cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Desy Maritha
Contact Email
marithadesy@gmail.com
Phone
+626518010900
Journal Mail Official
jurnal.jta@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dr. Mr. T. Mohammad Hasan, Kecamatan Darul Imarah. Aceh Besar
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Transformasi Administrasi
Published by Pusat Pelatihan dan pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara
ISSN : 20885474     EISSN : 27764435     DOI : 10.56196
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
kinerja pemerintahan dan aparatur, penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik, penyelenggaraan otonomi daerah, hukum administrasi negara, sosial, dan ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 239 Documents
 18   19   20   21   22 
COMPARING PUBLIC UNIVERSITY LIBRARIES’ SERVICES: EVIDENCES FROM AR-RANIRY ISLAMIC STATE UNIVERSITY AND SYIAH KUALA UNIVERSITY BANDA ACEH Kurnia, Candra Adi; Akmal, Saiful; Zalikha, Siti Nur; Januar, Eka; Radhiyatussuraya
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i01.246

Abstract

Banda Aceh is the provincial capital of Aceh and has been declared as an economic mobility and education center. This period was marked by the establishment of several public and private schools, as well as public and private universities. Education is a process of learning that aims to develop a generation to be more reliable and capable. Facilities and infrastructure are critical components of education. An essential educational facility for both students and educators is the library. As a public institution, the library must comply with applicable rules and regulations namely UU No. 25 of 2009. The purpose of this study is to establish public services at the UIN Ar-Raniry and USK libraries. This research employs a qualitative approach. The findings indicated that the two libraries were extremely capable of providing services to these public institutions. Numerous supporting aspects contribute to the creation of satisfactory service. Additionally, there are various obstacles to the implementation of public services. Minor errors that occur in each institution are a constant source of progress that must be developed over time. This study concludes that public services provided to UIN Ar-Raniry and USK libraries have begun to show results in compliance with UU No. 25 of 2009. However, further efforts are required on the side of the library's internal and external stakeholders to ensure that the implementation of future services sincerely achieves the law's standardization
Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh: Analysis of Agrarian Conflict Resolution and Natural Resources in Aceh Ramadhan, Ayuda
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i01.247

Abstract

Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya konflik agraria di Indonesia. Sebagai daerah yang didominasi dengan lahan perkebunan dan kehutanan menjadikan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik agraria di Aceh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh diberikan kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk bidang tanah. Hal tersebut menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. Namun hingga saat ini resolusi konflik agraria oleh pemerintah Aceh belum berjalan maksimal yang menyebabkan semakin banyaknya konflik agraria bermunculan di daerah Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat apa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik agrarian sumber daya manusia di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, serta penelitian dalam bentuk lainnya yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kurang tegasnya pemerintah Aceh dalam melindungi sumber daya alam yang menjadi hak masyarakat ataupun perusahaan, serta minimnya upaya penyelesaian konflik agraria sumber daya alam oleh pemerintah Aceh. Landasan hukum yang tidak tepat juga sering menjadi persoalan terjadinya konflik agraria sumber daya alam dan lamanya penyelesaian konflik
The Application of Blended Learning Model in Leadership Training at the Puslatbang KHAN LAN Wahyuni, Nelly; Rizky Al Ayyubi, Muhammad
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i01.248

Abstract

The National Institute of Public Administration has updated its curriculum and learning strategy by applying a blended learning model to the implementation of Leadership Training to adapt the needs and policy dynamics. This study aims to explore how the Puslatbang KHAN LAN implements the new curriculum by referring to the theory of Jared M. Carman (2005) which states that there are five keys to success in implementing blended learning. The five keys to success are believed to be able to provide an overview of how to be successful in using blended learning in order to improve the quality of learning. This research was conducted qualitatively by conducting direct observations, interviewing organizers and facilitators involved in the process of organizing the training. Review of regulatory documents governing the implementation of structural leadership training was also carried out to support the research results. The results show that the Puslatbang KHAN LAN has succeeded in implementing blended learning in Leadership Training in accordance with the theory of the five keys to successful implementation of blended learning declared by Jared M. Carman by creating various efforts so that the learning process runs smoothly and the training objectives can be achieved.
Inklusivitas Ekonomi Digital Maritha, Desy
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i01.249

