pembangunan rumah deret, SK DPKP3 No 538.2/1325A/DPKP3/2017 penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan Rumah Deret dan terkait tidak adanya Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Pada saat persidangan, Pemerintah Kota Bandung melakukan penggusuran secara paksa dan sepihak. Hasil putusan sidang Majelis Hakim PTUN menolak seluruh gugatan dan penggugat diharuskan membayar biaya persidangan. Metode yang dipilih pada tulisan ini ialah metode penelitian deskriptif, menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Ditambah dengan pendekatan undang-undang hukum administrasi negara yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini bertujuan menelaah putusan Majelis Hakim PTUN disesuaikan dengan Asas Peradilan Bebas Tidak Memihak dan tindakan Pemerintah Kota Bandung dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH JAWA TENGAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN PASCA PANDEMI COVID-19 Prasetyo, Dimas; Setiani, Natasya Okta; Wulandari, Intan; Puspita, Ayu Tri Dara; Septina, Nasyfa
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i1.2573

Abstract

Dalam artikel ini, penulis mencoba untuk menganalisa kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang sempat terpuruk bahkan menurut data dari BPS pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada kuartal 2 tahun 2020 sebesar -5,91% atau mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi namun terjadi perumbuhan pada kuartal I tahun 2021 sehingga hanya mengalami penurunan sebesar -0,84%.  Penelitian ini disusun dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu fenomena atau kondisi yang berada di masyarakat apa adanya tanpa mengalami rekayasa terhadap data yang ada. Dari hasil analisa penulis dapat disimpulkan bahwa Covid-19 menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor kehidupan manusia termasuk di provinsi Jawa Tengah, sektor yang terdampak adalah seperti sektor pariwisata, sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut sangat menjelaskan tentang dibutuhkanya suatu kebijakan yang berperan dalam mengatasi hal ini sekaligus perlunya rencana tentang pemulihan pasca pandemi Covid-19. Strategi yang dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi di provinsi Jawa Tengah adalah dengan mempercepat vaksinasi dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat, peningkatan daya beli, menstabilkan harga kebutuhan pokok, mendorong sektor ekonomi potensial agar kembali beraktivitas, dan lain-lain. Dengan strategi-strategi tersebut pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah yang sempat memburuk, sekarang berangsur  membaik dengan pertumbuhan rata-rata pada setiap kuartal dan triwulan mencapai 5%.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN PADA KASUS NOVIA WIDYASARI: Hukum Administrasi Negara Hardyati, Desty Puteri; Aji, Muhammad Lutfi; Putra, Razaqa Haffian
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i1.2576

Abstract

AbstrakKode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota profesi mengenai profesi seharusnya dijalankan dan menjamin mutu profesi.. Etika profesi berlaku kepada semua profesi yang ada, khususnya profesi hukum. Profesi hukum merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan usaha mewujudkan dan memelihara ketertiban masyarakat agar terciptanya keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Salah satu profesi penegak hukum yang disertai oleh kode etik profesi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Eksistensi kode etik POLRI dalam hal etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan bertujuan untuk mendukung kinerja POLRI dan menjaga profesionalitas POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelanggaran kode etik terjadi pada kasus Novia Widyasari perbuatan Bripda Randy tidak mencerminkan profesinya sebagai anggota POLRI sehingga menciderai keprofesionalan profesi polisi. Tampak pada kasus ini bahwa penegakan kode etik POLRI Tidak hanya terbatas pada etika dalam menjalankan profesi. Namun juga bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota POLRI yang mencerminkan sebagai penegak hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sidang kode etik terhadap pelaku. Untuk mencapai tujuan penulisan yaitu mengetahui relevansi pelaku diadili melalui sidang kode etik maka dibutuhkan metode penulisan. Penulisan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk menjawab permaslaahan yang ada.
YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM PERANG BOSNIA: Hukum Pidana Internasional Maghfiroh, Afriza Fitri; Kasanah, Munadzirotun; Febriyanti, Rizky Aulia; Rahmadhani, Safira Budhy; Permatasari, Winna Wahyu
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i1.2635

