cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fathiya Nabiila
Contact Email
fathiyanabila128@gmail.com
Phone
+6281325503662
Journal Mail Official
lontarmerah@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelag, Jawa Tengah
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : -     EISSN : 28292464     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 8   9   10   11   12 
TINJAUAN YURIDIS ENDORSEMENT KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Wulandari, Tasya Lucky; Bakti, Indira Swasti Ghama; Puspandari, RR Yunita
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i1.3809

Abstract

Salah satu upaya pengembangan usaha ialah dengan melakukan promosi. Perpaduan antara pelaku usaha dengan internet adalah salah satu upaya promosi yang efektif. Endorsment merupakan salah satu metode promosi berbasis online. Namun permasalahannya tidak semua pelaku usaha memiliki itikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dalam kajian ini pelaku usaha kosmetik telah melanggar ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengancam keselamatan konsumen. Endorser selaku pihak yang secara langsung mengiklankan sebuah produk, maka ia juga seharusnya memiliki tanggung jawab apabila terdapat kerugian. Namun permasalahannnya belum adanya aturan secara khusus terkait pertanggungjawaban hukum untuk endorser. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum peredaran kosmetik ilegal melalui jasa endorsement dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen menurut UUPK. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Akibat hukum dirasakan oleh semua pihak, menurut UUPK endorser dikategorikan sebagai pelaku usaha periklanan, sehinngga konsumen berhak mengajukan ganti rugi kepada endorser. Sehinnga perlunya kesadaran dari semua pihak agar terlaksananya hak dan kewajibannya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LAPAK RONGSOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (DI ROSOK MANIA MAGELANG, KABUPATEN MAGELANG) Syamsu, Maulana Ali; Rihardi, Satrio Ageng; Puspandari, RR Yunita
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i1.3810

Abstract

Jual beli di Negara Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ketiga tentang perikatan, bab kelima tentang jual beli. Pada saat melakukan jual beli terdapat hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha dan konsumen, hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam jual beli rongsok sendiri masih dapat dijumpai fenomena pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh konsumen. Salah satu dari fenomena pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh konsumen ini terjadi pada lapak rongsok yang bernama “Rosok Mania Magelang”. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap pemilik lapak rongsok “Rosok Mania Magelang” selaku konsumen antara dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap pemilik lapak rongsok selaku konsumen antara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif bersifat diskriptif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang mengkaji rumusan masalah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan fenomena yang akan diteliti, data/bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi kasus, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsok masih sering dijumpai pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dari para pihak yang berkaitan dengan jual beli barang rongsok serta perlindungan hukum preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum represif, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi.
IMPLEMENTATION OF THE E-COURT OF THE BANJAR CITY RELIGIOUS COURT IN THE ERA OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0: HUKUM BISNIS Makturidi, Muhamad Ghofir; Ahyani, Hisam; Muharir, Muharir
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i2.4253

Abstract

Konteks penelitian ini adalah guna menunjang peradilan yang kredibilitas dan akuntabilas di seluruh Indonesia yang lebih baik dan lebih cepat dan Efisien. Mahkamah Agung dengan percaya diri menerbitkan Peraturan mahkamah agung  Tahun 2019 No 1 tentang adminidtrasi perdata secara elektronik yang mana maksud di keluarkannya perma tersebut diharapkan dapat membantu bagi setiap orang yang ingin mencari keadilan di Pengadilan, dan tidak harus pergi setiap akan melakukan persidangan di pengadilan dengan tidak lagi off line melainkan persidangan dengan system online atau e-court di Pengadilan Agama Kota Banjar, sehingga di Era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini yang mayoritas masyarakat menggunakan elektronik, pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung berinisiatif menggunakan alat (e-Court) tersebut untuk dapat diakses dalam hal pengadministrasian perdata di pengadilan. Secara wilayah mungkin masih banyak kabupaten yang minim terkait akses elektronik ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan setelah perma ini berjalan dalam hal ini pemerintah akan memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya adalah dengan adanya akses jaringan elektronik yang bisa dimanfaatkan dimana-dimana tidak hanya di wilayah kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. 
Implikasi Globalisasi Teknologi Internet Terhadap Perubahan Sosial Dengan Merebaknya Pinjaman Online: HUKUM BISNIS Hikmah, Annisa Nur; Anggita, Nimas Calista; Magdalena Melo, Genarista Ester Ruth; Pakasy, Reinhart Sebastian; Pratama, Vektor Setya Adi
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i2.4254

