cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Desy Maritha
Contact Email
marithadesy@gmail.com
Phone
+626518010900
Journal Mail Official
jurnal.jta@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dr. Mr. T. Mohammad Hasan, Kecamatan Darul Imarah. Aceh Besar
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Transformasi Administrasi
Published by Pusat Pelatihan dan pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara
ISSN : 20885474     EISSN : 27764435     DOI : 10.56196
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
kinerja pemerintahan dan aparatur, penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik, penyelenggaraan otonomi daerah, hukum administrasi negara, sosial, dan ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 231 Documents
 19   20   21   22   23 
PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF Izzah, Nurul
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 02 (2023): Jurnal Transformasi Administrasi
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i02.280

Abstract

Urgensi pelayanan publik menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan melalui sudut pandang kenegaraan. Hal ini berdasarkan kebutuhan Negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam hal melayani. Banyaknya perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat maka dibutuhkan sebuah inovasi yang mampu mengakomodasi perubahan yang signifikan. Kota adalah sebuah perubahan yang menjadi alasan munculnya perubahan untuk rakyat serta menjadi inovasi terbesar untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik melalui segi sosial, ekonomi, kesejahteraan serta modernitas. (Glaeser, 2013) Pembenahan pelayanan publik menuju perubahan yang jauh lebih signifikan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan Negara dalam mewujudkan hak-hak rakyat. Berdasarkan hal tersebut, pemberian pelayanan publik sangat perlu mengalami perubahan melalui sudut pandang inklusif. Beberapa tahun terakhir, lonjatan perubahan sudah melewati inisiatif melalui sudut pandang perubahan infrastruktur dan layanan perkotaan serta menciptakan kondisi lingkungan yang jauh lebih baik. Melalui perubahan ini, maka banyak muncul sejumlah kategori yang menggaris bawahi arah perubahan yakni sepeti kota berkelanjutan, kota pintar, kota ramah lingkungan serta kota rendah karbo. Menuju kota inklusif, maka tidak jauh bedanya dengan menyetarakan kehidupan setiap manusia. Penyetaraan pendidikan, penyentaraan gender serta lingkungan ramah disabilitas serta anak menjadi sebuah tujuan untuk mencapai perubahan pelayanan kota inklusif. Namun, dalam hal ini pula, ditemui banyak tantangan dalam perubahannya. Sebagai salah satu tantangan ketimpangan dari kota-kota seluruh dunia adalah, kelompok populasi yang berbeda yakni sebagian kelompok mengalami kondisi mental dan kesehatan yang berbeda, akses infrastruktur perkotaan yang berbeda serta kondisi tempat tinggal yang juga sangat jauh dari layak. (Tan et al. 2016; Gorgul et al.2017; Zhang et al.2020) Dalam beberapa dekade terakhir, perihal konsep kota inklusif mengalami perdebatan dalam akademi serta wawasan konseptualisasi untuk pertumbuhan inklusif, desain perkotaan inklusif. Konseptualisasi kota inklusif mengalami perubahan yang cukup signifikan dimana hal tersebut mengarah pada pertumbuhan yang jauh lebih cepat serta maju. Beberapa di antara perkembangan yang dikembangkan melalui konsep kota inklusif diantaranya adalah, aksesibilitas spasial, keragaman budaya pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih cepat serta kohesi sosial. Di lain sisi, konsep kota inklusif juga mengarah pada perkembangan teknologi dimana menciptakan sebuah kombinasi lingkungan perkotaan pintar sehingga meningkatkan minat yang yang juga menjadi tanggung jawab moral masyarakat. Berdasarkan terbentuknya kombinasi tersebut, maka tujuan kota pintar inklusif untuk membangun lingkungan yang lebih mudah di akses dan meningkatkan penyampaian ruang publik melalui teknologi digital yang dapat diakses secara luas dapat memenuhi kebutuhan penduduk dan mendorong partisipasi pemangku kepentingan yang lebih beragam dalam pertumbuhan perkotaan dapat memenuhi kebutuhan penduduk dan mendorong partisipasi pemangku kepentingan yang lebih beragam dalam pertumbuhan perkotaan. (Ianchovichina dan Lundström 2009; Martinelli et al. 2015; Dyer et al. 2017) Dalam konteks pelayanan, maka dibagi menjadi 3 kelompok penyelenggaran pemerintahan di Indonesia sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik misalnya akte kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bemotor (BPKB). Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis yang digunakan oleh publik misalnya jaringan telpon, penyediaan tenaga listrik. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik misalnya pendidikan, penyelenggaran kesehatan. Pelayanan publik yang inklusif memerlukan suatu perubahan yang baik, demi meningkatkan pula Good Governance. Good Governance adalah penyelenggara pemerintah yang bertanggung jawab serta sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Pelayan publik yang baik dimulai dari suatu perubahan yakni salah satunya adalah perubahan menuju ke arah yang inklusif. UNDP (United Nation Development Programme) menyebutkan bahwa ada 4 prinsip utama dalam good governance yaitu, akuntabilitas, transparansi, keterbukaan serta ketataan hukum. Maka dalam hal ini pula, terwujudnya kota influsif semakin meningkatkan nilai-nilai dalam prinsip tersebut. Hal ini berdasarkan tujuan dari konsep kota inklusif dimana untuk meningkatkan serta memperbaiki pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat serta negara. Menelaah dari kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan, maka kota influsif merupakan salah satu konsep menuju ke arah perubahan yang jauh lebih efisien serta mampu untuk beradaptasi dengan beberapa perubahan yang terjadi sangat cepat. Tentu, hal ini bukanlah hal mudah untuk dilaksanakan dengan menelisik bahwa perubahan suatu manajemen yang terjadi dalam pelayanan tidaklah mudah untuk dilakukan.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN MODAL PELAKU USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO DI KABUPATEN NAGAN RAYA Juliansyah, Rollis; Yani, Meri
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 01 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 01 Tahun 2024
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to measure the level of effectiveness of the community empowerment program through the provision of business capital and its impact on increasing income in micro-businesses in Suka Makmue Sub-district, Nagan Raya Regency, especially in the sewing business. The research method used is descriptive qualitative using questionnaires, interviews, observations, and literature studies as data collection techniques. The sample of this study was 25 respondents who were micro-business actors, especially tailors, who received capital loans from the empowerment program. The results showed that the provision of business capital through the community empowerment program has a high level of effectiveness in increasing micro-business income, especially in tailoring businesses in Suka Makmue District, Nagan Raya Regency. The level of effectiveness is calculated by comparing the realization of the capital received and the target income of the sewing business. In this study, the effectiveness level reached 124 percent, which indicates a very high level of effectiveness. The average capital realization of the empowerment program is Rp. 2,640,000, while the average income is Rp. 2,403,200. As a suggestion, for micro-entrepreneurs, the community empowerment program through the provision of capital can help in buying the equipment needed to open a business. This program is expected to be able to increase income and develop businesses to be more productive. In addition, this program also provides business opportunities and employment for the community.
ACEH GOVERNMENT POLICY ANALYSIS ON POTENTIAL OF THE NATURAL RESOURCES EXPORT MARKET azhar, Iqlima; Fajriah, Agustina Nurul
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 01 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 01 Tahun 2024
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

With the establishment of regional autonomy, each area must be able to identify and recognize the potential and superior or basic sectors that it owns at both the provincial and village levels. Aceh, as one of the most strategically positioned provinces in Indonesia, has long served as a conduit for trade and cultural flow connecting Timor and the West. Because to geopolitical situations, Aceh Province now has the possibility to boost its economic potential through encouraging company development. Focus of this research is to assess the export potential of natural resource goods in Aceh Province, determine the degree of production of these natural resources, and analyze natural resources with export potential. The Location Quotient (LQ) is used as an analytical tool to identify natural resources with the potential to be exported. The East Aceh District has a continual superior LQ value (LQ> 1) from 2018 to 2022, according to the results of the Location Qoutient (LQ) research. Langsa City and North Aceh Regency are classified as non-base sectors (LQ<1).
ELECTORAL CONFLICT GOVERNANCE DI INDONESIA Sili Teka, Silvester
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 01 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 01 Tahun 2024
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengalaman penyelengaraan pemilihan umum di Indonesia kerap diwarnai oleh konflik dalam berbagai dimensi. Dibutuhkan sistem tata kelola konflik pemilu yang mampu mengarahkan konflik menuju penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan menuju perdamaian. Democratic conflict governance merupakan mekanisme pengelolaan konflik yang mentransformasi konflik menjadi konflik yang produktif. Argumentasi utama dalam tulisan ini bahwa Democratic conflict governance diperlukan dalam praktik pemilu di Indonesia. Studi ini menggunakan riset kualitatif yang mengulas Democratic conflict governance sebagai konsep dan indikator analisis bagi tata kelola konflik pemilu di Indonesia. Dari hasil riset ditemukan bahwa tata kelola konflik pemilu di Indonesia belum secara menyeluruh mengatur jenis dan bentuk konflik pemilu yang ada. Pengelolaan konflik pemilu Indonesia belum seluruhnya memiliki mekanisme penyelesaian secara deliberatif.
BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON CIVIL SERVANT (ASN) PERFORMANCE USING VOSVIEWER Widaningsih, Widaningsih; Purwana, Bayu Hikmat; Sinurat, Henri Prianto
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 01 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 01 Tahun 2024
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Civil Servant (ASN) Performance has been the main focus of the Government of Indonesia as a part of ASN’s main role as a motor of national development. Studies have shown interrelations of ASN Performance into many aspects including achieving organizational goals, gaining public trust, and providing an accessible and optimal public service. This research aims to develop a conceptual framework of ASN Performance by utilizing VOSViewer to analyze research publication trends indexed in Dimensions and mapped in three different visualizations: network visualization, overlay visualization and density visualization. The result of the study shows that research on ASN Performance experienced fluctuations as a result of various factors including government policy, Covid-19 Pandemic and bureaucracy reform. ASN Performance is closely interrelated to various areas such as merit system, motivation, work discipline, human resources management, organizational culture, and supervision. A research on the influence of individual motivation and organizational climate to ASN Performance is the most cited article in the span of 2016-2023. Findings of this results contributes to future efforts in improving ASN performance by providing general overview of topics related to it that are actively researched, discussed, aiming to ensure quality of public services.
The BEST RANK AWARD in CIVIL SERVANTS LEADERSHIP Fajaruddin , Wahyuni; Tarru, Johan; Lingga Prasetya, Fajar
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 01 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 01 Tahun 2024
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menjadi bangsa yang besar untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045 tentunya membutuhkan upaya gotong royong yang melibatkan semua elemen bangsa, dimana pemerintah merupakan aktor utamanya. Guna mewujudkan kontribusi nyata pemerintah, maka birokrasi yang merupakan penggerak utama pemerintah haruslah memiliki daya saing yang tinggi. Untuk itu membangun sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan menjadi pilihan strategi yang utama. Sebagai bagian dari infrastruktur pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, pelatihan kepemimpinan merupakan kawah candradimuka untuk mencetak para pemimpin transformasional yang profesional guna senantiasa mengindera dan menghadirkan pelayanan publik berkualitas dan berdaya saing. Dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, ditetapkan peserta terbaik dengan mekanisme penilaian yang telah diatur dalam kurikulum pelatihan yang diringkas dalam sebutan sistem ranking. Penelitian ini ingin mengevaluasi apakah penerapan sistem ranking pada pelatihan kepemipinan tersebut masih relevan dan bagaimana pandangan alumni pelatihan kepemipinan menyikapi hal ini. 60 Partisipan yang terlibat, dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Setiap partisipan diberikan pertanyaan terutup dan terbuka yang disampaikan secara digital. Data yang diterima diolah dengan menggunakan aplikasi NVivo. Hasilnya, semua partisipan setuju sistem ranking diterapkan dalam pelatihan kepemimpinan. Alasan mereka memberikan dukungan positf tersebut terkait dengan motivasi, penghargaan, kualifikasi kompetensi, evaluasi diri, objektivitas penilaian, mekanisme pelatihandan evaluasi penyelenggaraan.
