Articles
520 Documents
<![CDATA[Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Pekerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Keadaan Memaksa (Force Majeur) : (Studi Di Hotel Jayakarta Lombok) ]]>
<![CDATA[Anggita Putri Nabilah]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine the implementation of the Jayakarta Hotel Lombok's responsibilities in supporting the fulfilment of the rights and obligations of workers temporarily laid off due to the Covid-19 pandemic and the factors that affect the implementation of their responsibilities. This study uses empirical legal research methods using field data as the main data. The result of the research is that the implementation of the responsibility of Hotel Jayakarta Lombok is to continue to provide wages to permanent workers who are temporarily dismissed, but only 50% of the initial salary and incentives are given in the amount of Rp. 500,000, while contract employees are given 25% of the initial salary and incentives are given in the amount of Rp.300,000. Factors that affect the implementation of the responsibility of Hotel Jayakarta Lombok are juridical and non-juridical factors, juridical factors, namely labour laws and regulations related to presidential decrees and ministerial decisions to governor's circulars, especially in handling laid-off workers due to the Covid-19 pandemic. Meanwhile, what is meant by non-juridical factors refers to everything that is the policy of the Jayakarta Hotel Lombok.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. ]]>
<![CDATA[Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Laely Wulandari]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (679.245 KB)
<![CDATA[Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran gekap Narkotika jelas berdampak terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dan bahkan pula dirasakan pada keadaan yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena bukan saja orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sudah terlibat didalamnya, baik menjadi pemakai, maupun menjadi pengedar. Menurut pengamatan dan informasi dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut yang mengatakan pada desa yang mereka alami sudah mulai banyak indikasi adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. Adanya indikasi-indikasi tersebut sudah mulai menimbulkan kekhawatiran dan keresahan serta ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar yang ada di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah metode ceramah. Sosuli yang ditawarkan adalah melalui pemberian informasi tentang peran serta masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika karena ini merupakan suau tindak pidana.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara ]]>
<![CDATA[Any Suryani Hamzah]]>;
<![CDATA[Lalu Husni]]>;
<![CDATA[RR Cahyowati]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (820.964 KB)
<![CDATA[Isu perdagangan orang (human trafficking) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang (human trafficking), khususnya aspek pencegahan perdagangan orang, seiring dengan dibukanya tambang tambang besar dibeberapa wilayah NTB serta pekembangnya sector pariwisata NTB menjadi daerah wilayah sending area, transit dan penerima. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan Perdagangan Orang di Tingkat Desa.sedangkan tujuan khusus penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya Desa Malaka merupakan salah satu pintu masuk Pariwisata menuju tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Masyarakat banyak terlibat dan berpatisipati dalam jasa pariwisata dengan menjadi pegiat pariowisata terutama dari mancanegara. pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang bahaya perdagangan orang, migrasi aman dan penempatan pekerja migran Indonesia.mengngat des amalaka merupakan pintu wisata tiga gili yaitu gili air,gili meno dan Gili Trawangan.dan sebagian masyarakat desa malaka menggantungkan kehidupan dengan teribat disektor wisata. Selain beradu nasib disektor pariwisata ,animo masyarakat masyarakat desa Malakayg untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri tinggi, sehingga perlunya pemahaman tentang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri , migrasi aman khususnya dapat memahami tata cara menjadi pekerja Migran yang berdokumen legal dan paham tentang bahaya perdagangan orang dalam mendompleng ketenaran penempatan pekerja Migran Indonesia .]]>
<![CDATA[KAJIAN TENTANG ITSBAT NIKAH DAN ANALISIS PERMASALAHAN YURIDIS DALAM HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>;
<![CDATA[H. Zaeni Asyhadie]]>;
<![CDATA[Rahmawati Kusuma]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (696.357 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i2.715
<![CDATA[Itsbat nikah adalah suatu ketetapan yang dibuat berdasarkan keyakinan dalam ikatan pertalian atau hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Proses pengajuan permohonan itsbat nikah ini khusus bagi yang beragama Islam, terutama bagi mereka yang tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonannya (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenan dengan: a) Dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya aktanikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; d) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurt UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengabdian ini kami bersama tim telah memberikan informasi dan pengetahuan tentang prosedur Itsbat Nikah serta tujuan pentingnya dilaksanakan Itsbat Nikah pada masyarakat yang perkawinanya belum tercatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.]]>
<![CDATA[PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB SERIKAT PEKERJA DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS ]]>
<![CDATA[Zaeni Asyhadie]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>;
<![CDATA[Rahmawati Kusuma]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (775 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i2.716
<![CDATA[Dalam perspektif ketenagakerjaan, iklim berusaha yang kondusif adalah suatu kondisi hubungan kerja yang harmonis di perusahaan dimana pengusaha dan serikat pekerja/buruh bekerja sama atas dasar saling menghormati dan saling memahami kepentingan masing-masing, secara optimal mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan, tidak memaksakan kehendak dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, tidak berprasangka negatif atau buruk terhadap mitra kerjanya. Untuk dapat menciptakan iklim berusaha yang kondusif sebagaimana diuraikan, diperlukan beberapa hal yang pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh sebagai para pihak pelaku hubungan kerja dalam proses produksi barang dan jasa di tempat kerja harus bersedia dan mampu melaksanakan hal-hal yang Menunjukkan dan melaksanakan sikap kemitraan dalam kegiatan hubungan kerja. Oleh karena itu untuk mencapai keharmonisan dalam menjalin Hubungan kerja sebagaimana yang diuraikan tersebut, tentunya Para pihak ( Pekerja dan Pengusaha ) harus memiliki pemahaman tentang peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam menyelenggarakan hubungan kerja.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin : Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Girisawitri]]>;