Abstract

Konflik bersenjata merupakan hal yang lazim dikarenakan sering terjadi di berbagai negara, salah satunya konflik bersenjata di Bosnia-Herzegovina. Dalam konflik ini terdapat tiga kejahatan, diantaranya kejatahan perang, kejatahan kemanusiaan dan genosida. Akan tetapi, dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam perang Bosnia serta ketentuan hukum internasional yang mengaturnya. Kemudian, bagaimana proses yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam menindaklanjuti pelaku kejahatan terhadap kemanusiaa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana berdasarkan kebutuhan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menyusun data atau yang telah dikumpulkan dengan hasil akhir dalam bentuk tulisan. Kemudian, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Hasil yang didapat bahwa adanya perang Bosnia ini menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional berupa kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi tindakan pembunuhan, pemusnahan, penganiayaan, perkosaan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, dan tindakan lainnya yang tidak manusiawi. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan hukum untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut dapat menggunakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Dalam Pengadilan Internasional, Mahkamah internasional ini mengeluarkan sebuah putusan sehingga sebagai bukti penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam perang Bosnia.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN PADA KASUS NOVIA WIDYASARI Hardyati, Desty Puteri; Aji, Muhammad Lutfi; Putra, Razaqa Haffian
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i1.2636

Abstract

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota profesi mengenai profesi seharusnya dijalankan dan menjamin mutu profesi.. Etika profesi berlaku kepada semua profesi yang ada, khususnya profesi hukum. Profesi hukum merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan usaha mewujudkan dan memelihara ketertiban masyarakat agar terciptanya keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Salah satu profesi penegak hukum yang disertai oleh kode etik profesi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Eksistensi kode etik POLRI dalam hal etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan bertujuan untuk mendukung kinerja POLRI dan menjaga profesionalitas POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelanggaran kode etik terjadi pada kasus Novia Widyasari perbuatan Bripda Randy tidak mencerminkan profesinya sebagai anggota POLRI sehingga menciderai keprofesionalan profesi polisi. Tampak pada kasus ini bahwa penegakan kode etik POLRI Tidak hanya terbatas pada etika dalam menjalankan profesi. Namun juga bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota POLRI yang mencerminkan sebagai penegak hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sidang kode etik terhadap pelaku. Untuk mencapai tujuan penulisan yaitu mengetahui relevansi pelaku diadili melalui sidang kode etik maka dibutuhkan metode penulisan. Penulisan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk menjawab permaslaahan yang ada.
HAK MILIK ATAS TANAH DALAM TINJAUAN HUKUM ADAT DAN UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA: Hukum Adat Sandiningtya, Adzra Yumna; Sani, Atha Khairunnisa; Zulfia, Dinda Laili
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i1.2637

Abstract

Tanah adalah sumber kehidupan manusia, dengan tanah manusia dapat berpijak dalam melakukan semua aktivitasnya sehari-hari. Metode yang digunakan menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif dan mengkaji bahan-bahan sekunder berupa undang-undang dan peraturan-peraturan hukum. Sesuai dengan Pasal 22 Nomor 5 tahun 1960 disebutkan bahwa hak milik atas tanah dapat diterbitkan berdasarkan hukum adat dan tata cara pemberian hak milik diatur oleh hukum sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai apa yang menjadi landasan hukum dan bagaimana terjadinya hak milik menurut hukum adat dalam peraturan pemerintah yang dimaksud belum lahir, serta bagaimana kedudukan hak milik yang terjadi berdasarkan hukum adat dalam sistem hukum tanah nasional. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan hal tersebut. Hukum adat mengikat meskipun hukum adat bukan hukum negara, memiliki kekuasaan penerapan sanksi sama dengan hukum perundang-undangan. Selama hak adat tidak bertentangan, tetap akan diakui.
DAMPAK RATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA: Hukum Internasional Darmawan, Satria Arif; Ramdhani, Muhammad Gholib; Nadiah, Risma Selvi; Padillah, Adam
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i1.2638