Abstract

Globalisasi pada masa sekarang ini banyak membawa dampak bagi masyarakat luas. salah satu globalisasi yang manfaatnya banyak dirasakan oleh masyarakat yakni perkembangan teknologi. perkembangan teknologi ini membawa masyarakat dalam perubahan melalui sistem online seperti pinjaman online. ada berbagai faktor yang melatarbelakangi perubahan sosial yang timbul karena adanya pinjaman online ini, salah satunya yaitu merebaknya pinjaman online yang bersifat ilegal. selain itu hal ini juga dikarenakan kelalaian masyarakat, kurangnya edukasi serta kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal itu sendiri yang sedikit-sedikit mulai membuat perubahan dalam lingkungan masyarakat.  
PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN PENGGUNA OVO DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN Permata, Amelia Kurnia; Shafahiera, Widya Zadna; Kusumawati, Tri Astuti; Wafaa, Afiifah Shofiana; Kristiyanto, Jerri Wahyu; Aayusha, Salsabila Nurvan
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i2.4255

Abstract

Di era sekarang, dompet digital menjadi sarana yang banyak diminati pengguna untuk melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan praktis. OVO menjadi salah satu e-wallet terpopuler. Kemudahan yang didapat dari penggunaan OVO tidak terlepas dari pengumpulan data kita sebagai pengguna. Perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO menjadi isu penting karena dompet digital mengumpulkan dan memproses sejumlah informasi pribadi pengguna. Regulasi mengenai perlindungan data konsumen saat ini dirasa masih belum kuat, sehingga dalam hal tersebut masih terdapat sebuah celah yang ditakutkan akan menjadi celah untuk terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran data pengguna OVO, serta mengetahui landasan hukum dan penerapan UU Perlindungan Konsumen terhadap perlindungan data konsumen pengguna OVO. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder. Hasil yang didapatkan yaitu OVO harus bertanggung jawab untuk melindungi data konsumen. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data konsumen, OVO harus memiliki prosedur yang jelas dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan konsumen. Mereka harus menyediakan mekanisme yang efektif dan efisien untuk menangani masalah yang timbul.
IMPLEMENTASI CSR LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMINA DI BANJARMASIN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GCG Suci, Novi Wulan; Nurlailatri, Elsa Siffa Nabillah; Ikhtiariza, Dyah; Ramadhan, Syahrul Rizki; Azzahra, Printa Dewi Uma; Wahyono, Adi; Fairuzzahra, Nabila; Sari, Ulfa Kurnia
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i2.4256

Abstract

Implementasi praktik CSR yang baik oleh PT Pertamina Integrated Terminal Patra Niaga Banjarmasin telah memberikan kontribusi positif terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) di PT Pertamina Integrated Terminal Patra Niaga Banjarmasin. Fokus penelitian ini adalah pada hubungan antara praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan dan implementasi prinsip-prinsip GCG. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum dengan studi kasus pada PT Pertamina Integrated Terminal Patra Niaga Banjarmasin. Data diperoleh melalui komparasi dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pertamina Integrated Terminal Patra Niaga Banjarmasin telah melaksanakan sejumlah kegiatan CSR yang berfokus pada lingkungan. Perusahaan ini secara aktif terlibat dalam program penghijauan, pengelolaan limbah, dan kampanye kesadaran lingkungan di komunitas sekitar. Dalam konteks PT Pertamina Integrated Terminal Patra Niaga Banjarmasin, praktik CSR yang berfokus pada lingkungan telah membantu perusahaan memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, sambil memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. 
URGENSI SERTIFIKASI HALAL PERUSAHAAN JCO GUNA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA D, Safina Aliyah; Damero, Carlos; R, Genarista Ester; H, Ahmad Fadhil; Arfifi, Randi; M, Shauqi Azzami
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i2.4257

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan upaya dari sebuah perusahaan dalam menjaga kredibilitas serta eksistensi perusahaannya dan juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaannya. Sertifikasi halal merupakan diakuinya kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)  berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan dari adanya sertifikasi halal untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya.  Sertifikasi halal mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun faktanya masih banyak perusahaan khususnya dibidang Food &  Beverage yang belum mengantongi sertifikasi halal namun kegiatan usahanya sudah berjalan dan banyak diminati oleh masyarakat. Adapun tujuan dai penelitian ini yaitu untuk mengetahui urgensi Sertifikasi Halal Perusahaan F&B di Indonesia  dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Resahnya masyarakat akan kepastian Halal suatu produk perlu diatasi dengan legitimasi hukum yang kuat sehingga menciptakan jaminan kepastian hukum kehalalan produk pangan.
Urgensi Penerapan Larangan Rangkap Jabatan Di Lingkungan Pemerintahan Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Dana Desa Dara, Citra; Kerti, Ridho Bintang
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i2.4258