<![CDATA[Diangsa Wagian]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.813 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1119
<![CDATA[The purpose of this research is to study the reasons and requirement for polygamy consent according to the law, and to analyze the polygamy consent due to the wife’s incapability to meet the inner needs according the verdict number 308 /Pdt.G/ 2020 /PA. Mtr. This research is very beneficial to develop legal science or jurisprudence and it serves as a reference to similar research. This is a normative legal research. The data of this research is collected through a literature study. This research finds out that according the Article 4 paragraph (2) of The law No. 1 of 1974 concerning marriage, the polygamy can be approved only if: 1) wife is incapable to carry out her duties a wife; 2) wife have a disability; 3) wife has an incurable disease; and 4) wife can not give birth. This research also finds out that the judge's legal considerations in giving approval for polygamy refer to the provisions of Article 4 paragraph (2) alphabet (a), i.e. , the wife is incapable to carry out her duties a wife. In this verdict, judges have the opinion that the wife’s incapability to meet the inner needs of her husband is a form of the wife is incapable to carry out her duties a wife as stipulated inArticle 4 paragraph (2) of The law No. 1 of 1974 concerning marriage.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemeliharaan Burung Walet Di Labuhan Lombok : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 134/Pdt.G/2020 PN Selong ]]>
<![CDATA[Septina Indi Huwaida]]>;
<![CDATA[Salim HS]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.45 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1120
<![CDATA[This study aims to determine the process of resolving cases on breach of contract of Swallow Bird preservation agreements based on the decision of the Selong District Court Number 134/PDT.G/2020 and the legal consequences arose from breaching the contract of of Swallow Bird agreement in Selong District Court Decision Number 134/PDT.G/2020. The type of research used on this study is normative law research, with the combination of statutory approach, conceptual approach, and analytical approach application method. The process of resolving cases in cases of breach of contract for Swallow Bird preservation is through the courts. The legal consequences that arise in the breach of contract of the Swallow Bird preservation agreement are the compensation given by the defendant to the plaintiff and the judge grants some of the claims filed by the plaintiff as the party experiencing default.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Terhadap Perkara Cerai Talak dan Akibat Hukumnya : Studi Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2020/PA.Bima ]]>
<![CDATA[Rizki Ananda Soleha]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.003 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1121
<![CDATA[The title of this research is Juridical Analysis of First Decree of Islamic Court Decisions on Divorce Cases and Its Legal Consequences (Study on the Verdict Number 0668/Pdt.G/2020/Pa.Bima). The purpose of this study was to determine the legal consequences of divorce and the judge's legal considerations in accordance with the positive law that applies in determining the Decision of the Islamic Court Number 0668/Pdt.G/20/PA.Bm. This research was expected to provide benefits for the development of legal knowledge regarding the legal consequences of divorce and legal considerations of judges in accordance with generally accepted positive law. The method used in this research is normative research. The sources of legal materials in this study were literatures study and the decision of the Bima Islamic Court Verdict Number 0668/Pdt.P/20/PA.Bm. The types of legal materials used in this research were primary, secondary and tertiary data in the form of the Bima Islamic Court decision from the Verdict Number 0668/Pdt.P/20/PA.Bm and secondary data in the form of books, scientific works, and others. The technique of collecting legal materials was literature study. The method of analyzing legal materials in this research was descriptive qualitative analysis method. The results of this study stated that the legal consequences of divorce based on the Verdict of the Islamic Court Number 0668/Pdt.G/20/PA.Bm, namely the termination of the marital relationship due to the decision of the religious court, so that there is no longer a husband and wife relationship between the two parties. The existence of the provision of a living from the Petitioner to the Respondent by obtaining “iddah” and “mut'ah” living. Then, judging from the positive legal process in the Court Decision process, both of them are in accordance with the applicable law.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Pengalihan Fungsi Hutan Menjadi Tanah Pertanian : Studi Di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa ]]>
<![CDATA[Rizki Yoga Febriyan]]>;
<![CDATA[H. Arba Arba]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.378 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1125
<![CDATA[This study aims to determine the factors, processes and status of the transfer of forest functions into agricultural land in Lantung District, Sumbawa Regency. This research is an empirical normative legal research which was analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of research, the Lantung District community transferred forest functions due to economic factors, lack of employment opportunities, customary rights, no forest protection and no legal process. The process of transferring forest functions by clearing land which causes its status as illegal cultivation rights and status as property rights. It is hoped that the Sumbawa District Forestry Service will carry out strict supervision of the forest.]]>
<![CDATA[Tentang Pertanggungjawaban Dealer Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Pada PT. SPS Motor Honda ]]>
<![CDATA[Ahmad Maulana Rizki]]>;
<![CDATA[H. Zaenal Arifin Dilaga]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.158 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1126
<![CDATA[This study aims to determine the dealer’s responsibility if there is a hidden defect of the goods claimed by the buyer at PT. SPS Motor Honda. Furthermore, this study aims to analyze the internal and external factors constrain the parties in the motorcycle sale and purchase agreement at PT. The seller and the buyer carried out SPS Motor Honda. This type of research is empirical normative legal research. The results of this study showed that the dealer’s responsible in the case of a hidden defect of the goods claimed by the buyer. The internal and external factors constrain the parties in the motorcycle sale and purchase agreement at PT. SPS Motor Honda. The solutions done by PT. SPS Motor Honda if internal and external factors become obstacles in the motorcycle sale and purchase agreement and a hidden defects that consumers claim, then PT, SPS Motor Honda prioritizes the principle of deliberation/consensus with the aim of customer satisfaction and comfort as well as maintaining the good name of PT. SPS Motor Honda.]]>