Abstract

Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura telah ditandatangani sejak tahun 2007 silam, masih belum diratifikasi oleh DPR RI hingga saat ini. Penundaannya karena perjanjian ekstradisi harus diparalelkan dengan Defence Coorperation Agreement (DCA), penundaannya mengakibatkan banyaknya koruptor yang berkeliaran bebas di Singapura. Karena itulah penulis bertujuan untuk meneliti mengapa hingga kini Indonesia belum meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Bagaimana keuntungan maupun kerugian bagi kedua negara apabila perjajian ekstradisi diratifikasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara penelitian analisis konsep hukum dan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian, untuk mengetahui mengapa hingga kini Indonesia belum meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura serta keuntungan maupun kerugian bagi kedua negara apabila perjanjian estradisi tersebut diratifikasi. Hasil penelitian, perjanjian ekstradisi antar negara sangat diperlukan karena berdasarkan asas umum dalam hukum internasional mengatakan “setiap negara memiliki kedaulatan atas orang, benda, dan peristiwa yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya, atau yang lebih dikenal dengan nama kedaulatan teritorial”. Namun, Singapura menjadikan perjanjian pertahanan (DCA) dalam satu paket membuat DPR RI terus menunda meratifikasi perjanjian karena ada pengaruhnya bagi kedua negara baik positif seperti pertukaran tahanan maupun negative seperti pelaksanaan latihan militer dilakukan di wilayah Indonesia maka akan mengancam kedaulatan negara.
ANALISA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL DI INTERNET: Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Khadama, Shilva; Fauzy, Latif Akhmad; Oktasari, Indah Kurnia; Sri Cendani, Sekarini Hanifa; Yudha Pratama, Gilang Krisma
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i2.3036

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi tidak lagi mengherankan. Perkembangan teknologi selalu memicu munculnya suatu hal baru, dimana kita dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi maupun dapat berkomunikasi dengan seluruh orang di berbagai penjuru. Namun, disamping mudahnya akses internet, terdapat dampak negatif, salah satunya adalah kekerasan seksual di internet atau sosial media. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata berbentuk kekerasan secara fisik, tetapi dapat pula berbentuk non-fisik seperti verbal dan tulisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di internet dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkam terhadap kekerasan seksual di internet. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka terkait, didasarkan pada bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa artikel penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa macam kekerasan seksual di internet yang memberikan dampak buruk terhadap korban. Selain itu, salah satu undang-undang yang melindungi korban adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH ISTRI PERTAMA DIDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 1974: Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Yuslita, Lely; Medita, Fika; Ramadhan, Trisnawandhini; Anggraeni, Tariza Novita
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i2.3038

Abstract

Tujuan dari perkawinan sejatinya untuk menciptakan sebuah kehidupan berkeluarga yanh harminis dan sejahtera. Namun tidaka jarang perkawinan harus hancur karena berbagai alasan salah satunya perselingkuhan yang mengakibatkan adanya perkawinan yang tidak disetujui oleh istri pertama. Perkawinan kedua yang tidak diizinkan oleh seorang istri berdasarkan Undang-UndangNomo 1 Tahun 1974 tentang Perkwaninan dapat dibatalkan dengan ketentuan dan persyaratan. Dalam penelitian ini akan memberikan analisa berkaitan dengan bagaimana proses pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama terhadap perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami dan bagimana akibat hukumnya setelah pernikahan dibatalkan. Adapun motede penelitian yang dilakukan yaitu dengan metode normatif, yang menganalisis suatu permasalahan terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
LEMAHNYA LEGALITAS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Fauzi, Muhammad Afri; Berliana, Shanisa; Rahmadhani, Safira Budhy
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i2.3039

Abstract

Tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk memberikan analisis serta kajian mengenai lemahnya legalitas tindak pidana pelecehan seksual non-fisik pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. dari hasil yang didapat, pelecehan seksual secara non-fisiksering kali dipandang sebagai permasalahan remeh. Hal ini dikarenakan kurang konkritnya penjabaran definisi pelecehan seksual non-fisik. Jika mencoba dijabarkan kurang konkritnya apa saja perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual non verbal dan hanya berpatok pada penjelasan Pasal 12 Ayat 1 yang berbunyi "a. siulan, kedipan mata; b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin; c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual; d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan e. memfoto secaradiam-diam dan atau mengintip seseorang.". Khususnya pada poin A, C, dan E yang tidak mendefinisikan lebih lanjut bagaimana suatu perbuatan seperti siulan dapat mengarah ke pelecehan seksual non-fisik, ataupun bagaimana merumuskan suatu ucapan dapat ditafsirkan sebagai pelecehan seksual non-verbal.

Page 8 of 14 | Total Record : 132

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol 5, No 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH More Issue