Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum lainnya.
Articles
132 Documents
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA KEWARGANEGARAAN DAN AGAMA) HASIL DARI PERJANJIAN KAWIN KONTRAK DI KABUPATEN JEPARA: Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan ]]>
<![CDATA[Rahmadita, Amelia Fidela]]>;
<![CDATA[Gama Bhakti, Indira Swasti]]>;
<![CDATA[Prabowo, Wahyu]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lm.v5i2.3040
<![CDATA[Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk sebuah keluarga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan campuran yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perkawinan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan dan salah satu pihaknya merupakan seorang warga negara Indonesia. Pelaksanaan perkawinan campuran yang dilakukan atas dasar perjanjian kontrak mengenai kesepakatan bersama yang bertujuan mencari keuntungan para pihak yang melakukannya merupakaan penyimpangan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui keabsahan suatu perkawinan campuran yang dilakukan berdasar pada perjanjian kontrak dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul ketika perkawinan berakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang dicapai ialah bahwa perkawinan campuran yang dilakukan tanpa dihadapan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak terjadi. Hal tersebut berdampak pada hilangnya perlindungan berkaitan dengan akibat hukum yang timbul karena adanya suatu perkawinan bagi suami, istri maupun anak]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan ]]>
<![CDATA[Padillah, Adam]]>;
<![CDATA[Nugroho, Muhammad Rizqi]]>;
<![CDATA[Ferdiansyah, Fahrul Didhan]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lm.v5i2.3042
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap Perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui bahwa hak asasi Perempuan telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu perlindungan hak Perempuan dari kekerasan seharusnya dihormati, ditegakkan dan ditingkatkan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi, kesejahteraan dan keadilan terhadap Perempuan. Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Tujuan dari penelitian ini ialah upaya memberikan perlindungan hukum kepada kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ditinjau berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk memperdalam terkait dengan penegakkan hukum di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual, serta untu mengetahui upaya hukum perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis dengan studi kepustakaan, Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Bahan penelitian ini menggunakan Undang-Undang yang terkait dengan kekerasan seksual dengan dasar utama yang digunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual]]>
<![CDATA[PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG: Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan ]]>
<![CDATA[Nisa, Tifani Azzahra]]>;
<![CDATA[Gama Bhakti, Indira Swasti]]>;
<![CDATA[Marizal, Muhammad]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lm.v5i2.3043
<![CDATA[Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral atau salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan manusia dapat meneruskan keturunannya tersebut. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1). Tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Kabupaten Temanggung perkawinan banyak dilakukan pada saat usia yang belum mencukupi batas usia yang ditentukan oleh undan-undang sehingga harus ada persetujuan Pengadilan berupa Dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua. Adapun faktor dari terjadinya perkawinan di bawah umur di Temanggung itu sendiri yaitu Faktor Ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor Keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Temanggung dan mengungkapkan faktor yang menjadi alasan pasangan perkawinan di bawah umur mengajukan gugatan perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif dengan menggunakan data primer dimana data yang bersumber dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan Undang-Undang. Maka berdasarkan hasil penelitian, Perkawinan yang dilakukan di bawah umur berpengaruh terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Temanggung]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN SEMENTARA SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA: Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan ]]>
<![CDATA[Rahayu, Setya]]>;
<![CDATA[Pradana, Evelin Cindy]]>;
<![CDATA[Lyareekha, Clara Cleoney]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lm.v5i2.3044
<![CDATA[Kekerasan seksual sering dianggap sebagai perilaku menyimpang karena perilaku tersebut memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menjadikan orang tersebut sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui penerapan pelatihan asertif untuk menangani korban tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan gambaran mengenai perlindungan sementara yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang dipakai ialah data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan asertif merupakan sebuah upaya agar dapat mengurangi kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan menerapkan kebutuhankebutuhan manusia terutama kebutuhan untuk mengekspresikan diri secara penuh, terbuka, dan tanpa rasa takut jika ada ejekan dan perasaan bersalah. Sejak ada laporan kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam waktu 1x24 jam, maka korban berhak mendapatkan perlindungan sementara dari kepolisian. Perlindungan sementara diberikan berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. Dalam rangka melindungi korban, aparat kepolisian dapat membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MELALUI BPSK ]]>
<![CDATA[Saputra, I Kadek Ramadana Vikram Desta]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lm.v6i1.3797
<![CDATA[Konsumen memiliki hak untuk menguasai dan memiliki objek akibat dibentuknya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan pengembang selaku pelaku usaha. wujud nyata perlindungan secara preventif yaitu dibentuknya berbagai kebijakan perlindungan konsumen, sedangkan secara represif dibuktikan dengan adanya lembaga yang bertugas dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Pendekatan yuridis empiris dalam melakukan penelitian, yang mana yuridis digunakan untuk melihat hukum sebagai objek dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan perundang-undangan, sedangkan empiris digunakan untuk mendekati permasalahan yang timbul sebagai bahan kajian dan analisis. Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah lunas dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan sempurna. Pemerintah telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani sengketa konsumen. Selain itu konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Namun, pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai syarat pemilihan penyelesaian sengketa yang diajukan konsumen. Adapun pemerintah harus mengkaji ulang mengenai kepastian hukum Putusan BPSK yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, namun dapat diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.]]>