Abstract

Pada suatu masyarakat hukum berkonsep kesejahteraan, segala perbuatan pemerintahan yang menggunakan kekayaan publik harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Segala keputusan publik yang menyebabkan penggunaan kekayaan publik harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat hukum itu dan tidak dibenarkan bahwa keputusan publik mengindikasikan penggunaan kekayaan publik untuk kepentingan diluar kepentingan kesejahteraan masyarakat. Namun terdapat faktor yang menyebabkan keputusan publik yang dikeluarkan pemerintahan suatu masyarakat hukum, baik pemerintahan negara, daerah, hingga desa mengindikasikan tidak ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan ditujukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam tulisan ini penulis akan berfokus pada isu hukum di pemerintahan desa mengenai keputusan publik tentang penggunaan kekayaan desa berupa dana desa yang tidak ditujukan untuk kesejahteraan warga desa. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai sebab yang mempengaruhi keputusan publik pemerintahan desa berupa konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan serta bagaimana pengaruh terhadap keputusan publik dari pemerintahan desa jika aturan hukum pelararangan rangkap jabatan pejabat eksekutif dan legislatif desa yang perumusannya didasarkan pada konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan tidak diterapkan di lingkungan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemisahan dan pembagian kekuasaan di lingkungan desa berpengaruh terhadap keputusan publik tentang penggunaan dana desa yang ditujukan untuk kesejahteraan warga desa. Selain itu dengan tidak diterapkannya aturan hukum tentang larangan rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan desa mengakibatkan keputusan publik tentang penggunaan dana desa berpotensi besar ditujukan untuk kepentingan pribadi pejabat pemerintahan desa atau kelompok tertentu.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 02/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN NIAGA SBY TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Nadzifah, Zalfa Aliya; Ruhtiani, Maya; Afrilies, Marlia Hafny
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i2.4259

Abstract

Penelitian ini bertjuju untuk mengetahui mengenai bagimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus.HKI/2022/Pn Niaga Sby Tentang Gugatan Hak Kekayaan Intelektual Pada Merek Dagang MS GLOW, dan mengetahui akibat hukum pada kepemilikan hak atas merek berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus.HKI/2022/Pn Niaga Sby mengenai Gugatan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Merek Dagang MS GLOW. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukun normatif, adapun pendekatan pada penilitian ini menggunakan pedekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan pendekatan perbandinga. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisi data deskripstif kualitatif dimana dalam teknik tersebut data yang di peroleh akan diuraikan melalui penjelasan kalimat-kalimat yang efektif, runtut, teratur, logis, tindih dan tidak tumpang sehingga interpretasi dan analisis data dapat dilakukan dengan mudah. Hasil dari peelitian ini menunjukan bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim mempertimbangan 4 masalah yaitu mengenai persamaan merek pada pokonya, kepemilikan hak ekslusif, penggunaan merek yang tidak sesuai pada kelas yang di dafatarkan, dan kerugian yang ditimbulakan. Adapun akibat hukum dari adanya putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus.HKI/2022/Pn Niaga Sby adalalah pihak MS glow membayara ganti rugi kepada pihak PS Glow dan MS Glow mengehentikan selurh aktivitanya yang berkaitan dengan merek MS Glow.
ANALISIS SENGKETA HAK PATEN APPLE VS SAMSUNG DALAM HAL PENGAJUAN GUGATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA: HUKUM BISNIS Natalia, Diana Putri; Hanggara, Sandy; Nugroho, Bondan; Dewanto, Sindu Adi; Elmasry, Firmansyah Burhanudin
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i2.4260

Abstract

Sengketa perdata internasional antara Apple dan Samsung memperlihatkan kompleksitas hukum global, melibatkan hak kekayaan intelektual dan pertimbangan yurisdiksi. Kasus ini menghadirkan tantangan dalam menentukan kompetensi pengadilan di berbagai negara dan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Konsep domisili, physical presence, dan host stage regulations menjadi pertimbangan dalam menilai keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hukum perdata internasional. Keberhasilan penyelesaian sengketa ini menuntut pemahaman mendalam tentang hukum internasional dan konvensi terkait hak kekayaan intelektual.

Page 10 of 14 | Total Record : 132

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol 5, No 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH More Issue