Implementation of Government Policies in Dealing with Livestock Foot and Mouth Disease (FMD) Outbreaks in Aceh Besar District: Besar Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) Ternak di Kabupaten Aceh Besar Ammar, Muhammad; Koesmara, Hendra; Asridiana
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 01 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 01 Tahun 2024
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asridiana2, Muhammad Ammar3 and Hendra Koesmara4 Email: asridosen369@gmail.com ABSTRACT Foot and mouth disease (FMD) is one of the most feared livestock diseases in the world. Clinical symptoms in infected cattle include fever and lesions on the lips, tongue and mouth. The emergence of FMD cases, especially in Aceh, has affected the trade in live cattle and goats in Aceh Besar Regency as one of the districts with the largest population of large livestock (cattle) in Aceh Province. The efforts made by the Aceh Besar District government in dealing with the FMD outbreak through implementing policies issued by the central government have been successful in reducing the spread of FMD to the point of zero cases. The research method used was a literature review approach and data observations in 21 sub-districts spread across the Aceh Besar Regency government area as one of the areas most affected by FMD in Aceh Province. This literature study aims to look at the government's role in handling and preventing the spread of livestock foot and mouth diseaseFrom In all this case, 12,180 livestock were successfully recovered, 24 were conditionally slaughtered, and 28 livestock died due to FMD. Aceh Besar Regency has 21 sub-districts affected by the FMD outbreak. Montasik District recorded the highest number of cases, namely 186,754 cases. As of August 2022, there were 2,189 animals infected with FMD. when the FMD outbreak started to occur, another obstacle felt by farmers was the minimal stock of cattle. This was caused by the closure of cattle entry routes between provinces and districts to prevent the increasingly massive transmission of FMD from cattle to cattle.
Evaluasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Program Indonesia Pintar/ Bantuan Operasional Sekolah) dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peningkatan Angka Partisipasi Kasat/ Angka Partisipasi Murni (APK/ APM) di Indonesia Ivan, Muhammad
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 01 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 01 Tahun 2024
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The success of investing in education assistance through Program Indonesia Pintar (PIP) and Bantuan Operasional Sekolah (BOS) is not enough just to use a single parameter, namely only measuring the amount of funds that have been channeled, but on the accuracy of the use of funds and also the discretionary efforts made by schools to carry out supervision so that aid funds are not diverted or misused. Very wrong investment, if the aid program reaches hundreds of trillions of rupiah, but there is no evaluation at all to measure the extent of the assistance program's performance and impact. Increase in Gross Participation Rate/Net Enrollment Rate (APK/APM) and efforts to reduce the number of children dropouts (ATS) are the outcome of the success or failure of the PIP and BOS programs so far. Historically, since the implementation of PIP in 2014 and BOS in 2005 there has not been a comprehensive evaluation of the two aid programs to date. The results showed that the implementation of PIP and BOS was not significantly able to increase APK/APM and reduce the number of ATS.
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK Rinaldi
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 01 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 01 Tahun 2024
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada semua warga negara dan penduduk guna memenuhi hak serta kebutuhan dasar mereka dalam kerangka pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mulai dari birokrasi yang kompleks, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, hingga rendahnya kualitas infrastruktur. Tantangan tersebut disebabkan oleh kurangnya kesiapan dalam merespon perubahan nilai yang luas dan kompleksitas berbagai masalah publik. Di sisi lain, masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, hingga teknologi.
Dampak Kebijakan Pembangunan Plaza Ikan dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Tuban Denny Iswanto
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 02 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 02 Tahun 2024
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Even though it has great fishery potential, in fact the coastal area is very synonymous with poverty, and Tuban Regency is no exception. One of the government's policies in dealing with poverty in coastal areas is the construction of the Tuban Fish Plaza (PIT). PIT is a place for buying and selling and auctioning fishery products, be it fresh fish, smoked fish and other processed fish on a small, medium and large scale that is built in a modern way and rented out free of charge. However, this policy has not had a significant impact on the income of traders. The purpose of this study was to determine the impact of PIT development policies in increasing the income of coastal communities in Tuban Regency. This research uses Literature Review research with secondary data analysis. The results showed that a number of fish traders who previously traded on the roadside and sidewalks experienced a decrease in income after selling at PIT. Apart from the impact of the Covid-19 pandemic, this relocation policy is also considered to keep traders away from buyers. On the other hand, the absence of standardization of prices determined by the government has resulted in unfair price competition by a number of traders. From these findings, it can be said that this development policy has not been optimal due to the absence of an adequate governance system to regulate adequate management and business processes.

Page 21 of 24 | Total Record : 231

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 01 (2025): Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 02 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 02 Tahun 2024 Vol 14 No 01 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 01 Tahun 2024 Vol 13 No 02 (2023): Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 12 No 02 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 12 No 01 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 11 No 02 (2021): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 11 No 01 (2021): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 10 No 02 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 2 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 2 (2018) Vol 8 No 1 (2018) Vol 7 No 2 (2017) Vol 7 No 1 (2017) Vol 6 No 2 (2016) Vol 6 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2014) Vol 4 No 1 (2014) Vol 3 No 2 (2013) Vol 3 No 1 (2013) More Issue