Abstract

Hak untuk mendapatkan akses internet secara bebas menjadi diskursus dewasa ini. Dalam penelitian Cerf (2012) menyebutkan bahwa internet dianggap sebagai penunjang yang memungkinkan dalam mewujudkan hak asasi ( tetapi bukan hak asasi itu sendiri) dalam tulisannya Cerf juga menyebutkan bahwa akses internet merupakan hak sipil atau hak warga yang seharusnya sudah disediakan dan dijamin oleh pemerintah stempat. Jadi, pada intinya pemerintah berkewajiban untuk memperluas penyediaan akses internet hingga dapat dijangkau di seluruh pelosok daerah, termasuk memperkaya literasi digital khususnya bagi kelompok yang selama ini belum menjadi prioritas. Hal inilah yang menjadi prinsip utama dalam inklusif dalam memerangi kesenajangan digital. Penelitian menyebutkan bahwa di Indonesia pemanfaatan ekonomi digital masih belum optimal, hal ini salah satunya disebabkan oleh kualitas keterampilan digital masyarakat yang masih rendah. Hal ini juga ditandai dengan pencapaian angka indikator aktivitas ekonomi internet, atau yang biasa disebut Gross merchandise Volume (GMV) Indonesia relative kecil bila dibandingkan dengan negara asean lainnya. Walaupun industry ekonomi digital di Indonesia sudah cukup berkembang, tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlibat dan berkontribusi dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia (The Conversation, 2022). Ketimpangan akses digital juga dirasakan di negara lain di kawasan Asia Tenggara, bahwa kurang dari 70 persen rumah tangga di Kamboja, Vietnam, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Thailand, menggunakan internet walaupun rata-rata cakupan internet LTE di negara-negara tersebut sudah mencapai 90 persen. ( the conversation, 2023). Adanya kesenjangan terhadap akses digital ini tidak sesuai dengan tujuan Masyarakat Ekonomi Asean dalam mewujudkan perekonomian yang terintegrasi, terkoneksi, berdaya saing dan inovatif.
Evaluasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Disparitas Putusan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan puteh, ibrahim; Chaniago, Hidayat
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 02 (2023): Jurnal Transformasi Administrasi
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i02.253

Abstract

The disparity of decisions in corruption trials has become a significant issue in the Medan District Court. The purpose of this study is to examine and analyze the factors that cause disparities in decisions in cases of corruption in that court. The research method used is a qualitative approach by collecting data through interviews with judges, prosecutors and lawyers involved in corruption cases. The results of the study indicate that there are several factors that contribute to the disparity of decisions in the Medan District Court. These factors include subjective interpretation of facts and law, judges' knowledge and awareness of existing guidelines, limited resources, and the quality of evidence and various investigative processes. The disparity of decisions in trials of corruption can threaten justice and public trust in the justice system. Therefore, efforts are needed to overcome this disparity. Recommendations resulting from this research include more intensive training and education for judges, increased coordination and collaboration between stakeholders, allocation of adequate resources, and regular evaluation of the implementation of existing guidelines. This research is expected to provide a more in-depth understanding of the problem of decision disparity in corruption trials at the Medan District Court. Through this understanding, it is hoped that corrective steps can be taken to achieve harmonization of decisions and ensure justice that is in line with legal objectives and the interests of society.  
Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung: Government Strategy in Improving the Quality of Public Services in Karanganyar Village, Astana Anyar District, Bandung City Fajarwati , Neri
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 02 (2023): Jurnal Transformasi Administrasi
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i02.259

Abstract

In general, the apparatus provides services to the community according to the needs of the community itself. However, the facts on the ground are that government officials have not been able to carry out their duties and functions properly. In addition to the quality of the apparatus, this is also due to the fact that not all people can identify their own needs, so that people simply trust the apparatus in their area. The approach used in this study is a qualitative approach. The qualitative research method is a method used to study the state of a particular subject, based on the philosophy of postpositivism (Sugiyono, 2016). The data collection method in this study was based on literature studies, observations, and interviews. Public services carried out in the Karanganyar Village have been running quite well and smoothly. In its implementation, there were still a few obstacles, but this was resolved properly and quickly by the apparatus. Lack of assistance from the central government, such as facilities and infrastructure, such as filing cabinets, which are felt to be lacking and the lack of an integrated system to facilitate apparatus services to the community. As well as the need for education and training for apparatus considering the times and increasingly advanced technology in order to support the creation of quality services.
Strategi Mitigasi Risiko Fraud Pengadaan Pemerintah: Mitigation Strategies Against the Fraud Risk of Government Procurement kamal, Mustofa
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 02 (2023): Jurnal Transformasi Administrasi
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fraud in the procurement sector is still high and there are 58 risks of procurement fraud. Meanwhile, risk assessment and handling mandates have been in place. However, there is no research on handling the risk of fraud. This study aims to reveal an overview of control development in the context of handling procurement fraud risks according to the results of the evaluation and the level of PBJP fraud risk. Qualitative research is carried out through literature studies, normative studies and prospective studies related to handling the risk of procurement fraud with the highest level in the form of procurement planning not in accordance with riel needs. The results showed that the design of controlling the risk of fraud "procurement planning is not in accordance with riel's needs" has not been effective. The development of control is still needed. Preventive control is developed to reduce the level of risk likelihood, in the form of developing KDP occupational competencies, guidelines for assessing sustainable procurement and assessing priority needs as well as BMN /BMD analysis guidelines in procurement planning. Meanwhile, detection control was developed to reduce the level of risk impact in the form of the use of data analytics, transparency, regular supervision or inspection and audit of the process and results of identifying needs.
Strategi Manajemen dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai negeri Sipil di Pemerintahan Aceh Avrini, Inda
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 02 (2023): Jurnal Transformasi Administrasi
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i02.277