<![CDATA[URGENSI PENYERTAAN INFORMASI AKTUAL PADA KEMASAN PRODUK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Damayanti, Fitria]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lm.v6i1.3798
<![CDATA[Kegiatan jual beli semakin masif dilakukan selaras dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Dengan begitu timbul berbagai macam permasalahan yang dapat merugikan beberapa pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Kegiatan jual beli ini ini tak terlepas dari peran hukum sebagai alat mencapai keadilan dan menciptakan rasa aman sesuai dengan hak konstitusional bernegara. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah ketidak sesuaian informasi aktual yang di sertakan. Dalam kegiatan jual beli terdapat klasifikasi jasa dan produk, dalam penelitian kali ini akan menilik lebih jauh di bagian produk. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk menilik lebih dalam terkait urgensi penyertaan informasi aktual pada produk yang nantinya akan digunakan oleh konsumen. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka terkait, didasarkan pada bahan hukum primer seperti peraturan perundangundangan dan sekunder berupa artikel penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mendorong keharusan produsen menyertakan informasi aktual pada kemasan produk. Hal ini juga guna melindungi hak konsumensesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN CIKI NGEBUL ]]>
<![CDATA[Marbun, Diva Yohana Margaretha]]>;
<![CDATA[Nathasya, Shafira Nadya]]>;
<![CDATA[Sulasno, Inas Zulfa]]>;
<![CDATA[Chrisanta, Fiona]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lm.v6i1.3799
<![CDATA[Ciki ngebul adalah jajanan kekinian yang dapat mengeluarkan asap yang berasal dari nitrogen cair atau liquid nitrogen. Apabila nitrogen cair dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka waktu panjang, maka dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Hal inilah yang membuktikan bahwa hak-hak konsumen belum dapat terlindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di masyarakat; serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan ciki ngebul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di masyarakat; serta memahami bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan ciki ngebul. Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) hal. Pertama, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di masyarakat dapat ditempuh melalui cara musyawarah, di luar pengadilan, atau melalui pengadilan. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan ciki ngebul adalah pemberian ganti rugi berupa biaya perawatan karena telah menimbulkan kerugian terhadap kesehatan orang yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MEDIA SOSIAL (STUDI MAHASISWA HUKUM BANYUMAS) ]]>
<![CDATA[Vidiana, Vina Okta]]>;
<![CDATA[Ruhtiani, Maya]]>;
<![CDATA[Afrilies, Marlia Hafny]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lm.v6i1.3800
<![CDATA[Perlindungan data pribadi merupakan upaya untuk melindungi data pribadi pada rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi ini penting karena apabila data pribadi tidak ada jaminan keamanannya maka akan terjadi kebocoran data pribadi khususnya pada media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna media sosial terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Maka masalah kesadaran hukum pengguna media sosial terhadap perlindungan data pribadi akan sangat penting dan mengandung masalah jika penggunanya tidak sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa hukum pada Perguruan Tinggi di Wilayah Banyumas. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa hukum angkatan 2019 di wilayah Banyumas dengan pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dan cluster sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu data yang telah diperoleh selanjtunya di analisis sesuai isu hukum yang dihadapi untuk kemudian ditarik kesimpulan yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil jawaban kuesioner responden berdasarkan ke 4 (empat) indikator kesadaran hukum, mahasiswa hukum pada Perguruan Tinggi di Banyumas memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PARKIR DALAM PELAYANAN PARKIR DI KOTA MAGELANG ]]>
<![CDATA[Nugroho, Bagus Agung]]>;
<![CDATA[Prabowo, Wahyu]]>;
<![CDATA[Rofiq, Nur]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lm.v6i1.3801
<![CDATA[Parkir di tepi jalan adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan. Dalam usaha parkir ini terdapat pihak yang terlibat yaitu pelaku usaha perparkiran atau pengelola parkir serta konsumen atau pihak masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Metode ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer yaitu Dinas Perhubungan Kota Magelang atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan petugas parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir di kota Magelang berdasarkan . Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, obsevarsi, dan dokumentansi yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir di kota Magelang berdasarkan Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pertanggungjawaban dari petugas parkir di kota Magelang. Banyaknya kasus pelanggaran dari petugas parkir di kota Magelang yang berimbas kepada konsumen jasa parkir sehingga membutuhkan peran yang lebih dari pemerintah, masyarakat dan juga aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Kata kunci : Konsumen , Parkir , Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSFER DATA PRIBADI OLEH KORPORASI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dhewa, Adithya Asmara]]>;
<![CDATA[Yossyafaat, Herkin]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lm.v6i1.3807
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital memunculkan kekhawatiran terhadap data-data pribadi yang dimiliki oleh setiap individu, tidak terkecuali data pribadi para konsumen yang mempercayakan pemrosesannya kepada pelaku usaha (in casu korporasi). Problematika pelindungan data pribadi konsumen menjadi cukup pelik di tengah maraknya kasus kebocoran data konsumen oleh beberapa korporasi besar di Indonesia. Konsumen sebagai subjek data pribadi menjadi pihak yang notabene lemah ketika dihadapkan dengan korporasi sebagai pengendali data pribadi. Perlu adanya identifikasi terhadap bentuk pelindungan hukum bagi konsumen dalam kasus kebocoran data tersebut. Penelitian yuridis-normatif ini menunjukan perlindungan data konsumen merupakan kewajiban hukum bagi korporasi sebagai pengendali data pribadi dalam transfer data pribadi dan bentuk pelindungan hukum tersebut dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan existing di Indonesia seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan turunan lainnya. Pada akhirnya, pemerintah sebagai pemangku kekuasaan merupakan kunci dalam hal pembentukan dan pelindungan hukum terhadap data pribadi konsumen sebagai pemegang hak sebagai subjek data pribadi.]]>