Abstract

Competency development is a requirement for Civil Servants (PNS) to encounter work challenges and demands in order to provide excellent services for the public. The Aceh Government's Employee Professionalism Index (IPP) of 52% shows that overall employee competency is still at a very low level. Therefore, strategic management is essentially required so that competency development for the civil servants can be implemented within existing constraints and limitations. Strategic management is a design or approach applied by an organization to achieve its goals and vision, in this case is to accomplish competency development programs. Regulations for civil servant competency development have been mandated in the relevant regulations and legislation, however the competency development program has yet been implemented optimally. Qualitative approach with descriptive methods is used in this paper, data presentation is carried out by collecting and compiling data, and tabulating the results obtained from the Employee Professionalism Index (IPP) in several agencies in the Aceh government. The results show that there are several factors in implementing the competency development program for civil servants in the Aceh Government and can be addressed by several alternative policies.
Analisis Kapasitas Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banda Aceh dalam mendorong Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kota Banda Aceh Rahmanda, Alfi Rizky
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 02 (2023): Jurnal Transformasi Administrasi
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i02.278

Abstract

Problems in the public sector or government need to be solved through innovation. Innovation should be the focus of the government to do this with the aim of producing quality public services, shortening service time, and cutting bureaucracy. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, has indicated that the obligation and authority for innovation does not only belong to the Central Government, but that the Regional Government has the same obligation. In increasing the innovation of a region, a strong and optimal research and development institution is needed in the framework of its implementation. This paper aims to look at the institutional capacity of the Banda Aceh City Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in encouraging the implementation of regional innovations in Banda Aceh City. This research uses descriptive qualitative method with data collection in the form of interviews with a number of informants, as well as through library research. The result of this research is that there is a need for institutional capacity building for BAPPEDA Kota Banda Aceh to encourage the implementation of regional innovations. It is necessary to increase the joint commitment of all parties, the existence of good conducive leadership, as well as institutional structural reform of BAPPEDA Banda Aceh. In addition, there is a need for an in-depth study related to the establishment of the Regional Innovation Research Agency (BRIDA) in order to encourage the implementation of regional research and innovation in the City of Banda Aceh.
Pemilu Tanpa Pelanggaran: Asas Netralitas Demi Mewujudkan ASN Berintegritas: Elections Without Violations: The Principle of Neutrality Realizes Civil Servants with Integrity nurul kamaly
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 02 (2023): Jurnal Transformasi Administrasi
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i02.279

Abstract

Neutrality is a crucial aspect of elections that has an important role in ensuring that the election process is carried out fairly, transparently, and openly for all election participants. Neutral elections can also ensure that every voter's vote is counted accurately and provide equal opportunities for all participants to compete fairly in elections. Many demands were made by the community for the creation of civil servants who were neutral and did not side with anyone in practical politics. Field facts have proven that in the 2019 election alone there were 1536 alleged violations of the neutrality of civil servants with a division of 914 alleged violations in elections and around 1398 in regional elections. This article is prepared using a qualitative approach. Qualitative study method is a method that seeks to produce information in the form of records and data that are descriptive in research, In the data collection technique, this research uses literature studies or library research, namely by using primary sources in the form of reading materials such as books, journals, documents, official websites, and other literature. As a matter of comparison in the application of the principle of neutrality, regulations in Singapore have limited the relationship between civil servants and political officials aimed at minimizing violations of the Code of Conduct for Ministers of 2005.

Page 20 of 24 | Total Record : 239

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 02 (2025): Jurnal Transformasi Administrasi Vol 15 No 01 (2025): Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 02 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 02 Tahun 2024 Vol 14 No 01 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 01 Tahun 2024 Vol 13 No 02 (2023): Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 12 No 02 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 12 No 01 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 11 No 02 (2021): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 11 No 01 (2021): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 10 No 02 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 2 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 2 (2018) Vol 8 No 1 (2018) Vol 7 No 2 (2017) Vol 7 No 1 (2017) Vol 6 No 2 (2016) Vol 6 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2014) Vol 4 No 1 (2014) Vol 3 No 2 (2013) Vol 3 No 1 (2013) More Issue